holy55

Kisah iblis Tuan Quan mengejar istrinya

Plus Minus 11 Bahan Pangan Pokok 'Dikuasai' Negara******

Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Hermanto Siregar mengungkapkan ada beberapa plus minus dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 tentang Penyelenggaraan Cadangan PanganPemerintah.

Dalam beleid itu pemerintah akan menguasai pengadaan, pengelolaan dan penyaluran 11 bahan pangan pokok demi mengantisipasi krisis pangan, lonjakan harga dan masalah lainnya.

Adapun kesebelas pangan itu ialah beras,jagung, kedelai, bawang, cabai, dan daging unggas. Lalu, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan.

Menurutnya, saat panen, biasanya harga komoditas pangan jatuh, maka pemerintah melakukan pembelian atau pengadaan komoditas tersebut. Dengan begitu, diharapkan petani menerima harga yang wajar.

"Hasil pengadaan tersebut selanjutnya disimpan sebagai stok pemerintah," jelas Hermanto kepada CNNIndonesia.com, Jumat (28/10).

Lebih lanjut, ia menuturkan saat paceklik atau ada kelangkaan pangan, stok tersebut akan dijual atau dilakukan operasi pasar. Sehingga, kata dia, harga tidak sampai meroket dan hal ini tentunya melindungi konsumen.

"Kita perlu optimis bahwa ketersediaan pangan akan mencukupi mengingat potensi produksi pangan Indonesia yang cukup besar," imbuhnya.

Meski demikian, Perpres itu juga memiliki kelemahan. Menurut Hermanto, ada sedikit keraguan mengenai jumlah pengadaan atau pembelian hasil panen petani yang akan dilakukan pemerintah.

"Apakah volumenya akan cukup banyak? Lalu apakah petani dapat memenuhi standar pangan yang ditetapkan di mana jika tidak memenuhi standar maka harga yang diterima petani menjadi rendah," katanya mempertanyakan.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economics Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan Perpres ini lahir dalam keadaan darurat karena ada ancaman krisis pangan akibat resesi global dan gangguan rantai pasok imbas perang Rusia-Ukraina.

Poin plus dari aturan ini perintah punya landasan legal untuk mengintervensi pasar sebelas komoditas tersebut. Misalnya, jika pasokannya dianggap rendah di tingkat domestik, pemerintah bisa langsung keluarkan kuota impor untuk mengimbanginya atau memberikan kelonggaran regulasi.

Pemerintah juga bisa memberikan tambahan insentif pada produsen domestik untuk menambah produksi agar supply bisa mengimbangi demand.

"Keuntungan lainnya adalah akan ada upaya cepat untuk mengantisipasi ketidakseimbangan supply dan demand di pasar komoditas yang terkait, tanpa menunggu dunia usaha terlebih dahulu untuk mengatasi ketidakseimbangan tersebut," imbuh Ronny.

Selain itu, dengan perpres ini akan ada kepastian harga batas atas dan batas bawah pada sebelas komoditas tersebut. Dengan begitu, masyarakat terlindungi dari lonjakan harga dadakan.

Di sisi lain, kekurangan dari perpres ini adalah potensi persaingan sengit antara produsen domestik dan produsen global. Sebab, langkah tercepat bagi pemerintah untuk menyeimbangkan supply saat terjadi kelangkaan adalah impor.

Menurutnya, jika komoditasnya diimpor dari negara yang efisiensinya tinggi, maka harga biasanya sangat rendah dibanding harga di pasar domestik.

"Lagi-lagi produsen domestik berkemungkinan akan kalah saing," kata Ronny.

Ia juga mengatakan, berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, campur tangan pemerintah kurang efektif dalam menyelesaikan kenaikan harga karena kendalanya ternyata tidak saja pada kelangkaan supply, tapi juga pada tata kelola komoditas.

Tidak hanya itu, Ronny juga menyebut saat pemerintah ikut campur tangan, potensi korupsi juga muncul.

"Seperti yang sudah-sudah, akan ada saja para pihak yang akan memanfaatkan peluang di saat pemerintah mengintervensi market, mulai dari korupsi pada izin dan kuota impor, sampai pada korupsi harga dan volume pada pengadaan barang untuk menutupi kekurangan supply domestik," paparnya.

Oleh karena itu, Ronny berharap perpres ini tidak hanya lahir untuk mengatasi kelangkaan dan lonjakan harga, tetapi juga untuk membenahi tata kelola dan tata niaga kesebelas komoditas pangan tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Detektif Kecil dan Pangeran

Menhub Pastikan Kereta Cepat Diperpanjang Sampai Surabaya******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyebut proyek Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB) akan diperpanjang hingga Surabaya.

Ia mengatakan dengan kereta cepat, maka rute Jakarta ke Surabaya bisa ditempuh hanya dalam waktu 4 jam.

"Kereta cepat juga begitu membangunnya kok Jakarta-Bandung ya, banyak kok-nya gitu, tapi kalau kita yakin bahwa akan kita bangun Jakarta-Surabaya, bayangkan 4 jam," katanya dalam Seminar Nasional Sustainable Smart Transportation, dikutip dari detik, Jumat (28/10).

"Kita kawal benar kereta cepat ini. Konsep perencanaannya sedang dilaksanakan sama-sama, karena enggak mungkin tanpa PU kita jalanin. Jadi, rencana itu Jakarta, Karawang, Bandung, Kertajati, Purwokerto terus Jogja, Solo, Madiun, Surabaya 4 jam," kata Budi.

KCJB ditargetkan mulai beroperasi pada 2023. Nantinya KCJB akan beroperasi di jalur ganda sepanjang 142,3 km yang berhenti di empat stasiun, yaitu Stasiun Halim (Jakarta), Karawang, Padalarang, dan Tegalluar (Bandung).

Kendati demikian, masih ada hambatan dalam pelaksanaan proyek tersebut. Salah satunya, datang dari lonjakan biaya.

Dalam proposal penawaran yang disampaikan Pemerintah China pada 2015 lalu, Negeri Tirai Bambu menawarkan biaya pembangunan proyek yang hanya US,13 miliar.

Namun berdasarkan hitungan terbaru KAI, terjadi pembengkakan biaya proyek KCJB US,9 miliar atau Rp28,5 triliun.Dengan pembengkakan itu, anggaran pembangunan yang dibutuhkan naik jadi Rp118,5 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Karier Pesawat Dandy

Inflasi Filipina Diperkirakan Tembus 7,9 Persen pada Oktober******

Bank sentral Filipina Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) memproyeksi inflasitahunan pada Oktober 2022 tembus 7,1 persen hingga 7,9 persen.

Proyeksi ini lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi inflasi Filipina pada September, yakni 6,9 persen. Angka ini pun merupakan yang tertinggi sejak empat tahun terakhir.

Proyeksi inflasi Oktober yang lebih tinggi juga didasarkan pada kenaikan tarif transportasi, harga BBM, dan makanan. Selain itu, mata uang peso Filipina pun masih berada pada titik lemah.

Melonjaknya inflasi di Filipina memberikan sinyal kepada bank sentral untuk menaikkan suku bunga acuan. Pasalnya, inflasi pada Januari-September 2022 rata-rata berada di level 5,1 persen, jauh di luar target 2-4 persen untuk tahun ini.

Sebelumnya, Dana Moneter Internasional (IMF) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Asia menyusul perlambatan tajam di China serta perang Rusia-Ukraina yang tak kunjung usai.

IMF memangkas perkiraan pertumbuhan Asia menjadi 4 persen untuk tahun ini dan 4,3 persen pada 2023. Masing-masing turun 0,9 persen poin dan 0,8 persen poin dari proyeksi April lalu.

"Rebound (kebangkitan) ekonomi Asia yang kuat awal tahun ini kehilangan momentum, dengan kuartal kedua yang lebih lemah dari perkiraan," tutur Direktur Departemen Asia dan Pasifik IMF Krishna Srinivasan, dikutip dari Reuters.

Menurutnya, pengetatan moneter lebih lanjut diperlukan untuk memastikan bahwa inflasi kembali ke target dan ekspektasi inflasi tetap berada di level semestinya.

Di antara hambatan terbesar Asia adalah perlambatan ekonomi China yang dipersoalkan karena kebijakan zero covid-19. Pengetatan mobilitas membuat kesengsaraan ekonomi. Bahkan, IMF mengatakan sektor properti negara tersebut makin memburuk.

"Dengan semakin banyaknya pengembang properti yang gagal membayar utang mereka selama setahun terakhir, akses sektor ini ke pembiayaan pasar menjadi semakin menantang," ungkap laporan IMF.

[Gambas:Video CNN]

Kultivator jahat yang paling mengagumkan

BPS Catat Deflasi 0,11 Persen pada Oktober******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengalami deflasisecara bulanan sebesar 0,11 persen pada Oktober 2022.

Sementara itu, inflasi tahun kalender dari Januari hingga Oktober 2022 sebesar 4,73 persen dan secara tahunan mencapai 5,71 persen.

"Deflasi 0,11 persen month to month ini terjadi penurunan indeks harga konsumen atau IHK dari 112,87 pada September 2021 menjadi 112,75 di Oktober 2022," ungkap Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto dalam konferensi pers, Selasa (1/11).

Setianto menyebut komoditas utama yang menyumbang deflasi pada Oktober adalah cabai merah, telur ayam ras, daging ayam ras, cabai rawit, tomat, dan bawang merah.

Hal ini, kata dia, menyebabkan kelompok makanan, minuman, dan tembakau deflasi terbesar, yaitu 0,97 persen dengan andil 0,25 persen ke deflasi

Lebih lanjut, berdasarkan komponennya, inflasi inti pada Oktober sebesar 3,31 persen secara tahunan dengan andil 2,81 persen. Sementara, untuk harga-harga bergejolak atau volatile food mengalami inflasi 7,19 persen dengan andil 1,18 persen.

Adapun harga yang diatur oleh pemerintah atau administered price inflasi sebesar 13,28 persen secara tahunan dengan andil 2,35 persen.

[Gambas:Video CNN]

Sistem pemburu penuh waktu Tianzun ini

BI Sebut Dunia Masih Hadapi Krisis Energi dan Pangan******

Deputi Gubernur Bank Indonesia(BI) Dody Budi Waluyo mengatakan dunia masih akan menghadapi krisis energidan pangan dalam beberapa bulan ke depan, khususnya karena negara di Eropa akan mulai musim dingin.

Dari sisi energi, ancaman krisis terjadi karena harga minyak dan gas akan naik dalam beberapa bulan ke depan.

"Test untuk hadapi krisis energi adalah apakah Eropa bisa menghadapi musim dingin yang saat ini terjadi dengan pasokan gas dibatasi Rusia. Kita akan melihat harga minyak dan gas akan naik di beberapa bulan ke depan," katanya dalam penyelenggaraan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Sulawesi Tengah yang dipantau di Jakarta, dikutip dari Antara, Senin (31/10).

"Harga komoditas berisiko akan tinggi ke depan, ini simbol bahwa dunia tidak sedang baik-baik saja. Kita tidak menakut-nakuti tapi bagaimana memitigasinya ke depan," ujar Dody.

Sementara itu, sebagai upaya mengatasi lonjakan inflasi, BI meningkatkan suku bunga acuan sebesar 4,75 persen sejalan dengan perkiraan peningkatan permintaan masyarakat ke depan karena pandemi covid-19 telah terkendali.

Untuk mengatasi masalah pasokan, BI juga bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain, serta pemerintah daerah untuk menjaga stok bahan pangan melalui GNPIP yang digelar di berbagai wilayah.

Beberapa program yang didorong melalui GNPIP ialah urban farming yang diharapkan dilakukan oleh masyarakat dan operasi pasar yang dapat dilakukan dengan menggunakan dana tidak terduga sebesar 2 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Masalahnya saat ini serapan belanja tidak terduga sebesar 2 persen dari APBD masih sangat rendah, padahal Presiden Jokowi selalu meminta agar dana itu digunakan sehingga dana itu sudah legal untuk digunakan," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Penyihir penyakit aneh

Proyek Infrastruktur Dikebut Kelar Sebelum Masa Presiden Jokowi Habis******

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan semua pembangunan infrastruktur, baik Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun non-PSN, harus sudah rampung pada semester I 2024. Ini berarti pengerjaan proyek dikebut sebelum masa Presiden Jokowi habis.

"Kita pada 2023-2024, dua tahun terakhir Kabinet Maju, dengan pesan-pesan khusus dari Presiden Jokowi yang tadi diterjemahkan oleh Menko PMK Muhadjir Effendy, bagi kita yang selama ini di Kementerian BPN yang membangun infrastruktur, pesan khususnya adalah semua pekerjaan PSN maupun non-PSN harus sudah bisa diselesaikan," ujarnya, dikutip Antara, Senin (31/10).

Tidak cuma dikejar untuk selesai pada 2024, Basuki berharap proyek pembangunan infrastruktur bisa segera bermanfaat bagi masyarakat.

Kementerian PUPR diketahui mendapatkan amanat lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 120 Tahun 2022, yakni berupa penugasan khusus dari Presiden RI dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

"Tapi, itu hanya untuk infrastruktur yang diperintahkan langsung oleh Presiden RI saat melakukan kunjungan kerja atau rapat-rapat yang dipimpin oleh Presiden RI. Hal-hal itu yang harus diutamakan prioritasnya dalam pembangunan periode 2023-2024," ungkap Basuki.

Kementerian PUPR perlu memastikan pembangunan baru sangat selektif dan hanya infrastruktur yang dipandang memberi nilai tambah pada keberfungsian dan penyelesaian masalah kawasan (quick wins).

Pembangunan infrastruktur tersebut, kata Basuki, harus dipastikan kualitasnya dengan baik dan pelaksanaannya tidak mangkrak.

Sebelumnya, pemerintah tidak akan membangun bendungan baru pada 2023-2024. Pemerintah hanya fokus menyelesaikan pembangunan 61 bendungan dan memanfaatkan bendungan yang sudah diselesaikan, khususnya untuk penyediaan air minum.

[Gambas:Video CNN]