duit slot

Kaisar Bela Diri Langit Berbintang

Luhut Ingin Slow Down di Rempang: Pendekatan Kemarin Kurang Pas******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengakui pendekatan pemerintah untuk mengembangkanRempang Eco City di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, kurang pas. Imbasnya, muncul konflik antara warga dengan aparat.

"Rempang itu mungkin ya kita sekarang lagi mauslow down (menarik diri). Saya pikir mungkin approach, pendekatannya, kemarin kurang pas," ujar Luhut usai menghadiri 2nd Edition Marine Spatial Planning & Services Expo 2023 di Jakarta, Selasa (19/9).

Menurut Luhut, masalah pembebasan tanah warga seharusnya tidak muncul jika dilakukan identifikasi secara menyeluruh dan kompensasi yang sesuai.

"Rakyat itu pada umumnya mau, tidak ada masalah. Karena kalau mereka direlokasi, ada yang mau dikasih rumah dengan pekerjaan, sekolah dan sebagainya, ada juga yang mau uang saja,cash," terangnya.

"Jadi di mana sekolah anakmu, di mana pekerjaan anakmu, di mana kamu bekerja dan sebagainya. Jadi kalau disosialisasikan dengan baik, menurut saya ndak ada masalah. Sekarang juga sedang dikerjakan," terangnya.

Luhut mengungkapkan Rempang Eco City memiliki potensi besar untuk menjadi pusat investasi produksi kaca punya potensi untuk jadi pusat investasi produksi kaca untuk sel photovoltaics(PV) yang menjadi bahan baku panel surya.

Apabila pengembangan proyek terwujud, menurut Luhut, Indonesia bisa menjadi alternatif pilihan investor untuk berinvestasi di tengah pertikaian negara-negara besar.

Salah satu investor yang sudah menyampaikan minatnya membangun pabrik di Rempang adalah Xinyi Group. Perusahaan kaca asal China berencana menempatkan investasi hingga Rp381 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Menuju Jalan Menuju Dewa Makanan

Bos Bappenas soal Revisi UU IKN: Ada Jaminan Keberlanjutan******

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menekankan poin revisi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) adalah terkait jaminan keberlanjutan pembangunannya.

Ia menjelaskan aturan mengenai jaminan keberlanjutan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu belum termuat dalam UU IKN saat ini.

Oleh karena itu, pemerintah berupaya mengatur hal tersebut untuk memberikan kepastian hukum.

Mengutip situs DPR RI, jaminan keberlanjutan pemindahan ibu kota itu masuk dalam draf revisi UU IKN.

Hal itu tercantum pada pasal tambahan, yakni Pasal 35 yang berbunyi: "Ketentuan atas keberlangsungan pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia, ditetapkan dalam Keputusan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia (MPR-RI).".

Meski demikian, Suharso membantah terkait keberadaan pasal tersebut. Ia mengaku tidak mengetahui terkait ketentuan keberlangsungan pemindahan ibu kota berdasarkan keputusan MPR.

"Enggak, enggak ada. Saya baca tuh enggak ada," kata dia.

Jaminan keberlanjutan pemindahan ibu kota sendiri memang masuk dalam lima isu dan tantangan yang melatarbelakangi revisi UU IKN.

Adapun kelima isu dan tantangan baru tersebut yaitu, pertama, perbedaan interpretasi dalam memahami kewenangan khusus yang dimiliki oleh otorita IKN terkait tugas dan fungsinya.

Kedua,kedudukan otorita IKN sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang, serta aspek pembiayaan yang dapat dilakukan secara mandiri sebagai pemerintah daerah khusus.

Ketiga,pengaturan spesifik mengenai pengakuan hak atas tanah yang dimiliki atau dikuasai masyarakat.

"Serta penataan ulang tanah untuk memastikan pengelolaan wilayah oleh otorita dan pemerintah daerah di sekitar IKN Nusantara," imbuh Suharso dalam rapat pembicaraan tingkat satu pembahasan RUU Perubahan UU IKN antara pemerintah dan Komisi II DPR RI, Senin (21/8) lalu.

Keempat,pengaturan khusus untuk investor, pengembang perumahan, dan hak atas tanah, agar investasi di IKN lebih kompetitif.

Kelima,kepastian keberlanjutan dan keberlangsungan kegiatan pembangunan IKN serta diperlukannya keterlibatan DPR dalam hal pengawasan.

[Gambas:Video CNN]

Dewa pejuang pertanian

Apa itu Bursa Karbon yang Baru Diluncurkan Jokowi Hari Ini?******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan Bursa Karbon Indonesia pada hari ini, Selasa (26/9).

Ia berharap kehadiran bursa karbon bisa berkontribusi untuk melawan krisis iklim.

"Hasil dari perdagangan ini akan direinvestasikan kembali pada upaya menjaga lingkungan khususnya melalui pengurangan emisi karbon," kata Jokowi saat meresmikan peluncuran bursa karbon di Gedung Bursa Efek Indonesia.

Jika dikalkulasi, potensi Bursa Karbon Indonesia diperkirakan melampaui Rp3.000 triliun.

Lantas apa itu bursa karbon?

Merujuk Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2023, bursa karbon adalah sistem yang mengatur perdagangan karbon dan/atau catatan kepemilikan unit karbon.

Sementara, perdagangan karbon adalah mekanisme berbasis pasar yang ditujukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui kegiatan jual beli unit karbon.

Yang dijual di bursa karbon adalah kredit atas pengeluaran karbondioksida atau gas rumah kaca.

Mengutip Perpres Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, perdagangan karbon juga ditujukan untuk mengendalikan perubahan iklim.

Selain itu, kehadiran bursa karbon juga sebagai cara Indonesia berkontribusi dalam membatasi kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2 derajat celcius hingga 1,5 derajat celcius.

[Gambas:Video CNN]

Kehidupan ini, waktu itu

Arsjad Rasjid soal Polusi Jakarta: Peringatan Buat Kita******

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Arsjad Rasjid mengatakan polusi Jakarta yang memburuk dalam beberapa waktu terakhir perlu diwaspadai. Ia menyebut kondisi itu menjadi tanda perubahan iklim yang kini harus dihadapi setiap hari.

"Kabar baru-baru ini bahwa Jakarta dinobatkan sebagai kota dengan polusi tertinggi di dunia merupakan peringatan bagi kita," kata Arsjad dalam acara Indonesia Sustainability Forum 2023 di Jakarta, Kamis (7/9).

Arsjad mengatakan masalah perubahan iklim saat ini bukan hanya kekhawatiran belaka. Maka dari itu setiap pihak harus segera menentukan pilihan.

Sementara pemerintah perlu menciptakan lingkungan yang mendukung dunia usaha untuk berinvestasi di ekonomi hijau, seperti memberikan keringanan pajak dan insentif.

"Pada saat yang sama kita semua perlu mempromosikan pendidikan dan pelatihan ekonomi hijau, sehingga masyarakat Indonesia mempunyai keterampilan yang dibutuhkan pada sektor tersebut," kata Arsjad.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan ekonomi global bisa rugi US triliun hingga 2050 karena krisis iklim. Selain itu krisis iklim juga menyebabkan tiga juta kematian setiap tahunnya.

"Jadi saya pikir ini adalah bahaya yang akan kita hadapi dalam waktu dekat jika kita tidak melakukan aksi bersama," kata Luhut.

Luhut menyebut setiap negara memang memiliki kapasitas dan keterbatasan dalam melakukan dekarbonisasi. Namun krisis iklim merupakan masalah setiap negara yang harus diatasi dengan aksi bersama. Ia menyebut, kegagalan satu negara dalam mengatasi krisis iklim akan menjadi kegagalan secara global.

Secara khusus, Luhut menyebut Indonesia memiliki peran penting dalam upaya dekarbonisasi global. Pasalnya Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat besar dengan 94 juta hektar hutan hujan. Selain itu, Indonesia juga memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar dengan daya lebih dari 3.600 gigawatt (GW).

"Indonesia mempunyai sumber daya mineral penting yang melimpah yang penting bagi kehidupan transisi energi; nikel, timah, bauksit, dan tembaga," kata Luhut.

[Gambas:Video CNN]

Kacamata ajaib dunia film

Impor Sumut Turun, Barang China Masih Mendominasi******

Nilai impormelalui Sumatera Utara (Sumut) mencapai US2,53 juta pada Agustus 2023. Jumlah tersebut turun 14,83 persen dibandingkan Juli 2023, US6,56 juta.

"Selain itu, bila dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya, nilai impor mengalami penurunan sebesar 5,75 persen," kata Kepala BPS Provinsi Sumatera Utara, Nurul Hasanudin, Rabu (4/10).

Nurul menyebutkan nilai impor menurut golongan penggunaan barang pada Agustus 2023 dibanding Juli 2023. Rinciannya, bahan baku/penolong turun sebesar 11,1 persen, barang modal turun sebesar 47,07 persen, barang konsumsi turun 4,94 persen.

Akan tetapi, nilai impor Agustus 2023 dari Tiongkok merupakan yang terbesar yaitu US9,00 juta dengan perannya mencapai 22,59 persen dari total impor Sumatera Utara, diikuti Singapura sebesar US,73 juta (20 persen) dan Malaysia sebesar US,79 juta (7,02 persen).

"Dari total nilai impor Sumatera Utara sebesar US2,53 juta pada Agustus 2023, sebesar US8,62 juta (30,8 persen) berasal dari Asia di luar ASEAN, sebesar US3,44 juta (31,8 persen) berasal dari ASEAN dan sisanya berasal dari kawasan lainnya. Negara pemasok barang impor terbesar pada Agustus 2023 adalah Tiongkok sebesar US9,00 juta (22,59 persen)," paparnya.

Sementara itu, ekspor barang melalui pelabuhan muat di wilayah Sumatera Utara pada Agustus 2023 juga mengalami penurunan dibandingkan Juli 2023, yaitu dari US0,08 juta menjadi US4,97 juta atau turun sebesar 4,65 persen.

"Bila dibandingkan dengan Agustus 2022, ekspor Sumatera Utara mengalami penurunan sebesar 31,37 persen," ungkap Nurul.

Nurul mengatakan golongan barang yang mengalami kenaikan nilai ekspor terbesar pada Agustus 2023 terhadap Juli 2023 adalah golongan lemak dan minyak hewan/nabati yaitu naik sebesar US1,53 juta (53,51 persen).

"Sedangkan golongan barang yang mengalami penurunan nilai ekspor terbesar adalah golongan kopi, teh dan rempah-rempah sebesar US,17 juta (-30,86 persen)," jelasnya.

Namun begitu, ekspor ke Tiongkok pada Agustus 2023 tetap menjadi yang terbesar yaitu US3,99 juta diikuti Amerika Serikat sebesar US0,04 juta dan India sebesar US,44 juta dengan kontribusi ketiganya mencapai 39,94 persen.

"Menurut kelompok, negara utama tujuan ekspor pada Agustus 2023, ekspor ke kawasan Asia (di luar ASEAN) merupakan yang terbesar dengan nilai US0,71 juta (41,16 persen)," paparnya.

Terpisah, pengamat ekonomi Sumatera Utara, Gunawan Benjamin mengatakan impor dan ekspor Sumut masih didominasi oleh Tiongkok. Secara keseluruhan, Sumut masih surplus atau diuntungkan berdagang dengan Tiongkok sejauh ini.

"Namun ada sejumlah resiko yang menuntut kewaspadaan kita. Yakni perlambatan ekonomi Tiongkok yang bisa saja menyeret perlambatan kinerja ekspor di Sumut," urainya.

Gunawan menambahkan Tiongkok pada Juli membukukan deflasi yang memicu kekhawatiran bahwa negeri panda tersebut tidak akan mampu mempertahankan akselerasi laju pertumbuhan ekonominya.

"Sementara itu, perlambatan ekonomi Tiongkok juga terus terjadi belakangan ini. Di kuartal kedua ekonomi Tiongkok memang tumbuh 6,3 persen secara tahunan atau year on year," ujarnya.

Realisasi pertumbuhan tersebut menurut Gunawan masih lebih rendah dari ekspektasi sebelumnya yang di atas 7 persen. Dan jika pertumbuhan ekonomi Tiongkok melambat maka sangat potensial menekan ekspor Sumut ke China.

"Di sisi lain, kita juga tengah dikuatirkan penerapan UU Deforestasi Eropa yang mungkin saja akan menekan ekspor Sumut selanjutnya. Jadi ada resiko yang tengah mengintai kinerja ekspor Sumut," paparnya.

[Gambas:Video CNN]

Curang dan memasuki dunia lain

Ekspor IUAE CEPA Pertama Indonesia ke UEA Berupa Emas Senilai Rp107 M******

Ekspor barang pertama dari Indonesia ke Uni Emirat Arab menggunakan perjanjian IUAE CEPA telah berhasil mendarat pada Jumat (8/9). Ekspor perdana ini berupa emas senilai US,98 juta atau sekitar Rp107,3 miliar (kurs Rp15.381) yang dibeli tiga konsumen.

Menurut keterangan resmi Kedutaan Indonesia di Abu Dhabi, ekspor emas ini dilakukan PT Untung Bersama Sejahtera kepada Bafleh Jewellery, Thangam Jewel dan Zumuruda Jewellers.

Lihat Juga : Jokowi Bahas Investasi dan Ibu Kota Baru dengan Pangeran MBZ 2 Jam

IUAE CEPA merupakan perjanjian ekonomi bilateral pertama antara Indonesia dengan negara anggota Gulf Cooperation Council (GCC). Negosiasi ini diselesaikan secara cepat dalam waktu sekitar sembilan bulan.

Lihat Juga : Jokowi Bawa 'Oleh-oleh' Rp599 T dari Skotlandia dan UEA

Perjanjian ini diharapkan dapat meningkatkan total nilai perdagangan kedua negara hingga lebih dari US miliar dalam waktu tiga tahun.

Perjanjian IUAE-CEPA mencakup perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, hak kekayaan intelektual, ekonomi Islam, ketentuan asal barang, prosedur kepabeanan dan fasilitasi perdagangan, kerjasama ekonomi, pengadaan barang dan jasa pemerintah, usaha kecil dan menengah, perdagangan digital, serta ketentuan hukum dan masalah kelembagaan.