trik pola gacor hari ini

Arus balik 2002

Muhadjir Sebut Layanan BPJS di Desa dan Kota Masih Timpang******

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyoroti ketimpangan layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang terjadi di desa dan kota.

Menurutnya, peningkatan pelayanan kesehatan tanpa didukung dengan upaya pemerataan kualitas pelayanan, maka perbaikan dan peningkatan kualitas hanya akan dinikmati oleh sekelompok orang saja.

"Ini yang harus dipahami oleh setiap pemegang kebijakan, harus memiliki visi yaitu Indonesia sentris dengan segala seluk beluknya. Bukan Jakarta sentris," tuturnya dalam acara Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Tahun 2022, di Kantor BPJS Kesehatan Jakarta, Rabu (19/10).

Dalam menyelesaikan kendala ketimpangan di lapangan terutama di daerah, Muhadjir mengimbau beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti kuantitas, kualitas, dan akses pelayanan serta relevansi antara fasilitas kesehatan dan kebutuhan masyarakat.

"Kita harus ke lapangan langsung melihat kenyataannya untuk banyak belajar membaca fenomena yang belum berjalan dengan baik. Jangan segera puas dengan apa yang kita capai, kita harus terus bergerak menuju Indonesia Emas 2045," jelasnya.

Menurut data terakhir pada 7 Oktober 2022, jumlah peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) meningkat menjadi 246.464.342 jiwa atau kurang lebih 89,35 persen dari seluruh penduduk Indonesia.

Sementara, pada segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) berjumlah 150,37 juta jiwa, yang terdiri dari 111,75 juta jiwa penduduk miskin pada segmen PBI APBN dan 38,62 juta jiwa penduduk miskin pada segmen PBI APBD.

"Dengan kolaborasi dan inovasi dengan faskes yang berkualitas, diupayakan BPJS akan semakin baik dan semakin dirasakan kehadirannya. Kami juga tentu sangat mengharapkan dukungan kementerian terkait untuk memajukan BPJS," ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron.

Selain mendorong masyarakat agar menjadi peserta BPJS dan PBI, BPJS Kesehatan juga harus menjaga loyalitas mereka dan memastikan pelayanan kesehatan bisa dijangkau seluruh lapisan serta wilayah.

[Gambas:Video CNN]

Bajak Laut Dewa Super Druid

Bapanas Yakin Indonesia Tak Bakal Resesi Pangan******

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengatakan Indonesia tidak akan mengalami resesi pangan. Pasalnya, stok pangan relatif aman dalam beberapa waktu mendatang.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan ketahanan stok beras aman untuk 88 hari. Kemudian, ketahanan stok jagung 52 hari, dan ketahanan kedelai 7 hari.

Lalu, ketahanan stok bawang merah aman untuk sebulan, cabai besar 12 hari, daging lembu 28 hari, daging ayam ras 62 hari, telur ayam ras 3 hari, gula konsumsi 149 hari, dan minyak goreng 77 hari.

Gusti mengatakan kewaspadaan terhadap risiko krisis pangan harus tetap dilakukan karena tidak semua wilayah Indonesia mengalami surplus pangan. Di daerah yang defisit stok pangan maka akan terjadi kenaikan harga.

Maka dari itu, ia mengatakan Bapanas bersama dengan pemerintah dan Bank Indonesia akan bekerja sama untuk mengatasi inflasi di setiap daerah.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi XI DPR Amir Uskara mengatakan ketersediaan pangan perlu dijaga karena berkontribusi 73 persen dari indikator garis kemiskinan.

"Sehingga kalau harga pangan tidak terkendali pasti yang paling merasakan adalah kelompok masyarakat miskin," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

One Piece: Raja Laut Terkuat

Faisal Basri Kritik Keras Rencana Jokowi Larang Ekspor Timah******

Ekonom senior Faisal Basri mengkritik keras rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang ekspor timah karena jenis komoditas yang dilarang adalah ingot atau batang timah.

Menurut Faisal, Jokowi menyamakan bijih nikel dengan bijih timah. Padahal, bijih timah sudah dilarang sedari dulu alias selama ini Indonesia tidak mengekspor timah dalam bentuk bijih

"Nah, dia mau melarang (ekspor) ingot, batang timah itu yang udah 70 persen. Jadi yang sudah kita ekspor itu timah batangan, itu mau dilarang," paparnya dalam sesi diskusi di ASA Indonesia, Jumat (21/10).

Wacana larangan ekspor timah ini merebak sejak akhir 2021. Saat itu, Jokowi mengatakan akan melarang ekspor timah mulai 2024, setelah pelarangan ekspor bauksit hingga tembaga.

Larangan ekspor bahan mentah ini dilakukan demi membangun hilirisasi di Indonesia. Nantinya, seluruh bahan mentah akan diolah di dalam negeri.

"Nanti kalau sudah hitungannya matang ketemu kalkulasinya akan saya umumkan setop. Misalnya tahun depan atau setop tahun ini bisa terjadi. Saya kira kesiapan-kesiapan dari smelter baik nilai BUMN maupun nilai swasta harus kita kalkulasi semuanya ya terima kasih," kata Jokowi, Kamis (20/10), seiring dengan dibangunnya smelter baru yang dimiliki oleh PT Timah.

Kendati, Faisal tetap tak setuju dengan rencana pelarangan ekspor timah tersebut. "Jadi Pak Jokowi jangan asal. Pak Jokowi ini bukan bapak rumah tangga, istri sama anak-anaknya. Ini rumah tangga 270 juta orang. Ingat itu nasib rakyat-rakyat Bangka Belitung kayak gimana dari larangannya," tegas Faisal sembari menggebrak meja.

Sebelumnya, Jokowi berencana menyetop ekspor timah seiring dengan dibangunnya smelter baru yang dimiliki oleh PT Timah.

"Hari ini saya melihat smelter baru yang dimiliki oleh PT Timah. Ini menunjukkan keseriusan kita dalam rangka hilirisasi timah. Nikel sudah, timah, bauksit," kata Jokowi, Kamis (20/10).

"Ini semuanya akan saya ikuti dan ini nanti akan selesai November yang kita harapkan pergerakan hilirisasi di timah akan segera mengikuti seperti yang kita lakukan di nikel tetapi kita belum berhitung kapan akan kita stop untuk ekspor bahan mentah timah," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

jalan menuju keabadian

Buruh Tuding Program Kartu Prakerja Tak Tepat Sasaran******

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) mengatakan program Kartu Prakerja tidak efektif dalam meningkatkan kemampuan pekerja maupun menekan pengangguran.

Pimpinan ASPEK Indonesia Mirah Sumirat mengatakan program tersebut tidak tepat sasaran.

"Kenyataan di lapangan yang kami temukan bahwa yang menerima Kartu Prakerja itu banyak yang tidak tepat sasaran. Ada orang-orang yang kaya, ada orang-orang yang punya usaha," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (19/10).

Kemudian, Mirah mengatakan ada juga orang yang menyalahgunakan teknologi untuk memiliki akun kartu Prakerja lebih dari satu sehingga bisa memperoleh manfaat lebih dari sekali.

"Itu kan tidak efektif, dan itu bukan satu dua orang. Ada banyak yang seperti itu," ujarnya.

Maka dari itu, ia meminta program Kartu Prakerja diganti dengan program yang melatih secara langsung pekerja yang memang membutuhkan seperti yang tercantum dalam data Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).

"Disnaker kan tahu data orang-orang yang sedang mencari pekerjaan, yang menganggur, yang di-PHK, ambil saja data itu," ujar Mira.

Program Kartu Prakerja menjadi salah satu andalan pemerintah untuk meningkatkan kompetensi masyarakat agar dapat bersaing di dunia kerja. Sejak April 2020, program ini telah memasuki gelombang 46 dengan total penerima mencapai 11,4 juta orang.

Tak tanggung-tanggung, pemerintah menggelontorkan dana hingga triliunan rupiah per tahun untuk menjalankan program ini. Pada 2022, anggaran program Kartu Prakerja mencapai Rp11 triliun. Dua tahun sebelumnya, anggaran Kartu Prakerja mencapai Rp20 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim program Kartu Prakerja telah membawa dampak positif dalam dua tahun terakhir.

Menurutnya, program Kartu Prakerja telah berdampak positif secara masif bagi angkatan kerja di Indonesia, khususnya dalam hal kompetensi kewirausahaan, industri keuangan, ketahanan finansial, dan pengelolaan pangan bagi para penerima.

Ia pun berharap dalam Presidensi G20 Indonesia tahun ini, program Kartu Prakerja dapat menjadi modelling di negara-negara berkembang lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Gerbang Bayangan Langit

Muhadjir Sebut Layanan BPJS di Desa dan Kota Masih Timpang******

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyoroti ketimpangan layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang terjadi di desa dan kota.

Menurutnya, peningkatan pelayanan kesehatan tanpa didukung dengan upaya pemerataan kualitas pelayanan, maka perbaikan dan peningkatan kualitas hanya akan dinikmati oleh sekelompok orang saja.

"Ini yang harus dipahami oleh setiap pemegang kebijakan, harus memiliki visi yaitu Indonesia sentris dengan segala seluk beluknya. Bukan Jakarta sentris," tuturnya dalam acara Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Tahun 2022, di Kantor BPJS Kesehatan Jakarta, Rabu (19/10).

Dalam menyelesaikan kendala ketimpangan di lapangan terutama di daerah, Muhadjir mengimbau beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti kuantitas, kualitas, dan akses pelayanan serta relevansi antara fasilitas kesehatan dan kebutuhan masyarakat.

"Kita harus ke lapangan langsung melihat kenyataannya untuk banyak belajar membaca fenomena yang belum berjalan dengan baik. Jangan segera puas dengan apa yang kita capai, kita harus terus bergerak menuju Indonesia Emas 2045," jelasnya.

Menurut data terakhir pada 7 Oktober 2022, jumlah peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) meningkat menjadi 246.464.342 jiwa atau kurang lebih 89,35 persen dari seluruh penduduk Indonesia.

Sementara, pada segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) berjumlah 150,37 juta jiwa, yang terdiri dari 111,75 juta jiwa penduduk miskin pada segmen PBI APBN dan 38,62 juta jiwa penduduk miskin pada segmen PBI APBD.

"Dengan kolaborasi dan inovasi dengan faskes yang berkualitas, diupayakan BPJS akan semakin baik dan semakin dirasakan kehadirannya. Kami juga tentu sangat mengharapkan dukungan kementerian terkait untuk memajukan BPJS," ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron.

Selain mendorong masyarakat agar menjadi peserta BPJS dan PBI, BPJS Kesehatan juga harus menjaga loyalitas mereka dan memastikan pelayanan kesehatan bisa dijangkau seluruh lapisan serta wilayah.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Pedang Sembilan Alam tidak memiliki Dantian

Sandiaga Akan Libatkan Santri untuk Kembangkan Desa Kreatif******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyatakan bakal melibatkan para santri dalam pengembangan Desa Kreatif.

Hal itu disampaikan Sandiaga usai nonton bareng (nobar) film Jejak 2 Ulama di Depok pada Sabtu (22/10). Film yang mengisahkan perjalanan Ahmad Dahlan dan Hasyim Asy'ari sebagai cikal bakal Muhammadiyah dan Nahdiatul Ulama yang kini menjadi salah satu tiang kokoh Republik Indonesia tersebut dinilai membuktikan bahwa peran santri penting dalam pembangunan bangsa.

"Saya sangat mendukung film Jejak 2 Ulama, Ini adalah bagian dari perayaan Hari Santri Nasional yang sangat kita maknai sebagai kebangkitan yang tadi diperlihatkan oleh dua ulama besar kita, dan ini meningkatkan ukhuwah kita, baik ukhuwah Islamiah maupun ukhuwah wathania dan ukhuwah basyariyah kita," kata Sandiaga.

Oleh karena itu, lanjutnya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan terus menggali potensi yang dimiliki para santri lewat program digital santripreneur.

Program yang kini sudah diterapkan terhadap para santri di pesantren seluruh Indonesia itu terbukti berhasil mencetak beragam karya luar biasa selama satu tahun terakhir. Sebagai puncak program, pada 28 November Kemenparekraf akan menampilkan berbagai karya santri yang berkelas nasional hingga internasional.

"Saya melihat para santri memiliki talenta-talenta yang sangat luar biasa, digital maupun juga talenta-talenta ekonomi kreatif yang mampu membuka peluang usaha, sehingga santri tidak mencari lapangan kerja, tetapi justru menciptakan lapangan kerja," kata Sandiaga.

"Santri digitalpreneur ini mendukung program pariwisata melalui Desa Wisata dan Desa Kreatif. Pesantren ini akan menjadi pusat-pusat ekonomi kreatif, pusat digitalisasi yang akan berkembang menjadi USD 150 di tahun 2025 nanti," lanjutnya.