cara menggunakan voucher indomaret 102Jutaan kata 762595Orang-orang telah membaca serialisasi
《trik jitu main slot fafafa》
Spotify PHK 1.500 Karyawan Meski Bisnis Tengah Untung******Jakarta, CNN Indonesia--
Raksasa streaming musikSpotifymengumumkan pemutusan hubungan kerja (PHK) 17 persen atau 1.500 karyawannya.
PHK dilakukan dengan alasannya penghematan biaya. Ini merupakan gelombang PHK ketiga yang dilakukan Spotify pada tahun ini, setelah sebelumnya memecat 600 karyawan pada Januari, lalu 200 karyawan pada Juni.
Kepada Reuters, CEO Spotify Daniel Ek menyebut perusahaan masih fokus pada efisiensi untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan dari setiap uang yang dikeluarkan.
"Dari sebagian besar metrik, kami lebih produktif namun kurang efisien. Kami harus melakukan keduanya," kata Ek, Senin (4/12).
Manajemen bakal memberikan pesangon, uang liburan, dan jaminan kesehatan sekitar lima bulan dari waktu diputus kontrak.
"Kami memperdebatkan angka PHK yang lebih kecil sepanjang tahun 2024 dan 2025. Namun, mengingat kesenjangan antara tujuan finansial kami dan biaya operasional kami saat ini," imbuh Ek.
Spotify menginvestasikan lebih dari US miliar untuk membangun bisnis podcast. Sejumlah selebriti seperti Kim Kardashian, Pangeran Harry, dan Meghan Markle direkrut untuk memperluas pasar, menjangkau 1 miliar pelanggan pada 2030.
Saat ini, Spotify memiliki 601 juta pelanggan, naik dari periode 2020 yang hanya 345 juta pendengar.
Pada kuartal ketiga 2023, perusahaan ini memperoleh keuntungan yang berasal dari kenaikan harga layanan streaming dan pertumbuhan pelanggan di semua wilayah.
[Gambas:Video CNN]
(pta/pta)Pengusaha soal Aturan Baru Pajak Bioskop: UU Sudah Bagus, Mau Apalagi?******Jakarta, CNN Indonesia--
Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) mengaku heran dengan wacana aturan baru standardisasi pajak bioskop. Pasalnya, aturan yang ada saat ini sudah baik.
Ketua GPBSI Djonny Syafruddin merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang baru disahkan Presiden Joko Widodo tahun lalu. Menurutnya, beleid tersebut sudah menjawab tuntutan pengusaha terkait pajak bioskop.
"Menurut saya yang sudah berlaku (UU HKPD), sudah bagus, mau apalagi? Iya, sudah pakai itu saja. Nanti jadi bingung (kalau ada aturan baru lagi)," kata Djonny kepada CNNIndonesia.com, Kamis (30/11).
Di UU HKPD, bioskop digolongkan sebagai aktivitas hiburan dan dikenakan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Pada Pasal 58 ayat (1) beleid tersebut, pajak PBJT ditetapkan paling tinggi 10 persen.
Sedangkan tarif PBJT dikenakan 40 persen hingga 75 persen untuk klasifikasi hiburan lain, seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa.
Terlepas dari kebingungan pengusaha, Djonny menceritakan awal mula mengapa muncul angka maksimal 10 persen. Menurutnya, itu adalah salah satu perjuangan GPBSI yang didengar Jokowi.
Sebelum ada UU HKPD, pajak bioskop diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Bioskop atau tontonan film masuk dalam pajak hiburan. Pasal 45 ayat (1) UU PDRD mengatur besaran tarif pajak maksimal 35 persen.
Lihat Juga :Unilever Buka Suara Soal Empat Direksi yang Mundur Berjamaah |
"Beberapa tahun lalu saya memang pernah ngomongnya agak keras, kira-kira 2 atau 3 tahun lalu. Saya bilang ke Pak Jokowi 'NKRI harga mati', saya gituin. Kalau betul NKRI, berarti semuanya (pajak bioskop) harus sama," tuturnya.
"Saya kan pernah tinggal di negara federal, di Jerman Barat dulu 1970-an. Itu pajak dari Hamburg sampai ke Muenchen sama, jenisnya, subjek, dan objeknya. Di Indonesia enggak. Medan 30 persen, Palembang 20 persen, beda-beda lah. Jakarta 10 persen, itu saya yang berjuang waktu itu," ungkapnya.
"Jadi beda-beda, saya bilang kenapa enggak disamakan? Objek dan subjeknya sama, film, ya sama dong. Keluarlah itu (UU HKPD), setinggi-tingginya 10 persen," jelas Djonny.
Kalaupun pada akhirnya akan ada standardisasi pajak bioskop baru melalui peraturan presiden, Djonny berharap angkanya turun dari yang berlaku di UU HKPD. Meski ia ragu akan ada aturan baru soal besaran tarif pajak bioskop, karena UU HKPD pun baru efektif berlaku 2024.
[Gambas:Instagram]
Sebelumnya, rencana standardisasi pajak bioskop ini dibocorkan Menteri BUMN Erick Thohir. Ia menyampaikan dalam rapat yang dihadiri perwakilan Kemenko Marves, Kemendagri, Kemenparekraf, PT Produksi Film Negara (PFN), hingga aktor Indonesia.
Ucapan Erick tidak dalam kesatuan utuh. Ia hanya mengatakan Presiden Jokowi akan mengumumkan aturan yang pro-industri film nasional.
Setelah itu, video unggahan Instagram @erickthohir beralih kepada klip baru. Bagian inilah yang menyinggung soal standardisasi pajak bioskop di seluruh daerah Indonesia.
"Bahwa seluruh pungutan pajak, karcis bioskop itu sama di semua daerah. Nanti akan ditaruh satu fund untuk khusus film nasional," kata Erick via akun Instagram resminya, Senin (27/11).
"Bahwa kemungkinan harus ada perpres yang bisa memayungi seluruh ekosistem yang kita bisa lakukan, baik dari segi perpajakan, perizinan, lalu juga pendanaan. Sehingga juga kita titik akhirnya bagaimana proses keuangan mesti clear and clean," tandasnya.
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)Label:mahjong ways jp、luckybet 55、qqbos99
Terkait:joker situs slot、mega228、mahfud md pinjol、erek erek 34 2d、hoki505、pola gacor wild bounty showdown、angka jitu usaha、sizi99、slot asia 89 login、pinjaman online dana rupiah
bab terbaru:keterlambatan bayar kredivo(2024-07-02)
Perbarui waktu:2024-07-02
《trik jitu main slot fafafa》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,303hokiHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《trik jitu main slot fafafa》bab terbaru。