mpoyes

Kelahiran Kembali Penyihir Hitam

Impor Beras Indonesia dari Karut Marut Data?******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memutuskan untuk memberi izin imporberas sebanyak 500 ribu ton kepada Bulog. Langkah ini diambil untuk memenuhi cadangan beraspemerintah (CBP) yang menipis jelang akhir tahun.

Adapun, stok beras Bulog tercatat sebanyak 594.856 ton, yang terdiri atas 168.283 ton (28,29 persen) beras komersial dan 426.573 (71.71 persen) stok CBP hingga 21 November lalu. Sampai akhir tahun diperkirakan hanya tertinggal 200 ribu ton.

"Kalau Bulog bisa beli di dalam negeri, ada berasnya, tentu nggak usah masuk barang (impor). Tapi kalau nggak ada, ya nggak mungkin kita impor," imbuh Zulkifli di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Rabu (7/12).

Data Kementan didukung oleh Pemerintah Jawa Barat dan Jawa Timur yang mengklaim stok beras berlimpah, utamanya di wilayahnya. Sehingga, berharap Bulog menyerap stok petani dibandingkan harus impor.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur (Jatim) Hadi Sulistyo mengungkap jika impor beras dilakukan, maka kekhawatirannya harga beras di dalam negeri otomatis akan merosot.

Ia menuturkan produksi padi Jatim pada periode Januari-Oktober 2022 diperkirakan mencapai 9,2 juta ton atau setara dengan 5,9 juta ton beras. Sedangkan, kebutuhan konsumsi masyarakat pada periode yang sama hanya sebesar 2,8 juta ton.

"Jadi, bisa dipastikan bahwa beras di Jawa Timur tersedia dan stok aman. Kami sangat berharap agar tidak impor, tapi stok dalam negeri diserap dengan optimal oleh Bulog sesuai harga yang berlaku di lapangan sehingga membantu dan menyejahterakan petani," ungkap Hadi lewat keterangan tertulis, Kamis (1/12).

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat Dadang Hidayat menilai berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) produksi gabah kering giling mencapai 2,7 ton.

"Angka sementara BPS tahun 2022, produksi padi Jawa Barat September-Desember 2022 sebanyak 2,7 juta ton gabah kering giling (GKG) dan produksi ini setara dengan 1,56 juta ton beras," ungkapnya.

Menurutnya, stok beras ini tersebar hampir di semua Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Termasuk stok sekitar 10 persen dari surplus berada di penggilingan dan di gudang pedagang sebanyak 15.968,19 ton.

Sedangkan, pengusaha penggiling padi dan pedagang beras di pasar mendukung data Bulog dengan menyebutkan stok beras memang menipis.

Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso mengatakan stok beras memang masih ada, tapi tidak cukup untuk cadangan nasional.

"Beras di penggilingan dan pedagang ini memang tidak besar dan tidak semuanya berada di situ (satu wilayah saja, karena tersebar)," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Dia mengaku sudah mendata melalui beberapa koneksi di Perpadi. Berdasarkan data itu tercatat hanya penggilingan padi di Banyuwangi, Jombang, hingga Malang yang masih memiliki stok beras. Namun, stok yang ada harus disebar juga, sehingga tak mencukupi sampai akhir tahun.

Ketua Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang (KKPIBC) Zulkifli Rasyid pun membenarkan bahwa stok beras di pasar makin kritis. Menurut perkiraannya, stok beras di gudang Pasar Cipinang sekarang cuma 25 ribu ton.

"Perkiraan saya stok beras di Pasar Induk (Cipinang) saat ini lebih kurang 20 ribu atau 25 ribu ton. Lebih kurang (sisanya 25 ribu ton). Nggak ada lagi (masuk beras daerah), walaupun ada biasanya kan masuk ratusan truk. Sekarang masuk 5-10 truk saja sudah boleh dikatakan tidak ada," terang Zulkifli.

Hal ini lah yang membuat Mendag memutuskan untuk impor beras. Meski demikian, sampai saat ini beras impor tersebut memang masih disimpan di luar negeri alias belum dikirim ke Indonesia.

"Jadi, sekarang kita beli, tapi tetap di luar barangnya. Belinya sudah, tapi impornya belum. Sekarang kita masih kasih kesempatan (Kementan dan Bulog), kalau nggak salah itu 6 hari untuk menambah stok. Kalau gak ada, ya kita gak bisa main-main. Harus beli, harus bisa masuk agar stoknya cukup," katanya kepada awak media di The Westin Hotel Jakarta pada Selasa (29/11) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Tang Bohu menyalakan obat nyamuk bakar

PUPR Hibahkan Aset Jalan Raya Rp217 T ke Pemprov DKI Jakarta******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menghibahkan Rp217 triliun kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2021. Hibah itu diberikan dalam bentuk aset jalan raya. Secara keseluruhan, hibah aset yang diberikan PUPR pada 2021 sebesar Rp233 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan hibah dari Kementerian PUPR kepada DKI ini menjadi hibah terbesar sepanjang tiga tahun terakhir.

"Pada 2021 melonjak ke Rp233 triliun barang yang dihibahkan. Kok naiknya besar sekali? Karena 2021 yang sebesar Rp233 T itu adalah jalan raya yang tadi dibangun dengan uang negara di dalam anggaran PUPR, sesudah jadi sekarang dihibahkan ke pemda dalam hal ini Pemprov DKI yang mendapat Rp217 T," ujar Sri Mulyani dalam acara Serah Terima Barang Milik Negara di Jakarta Pusat, Rabu (7/12).

Sri Mulyani mengungkapkan ketika aset itu dihibahkan ke Pemprov DKI, maka Rp217 triliun itu akan keluar dari aset PUPR.

Lebih jauh, ia menjelaskan alasan pemerintah pusat atau PUPR kerap melakukan hibah serupa dengan alasan Kementerian Keuangan menyuntikkan dana modal tambahan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurutnya, upaya ini adalah untuk memacu pembangunan dan perekonomian negara.

"Saya harus menjelaskan dana APBN masuk ke BUMN tujuannya untuk apa? Pembangunan, dilakukan mission dari BUMN tersebut termasuk untuk (berbagai hal, seperti) perumahan, financing," tuturnya.

Sri Mulyani berharap usai hibah dilakukan, penerima akan memelihara dan memanfaatkan aset tersebut secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Sebab, ia menilai, hibah dan suntikan modal ini merupakan pemihakan atau kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya.

[Gambas:Video CNN]

Percetakan Tiandao

BP2MI Sebut Pemerintah Kecolongan Lepas TKI ke Inggris******

Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengakui bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 'kecolongan' melepas Pekerja Migran Indonesia (PMI) alias TKIke Inggris.

Menurutnya, Inggris memang menjadi salah satu tujuan negara penempatan TKI. Namun, sampai saat ini belum ditetapkan struktur biaya (cost structure) yang harus dibayarkan oleh TKI sebelum diberangkatkan.

Cost structureadalah dana yang dikeluarkan oleh TKI yang meliputi biaya pembuatan paspor, visa, pelatihan, asuransi, pemeriksaan kesehatan, tes psikologi, hingga tiket pesawat.

"(Ini kebobolan) iyalah. Ini lagi masalah serius, lagi disorot NGO di Inggris," ujarnya saat ditemui usai rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Rabu (7/12).

Benny mengungkapkan tidak seharusnya Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker melepas TKI ke Inggris sebelum ditetapkan acuan biaya penempatan oleh BP2MI.

Dengan demikian, maka tidak akan terjadi kejahatan yang dilakukan oleh salah satu agen penyalur TKI, di mana agen penyalur tersebut menetapkan biaya kepada TKI mulai dari Rp60 juta -Rp80 juta untuk bisa bekerja di luar negeri.

Padahal, kata Benny, kebutuhan biaya penempatan biasanya tidak pernah semahal itu. Misalnya, biaya penempatan ke negara lain rata-rata Rp19 juta saja.

"Ke Inggris itu belum ada cost structurekarena perdana, makanya ke Inggris ini unik, pelepasannya dilakukan, tapi cost structure-nya belum ada," imbuhnya.

Karenanya, ia mengatakan saat ini telah mengajukan rekomendasi pencabutan izin usaha agen penyalur TKI tersebut kepada kemenaker dan juga melaporkan ke pihak kepolisian.

Sebab, dia menilai pemungutan tanpa aturan ini merupakan tindakan kejahatan.

"Kita sudah rekomendasikan ke menaker untuk cabut izin usaha dan kita juga sudah proses hukum, lapor pidana. Sekarang kasus sudah kita dorong ke Bareskrim Polri. Biarlah Bareskrim Polri bekerja karena kita bukan lembaga penegak hukum," jelasnya.

Selain itu, Benny mengatakan BP2MI ingin menambah negara tujuan untuk pengiriman TKI. Saat ini, BP2MI hanya bisa mengirim TKI ke tiga negara saja yakni Jepang, Korea Selatan dan Jerman.

"Kita ingin ditambah 18 berarti nanti jadi 21 negara. Jadi, ini yang masih dalam pembahasan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Ruang tamu Naruto

PUPR Hibahkan Aset Jalan Raya Rp217 T ke Pemprov DKI Jakarta******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menghibahkan Rp217 triliun kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2021. Hibah itu diberikan dalam bentuk aset jalan raya. Secara keseluruhan, hibah aset yang diberikan PUPR pada 2021 sebesar Rp233 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan hibah dari Kementerian PUPR kepada DKI ini menjadi hibah terbesar sepanjang tiga tahun terakhir.

"Pada 2021 melonjak ke Rp233 triliun barang yang dihibahkan. Kok naiknya besar sekali? Karena 2021 yang sebesar Rp233 T itu adalah jalan raya yang tadi dibangun dengan uang negara di dalam anggaran PUPR, sesudah jadi sekarang dihibahkan ke pemda dalam hal ini Pemprov DKI yang mendapat Rp217 T," ujar Sri Mulyani dalam acara Serah Terima Barang Milik Negara di Jakarta Pusat, Rabu (7/12).

Sri Mulyani mengungkapkan ketika aset itu dihibahkan ke Pemprov DKI, maka Rp217 triliun itu akan keluar dari aset PUPR.

Lebih jauh, ia menjelaskan alasan pemerintah pusat atau PUPR kerap melakukan hibah serupa dengan alasan Kementerian Keuangan menyuntikkan dana modal tambahan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurutnya, upaya ini adalah untuk memacu pembangunan dan perekonomian negara.

"Saya harus menjelaskan dana APBN masuk ke BUMN tujuannya untuk apa? Pembangunan, dilakukan mission dari BUMN tersebut termasuk untuk (berbagai hal, seperti) perumahan, financing," tuturnya.

Sri Mulyani berharap usai hibah dilakukan, penerima akan memelihara dan memanfaatkan aset tersebut secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Sebab, ia menilai, hibah dan suntikan modal ini merupakan pemihakan atau kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya.

[Gambas:Video CNN]

Naga perang datang ke pintu

Uji Coba Bayar Tol Tanpa Berhenti Dimulai 1 Juni 2023 di Bali******

Pemerintah akan menggelar uji coba transisi sistem transaksi toltanpa kartu atau Multi Lane Free Flow (MLFF) pada 1 Juni 2023 mendatang. Uji coba pertama akan dilakukan di Bali.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Danang Parikesit mengungkapkan uji coba dilakukan bertahap dengan menghilangkan satu gerbang tol. Namun, gerbang lainnya masih bisa melakukan transaksi nontunai konvensional.

"Kita mulai dengan hilangkan satu gerbang dulu di satu ruas tol untuk MLFF. Sementara gerbang yang lain tetap bisa digunakan untuk transaksi nontunai dengan kartu elektronik," terang Danang melalui keterangan tertulis, Rabu (7/12).

Menurut Danang, MLFF akan membuat biaya operasional pengumpulan tol akan semakin efisien. "Untuk melintasi jalan tol, pengguna cukup mengunduh aplikasi Cantas dan melakukan registrasi, serta memastikan saldo tersedia," jelasnya.

"Karena akan ada Gantry yang akan mengawasi kendaraan di beberapa titik di ruas tol agar tidak ada pelanggaran," lanjutnya.

Terkait lokasi uji coba, Direktur Utama PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) sebagai Badan Usaha Pelaksana sistem MLFF mengatakan Bali dipilih sebab ruas tol ini belum terlalu padat. Pertimbangan ini dianggap akan mempermudah kontrol sistem baru berjalan dengan baik.

Selama uji coba, kegiatan sosialisasi juga dilakukan lebih masif agar segala informasi bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.

"Setelah Bali menerapkan MLFF secara keseluruhan, baru kemudian kita akan uji coba di ruas tol lain," imbuhnya.

Sistem MLFF mengandalkan teknologi satelit Global Navigation Satellite System (GNSS) yang memantau pergerakan kendaraan saat melewati jalan tol melalui teknologi satelit tersebut.

Untuk melintasi jalan tol, pengguna cukup menekan tombol 'start' atau mulai pada aplikasi Cantas sebelum masuk memasuki jalan tol. Lalu, GPS akan menentukan posisi yang dideterminasi satelit dan proses map matching akan berjalan di central system.

Saat perjalanan berakhir dan kendaraan keluar tol, maka proses map matching berakhir. Secara otomatis, aplikasi akan mengkalkulasi tarif dan kemudian saldo akan terpotong secara otomatis.

Rencana pemerintah mentransformasi sistem tol ini, salah satunya dilatarbelakangi hasil studi kelayakan yang dilakukan Roatex.

Studi itu mengungkap kemacetan yang terjadi di gerbang tol mengakibatkan kerugian hingga Rp4,4 triliun per tahun.

Selain itu, berdasar hasil penelitian yang dilakukan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada Juli 2022 menyebut sebanyak 92.2 persen dari 1.341 pengguna tol yang di survei mengklaim setuju dengan sistem MLFF.

Ketua YLKI Tulus Abadi menjelaskan dua alasan utama mereka mendukung sistem ini, pertama, efisiensi dari sisi waktu tunggu di gerbang tol terutama pada jam padat.

Kedua, pengguna menilai lalu lintas kendaraan di jalan tol dapat berjalan lebih lancar dengan adanya sistem MLFF.

"Selain setuju, pengguna tol yang kami survei itu juga menyampaikan kesiapan mereka jika sistem MLFF diberlakukan sebagai sistem pembayaran tol," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Kebangkitan Jiwa Tanpa Batas

Pembebasan Lahan PTPN II di Sumut Terganjal Keluarga Pensiunan******

Pembebasan lahan milik PTPN2 di Kebun Sampali, Jalan Wijaya Kesuma, Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara masih terganjal. Pasalnya sejumlah keluarga pensiunan memilih bertahan dan menolak tali asih yang diberikan perusahaan.

Penasehat Hukum PTPN 2 Sastra mengatakan seluruh areal Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 152 seluas 35 hektar di Kebun Sampali sudah selesai dibebaskan. Akan tetapi, keluarga pensiunan yang menghuni 11 rumah dinas karyawan masih bertahan.

"Sebenarnya mereka paham bahwa areal tersebut memang HGU PTPN 2, namun mereka tetap bertahan karena ingin menuntut tali asih yang lebih tinggi dari yang ditawarkan perusahaan PTPN 2," kata Sastra, Rabu (7/12).

"Karena permintaan mereka sangat tidak wajar dan tidak mungkin bisa dipenuhi. Pihak PTPN 2 sendiri punya batasan, tidak bisa begitu saja menggelontorkan dana tali asih. Harus wajar dan bisa diterima secara perhitungan," jelas Sastra.

Menurut Sastra PTPN 2 melalui anak perusahaan PT Nusa Dua Propertindo (NDP) juga telah memberikan tali asih ke ratusan warga lainnya yang selama ini menggarap dan mendirikan rumah di areal HGU No.152 Kebun Sampali itu.

"Semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Karena memang tuntutan mereka wajar dan sangat rasional secara perhitungan manajemen perusahaan PTPN 2. Rata-rata mereka meninggalkan rumah mereka dengan senyum. Itu jugalah yang ingin kita lakukan dengan saudara-saudara kita yang merupakan keluarga pensiunan yang masih bertahan di sana," tambah Sastra.

Progres pembebasan lahan HGU tahap pertama di kebun Sampali seluas 35 hektar dinilai cukup efektif. Hingga awal Desember 2022, sudah seluruh areal bisa dikosongkan. Hanya sebagian kecil dari penggarap yang masih membongkar sendiri bangunan miliknya untuk dibawa ke lokasi yang baru.

[Gambas:Video CNN]

Karena itu pihak PT NDP bisa langsung membangun pagar beton yang mengelilingi areal tersebut.

"Kami berharap dalam beberapa hari ke depan sudah bisa kita capai kesepakatan dengan para keluarga pensiunan di Jalan Wijaya Kesuma, sehingga seluruh areal seluas 35 hektar di kebun Sampali tahap pertama ini tuntas kita bebaskan," harap Sastra.

Sementara itu, Direktur PT NDP Iman Subekti yang menjadi penanggung jawab pembebasan areal HGU Nomor 152 Kebun Sampali mengatakan pihaknya tetap akan melakukan tindakan persuasif.

"Mereka adalah saudara-saudara kita sendiri sesama warga PTPN 2. Tetap mengedepankan tindakan persuasif. Kami berharap para keluarga pensiunan tidak mudah terprovokasi oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Kita sangat terbuka. Ayo kita musyawarahkan. Tapi jangan menuntut dengan besaran yang tidak masuk akal. Itu tidak mungkin bisa dipenuhi," ungkapnya.