situs slot tergacor terbaru

Dianhuang

royal138

BEI ingin perdagangan lebih aktif seiring penerapan Full Call Auction******

Jakarta (ANTARA) - Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Irvan Susandy ingin perdagangan saham-saham dapat lebih aktif seiring telah diimplementasikannya Papan Pemantauan Khusus (PPK) Full Periodic Call Auction.

“Melalui mekanisme ini, kami harapkan saham-saham tersebut dapat lebih aktif diperdagangkan sesuai dengan fair pricenya, yang informasinya dapat dilihat melalui IEP & IEV,” ujar Irvan kepada awak media di Jakarta, Rabu.

Irvan menjelaskan, Papan Pemantauan Khusus (PPK) Full Periodic Call Auctionmerupakan pengembangan lanjutan dari Hybrid Call Auctionyang ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap investor di pasar modal Indonesia.

“Saham-saham yang masuk dalam Papan Pemantauan Khusus merupakan saham-saham yang terkena kriteria fundamental ataupun likuiditas, sebagaimana Peraturan Nomor I-X tentang Penempatan Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas pada Papan Pemantauan Khusus,” ujar Irvan.

Baca juga: IHSG ditutup melemah di tengah 'wait and see' rilis data inflasi AS

Melalui metode perdagangan ini, pihaknya berharap pembentukan harga menjadi lebihfair, karena memperhitungkan seluruh order yang terdapat dalam orderbook,sehingga dapat memberikan perlindungan kepada investor atas potensi aggressive orderyang masuk di pasar.

“Meskipun batas minimum harga yang diberlakukan untuk saham Papan Pemantauan Khusus ini adalah Rp1, Auto Rejectionharian yang kami terapkan bagi saham-saham di papan ini lebih kecil dibandingkan yang lain, yaitu 10 persen,” ujar Irvan.

BEI telah mengimplementasikan Papan Pemantauan Khusus Full Periodic Call Auctionpada Senin, 25 Maret 2024, yang bertujuan untuk memberikan segmentasi khusus yang sesuai dengan strategi investasi para investor, serta meningkatkan likuiditas saham dengan kondisi tertentu, sebagai upaya meningkatkan perlindungan investor di pasar modal Indonesia.

"Pada implementasiFull Periodic Call Auction, seluruh saham yang masuk dalam Papan Pemantauan Khusus akan diperdagangkan secara Periodic Call Auction, yang terdiri dari lima sesi Periodic Call Auction dalam satu hari," ujar Irvan.

Baca juga: IHSG diprediksi menguat saat pasar "wait and see" data ekonomi global

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Impian Hiburan Tiongkok

trik jp starlight

KPK tetapkan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil tersangka TPPU******

"Karena ditemukannya ada fakta-fakta hukum baru berupa perbuatan menerima gratifikasi dan TPPU dalam jabatannya selaku Bupati Kepulauan Meranti maka KPK kembali tetapkan MA sebagai tersangka,"

Jakarta (ANTARA) - Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Bupati Kepulauan Meranti nonaktif Muhammad Adil (MA) sebagai tersangka dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Karena ditemukannya ada fakta-fakta hukum baru berupa perbuatan menerima gratifikasi dan TPPU dalam jabatannya selaku Bupati Kepulauan Meranti maka KPK kembali tetapkan MA sebagai tersangka," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Ali mengatakan besaran awal penerimaan gratifikasi dan TPPU oleh yang bersangkutan mencapai sekitar puluhan miliar rupiah di antaranya dalam bentuk aset tanah dan bangunan.

Juru bicara berlatar belakang jaksa itu menerangkan proses penyidikannya telah berjalan dan pengumpulan alat bukti melalui pemeriksaan saksi-saksi saat ini mulai terjadwal.

Untuk diketahui, Tim penyidik KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil pada Kamis malam (6/6/2023) dan langsung ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik lembaga antirasuah.

Proses hukum perkara tersebut terus berjalan hingga akhirnya majelis hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Riau, menjatuhkan vonis sembilan tahun penjara kepada Bupati Kepulauan Meranti nonaktif Muhammad Adil dalam perkara korupsi yang merugikan keuangan negara hingga Rp19 miliar lebih.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama sembilan tahun dan denda Rp600 juta, dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan," kata Ketua Majelis Hakim M. Arif Nuryanta saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor pada PN Pekanbaru, Kamis (21/12/2023).

Selain itu, Muhammad Adil juga diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp17,8 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.

Apabila hartanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka digantikan dengan pidana kurungan selama tiga tahun.

Vonis tersebut sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi pada sidang beberapa waktu sebelumnya.

Usai mendengar amar putusan dibacakan, Muhammad Adil dan kuasa hukumnya memutuskan untuk mengajukan banding.

"Tidak apa-apa. Nanti kita mengajukan banding," sebutnya kepada awak media sebelum meninggalkan ruang sidang.

Muhammad Adil yang menjadi pesakitan dalam perkara korupsi ini dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan pemotongan 10 persen uang persediaan dan ganti uang kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti.

Penyerahan uang dari OPD itu dibuat seolah-olah sebagai utang, padahal OPD tidak mempunyai utang kepada terdakwa. Mau tak mau para kepala OPD menuruti perintah Muhammad Adil untuk menyerahkan uang dengan alasan loyalitas.

Dari pemotongan uang tersebut, pada tahun 2022 Muhammad Adil menerima uang sebesar Rp12 miliar lebih. Sedangkan pada 2023 menerima sekitar Rp5 miliar. Total uang pemotongan yang diterima terdakwa selama rentang waktu tersebut sebesar Rp17,28 miliar.

Kedua, Muhammad Adil menerima suap dari Fitria Nengsih selaku Kepala Perwakilan PT Tanur Muthmainah Tour (TMT) di Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar Rp750 juta.

PT TMT merupakan perusahaan travel haji dan umrah yang memberangkatkan jamaah umrah program pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Jamaah yang diberangkatkan itu merupakan guru mengaji, imam masjid dan pegawai berprestasi dengan biaya menggunakan APBD tahun 2022. PT TMT memberangkatkan 250 orang jamaah dan Muhammad Adil selaku bupati meminta fee Rp3 juta dari setiap jamaah yang diberangkatkan.

Ketiga, Muhammad Adil bersama Fitria Nengsih pada Januari hingga April 2023 memberikan suap kepada auditor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Riau Muhammad Fahmi Aressa sebesar Rp1,1 miliar dengan maksud agar Kabupaten Kepulauan Meranti mendapat penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2022.

Uang yang terima digunakan Adil untuk kebutuhan pribadi, operasional bupati, pembelian minuman kaleng dan lainnya. Selain itu, uang tersebut diketahui juga diberikan kepada istri siri terdakwa, Fitria Nengsih.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

peternakan ajaib

menangbet slot 88

KPPPA minta polisi libatkan ahli tangani hubungan sedarah di Bengkulu******

Kementerian PPPA minta kepolisian untuk memeriksa kasus ini dengan melibatkan ahli, baik ahli pidana dan psikologi anak, maupun hukum adat, bagi penanganan kasus-kasus kekerasan seksual dengan korban anak

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) meminta Kepolisian melibatkan ahli dalam menangani kasus kekerasan seksual dan hubungan sedarah di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu.

"Kementerian PPPA minta kepolisian untuk memeriksa kasus ini dengan melibatkan ahli, baik ahli pidana dan psikologi anak, maupun hukum adat, bagi penanganan kasus-kasus kekerasan seksual dengan korban anak," kata Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPPA Nahar saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

Pasalnya, kata dia, dalam kasus ini korban tidak merasa sebagai korban dan dikhawatirkan ada masalah lain yang belum terungkap dari pemeriksaan awal.

"Peristiwanya dimulai tahun 2021, dari awalnya merasa jadi korban tapi kemudian diduga tumbuh perasaan lain. Ini yang kami sampaikan perlu didalami dan dikembangkan," kata Nahar.

Baca juga: Pemerintah beri pendampingan anak korban hubungan sedarah di Bengkulu

Dalam penanganan kasus ini, kata dia, korban saat ini telah memperoleh pendampingan dari Dinas PPPA Kabupaten Rejang Lebong.

"(UPTD PPA dan Dinas PPPA) sudah menjangkau dan mendampingi kasus ini, yang dihadapkan pada penyelesaian hukum adat dan hukum negara khususnya UU Perlindungan Anak dan UU TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual)," kata Nahar.

Sebelumnya terungkap kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual hubungan sedarah antara kakak yang berinisial K (21) dan adik berinisial R (16) di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu.

Sang kakak memerkosa adiknya sejak tahun 2021. Selama kurun waktu tersebut hingga saat ini, sang adik telah mengalami tiga kali kehamilan, yang dua diantaranya keguguran dan satu kali melahirkan anak laki-laki yang kini berusia dua tahun.

Pelaku K kini telah ditangkap dan ditahan polisi.

Baca juga: KemenPPPA kecam pencabulan guru agama kepada 24 murid di Bengkulu
Baca juga: KemenPPPA pantau penanganan kekerasan seksual 24 siswi SD di Bengkulu

 

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Kehidupan Biasa Kematian

sins88

BPJS Ketenagakerjaan Gelar Sosialisasi pada Perajin Batik di Cirebon******

Jakarta, CNN Indonesia--

BPJS Ketenagakerjaan menggelar sosialisasi terkait risiko kecelakaan kerja dan kematian terhadap ratusan pekerja dalam ekosistem batik di Desa Trusmi Kulon, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu (4/2).

Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin bersama Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani hadir memberikan edukasi secara langsung, sekaligus mengajak seluruh pengusaha maupun perajin batik untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

"Pada tahun ini kami berfokus pada pertumbuhan dan kepesertaan yang berkesinambungan atau sustainable growth, khususnya perlindungan bagi para pekerja BPU seperti para perajin batik yang ada di Desa Trusmi ini," kata Zainudin.

Banyak manfaat yang bisa didapat dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, antara lain perawatan tanpa batas biaya hingga sembuh, juga Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) sebesar 100 persen upah yang dilaporkan selama 12 bulan pertama dan 50 persen untuk bulan selanjutnya hingga sembuh.

Selain itu, manfaat BPJS Ketenagakerjaan termasuk santunan meninggal dunia karena disebabkan oleh kecelakaan kerja sebesar 48 kali upah yang dilaporkan atau sebesar Rp42 juta, jika meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. Peserta juga berhak mendapatkan manfaat beasiswa bagi 2 orang anak dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi maksimal sebesar Rp174 juta.

Zainudin menyatakan, beragam manfaat tersebut menjadi wujud tanggung jawab negara untuk memberikan rasa aman dan kesejahteraan bagi seluruh pekerja Indonesia.

"Tak hanya manfaat yang maksimal, kami juga terus memberikan beragam kemudahan dengan cara memperluas kanal pendaftaran dan pembayaran iuran, salah satunya melalui Agen Perisai yang ada di Desa Trusmi ini. Dengan demikian, layanan kami bisa lebih dekat dan terjangkau oleh para pekerja pekerja di ekosistem batik," katanya.

Tahun ini, lanjut Zainudin, BPJS Ketenagakerjaan menargetkan keberadaan 1 orang Perisai di tiap desa. Selain Perisai, pendaftaran dan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dapat dilakukan melalui Agen BNI 46, Agen POS, Agen Brilink, serta Pegadaian yang tersebar hingga pedesaan.

"Kami berharap Desa Trusmi ini bisa menjadi pelopor sebagai sentra batik yang seluruh pekerjanya terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga mereka dapat lebih giat dalam bekerja karena tidak khawatir jika mengalami risiko kecelakaan, seperti kampanye kami, yaitu Kerja Keras Bebas Cemas," tutur Zainudin.

Sementara itu, Netty Prasetyani pun mendorong BPJS Ketenagakerjaan untuk terus meningkatkan sosialisasi dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder. Tujuannya, agar semakin banyak masyarakat memahami manfaat perlindungan jaminan sosial dan mendaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, khususnya di sektor informal atau Bukan Penerima Upah,

"Tidak mungkin hanya mengandalkan pegawai BPJS ketenagakerjaan, sehingga harus membangun skema kolaborasi dengan melibatkan para kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian juga ketua paguyuban dan memperbanyak agen perisai di desa-desa yang tentu saja membutuhkan informasi yang lengkap tentang BP Jamsostek," ujar Netty.

Pada kesempatan yang sama, BPJS Ketenagakerjaan juga menyerahkan manfaat jaminan kematian kepada tiga ahli waris peserta yang meninggal dunia karena kecelakaan kerja dengan total manfaat mencapai Rp1,7 miliar, serta penyerahan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan secara simbolis kepada perwakilan pekerja dalam ekosistem industri batik di Desa Trusmi.

(rea/rea)

Sejarah perjuangan putri saudagar

adakami vs easycash

Stafsus Presiden tegaskan sidang sengketa hasil pilpres jadi ranah MK******

Jakarta (ANTARA) - Staf Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Hukum Dini Purwono menegaskan bahwa sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden 2024 sepenuhnya menjadi ranah Mahkamah Konstitusi.

"Terkait perselisihan hasil Pemilu 2024 sudah menjadi ranah Mahkamah Konstitusi," kata Dini dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Dini merespons perihal nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berulangkali disebut dalam sidang pendahuluan sengketa hasil Pilpres 2024 di Gedung MK, Rabu.

Ia menjelaskan konstitusi dan peraturan perundang-undangan telah menyediakan mekanisme hukum dan jalur konstitusional yang dapat ditempuh oleh peserta pemilu yg tidak menerima penetapan pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca juga: MK gabungkan sidang kedua gugatan PHPU Anies dan Ganjar

Selanjutnya, kata Dini, dalam setiap upaya hukum dikenal dan berlaku asas umum bahwa siapa pun yang mendalilkan sesuatu wajib untuk membuktikan dalil-dalil atau tuduhan tersebut.

"Jadi, kita lihat saja bagaimana nanti proses pembuktian di persidangan dan kita tunggu putusan MK," ujar Dini.

Ia juga mengatakan bahwa tidak ada relevansi jika nantinya pemerintah ikut dimintai keterangan sebagai pihak terkait di MK. Hal tersebut karena pemerintah bukan pihak yang bersengketa dalam pilpres.

"Pemerintah tidak melihat relevansi dalam hal ini karena pemerintah bukan pihak dalam sengketa pilpres dan karenanya tidak ada alasan untuk terlibat dalam persidangan MK," kata Dini.

Baca juga: TPN minta MK tidak hanya memeriksa perbedaan perolehan suara

Pada Rabu ini digelar sidang pemeriksaan pendahuluan PHPU Pilpres 2024 yang terbagi dalam dua sesi.

Perkara satu, yaitu permohonan yang diajukan pasangan calon nomor urut 1 Anies-Muhaimin dengan nomor register 1/PHPU.PRES-XXII/2024 digelar pada pukul 08.00 WIB-selesai.

Sedangkan perkara dua, yaitu permohonan yang diajukan pasangan calon nomor urut 3 Ganjar-Mahfud dengan nomor register 2/PHPU.PRES-XXII/2024 digelar pada pukul 13.00 WIB-selesai.

Selanjutnya, tahapan pemeriksaan persidangan serta penyerahan jawaban termohon, keterangan pihak terkait, serta pemberi keterangan digelar pada Kamis (28/3).

Kemudian tahapan pemeriksaan persidangan digelar pada 1 hingga 18 April dan tahapan pengucapan putusan atau ketetapan digelar pada 22 April 2024.

Baca juga: Ganjar ingatkan perjuangan pahlawan reformasi pada sidang PHPU di MK
Baca juga: Mahfud berharap MK selamatkan masa depan demokrasi Indonesia

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Fajar Gelap Naruto

cicilan tokopedia tanpa kartu kredit

BI Bali catat penukaran uang di Pantai Kuta capai Rp500 juta******

Antusiasme masyarakat sangat tinggi dengan jumlah penukar mencapai ratusan orang dan uang yang ditukarkan mencapai lebih dari Rp500 juta

Denpasar (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali mencatat jumlah uang yang ditukarkan masyarakat di Pantai Kuta, Kabupaten Badung, dalam rangkaian kegiatan Semarak Rupiah Ramadhan dan Berkah Idul Fitri (Serambi) tahun 2024 mencapai lebih dari Rp500 juta.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja di Denpasar, Rabu, mengatakan pada kegiatan penukaran uang di Pantai Kuta itu pihaknya mengusung slogan Bersiul atau Bersih-Bersih Uang Lusuh.

"Antusiasme masyarakat sangat tinggi dengan jumlah penukar mencapai ratusan orang dan uang yang ditukarkan mencapai lebih dari Rp500 juta," ujarnya.

Menurut dia, layanan penukaran uang rupiah tersebut juga merupakan salah satu tugas Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran, yaitu untuk menjamin ketersediaan uang yang beredar di masyarakat dalam jumlah cukup, pecahan sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi layak edar dengan tetap memperhatikan kebijakan nontunai

Pada periode Ramadhan dan libur panjang Idul Fitri 2024, Bank Indonesia Bali tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan uang untuk keperluan Lebaran saja, namun juga untuk memenuhi naiknya wisatawan pada periode libur panjang tersebut.

"Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bendesa Adat (ketua desa adat) Kuta dan pihak terkait lainnya yang telah membantu dalam melayani penukaran uang bagi masyarakat di Pantai Kuta ini," ujar Erwin.

Erwin mengatakan dipilihnya Pantai Kuta sebagai lokasi kegiatan karena merupakan destinasi wisata favorit saat liburan, sehingga ketersediaan uang layak edar di sekitar Pantai Kuta menjadi hal yang sangat penting.

Bank Indonesia Bali memperkirakan kebutuhan uang mencapai Rp3,27 triliun dalam berbagai pecahan atau meningkat 1,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat Rp3,22 triliun.

Pihaknya bekerja sama dengan perbankan di Bali membuka layanan penukaran di 208 titik sekaligus melakukan edukasi Cinta Bangga Paham (CBP) Rupiah pada periode Ramadhan dan Idul Fitri 2024.

"Ke depan, kami akan terus bersinergi dengan perbankan untuk melakukan Bersiul terutama di pusat keramaian antara lain bandara dan pelabuhan penyeberangan," katanya.

Pada 2023, pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali mampu tumbuh 5,71 persen (yoy) dan diperkirakan akan terus tumbuh antara 5,0 – 5,8 persen di 2024.

Sektor pariwisata berupa akomodasi dan makan/minum, transportasi, perdagangan dan konstruksi merupakan motor penggerak utama ekonomi di Bali.

"Oleh sebab itu, dukungan masyarakat di sekitar Pantai Kuta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali harus terus dijaga dan dipelihara bersama," ujar Erwin.

Selain kegiatan penukaran uang, juga dilaksanakan edukasi CBP Rupiah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memelihara uang rupiah serta mengenali ciri-ciri keasliannya. Pada kesempatan tersebut dilakukan pula sosialisasi QRIS sebagai alternatif pembayaran secara digital.

Baca juga: BI Bali: Perumda Pangan jadi upaya pengendalian inflasi jangka panjang
Baca juga: BI Bali menyiapkan Rp3,27 triliun untuk penukaran uang tunai Lebaran
Baca juga: BI: Perkuat sektor pertanian untuk akselerasi perekonomian Bali

Pewarta: Ni Luh Rhismawati
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024