cara pinjam kredivo tanpa upgrade

Tiongkok Kuno

Menilik Celah Korupsi Proyek Infrastruktur Berkaca pada Kasus Tol MBZ******

Kasus korupsi kembali terjadi di proyek infrastruktur. Kali ini, kasus korupsi diduga terjadi dalam pembangunan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II alias Tol MBZ pada 2016-2017, yang tengah disidik Kejaksaan Agung (Kejagung).

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan modus yang dilakukan adalah mengurangi spesifikasi atau volume proyek dan mengatur pemenang tender.

Ia menjelaskan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh tiga tersangka, yakni Djoko Dwijono (DD) selaku Dirut PT Jasamarga Jalan layang Cikampek (JCC) periode 2016-2020, YM selaku Ketua Panitia lelang proyek JCC, serta TBS selaku tenaga ahli jembatan PT LAPI Ganeshatama Consulting.

Kasubdit TPPU Direktorat Penyidikan Jampidsus Haryoko Ari Prabowo mengatakan aksi korupsi tersebut dilakukan para tersangka dengan mengurangi spesifikasi atau volume proyek.

Ia menyebut proyek jalan layang yang seharusnya dibangun dengan menggunakan rangka beton itu justru diubah menjadi rangka baja.

Kendati demikian, Haryoko enggan membeberkan lebih lanjut siapa sosok tersangka yang berperan melakukan perubahan tersebut.

Kejagung masih berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung total kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.

Kasus korupsi di proyek infrastruktur bukan kali pertama terjadi. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat menemukan jumlah kasus dan kerugian negara akibat korupsi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), khususnya pembangunan infrastruktur, setiap tahun masih tinggi.

Pada 2022, ada 250 dari 579 total kasus korupsi yang ditindak aparat penegak hukum berkaitan dengan PBJ. Dari 250 kasus itu, 58 persen di antaranya merupakan PBJ infrastruktur, termasuk pembangunan jalan dan jembatan.

ICW yakin korupsi infrastruktur lebih tinggi di lapangan dibanding angka penindakan yang dilakukan penegak hukum.

Lantas, bagaimana celah terjadinya korupsi dalam proyek infrastruktur?

Lihat Juga : Menpan RB Ungkap 'Bonus' Bagi 2.000 PNS Pertama yang Mau Pindah ke IKN

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah melihat maraknya kasus korupsi di proyek infrastruktur terjadi lantaran tata kelola yang tidak baik, dari mulai perencanaan hingga pengawasan proyek.

"Dalam hal ini Kementerian PUPR dan para pemenang tender harusnya menerapkan tata kelola good corporate. Tapi itu ternyata lemah sekali mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan, jadi penuh dengan pelanggaran integritas," katanya kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (22/11).

Trubus mengatakan pelanggaran integritas oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proyek infrastruktur merupakan masalah klasik yang kerap terjadi. Mengerutnya, akar masalah bukan terjadi pada sistem, melainkan sumber daya manusia (SDM).

Ia menambahkan pelanggaran integritas juga dipicu oleh tenggat waktu pengerjaan yang sering dikebut, khususnya untuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Akibatnya, pengawasannya lemah.

Lanjut ke halaman selanjutnya...

Perencanaan Lemah hingga Partisipasi Publik Rendah Jadi Celah

Dewa Pedang yang Tak Tertandingi

Penjualan Anjlok, Nokia PHK 14 Ribu Karyawan******

Grup peralatan telekomunikasi asal FinlandiaNokia mengumumkan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 14 ribu karyawan pada Kamis (19/10).

Langkah ini dilakukan dalam upaya untuk mengurangi biaya setelah penjualan turun 20 persen pada kuartal III 2023 karena melemahnya pasar peralatan 5G.

Nokia dan juga saingannya, Ericsson, dilaporkan kesulitan menghadapi perlambatan permintaan untuk peralatan 5G di negara-negara seperti Amerika Serikat (AS). Mereka sekaligus mencoba mengimbangi beberapa kelemahan dengan penjualan yang lebih tinggi ke India, pasar dengan margin rendah.

"Nokia berharap dapat bertindak cepat dalam program ini, dengan setidaknya 400 juta euro penghematan per tahun pada tahun 2024, dan 300 juta euro lebih lanjut pada tahun 2025," kata perusahaan tersebut dalam pernyataan resmi.

Ericsson yang juga telah merumahkan ribuan karyawan tahun ini menyatakan ketidakpastian yang memengaruhi bisnisnya akan terus berlanjut hingga 2024.

"Meskipun penjualan bersih kuartal ke-III kami dipengaruhi oleh ketidakpastian yang sedang berlangsung, kami berharap untuk melihat peningkatan musiman yang lebih normal dalam bisnis jaringan kami di kuartal keempat," kata Chief Executive Nokia Pekka Lundmark.

Menurut jajak pendapat LSEG, penjualan bersih turun dari 6,24 miliar euro menjadi 4,98 miliar euro pada kuartal yang sama tahun lalu. Sebelumnya, para analis memperkirakan penjualan bersih berkisar 5,67 miliar pada periode Juli-September 2023.

Lebih lanjut, Lundmark menyebut Nokia akan beralih ke pusat korporat yang lebih ramping untuk meningkatkan fokus strategis sambil melindungi pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan. Perusahaan juga bakal memberikan lebih banyak otonomi operasional kepada unit-unit bisnisnya.

"Mengatur ulang basis biaya adalah langkah yang diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan ketidakpastian pasar dan untuk mengamankan profitabilitas dan daya saing jangka panjang kami," kata Lundmark.

[Gambas:Video CNN]

Ambisi Berdarah Besi

Perajin Tempe dan Tahu Gelisah dengan Pelemahan Rupiah******

Gabungan Koperasi Produsen Tempe TahuIndonesia (Gakoptindo) mengaku resah dengan pelemahan rupiahyang terus mendekati Rp16 ribu per dolar AS belakangan ini.

Ketua Umum Gakoptindo Aip Syarifuddin mengatakan ketergantungan Indonesia terhadap kedelai impor sama sekali tidak turun. Kondisi ini terjadi di tengah mata uang Garuda yang amblas 19 poin atau minus 0,12 persen per Jumat (27/10) ke level Rp15.938 per dolar AS.

"Jadi dari pandangan teman-teman perajin tempe dan tahu, sekarang ini di seluruh Indonesia sudah gelisah dengan kenaikan harga kedelai tiap minggu. Impornya itu sampai sekarang tidak berubah, 90 persen lebih impor dan hanya 10 persen lokal," kata Aip kepada CNNIndonesia.com, Minggu (29/10).

Aip menuntut pemerintah turun tangan mengatasi lonjakan harga kedelai di tengah pelemahan rupiah ini. Salah satu poin permintaan para perajin tempe dan tahu adalah gelontoran cadangan pangan pemerintah (CPP) demi menstabilkan harga.

"CPP itu tidak kunjung datang, baik oleh Bulog, Bapanas, atau BUMN pangan. Sehingga kemarin kita protes dan bikin surat resmi ke Bapanas minta supaya ada solusi. Ternyata di dalam rapat via Zoom Meeting minggu lalu dengan Bapanas itu belum ada solusi," klaimnya.

Gakoptindo mengaku dilema dengan kondisi ini. Para perajin sejatinya ingin menaikkan harga tempe dan tahu.

Tetapi mereka diprotes oleh para penjual olahan kedelai di pasar.

Karena masalah itu ia mengklaim sebanyak 5 juta anggota perajin tempe sudah ancang-ancang mogok kerja dan menggelar demonstrasi. Namun, Aip menahan para anggotanya tersebut demi keberlangsungan hidup rakyat banyak.

"Tukang (perajin) tempe dan tahu ini sudah berlangganan dengan penjual di pasar. Jadi, kalau kita naikkan harga tempe dan tahu, pedagang marah sama kami, 'Naik melulu, naik melulu. Ini sudah ditipisin, dikecilin, ini itu'," curhat Aip.

"Jadi please Menteri Perdagangan (Zulkifli Hasan) itu bikin pengumuman kalau (harga) tempe dan tahu naik tolong dimengerti bahwa ini keterpaksaan. Kami juga usul berikan bantuan kepada kami seperti tahun lalu, apakah ada subsidi, bantuan transportasi, dan lain-lain. Sekarang ada gula, beras, dan minyak murah, kok kedelai tidak dibantu? Kok kami tukang tempe dan tahu tidak dibantu?" tandasnya.

Rupiah terus melemah mendekati level Rp16 ribu belakangan ini.  Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pelemahan rupiah bukan karena lesunya mata uang Garuda.

Meski level rupiah mendekati Rp16 ribu per dolar AS, sang Bendahara Negara menganggap mata uang Negeri Paman Sam lah yang menguat.

Kendati, wanita yang akrab disapa Ani itu mengakui memang ada aliran modal asing cukup deras yang keluar dari Indonesia pada September 2023 hingga Oktober 2023.

[Gambas:Video CNN]

"Sebetulnya rupiah kita dalam posisi relatif baik depresiasinya. Meskipun, orang Indonesia biasanya lihat nominal, tapi kalau lihat pergerakan nilai tukar year to date (ytd) depresiasinya di 0,7 persen," ujar Ani dalam Konferensi Pers APBN KiTA, di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (25/10).

"Jadi, penyebabnya mungkin bukan rupiahnya, tapi dolarnya (AS) yang menguat. Dolar dengan interest rate tinggi, kita lihat dxy (US dolar index) itu mengalami kenaikan 2,7 ytd," tandasnya.

Perjalanan ke Barat: Diary of the Bone Demon

Tepatkah Langkah Jokowi Jadikan Amran Sulaiman Mentan Lagi?******

Presiden Jokowi kembali menunjuk Amran Sulaiman menjadi menteri pertanian (mentan) menggantikan Syahrul Yasin Limpo yang beberapa waktu lalu mengundurkan diri karena terseret kasus dugaan korupsipenempatan pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian.

Penunjukan ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan Jokowi.

Pasalnya, Amran sebelumnya juga pernah menempati posisi menteri pertanian pada periode 2014-2019.

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai keputusan Jokowi menunjuk Amran kembali menjadi mentan tepat. Ia melihat Amran merupakan orang yang sudah berpengalaman di bidang pertanian karena sudah menjadi mentan selama lima tahun sebelumnya.

Menurut Eko, Jokowi melihat tantangan di sektor pertanian cukup berat sehingga Jokowi tak mau berjudi dengan orang awam yang belum mengerti keadaan di sektor tersebut.

"Di pemerintahan Pak Jokowi waktu periode pertama beliau adalah menteri pertanian yang tidak direshuffle sampai selesai. Artinya sebetulnya kalau saya lihat di sini, mungkin juga presiden melihat dari tantangan sektor pertanian saat ini cukup berat. Kemudian menterinya ada kasus, kemudian harus diganti setelah mengundurkan diri. Sepertinya dengan melihat urgensi dari sektor pertaniannya sebagai sektor strategis, Pak Jokowi enggak mau berjudi dengan orang baru," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Rabu (25/10).

"Sehingga menurut saya pemilihan ini kalau saya lihat cukup tepat dalam konteks Pak Andi Amran Sulaiman ini sudah berpengalaman lima tahun seperti periode pemerintahan sebelumnya memang menjadi menteri pertanian," sambungnya.

Hanya saja, ia melihat kinerja Amran sebagai mentan belum impresif. Buktinya, kata Eko, Amran tak terpilih kembali menjadi mentan di periode Jokowi yang selanjutnya.

Selain belum impresif, ia melihat laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sektor pertanian selama periode Amran yang berada di level 3,5-4 persen juga belum memuaskan. Pasalnya, angka ini masih di bawah pertumbuhan ekonomi.

Namun jika dibandingkan dengan kinerja Syahrul Yasin Limpo sebagai mentan, pertumbuhan PDB sektor pertanian di periodenya masih di bawah 2 persen. Menurut Eko, salah satu faktornya adalah pandemi Covid-19 baru menyerang pada masa Syahrul saat menjadi mentan.

"Tapi ya bagaimanapun kalau secara kinerja saya rasa mungkin Pak Jokowi melihat dia di periode pertama ada kepuasan bahwa Pak Andi Amran Sulaiman waktu itu mungkin cukup dinilai berhasil. Walaupun secara indikator makronya sebetulnya masih biasa-biasa aja saya bilang," jelas dia.

Menurut Eko, reshuffle sendiri adalah hak prerogatif presiden yang pertimbangannya biasanya tak sekadar ansih aspek profesionalitas atau kepakaran di bidangnya, tetapi juga terdapat aspek politik di dalamnya. Eko tak menampik terdapat unsur politik di balik penunjukan Amran sebagai mentan.

"Dan sudah kenal lama, bahkan setahu saya beliau sebelum ini di dalam tim pemenangan Jokowi juga. Berarti dia sebelum jadi menteri sudah orang dekatnya Pak Jokowi kira-kita gitu. Jadi itu yang juga mungkin jadi pertimbangan pada posisi hari ini. Orang yang sudah sangat dikenal menjadi penting untuk mungkin juga kenyamanan presiden untuk bisa memastikan target-target sektor pertanian bisa dikejar," ucap Eko.

Di sisi lain, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai penunjukan Amran sebagai menteri pertanian sangat disayangkan. Menurut dia, selama Amran menjabat sebagai menteri pertanian, terdapat banyak permasalahan yang sulit dilupakan.

Contohnya pada 2018. Impor beras tercatat 2,2 juta ton dari tahun sebelumnya yang hanya 305 ribu ton. Menurut Bhima, kenaikan impor beras yang cukup tajam jelang Pemilu 2019 menimbulkan pertanyaan terkait program kemandirian pangan pemerintah.

Ada yang curiga itu erat kaitannya juga dengan rente di sektor pangan yang bermain jelang pemilu.

"Bahkan saat itu Kementerian Pertanian (Kementan) selalu berkilah adanya impor beras untuk kebutuhan beras premium. Kondisi tersebut sangat disayangkan, karena dikhawatirkan posisi menteri pertanian yang baru akan mengulangi masalah yang sama," ujar Bhima saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (25/10).

Selain masalah impor beras, Bhima melihat terjadi lonjakan impor gula sejak Amran menjabat mentan di era pemerintahan Jokowi yang pertama. Impor gula menyentuh 4,6 juta ton dengan nilai US,7 juta. Angka ini bukanlah angka yang kecil.

"Apakah ada perubahan gaya menteri pertanian soal pengendalian impor gula? Ini masih dipertanyakan," ucap Bhima.

Pada saat Kementan di pimpin Amran kala itu, Bhima melihat masalah pendataan juga sangat buruk. Terdapat ego untuk memiliki data produksi pertanian masing-masing, sehingga membuat pihak kementerian dan Badan Pusat Statistik (BPS) tidak akur.

Ia berharap masalah integrasi data bisa selesai dengan hadirnya Badan Pangan Nasional. Menurutnya, Kementerian Pertanian harus tunduk pada data yang valid, tidak boleh mencari data sendiri untuk pembenaran kinerja program.

Sementara dari segi anggaran, Bhima mengatakan ia tak bisa banyak berharap di masa jabatan Amran efektif kurang dari satu tahun. Sementara, anggaran ketahanan pangan sudah disahkan dalam APBN 2024.

"Jadi menteri pertanian sulit memberikan perubahan kebijakan terkait pertanian. Apa anggaran subsidi pupuk Rp26 triliun di 2024 bisa naik tajam? Hampir mustahil kendati masalah saat ini selain kekeringan adalah masalah distribusi pupuk," kata dia.

7 PR Besar Amran Usai Jadi Mentan Lagi: Bersihkan Kementan dari Korupsi

Dewa segala alam

Luhut Jelaskan Alasan Dirawat di Singapura, Bukan di Indonesia******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan bagaimana dirinya bisa dirawat di Singapura alih-alih di Indonesia.

"Saya menyadari banyak pertanyaan yang muncul terkait mengapa saya tidak berobat di Indonesia, malah pergi ke Singapura," kata Luhut dalam unggahan di Instagram, Sabtu (4/11).

Lihat Juga : Dibesuk Jokowi di Singapura, Luhut Berdiri Beri Salam Hormat

Luhut kemudian menjalani pemulihan hampir sebulan di Singapura pasca dirinya dilaporkan sakit pada awal Oktober. Menurut Luhut, ketika awal-awal menjalani pemulihan di Singapura, ia hanya ditemani oleh tim dokter, seorang ajudan, serta istri juga anak.

Ia juga mengaku tidak diperkenankan menerima tamu, bahkan menjawab ponsel sekalipun. Seluruh panggilan telepon kepada dirinya hanya boleh melalui ajudan menurut hasil keputusan keluarga.

Lihat Juga : Letjen Maruli ke Istana, Lapor Kondisi Kesehatan Luhut

"'Papa, fokus untuk pulih dahulu, sisanya bisa menunggu', begitu ucapan istri dan anak saya." kata Luhut.

"Rupanya menjalani pemulihan jauh dari rumah adalah pilihan yang bijak, sebagaimana terlihat dari progress kondisi saya yang berangsur-angsur membaik sampai saat ini." lanjutnya.

Kini, Luhut mengaku sudah boleh memegang ponsel sejenak untuk "menengok urusan kerja" meski belum sepenuhnya. Ia pun sudah dijenguk oleh Presiden Joko Widodo.

Luhut menampilkan momen dirinya memberikan hormat saat Jokowi datang menjenguk. Kata Luhut, ia juga dijenguk oleh Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin, dan sejumlah menteri dan teman-temannya.

"Rasanya seperti mendapat tambahan energi dan semangat untuk pulih kembali." kata Luhut.

[Gambas:Instagram]

Kabar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan jatuh sakit beredar pada awal Oktober 2023. Kala itu sejumlah foto diklaim sebagai kondisi Luhut dengan alat bantu pernapasan.

Jubir Kemenko Marves Jodi Mahardi membantah foto tersebut dan menyebutnya sebagai hoaks. Meski begitu, hingga saat ini tidak ada penyakit spesifik yang diumumkan sebagai penyebab Luhut jatuh sakit selain daripada kelelahan.

Siapa saya

Rumus Upah ala Jokowi Bikin UMP Naik Sedikit, Daya Beli Tercekik******

Mayoritas pemerintah provinsi di seluruh Indonesia telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2024 dengan rumus kenaikan baru yang ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Rumus tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang diteken 10 November 2023.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melaporkan per Selasa (21/11) sore, baru 26 provinsi yang sudah mengumumkan kenaikan UMP. Dari 22 provinsi tersebut, kenaikan terendah adalah Sulawesi Barat, yakni Rp43.165. Sementara tertinggi adalah Maluku Utara, yakni Rp221.646.

Hal sama juga terjadi pada UMP Jawa Barat 2024, yang tercatat naik 3,57 persen ke Rp2.057.495. Tahun ini, UMP Jabar naik 7,88 persen.

Kemudian di Jawa Timur, UMP 2024 tercatat naik 6,1 persen ke Rp2,16 juta. Kenaikannya lebih rendah dari UMP 2023, yang menanjak 7,8 persen.

Dalam PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan, rumus kenaikan UMP 2024 mencakup tiga variabel yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu (disimbolkan dalam bentuk α).

Pasal 26 ayat (4) PP itu memuat formula perhitungan upah minimum tahun depan, yakni upah minimum tahun berjalan ditambah nilai penyesuaian upah minimum tahun depan.

Lihat Juga : Pertamina Sebut Bus Wisata-'Helikopter' Dipakai Curi BBM Subsidi

Nilai penyesuaian upah minimum tahun depan dihitung dengan menambahkan inflasi dengan hasil perkalian antara pertumbuhan ekonomi dikali indeks tertentu (α) dalam rentang yaitu 0,10 sampai dengan 0,30, kemudian dikalikan dengan upah minimum tahun berjalan.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menjelaskan kenaikan UMP relatif kecil karena memang diperuntukkan bagi karyawan dengan masa kerja di bawah satu tahun.

Menurut Indah, kenaikan upah yang relatif besar biasanya hanya untuk karyawan yang sudah bekerja di atas dua tahun. Kenaikan upah itu juga menyesuaikan dengan kinerja dan produktivitas karyawan bersangkutan.

Ia menyebut kenaikan upah karyawan dengan masa kerja di atas dua tahun itu memang bisa mencapai Rp1 juta hingga Rp2 juta, tergantung kemampuan perusahaan.

"Kalau pekerja satu tahun ke bawah, ya gimana, kita pahami ya naiknya sekitar Rp100 ribu-Rp200 ribu," ujar Indah dalam konferensi pers, Selasa (21/11).

Meski begitu, ia mengatakan penetapan UMP juga diberikan sebagai pelindung bagi pekerja baru agar tak terjebak upah murah, serta menjaga daya beli pekerja.

Benarkah formula upah yang baru mampu mencegah buruh digaji murah dan menjaga daya beli, sebagaimana klaim pemerintah?

Bersambung ke halaman selanjutnya...

Upah Rendah Ancam Daya Beli hingga Pertumbuhan Ekonomi