link slot pasti menang

Sistem jangkar super

Nasib Pekerja di Jepang, Tak Naik Gaji 30 Tahun Meski Kebutuhan Naik******

Hideya Tokiyshi memulai karir sebagai gurubahasa Inggrisdi Tokyosekitar 30 tahun yang lalu itu akhirnya memutuskan berhenti bekerja. Pasalnya, ia tidak tahan dengan gaji yang tidak naik sementara kebutuhan terus meningkat.

Sebagai gantinya, ia pun memilih untuk menulis buku.

"Saya merasa beruntung, karena menulis dan menjual buku memberi saya aliran pendapatan tambahan. Jika bukan karena itu, saya akan tetap terjebak dalam lingkaran upah yang sama," ucap Tokiyoshi seperti dikutip dari CNN Business, Senin (6/2).

Hal ini pun membuat standar hidup masyarakat jepang mengalami kejatuhan. Terlebih saat inflasi di Negeri Sakura terus melambung.

Tercatat, inflasi Jepang mencapai 4 persen (yoy) pada Desember 2022 lalu. Angka ini merupakan yang tertinggi sejak 41 tahun terakhir.

Pemerintah pun tak tinggal diam untuk mengatasi kesulitan yang dialami para pekerja. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mendesak pengusaha untuk membantu para pekerja memenuhi biaya hidup yang lebih tinggi.

Bulan lalu, ia meminta perusahaan untuk menaikkan gaji pada tingkat di atas inflasi. Beberapa perusahaan pun telah menuruti perintah ini.

Gaji karyawan di Jepang memang tidak mengalami kenaikan secara signifikan dalam 30 tahun terakhir.

Data dari Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) menyatakan pada 2021 gaji rata-rata di Jepang mencapai US.711. Sementara, gaji rata-rata pada 1991 mencapai US.866.

Para ahli telah menunjukkan serangkaian alasan upah yang stagnan tersebut. Pertama, Jepang telah lama menikmati harga-harga kebutuhan yang rendah. Deflasi dimulai pada pertengahan 1990-an.

Hal tersebut terjadi karena yen yang kuat sehingga menekan biaya impor.

"Selama 20 tahun terakhir, pada dasarnya, tidak ada perubahan dalam inflasi harga konsumen," kata Ekonom Senior OECD Müge Adalet McGowan.

[Gambas:Video CNN]

Pedang Keadilan One Piece

Respons Korban Indosurya Cs soal Omongan Jokowi: Jangan Retorika Saja******

Korban kasus asuransi danKoperasiSimpan Pinjam (KSP) merespons pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait nasabah asuransi yang bercerita hingga menangis karena uangnya tak bisa kembali.

Iman, salah satu korban KSP Indosurya mengatakan pernyataan Jokowi tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan. Namun, ia meminta tindakan nyata dari pemerintah.

"Tindakan harus tegas. Jangan hanya retorika saja," kata Iman kepadaCNNIndonesia.com, Selasa (7/2).

Padahal sebelumnya dua petinggi Indosurya itu ditetapkan sebagai terdakwa kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana divonis lepas oleh majelis hakim.

Bagi Iman, hal terpenting saat ini adalah bagaimana agar uang korban bisa kembali. Namun hingga kini belum ada kejelasan terkait uang mereka.

Lihat Juga : Kemenhub Buka Suara Soal Pesawat Susi Air yang Dibakar di Papua

Ia pun berharap permohonan kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) atas putusan lepas dua petinggi Indosurya bisa membuahkan keadilan bagi korban.

"Harapan saya dengan kasus Indosurya lagi proses kasasi di MA (Mahkamah Agung), semoga MA tidak masuk angin dan korban mendapat rasa keadilan," ujar Iman.

Senada, korban asuransi Wanaartha, Tara, mengatakan keinginan nasabah agar uangnya dikembalikan memang sudah disampaikan Jokowi. Namun, ia mempertanyakan tindak lanjut dari pernyataan dari kepala negara itu.

"Pertanyaan kami, apa tindak lanjutnya pernyataan tersebut? Apakah bapak presiden segera meminta Bareskrim lebih tegas atau apalah istilahnya terhadap para buron?" tanya Tara.

Ia juga mempertanyakan apakah Jokowi akan meminta Kejaksaan Agung menyerahkan dana nasabah sebesar Rp2,4 triliun yang disita karena dikaitkan dengan Jiwasraya. Lalu, apakah Kementerian Keuangan atau Kementerian BUMN dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat membuat anggaran belanja khusus untuk menangani korban asuransi.

Tara juga meminta pertanggungjawaban kinerja OJK yang dinilai tidak bisa menyelesaikan kasus Wanaartha selama tiga tahun terakhir, tetapi malah mencabut izin usaha perusahaan asuransi tersebut.

"Apakah begini cara menyelesaikan yang baik? Di mana kehadiran negara untuk memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia? Mengapa hanya korban Jiwasraya yang diurusi," imbuhnya.

Sebelumnya, Jokowi mengungkapkan banyak korban kasus asuransi yang bercerita sambil menangis kepadanya agar uang nasabah bisa kembali. Keluhan itu tidak hanya dari satu tempat saja, tetapi berbagai wilayah yang ia kunjungi.

Adapun asuransi yang ia maksud adalah Jiwasraya, Asuransi Bumiputera, Wanaartha, Indosurya dan sejumlah masalah di industri jasa keuangan lainnya.

"Indosurya, Wanaartha, unit link. Ini harus mikro satu-satu diikuti karena rakyat yang nangis. Rakyat itu hanya minta satu, duit saya balik, uang saya balik," katanya saat memberikan sambutan dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2023, Senin (6/2).

Jokowi mengatakan pengawasan yang benar-benar ketat diperlukan supaya kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan terjaga. Pasalnya, kalau sampai kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan runtuh, itu bisa berdampak besar.

[Gambas:Video CNN]

Raja Malam Abadi

Transmart Gandeng Grab Mudahkan Masyarakat Belanja Online******

Transmart menggandeng Grab Indonesia melakukan inovasi demi memudahkan pengalaman belanja online untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Vice President Corporate Communications PT Trans Retail Indonesia Satria Hamid mengatakan inovasi tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat.

Lihat Juga : CT Turun Tangan Pimpin Transformasi Transmart, Langsung Bukukan Untung

Satria mengatakan inovasi ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ternyata sudah terbiasa dengan belanja online karena pandemi Covid-19.

"Masyarakat telah terbiasa memenuhi kebutuhan hariannya dengan cara berbelanja online semasa pandemi," ujar Satria.

Selain itu, menurutnya, inovasi ini perlu dilakukan sebagai bagian dari transformasi bisnis ritel yang sempat terdampak tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Harapannya, inovasi ini dapat menjadi kebangkitan industri ritel ke depan.

"Seluruh pelaku bisnis ritel yang terdampak akibat pandemi Covid-19 yang lalu, kini berpacu untuk mengejar ketertinggalan sebelumnya," kata Satria.

Tak hanya melakukan inovasi belanja online, Transmart juga telah menerapkan inovasi untuk meningkatkan belanja offline di toko cabang.

Salah satunya dengan menghadirkan Baby Corner atau area kebutuhan anak dengan tampilan yang menarik dan dilengkapi area bermain atau playground.

Lihat Juga : Transmart Gencar Lakukan Inovasi di Tengah Persaingan Bisnis Ritel

Baby Corner ini sudah tersedia di Transmart Emporium, Jakarta Utara dan rencananya juga akan hadir di Transmart Cempaka Putih.

"Nikmati pengalaman belanja di Transmart dan berikan kebahagiaan bagi buah hati dengan bermain di playground yang kami sediakan, gratis dengan hanya berbelanja di Transmart," terang Satria.

Transmart juga akan memberikan inovasi lain yang berhubungan dengan tren Korean food, energi ramah lingkungan, hingga event untuk masyarakat berkumpul.

"Kami sudah menghadirkan berbagai inovasi baru bagi konsumen kami, selain itu juga ada banyak kejutan baru yang akan kami berikan dalam waktu dekat," pungkasnya.

Legenda Raja Naga Douluo Dalu 3

Mendag Ungkap Setengah Juta Liter Minyakita Tertahan di Cilincing******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menemukan 550 ribu liter atau sekitar 500 ton Minyakita tertahan di gudang kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Penemuan ini dilakukan saat sidak bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri hari ini, Selasa (7/2).

Dia mengatakan informasi dugaan Minyakita tertahan itu berasal dari Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Veri Anggrijono serta Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Whisnu Hermawan.

Menurutnya, salah satu alasan tertahannya Minyakita di Cilincing adalah PT BKP sebagai pemilik belum mendapatkan Domestic Market Obligation (DMO).

DMO adalah kebijakan pemerintah kepada produsen dan distributor untuk pemenuhan kebutuhan domestik sebagai bahan baku minyak goreng sebesar berupa minyak sawit mentah dalam jumlah tertentu untuk kebutuhan dalam negeri.

"Di sini ditemukan belum dikirim oleh perusahaan BKP ini dengan dasar mereka katanya belum dapat domestic market obligation (DMO). Tapi sudah lama sekali, ini produksi bulan Desember (2022)," tuturnya.

Alasan perusahaan

Di sisi lain, VP Corporate and Legal PT BKP Tukiyo mengatakan kebijakan DMO itu bermasalah karena pemerintah menugaskan mereka untuk melakukan DMO ke dalam negeri pada Januari lebih banyak dari kuota awal penugasan sebenarnya.

"Pada Januari itu kami sudah melaksanakan 38.000 ton dari penugasan yang sebenarnya hanya 1.500 (ton). Jadi tidak ada pelanggaran apapun terkait kewajiban kepada pemerintah, kami sudah penuhi," kata Tukiyo.

Kedua, kata dia, saat ini perusahaan sedang tidak mengekspor minyak goreng, karena tidak mendapatkan izin memproduksi sendiri CPO. Hal itu, kata Tukiyo, menyebabkan minyak goreng sebanyak setengah juta liter di gudang Cilincing belum disalurkan. 

"Kan kalau sudah disalurkan tetapi kami enggak ekspor, di situ ada ruginya," tandas Tukiyo.

Raja Sembilan Matahari

Rugikan Konsumen, DPR Minta Bahlil Cek Izin Meikarta******

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade meminta Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengecek ulang izin dari proyek Meikarta yang dikelola oleh PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), anak usahaLippo Group.

Ia mengatakan beberapa waktu belakangan masyarakat yang menjadi konsumen dirugikan karena tak kunjung mendapat unit apartemen yang dijanjikan sejak 2019. Alih-alih mendapat haknya, konsumen yang melakukan demonstrasi di DPR pun malah dituntut Rp56 miliar oleh PT MSU.

"Apakah lengkap dan cukup secara legalitas dan Bapak cek kembali karena dari awal 2017, mereka mulai, kan mereka dengan investasi China," ujar Andre dalam RDP Komisi VI bersama Kementerian Investasi/BKPM, Senin (6/2).

DPR pun meradang dan menganggap absennya PT MSU ini sebagai pelecehan. Andre menegaskan mangkirnya manajemen Meikarta menunjukkan perusahaan tersebut merasa bisa membeli dan menundukkan semua orang yang ada di negeri ini.

"Pihak Lippo harus kita undang, tidak Meikarta lagi, tapi langsung pemilik perusahaannya. Keluarga (James) Riady harus kita undang. Meikarta ini kan pegawai. Kita undang saja langsung konglomeratnya, karena diduga yang ambil keputusan ya keluarga besar itu," kata Andre kala itu.

Senada, Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi menekankan mangkirnya manajemen Meikarta tanpa keterangan adalah preseden buruk bagi DPR. Ia menegaskan jika tidak bisa hadir, maka seharusnya pihak Meikarta memberikan informasi.

"Kalau ini kan tidak sama sekali. Berarti dia itu sudah melecehkan parlemen. Ini perlu penyikapan serius dari teman-teman Komisi VI. Kami kan memanggil mereka untuk membela kepentingan konsumen yang sudah mengadu ke Komisi VI," tegas Baidowi.

Terbaru, DPR pun akal memanggil bos Lippo Group James Riady beserta perwakilan PT MSU terkait kisruh pembangunan apartemen Meikarta pada 13 Februari mendatang.

[Gambas:Video CNN]

Jungler hutan super di kota

Biaya Produksi Mahal, Nestle Bersiap Naikkan Harga Nescafe, KitKat Cs******

Nestle (NESN.S) akan menaikkan harga produk makanan mereka. Informasi soal rencana kenaikan harga tersebut disampaikan oleh Kepala Eksekutif Mark Schneider kepada sebuah surat kabar Jerman.

Mengutip Reuters, Senin (6/2), ia mengatakan kenaikan harga terpaksa dilakukan demi mengimbangi lonjakan biaya produksi. 

"Kenaikan tidak akan setinggi pada 2022, tetapi kami memiliki beberapa hal yang harus dilakukan selama setahun penuh," kata Schneider.

[Gambas:Video CNN]