toto88 slot gacor

Jiang Pingchuan Su Yan

Pengusaha Beberkan Alasan Tolak Revisi PP 36/2021 soal Pengupahan******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan kelompok pengusahalainnya menolak wacana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Jika sampai terjadi, maka pemerintah dianggap mengalami kemunduran.

"Kami mewakili rekan-rekan asosiasi, termasuk Apindo, mengharapkan pemerintah konsisten di dalam melaksanakan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Kami tidak berharap terjadi perubahan substansi di PP 36/2021 tersebut," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani di Kantor Apindo, Rabu (16/11).

Perubahan substansi dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 dipandang sebagai kemunduran pemerintah dalam mempersiapkan iklim ketenagakerjaan yang lebih berdaya saing dan dapat memperluas penciptaan lapangan kerja.

"Ini tentunya akan berdampak pada penyerapan di sektor-sektor yang merupakan padat karya, mulai dari UMKM, industri manufaktur, jasa, yang juga banyak menyerap tenaga kerja, dan tentunya pencari kerja baru yang bakal mengalami hambatan dalam memperoleh lapangan kerja," jelasnya.

Ia mengkhawatirkan perubahan parameter dan formula upah minimum di mana upah minimum tidak lagi menjadi jaring pengaman sosial, tapi menjadi upah rata-rata.

Perubahan prinsip tersebut juga diklaim akan berdampak pada pelaksanaan struktur skala upah yang akan sulit diterapkan pengusaha karena tidak ada lapisan upah minimum dengan upah yang di atasnya. Hal itu dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap karyawan yang sudah lama bekerja.

Senada, Anggota Dewan Pertimbangan Apindo sekaligus Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto berharap pemerintah benar-benar konsisten dalam implementasi PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

"Kepastian pengusaha dan kepastian tahun depan sudah dengan sendirinya tertantang oleh resesi dunia yang marketnya akan turun. Untuk pasar ekspor, kita diharapkan bisa tetap bersaing dengan kepastian PP 36/2021 sendiri," imbuh Anne.

Sedangkan untuk pasar domestik, Anne menjelaskan Indonesia menghadapi banyak negara-negara produsen lain di mana selisih kurs atau depresiasinya jauh lebih tinggi dibanding RI terhadap kurs dolar AS. Terlebih, pasar domestik didominasi oleh UMKM.

Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) juga menolak wacana revisi PP Nomor 36 Tahun 2021 tersebut. Upaya buruh, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat yang akan melakukan revisi aturan tersebut dipandang bakal mencoreng nama Indonesia.

"Aprisindo tetap berkomitmen untuk menjaga daya saing industri padat karya di Indonesia dan menjaga keyakinan investor dengan tetap menjaga komitmen atas deregulasi sejumlah isu-isu strategis nasional yang dikemas dalam undang-undang omnibus law atau UU 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja dengan meminta PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan tetap dipertahankan dan dijalankan," kata Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat mengkaji ulang PP Nomor 36 Tahun 2021 sebagai dasar penetapan UMP.

"Contoh tadi saya sampaikan ada satu kabupaten/kota di mana setelah diterapkan itu, kenaikannya tinggi banget bisa sampai 17 persen. Kalau pengusahanya iya, saya senang aja. Bagus itu, tapi kalau kemudian nanti tidak bisa diterapkan ini akan terjadi gonjang-ganjing," ujarnya, Selasa (15/11), dikutip dari Antara.

Nantinya, penetapan UMP 2023 bakal dilakukan pada 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022.

[Gambas:Video CNN]

Ternyata saya sudah mencapai level penuh

Pengusaha Nilai Ada Salah Pemahaman soal Relokasi Pabrik******

Pengusaha merasa ada salah kaprah dengan pengertian relokasi pabrikyang dipahami masyarakat belakangan ini.

Pengusaha menyatakan Salah kaprah terjadi karena masyarakat menganggap ketika pabrik melakukan relokasi secara otomatis usahanya tutup sehingga karyawannya harus di PHK. Padahal kata Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko, relokasi bisa jadi dilakukan karena ekspansi usaha. 

"Di Indonesia itu relokasi tidak mengartikan pabrik yang awal itu langsung ditutup dan terus dipindah, bukan begitu. Kebanyakan pabriknya ada tetap di Tangerang atau di mana, tapi mereka melakukan ekspansi ke Jawa Tengah," kata Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko yang hadir secara virtual dalam acara Apindo, Rabu (16/11).

Dalam acara yang sama, Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat Ning Wahyu menjelaskan bahwa relokasi yang terjadi dilakukan sebagai langkah mempertahankan level daya saing perusahaan dengan pertimbangan UMP atau UMK.

"Untuk relokasi saya tidak bicara satu per satu perusahaan, tapi ini terjadi secara general di mana usaha utama padat karya, sepatu, dan garmen. Mereka sudah melakukan itu dan akan terus melakukan itu," ujar Ning.

Perusahaan yang basis awalnya di daerah dengan UMK tinggi, seperti Tangerang lantas membuka lagi perusahaan baru di Salatiga, Boyolali, Jepara, atau Rembang. Pabrik lama tidak atau belum ditutup, tapi memang aktivitas perusahaan sudah berpindah ke pabrik baru.

Anggota Dewan Pertimbangan Apindo sekaligus Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto lantas menjelaskan bahwa relokasi perusahaan ini sebenarnya terjadi sebelum adanya pandemi covid-19.

"Yang ada itu di Jawa Tengah, setahu saya itu terjadi pengurangan jam kerja, mungkin pegawai PKWT juga tidak diteruskan di Jawa Tengah dan Jawa Barat, yang ada memang seperti itu," sebutnya.

Ketua API Jemmy Kartiwa menegaskan hampir tidak ada relokasi di industri tekstil dan produk tekstil (TPT), mulai dari hulu, pemintalan, pertenunan, dan pencelupan.

Teranyar, ada tiga perusahaan di Serang, Banten, diklaim Disnakertrans akan merelokasi pabriknya ke beberapa daerah di Jawa Tengah tahun depan.

[Gambas:Video CNN]

Tiga perusahaan itu adalah PT Nikomas Gemilang yang akan pindah ke Pekalongan, PT KMK Global Sport pindah ke Salatiga dan Temanggung, serta PT Parkland World Indonesia (PWI) pindah ke Pati. Ketiganya merupakan perusahaan alas kaki atau sepatu.

Di lain sisi, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebutkan proses relokasi pabrik telah terjadi sejak 2017 silam. Dari 31 pabrik yang melakukan relokasi, tercatat ada 339 ribu buruh yang terdampak.

"Sejak 5 tahun lalu, untuk industri alas kaki, ada 31 perusahaan yang relokasi. Jadi relokasi ini sudah terjadi sebelum resesi dan pandemi. Dari Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), total jumlah pekerja yang terelokasi dari 31 perusahaan itu adalah 339.234 orang," kata Dita kepada CNNIndonesia.com, Senin (14/11).

One Piece: Raja Laut Terkuat

1.130 Ton Biji Kakao Sumut Diekspor ke Malaysia******

Kementerian Pertanian melalui Karantina Pertanian Belawan mencatat ekspor1.130 ton biji kakaoasal Provinsi Sumatera Utara (Sumut) selama Januari - November 2022 dengan nilai Rp 39,6 miliar.

Ekspor dilakukan ke ke Malaysia.

"Berdasarkan data pada sistem perkarantinaan, IQFAST Karantina Pertanian Belawan memfasilitasi ekspor biji kakao tersebut sebanyak 1.130 ton. Ekspor biji kakao ini mampu bersaing di pasar global," kata Kepala Karantina Pertanian Belawan, Andi PM Yusmanto, Kamis (17/11).

"Biji kakao ini diekspor ke Malaysia. Keberhasilan ini menjadi bukti kerja keras petani sub sektor perkebunan serta dukungan pemerintah daerah dalam membangun pertanian yang baik, sehingga ekspor kakao biji terus meningkat," urainya.

Masih menurut Andi, pihaknya secara rutin melakukan pendampingan kepada pelaku usaha pertanian dengan memberikan bimbingan teknis pemenuhan persyaratan sanitari dan fitosanitari, SPS measure, sesuai yang dipersyaratkan negara tujuan ekspor.

[Gambas:Video CNN]

"Hal ini dilakukan untuk memastikan produk pertanian dapat diterima di negara tujuan," ujarnya.

Dia menambahkan kakao ini banyak dibudidayakan di daerah Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Deliserdang, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kabupaten Nias Selatan.

"Berdasarkan data BPS, luas lahan kakao di Sumut seluas 35,696 hektare, sehingga sangat potensial untuk peningkatan ekspor kakao," urainya.

Sementara itu, Kepala Badan Karantina Pertanian (Barantan), Bambang memberi apresiasi kepada petani sub sektor perkebunan yang turut serta mendukung Gerakan Tiga Kali ekspor (Gratieks) sehingga komoditas pertanian Sumut meningkat.

"Meningkatnya ekspor kakao biji dan mampu bersaing di pasar global ini harus dipertahankan, mengingat negara tujuan memiliki persyaratan teknis yang ketat," pungkasnya. 

Menipu dan merampas sistem amplop merah

Gandeng Australia, Bahlil Racik Skema 'OPEC' Negara Penghasil Nikel******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia telah bertemu dengan perwakilan Australia dan Kanada untuk merumuskan formula organisasi negara-negara penghasil nikel.

Inisiatif untuk mendirikan organisasi muncul agar negara penghasil bahan baku mineral bisa berkolaborasi dan memegang kendali perdagangan mineral dunia, termasuk Indonesia.

"Melalui kolaborasi tersebut, kita harap semua negara penghasil nikel bisa mendapat keuntungan melalui penciptaan nilai tambah yang merata," kata Bahlil dalam keterangan pers yang dikutip dari Antara, Kamis (17/11).

"Dari kita sendiri formulasinya sudah ada, tapi kan harus kita tawarkan formulasi yang sama untuk kemudian mereka ada koreksi atau tidak, dan sekarang tawaran konsep itu sudah kita berikan ke mereka, kita menunggu feedback, tapi kesepahaman umumnya kita sudah pada satu titik pemikiran yang sama," katanya.

Menurutnya, selama ini negara produsen kendaraan listrik melakukan proteksi. Dampaknya negara penghasil bahan baku baterai tidak memperoleh pemanfaatan nilai tambah yang optimal dari industri kendaraan listrik.

Terlebih, negara-negara Eropa sebagai pusat pabrikan otomotif, mewajibkan pembangunan pabrik baterai mobil didirikan dekat dengan pabrik mobil listrik.

"Nah kalau ini terus terjadi maka negara-negara penghasil bahan baku ini tidak akan mendapatkan nilai tambah. Maka kemudian ide ini dilakukan oleh Indonesia dan saya komunikasikan, baik dengan Kanada, Australia dan kami sudah hampir mencapai satu kesepahaman. Butuh sedikit lagi untuk memberikan penjelasan," katanya.

Bahlil menilai usul terkait organisasi khusus negara penghasil nikel bisa menjadi instrumen kolaborasi hingga mendapat keuntungan sekaligus menjalankan aturan perdagangan internasional.

"Saya pikir inilah instrumen untuk kita berkolaborasi yang baik untuk membangun komitmen bersama, tapi semua dalam rangka kolaborasi untuk saling menguntungkan dan memperhatikan aturan permainan perdagangan internasional," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Dewi yang sombong, serangan balik!

Indonesia Raih Komitmen Investasi Rp125 T dari G20******

Indonesia berhasil meraih komitmeninvestasi US miliar atau sekitar Rp125 triliun (asumsi kurs Rp15.600 per dolar AS) dari rangkaian perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20tahun ini.

Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal memperkirakan angka tersebut bisa meningkat lantaran masih ada sejumlah kesepakatan yang belum secara resmi diteken.

"Komitmen investasi yang sudah diteken kurang lebih sekitar US miliar sampai US miliar, tapi ada sekitar kurang lebih US miliar yang belum bisa diteken tapi sudah ada kesepahaman dan saya tidak mau mengumumkan yang US miliar ini karena itu belum diteken," ujar Bahlil dalam keterangannya yang dikutip dari Antara, Kamis (17/11).

"Detailnya nanti pada saat kita tanda tangan HoA (Head of Agreement)," ujarnya.

Bahlil melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah negara serta sejumlah perusahaan di berbagai sektor selama rangkaian KTT G20 di Bali.

Gelaran KTT G20 telah menghasilkan Bali Leaders Declaration atau Deklarasi Bali serta sederet rencana aksi dengan tujuan yang konkret.

Terdapat pula dokumen G20Action for Strong and Inclusive Recovery yang berisi daftar proyek dan merupakan concrete deliverables dari berbagai diskusi dan negosiasi yang dilakukan selama masa Presidensi Indonesia G20.

Beberapa hasil konkret lain di antaranya terbentuknya Pandemic Fund yang mengumpulkan US,5 miliar, pembentukan dan operasionalisasiresilient and sustainability trust di bawah IMF senilai US,6 miliar untuk membantu negara rentan dan miskin dalam menghadapi krisis.

[Gambas:Video CNN]

Setan Langit Bersayap Hitam

Buruh Tolak PP 36/2022 Dasari UMP******

Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak PP Nomor 36 Tahun 2022 yang menjadi dasar penetapan kenaikan upahminimum provinsi (UMP) dan kabupaten (UMK).

Presiden KSPI Said Iqbal mengungkapkan dasar perhitungan yang bisa digunakan adalah PP No 78 Tahun 2015. Sebab, PP tersebut mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus.

"Inflasi secara umum mencapai 6,5 persen. Oleh karena itu, harus ada penyesuaian antara harga barang dan kenaikan upah. Kalau menggunakan PP 36, kenaikannya hanya 2-4 persen. Ini maunya Apindo. Mereka tidak punya akal sehat dan hati. Masak naik upah di bawah inflasi," ujar Said lewat keterangan tertulis, Rabu (16/11).

Ia meminta agar hal itu dipertimbangkan dengan menghitung inflasi serta pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, ketika menggunakan PP 36/2021, maka nilai kenaikan UMP/UMK akan berada di bawah inflasi. Sehingga daya beli buruh akan semakin terpuruk.

Lebih jauh, ketua Partai Buruh itu mengungkapkan perhitungan pengupahan menggunakan PP 36/2021 mempertimbangkan resesi global dan 25 ribu buruh yang kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Padahal, kenyataannya tak ada resesi di Indonesia.

"Resesi itu terjadi jika dalam dua kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonominya negatif. Sedangkan saat ini pertumbuhan ekonomi kita selalu positif," papar Said.

Ia mengatakan inflasi 6,5 persen adalah inflasi umum. Secara khusus, konsumsi yang kenaikannya signifikan adalah makanan di angka 15 persen, sektor transportasi naik lebih dari 30 persen, dan sewa rumah sebesar 12,5 persen.

"Kalau inflasi 6,5 persen dan pertumbuhan ekonomi 4-5 persen, yang paling masuk akal, angka kompromi kenaikan UMP atau UMK adalah di atas 6,5 persen hingga 13 persen," terang Said.

Selain itu, ia menilai PP 36/2022 tak bisa digunakan karena mengacu pada UU Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.

"Dengan demikian, karena PP 36/2021 adalah aturan turunan dari UU Cipta Kerja, maka tidak bisa digunakan sebagai acuan dalam penetapan UMP/UMK," imbuh Said.

Jika PP itu tak digunakan, maka dasar yang bisa digunakan pemerintah untuk menetapkan UMP dan UMK adalah PP No 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

Said menegaskan apabila Menaker memaksakan menggunakan PP Nomor 36 tahun 2021, buruh akan melakukan aksi bergelombang dan membesar. Bahkan, ia mengancam mogok nasional pada pertengahan Desember. Mogok ini diklaim akan diikuti oleh 5 juta buruh di seluruh provinsi.

"Puluhan pabrik akan setop berproduksi, kalau Apindo dan pemerintah memaksakan. Kami yakin Menteri Tenaga Kerja menggunakan dasar-dasar yang rasional, tidak menggunakan PP Nomor 36 tahun 2021, tapi PP Nomor 78 Tahun 2015," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]