daftar id slot gacor

Arena Manju

Sinergi dengan Bukalapak, Transmart Jadi Hub Belanja Online Allo Fresh******

Transmart bekerja sama dengan Bukalapak menjadi hub atau sarana distribusi belanja online Allo Fresh bagi masyarakat.

Vice President Corporate Communications PT Trans Retail Indonesia Satria Hamid mengungkapkan ini merupakan inovasi yang dilakukan Transmart untuk memenuhi kebutuhan belanja online masyarakat.

Lihat Juga : Belanja di Transmart Lebih Untung Pakai Allo Bank dan Bank Mega

"Sekarang adalah ranah digital dan kita juga 'nyemplung' di situ," kata Satria.

Menurutnya, inovasi ini merupakan hal yang penting karena dapat meningkatkan kinerja bisnis Transmart ke depan. Apalagi, persaingan di bisnis ritel semakin ketat dengan para pesaingnya.

"Kita buat sinergi semua pihak, baik di kami yang offline maupun yang online. Jadi betul kita harus sinergi dan kuatkan posisi kita di pasar karena persaingan sangat ketat di dunia ritel," jelas Satria.

Lihat Juga : Belanja di Transmart Kini Bisa Main Playground Gratis

Di sisi lain, Satria menambahkan inovasi ini merupakan bagian dari transformasi bisnis Transmart di bawah kepemimpinan Chairman CT Corp Chairul Tanjung.

"Transmart adalah sebuah perusahaan yang sudah berevolusi sangat panjang dari yang tadinya perusahaan asing menjadi lokal," pungkasnya.

Kekuatan istri

Melihat Aturan Penjualan Apartemen di Tengah Ramai Kasus Meikarta******

Kasus Meikarta tak kunjung usai. Bahkan, pembeli apartemenyang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) malah digugat Rp56 miliar oleh PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta karena menuntut haknya.

Namun, pihak PT MSU mangkir dan mengajukan permohonan penundaan sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa (7/2). Sidang tersebut adalah yang kedua setelah sidang perdana pada 24 Januari lalu ditunda usai 6 dari 18 alamat tergugat tidak jelas dan hakim memerintahkan PT MSU untuk segera memperbaikinya.

Kasus Meikarta kembali mencuat pada Desember 2022 lalu setelah konsumen mengeluh belum mendapatkan unit yang dijanjikan serah terima pada 2019. Untuk memperjuangkan haknya, konsumen karena itu mengadu ke DPR.

Pihak Meikarta yang mereka harap bisa datang dan memenuhi hak pembeli mangkir dari panggilan DPR pada 25 Januari. Alih-alih mendapatkan hak yang mereka tuntut, pembeli Meikarta malah mendapatkan perlawanan balik dari Sang Pengembang.

Mereka malah digugat ke pengadilan. Korban Meikarta menuntut pemerintah melindungi konsumen.

Wendy, salah satu konsumen yang digugat PT MSU berharap pemerintah memberikan kejelasan bagi para pembeli properti melalui uu yang mengatur perlindungan konsumen dan tata cara pembelian unit apartemen.

Ia menuturkan hal ini perlu dilakukan karena banyak konsumen yang dirugikan dalam pembelian unit apartemen, tak terbatas di kasus Meikarta saja. Selain itu, Wendy meminta pemerintah perlu membuat peraturan bagi pengembang yang akan menjajakan apartemen.

Wendy mencontohkan bahwa para pengembang di Singapura minimal harus membuat progres pembangunan 20 persen baru bisa mengajukan izin kepada pemerintah. Jika sudah diizinkan, pengembang baru dapat menawarkan apartemen kepada konsumen.

"Mereka ada progres pembangunan baru boleh jual. Di sini malah (baru ada) lahan saja sudah boleh jual. Salah dari awal," tuturnya di PN Jakarta Barat usai menghadiri sidang kedua gugatan perdata dari PT MSU.

[Gambas:Video CNN]

Sebelum diminta pembeli Meikarta, sejatinya pemerintah sudah punya UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Di dalam beleid tersebut, dijelaskan soal kewajiban pengembang memenuhi persyaratan progres 20 persen sebelum melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan pembeli.

Hal tersebut dijelaskan di pasal 16 ayat 2.

"Pelaku pembangunan rumah susun komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20 persen (dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun," tulis aturan tersebut, dikutip Kamis (9/2).

Kemudian di Pasal 43 ayat 1 disebutkan bahwa proses jual beli satuan rumah susun (sarusun) sebelum pembangunan rumah susun selesai dapat dilakukan melalui PPJB yang dibuat di hadapan notaris.

Lalu, di Pasal 43 ayat 2 dijelaskan bahwa PPJB dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas status kepemilikan tanah, kepemilikan IMB, ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; keterbangunan paling sedikit 20 persen dari hal yang diperjanjikan.

Pasal 43 ayat 2 huruf d soal keterbangunan paling sedikit 20 persen diartikan sebagai 20 persen dari volume konstruksi bangunan rumah susun yang sedang dipasarkan. Hal tersebut dipertegas dalam pasal 97.

"Setiap pelaku pembangunan rumah susun komersial dilarang mengingkari kewajibannya untuk menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20 persen (dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)," tulis Pasal 97.

Jika melanggar ketentuan progres 20 persen tersebut, pengembang bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp20 miliar. Hal tersebut dirinci dalam Pasal 109.

Namun, kedudukan UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun digantikan dengan kehadiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja alias Perppu Ciptaker yang baru diterbitkan 30 Desember lalu. Ada beberapa pasal yang diubah, termasuk Pasal 16 dan 43.

Sebelumnya, pasal 16 ayat 3 UU Rumah Susun berbunyi bahwa kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan di luar lokasi kawasan rumah susun komersial pada kabupaten/kota yang sama. Kemudian, di Pasal 16 ayat 3 Perppu Ciptaker berubah.

"Dalam hal pembangunan rumah susun umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dalam 1 (satu) lokasi kawasan rumah susun komersial, pembangunan rumah susun umum dapat dilaksanakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota yang sama," tulis Pasal 16 ayat 3 di Perppu Ciptaker.

Selain itu, ada penjelasan baru di Pasal 16 ayat 4 Perppu Ciptaker yang menyatakan bahwa kewajiban menyediakan rumah susun umum paling sedikit 20 persen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikonversi dalam bentuk dana untuk pembangunan rumah susun umum. Lalu, di Pasal 16 ayat 5 dijelaskan pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh badan percepatan penyelenggaraan perumahan.

Sementara itu, Pasal 97 dan 109 UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun tidak mengalami perubahan atau penghapusan di Perppu Ciptaker. Dengan begitu, aturan tersebut masih tetap berlaku.

CNNIndonesia.com telah berupaya menghubungi Head Marcomm Meikarta Andika Surya Pratama dan Humas PT Lippo Karawaci Tbk Paulus Pandiangan untuk pemenuhan aturan itu. Namun hingga berita ini diterbitkan, keduanya belum memberikan jawabannya.

Sistem Dewa Dharma

Masih Merugi, News Corp Bakal PHK 1.250 Pekerja******

Perusahaan media dan penerbitan asal Amerika Serikat News Corpakan memutus hubungan kerja (PHK) terhadap 1.250 karyawan atau 5 persen dari jumlah total pekerja.

Perusahaan milik Rupert Murdoch itu melakukan PHK setelah merugi imbas penurunan kinerja dari seluruh bisnisnya.

Perusahaan juga mengatakan telah mengeluarkan US juta untuk bergabung dengan Fox Corp. Namun, rencana itu dibatalkan oleh Rupert Murdoch.

"Lonjakan suku bunga dan inflasi akut berdampak nyata pada semua bisnis kami," kata Chief Executive Robert Thomson seperti dikutip dari CNN Business, Jumat (10/2).

Untuk mengatasi perlambatan, Thomson mengatakan ada sejumlah inisiatif yang sedang dilakukan, termasuk PHK. PHK akan dilakukan di semua bisnis dan menghasilkan penghematan tahunan minimal US0 juta.

Pendapatan iklan News Corp pada kuartal II 2022 lalu turun 10,6 persen menjadi US4 juta.

Sementara, saham perusahaan turun hampir 3 persen dalam perdagangan diperpanjang Kamis (9/2) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Dewi Luar Angkasa Kiamat

Perlu Peta Jelas Agar Larangan Ekspor 21 Komoditas Tak Jadi Bumerang******

Pemerintah berencana melarang ekspor21 komoditas produk sumber daya alam(SDA) Indonesia dalam bentuk mentah hingga 2040 mendatang.

Hal ini dilakukan atas nama hilirisasi guna memberikan nilai tambah pada sejumlah komoditas tersebut.

Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah sudah melarang ekspor nikel sejak 2020. Lalu tahun ini akan dilanjutkan dengan bauksit dan tembaga. 

"Selain bauksit, tembaga, timah kita juga sudah bangun peta jalan hilirisasi bagi Indonesia sampai 2040. Itu ada 21 komoditas," ujarnya dalam webinar Indef, Rabu (8/2).

Menurutnya, 21 komoditas tersebut terbagi dari delapan sektor prioritas antara lain mineral, batu bara, minyak, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan. Bahlil juga memperkirakan jumlah investasi untuk mengembangkan bahan mentah tersebut mencapai US$5,3 miliar atau Rp8.179,5 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

Ia menilai larangan ekspor bahan mentah 21 komoditas itu adalah langkah dan strategi yang dilakukan pemerintah untuk menambah pundi-pundi ke perekonomian. Kepercayaan diri Bahlil itu berdasar hasil dari larangan ekspor nikel mentah pada 2020 lalu yang memberikan nilai tambah sangat besar.

Lihat saja, pada 2017 sebelum larangan, ekspor produk besi dan baja Indonesia hanya US,3 miliar. Lalu, setelah larangan berlaku, pada 2022 realisasi ekspor produk besi dan baja tercatat sebesar US,8 miliar.

"Jadi ini adalah jalan, strategi, yang harus Indonesia lakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita, dorong jadi negara baik dan optimalisasikan sumber daya alam yang ada. Ini ada strategi negara," ucapnya.

Adapun 21 komoditas yang bakal dilarang ekspor itu adalah batu bara, nikel, timah, tembaga, bauksit, besi baja, emas, perak aspal buton, minyak bumi, dan gas bumi.

Lalu, sawit, kelapa, karet, biofuel, kayu log, genah pinus, udang, perikanan, rajungan, rumput laut, serta garam.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan dalam melaksanakan wacana ini, pemerintah tidak boleh serampangan. Yang terpenting dari rencana pemerintah dalam melarang ekspor 21 komoditas adalah roadmapatawa peta jalan yang jelas.

Dalam roadmaptersebut, harus ada tahapan dari setiap fase yang ingin dicapai pemerintah dalam kebijakan pelarangan ekspor komoditas mentah. Misalnya, kata Yusuf, dalam lima tahun ke depan pemerintah mempersiapkan pembangunan smelter, terutama untuk komoditas yang membutuhkannya untuk tuntutan hilirisasi.

Selain itu, dalam lima tahun ke depan lagi juga bisa ditetapkan bagaimana bentuk ataupun cara yang dilakukan pemerintah untuk menggaet investasi dalam rangka mendorong hilirisasi 21 komoditas ini.

Tak ketinggalan, perlu ada proyeksi kebutuhan dari 21 komunitas itu dalam jangka panjang. Artinya, proyeksi kebutuhan ini tentu akan bermanfaat terutama untuk memastikan supplyyang akan diproduksi oleh 21 komoditas tersebut tidak berlebih di perjalanan sampai 2040 nanti.

"Karena kalau kita berbicara suplai yang berlebih ini kan akan mengerek harga komoditas tersebut ke level yang lebih rendah dan tentu posisi ini tidak menguntungkan terutama bagi pelaku usaha dan juga pemerintah," kata Yusuf kepada CNNIndonesia.com.

Ia juga menyebut proyeksi terkait kebutuhan dari 21 komoditas ini akan sangat penting terutama untuk mempersiapkan berapa lama waktu transisi yang dibutuhkan.

Dengan kata lain, jika dalam lima tahun ke depan ada komoditas tertentu yang relatif belum siap untuk dilarang ekspornya, maka masih harus diberikan waktu lagi.

"Dan ketika kita berbicara waktu sekali lagi ini akan kembali lagi ke masing-masing dari komoditas tersebut," kata Yusuf.

Lihat Juga : Konflik Berlarut Ancam Pembangunan Infrastruktur di Papua

Pastikan Tak Ada Balas Dendam dari Negara Lain

Penjara Naga Segala Alam

Beras Impor Setengah Juta Ton Ditargetkan Sampai RI 15 Februari Besok******

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menargetkan beras imporsebanyak setengah juta ton atau 500 ribu ton sampai di Indonesia pada 15 Februari 2023, dan langsung disalurkan ke masyarakat. 

Selain itu, pihaknya juga akan membeli beras petani lokal saat panen raya tiba, pada Maret besok. 

"Sekarang tinggal sisanya. Kita alokasikan 2023 ini Januari-Februari dan saya membatasi hingga 15 Februari, supaya tidak bertabrakan dengan masa panen," ujar Buwas di Polda Banten, Jumat (10/2). 

Proses pengiriman hingga bongkar muat juga terkendala cuaca buruk di laut. Bahkan saat menurunkan beras dari kapal, cuaca bagus cerah, jika turun hujan, bisa merusak kualitas beras impor.

"Ini sekarang masih ada sebagian kecil yang belum tiba, keterlambatan karena angkutan libur Nataru dan cuaca, dan prosedur. Belum lagi membongkar, cuaca harus cerah, kalau enggak itu nanti bermasalah, jadi banyak kendalanya. TapiInshaallah, Februari pertengahan ini semua masuk dan langsung kita salurkan," terangnya.

Mantan Kabareskrim itu menerangkan kalau tanggung jawab ketahanan pangan bukan hanya milik Bulog, tetapi perlu kerjasama dari berbagai pihak yang mengurusi pangan dan pertanian, agar hasil padi bisa melimpah dan Indonesia swasembada pangan.

Pria yang pernah menjabat sebagai Kepala BNN RI selama tiga tahun itu mengklaim terpaksa mengimpor beras, karena kondisi yang darurat. Impor bahan pangan mayoritas warga Indonesia harus dilakukan lantaran produksi menurun yang dipengaruhi cuaca dan bencana alam di daerah penghasil padi.

"Salah satu kita tidak impor itu produksi beras yang perlu ditingkatkan. Sekaligus saya sampaikan, kita tidak harus saling menyalahkan, tapi ayo kita bekerja bagaimana kita meningkatkan produksi itu, hasil pertanian padi, lahan kita subur dan pasti bisa, tapi ini satu kendalanya, cuaca, kondisi alam, anomali cuaca kemarin, belum lagi bencana alam di beberapa wilayah produksi beras, sehingga itu otomatis akan berdampak pada kuantitas dan produksinya," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

Pemurni Harta Karun Kecil Komik Amerika

Menkes Klaim Bank Dunia Mau Kucurkan Rp75 T Bangun RS Ginjal, Paru Cs******

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan pihaknya telah bersepakat dengan Bank Duniauntuk memenuhi pembiayaan rumah sakit kronis di Indonesia.

Menurutnya, biaya yang dibutuhkan minimal US miliar atau setara Rp75 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu) untuk membangun rumah sakit jantung, ginjal, paru-paru, hingga kanker.

"Kira-kira kita butuh US miliar untuk seluruh Indonesia," kata Budi dalam rapat Komisi IX DPR, Rabu (8/2).

Ia membandingkan nilai proyek ini tak seberapa dengan dana yang terkumpul untuk membeli Freeport. Saat itu, menurutnya, pemerintah berhasil mengumpulkan uang US miliar dalam dua bulan untuk membeli Freeport. Oleh karena itu, Budi menilai mestinya tidak sulit mendapatkan uang Rp60 triliun untuk membangun rumah sakit.

"Teman-teman bilang, gede banget, menurut saya nggak karena kita butuh pendataan (beli) Freeport butuh US$ 4 miliar, 2 bulan kita dapat uangnya. Harusnya ini bisa selesai," tuturnya.

Terlebih, proyek rumah sakit kronis ini rencananya akan selesai pada 2027. Meski saat itu sudah bukan periode dirinya menjabat Menkes, namun ia berharap anggaran untuk RS kronis bisa terus diperhatikan.

Ia memasang target agar nantinya standar layanan kesehatan bisa semakin merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota. Terlebih, menurutnya, keberadaan rumah sakit, dokter spesialis, dan alat kesehatan yang mumpuni sangat dibutuhkan di tiap daerah.

Budi mencontohkan seseorang yang terkena penyakit jantung bisa diselamatkan dalam waktu empat jam. Artinya, pasien jantung membutuhkan penanganan yang cepat. Sementara, semakin lama penanganan yang didapatkan persentase selamatnya semakin turun.

Secara rinci, ia menyebutkan peluang selamat pasien jantung dengan penanganan empat jam adalah 80 persen. Kemudian, di atas empat jam turun menjadi 10 persen, dan di atas 12 jam hanya 5 persen kemungkinan selamat.

"Jadi kalau serangan jantung, empat jam itu is a must bahkan kalau bisa 1-2 jam. Artinya kita pengin serangan jantung pasang stent maksimal 4 jam. Itu urusan kabupaten/kota-lah, nggak mungkin Provinsi," tuturnya.

Budi pun menyarankan agar di masa depan anggaran pemerintah daerah untuk kesehatan dibagi menjadi dua. Pertama, kebutuhan pembangunan RS, alat, dan dokter spesialis. Kedua, untuk pelayanan masyarakat.

"Jadi dengan adanya BPJS, demand site selesai. Orang bisa akses, tetapi kalau supply sitenya nggak ada, 'saya serangan jantung pak, punya BPJS'. Ya tapi nggak ada RS-nya nggak ada dokternya, problemnya di situ," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]