paito xiamen lottery 302Jutaan kata 7325Orang-orang telah membaca serialisasi
《aksara4d slot》
Satgas Sebut UU Cipta Kerja Dorong Peningkatan Investasi di Indonesia******
Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja (Satgas UU Cipta Kerja) mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan tren investasi menyusul penerbitan UU Cipta Kerja. Pada 2023, Indonesia melampaui target investasi dengan pencapaian Rp1.418 triliun.
Ketua Pokja Sinergi Substansi Sosialisasi Satgas UU Cipta Kerja, Tina Talisa optimis, Indonesia akan dapat mencapai target investasi 2024 yang meningkat jadi Rp1,6 triliun.
"Dulu sebelum adanya UU Cipta Kerja, penerbitan NIB ini per hari hanya lima ribu, sekarang di tahun 2023-2024 penerbitan NIB mencapai sebelas ribu per hari. Ini sesuatu yang harus kita apresiasi," kata Tina dalam rapat koordinasi perdana bertema Pelayanan Perizinan Berusaha dalam Kewenangan Pemerintah Daerah pada akhir Februari lalu di Jakarta.
Namun, pada implementasi di lapangan, masih ada banyak masalah dan tumpang tindih peraturan. Tina kemudian mendorong para peserta rapat untuk menjelaskan permasalahan yang dihadapi.
Merespons hal tersebut, Perwakilan Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten, Rohili, menyampaikan bahwa teknis sistem UI/UX pada situs kerap membingungkan pengguna dan kadang mengalami error.
Perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Provinsi Yogyakarta, Nuri mengatakan bahwa banyak modus yang tak sesuai peraturan pada sektor verifikasi.
"Misalnya izin untuk usaha karaoke, ketika di cek ke lapangan, usaha tersebut ternyata berdampingan dengan sekolah atau tempat ibadah, ini secara izin sudah muncul tetapi pas di lapangan tidak sesuai, hal seperti ini yang membingungkan kami di daerah," katanya.
Sementara, perwakilan Dinas PUPR Jambi, Dian, menyarankan agar pengawasan terkait verifikasi perizinan menjadi poin utama yang segera diselesaikan, karena setiap daerah mengalami hal yang serupa. Perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Timur, Arief, membenarkan pernyataan tersebut.
"Salah satu kasus yang terjadi di daerah kami, ada pelaku usaha yang mengaku sebagai usaha mikro kecil, tetapi dia menguasai ¾ wilayah pertambangan. Hal ini kan jadi kontradiktif dalam jenis usahanya," kata Arif.
Pada rapat itu, seluruh perwakilan daerah sepakat mendorong revisi PP 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha berdasarkan Tingkat Risiko Kegiatan Usaha.
"Koordinasi antara pusat dan daerah pun seharusnya tidak berhenti sampai di sini. Kami harap akan ada tindak lanjut atau pertemuan selanjutnya untuk membahas perbaikan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat," ujar perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Sumatera Selatan, Yossy.
Pada sesi penutup rapat, Tina yang juga Staf Khusus Bidang Hubungan dengan Daerah Kementerian Investasi/BKPM menyebut, ada tiga hal yang akan diperbaiki oleh pemerintah pusat, yaitu regulasi, sistem serta tata kelola.
"Ke depannya akan ada sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sehingga tidak ada komunikasi yang terputus dan secara sistem dapat terintegrasi dengan lebih baik," katanya.
Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja, Arif Budimanta, mengatakan bahwa penyelenggaraan rapat bertujuan untuk mendiskusikan berbagai masalah terkait pelayanan perizinan berusaha di berbagai daerah, sekaligus mencari upaya penyelesaiannya.
"Sehingga nantinya akan dilakukan perbaikan-perbaikan seperti revisi peraturan pemerintah demi mendapatkan regulasi terbaik dan implementasi di masyarakat semakin bagus," ujar Arif saat membuka rapat.
(rea/rir)Anggaran Makan Siang Gratis Dihitung Usai KPU Umumkan Pemenang Pilpres******
Menteri Koordinator Bidang PerekonomianAirlangga Hartarto menyebutkan anggaran program makan siang gratis Prabowo-Gibran akan dimasukkan secara resmi ke APBN setelah hasil perhitungan Pilpres 2024 resmi keluar.
Menurutnya, saat ini hanya sampai tahap pembahasan rencana untuk dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024. Namun, keputusan final setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan pemenang Pilpres.
"Sekali lagi kita baru bahas di dalam APBN sesudah ada keputusan daripada KPU siapa pemerintah yang akan datang," ujarnya dalam media briefing Kemenko Perekonomian, Jumat (8/3).
Ia menyebutkan bahkan simulasi yang sudah dilakukan tidak menggunakan APBN. Namun, pemerintah tetap ikut andil melaksanakan sembari menghitung perkiraan kebutuhan anggaran.
Menurutnya, simulasi program adalah inisiatif pemerintah daerah, di mana Kemenko Perekonomian hanya hadir sebagai tamu undangan.
"Jadi simulasi itu ya masing-masing daerah yang melakukan. Tadi saya menerima Bupati daripada Merauke dan juga mengirimkan undangan, kalau di sana namanya tadi gerakan makan ikan," kata dia.
Airlangga menekankan pemerintah hadir dalam simulasi untuk mempelajari dan melihat apa saja yang perlu diperbaiki dari makan siang gratis yang sudah dilaksanakan oleh pemda.
"Jadi beda lagi itu semua inisiatifnya adalah dari daerah dan kami di sini hanya belanja masalah aja. Jadi bagaimana nanti membuat kebijakan yang bisa dilakukan secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan bisa dimanfaatkan oleh para pelajar," pungkasnya.
Sebelumnya, Airlangga hadir dalam simulasi makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten pada Kamis (29/2) lalu. Ia mengatakan dirinya hadir memenuhi undangan Pemerintah Kabupaten Tangerang.
Ia menegaskan Pemkab Tangerang yang menginisiasi program tersebut menggunakan dana Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Namun, hadir pula Bupati Tangerang 2013-2023 sekaligus Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar yang memaparkan program makan siang tersebut dengan sebutan Gerakan Aksara alias Anak Sehat dan Sejahtera. Pria yang juga ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran DKI Jakarta itu yang mengusulkan kepada Menko Airlangga terkait penggunaan dana BOS.
"Pola pendanaannya, nah ini Pak (Airlangga), kita mengusulkan melalui BOS Spesifik atau BOS Afirmatif untuk khusus penyediaan makan siang bagi siswa. Ini bisa dengan rekening yang terpisah untuk setiap sekolah, dari BOS Reguler dipisah dengan BOS Afirmatif atau Spesifik ini," usul Zaki kepada Airlangga di SMPN 2 Curug, Tangerang.
"Penyalurannya melalui rekening sekolah langsung. Untuk kegiatan pendampingan dan organisasi perangkat daerah (OPD) ini didanai oleh APBD, ketersediaan dana sekolah dan pemantauan oleh pemerintah daerah ini semua dari APBD kabupaten/kota," imbuhnya.
Menko Airlangga tidak mengamini langsung usul tersebut. Namun, ia mengindikasikan bahwa dana BOS memang dimungkinkan untuk mendanai program yang identik dengan Prabowo-Gibran tersebut.
"Karena kalau model untuk SD-SMP kita relatif punya sistem, punya pipeline anggaran, salah satunya melalui BOS, dan secara spesifik itu bisa dibuat," balas Airlangga usai paparan Zaki.
[Gambas:Video CNN]
(ldy/pta)Jokowi Buka BRI Microfinance Outlook 2024, Soroti Peran UMKM******
Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), secara resmi membuka BRI Microfinance Outlook 2024 di Jakarta, Kamis (7/3), sebuah forum penting yang membahas masa depan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pendorong ekonomi inklusif.
Dalam sambutannya, ia pun menyoroti pentingnya UMKM yang jumlahnya mencapai 65,1 juta dan kontribusinya yang signifikan terhadap PDB nasional serta penyerapan tenaga kerja.
"Kita tahu jumlah UMKM kita itu kurang lebih 65 juta, kurang lebih dan kontribusi ke PDB ekonomi kita 61 persen sangat besar sekali dan penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM 97 persen sebuah angka yang juga sangat besar sekali," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (7/3).
Kegiatan ini dikemas dengan konsep kegiatan seminar yang terdiri dari dua sesi diskusi dan menghadirkan pembicara dari kalangan ahli, profesional, serta pemerintah. Acara yang diadakan di Jakarta ini juga menandai komitmen BRI dalam mendukung UMKM melalui inovasi digital.
Jokowi pun mengapresiasi upaya BRI dalam memperluas jangkauan layanan keuangan digital hingga ke daerah terpencil, memberikan alternatif bagi UMKM untuk mengakses modal dan layanan keuangan yang lebih baik.
Menurutnya, BRI Microfinance Outlook 2024 diharapkan menjadi titik balik dalam strategi pengembangan UMKM Indonesia, dengan diskusi yang melibatkan para ahli, profesional, dan stakeholderspemerintah.
"Forum ini penting untuk mengetahui arah dan strategi UMKM agar berdaya saing dan berkompetisi dengan negara lain," tegas dia.
Sri Mulyani dalam keynote speech-nya yang sejalan dengan pandangan Presiden Jokowi, menegaskan perlunya memberikan perhatian khusus kepada UMKM.
Ia menyatakan bahwa UMKM merupakan sumber dari 97 persen penciptaan lapangan kerja di Indonesia, angka yang sangat tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain. Namun, kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional masih tergolong rendah, hanya sekitar 15 persen.
"Kami optimistis upaya yang dilakukan telah banyak, namun belum selesai. Dengan sinergi, kita mampu menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi namun inklusif termasuk pemerataan terhadap UMKM," tambahnya.
Sementara itu, Teten Masduki mengungkapkan saat ini terdapat tantangan pemberdayaan UMKM, karena kondisi pelaku UMKM saat ini disconnectterhadap industri.
"Diperlukan inovasi kebijakan ekosistem UMKM seperti diantaranya optimalisasi kredit rantai pasok, kemudahan kredit sektor produktif, credit scoring, penghapusan piutang macet UMKM, dukungan asuransi penjaminan," ujar dia.
Untuk merespons tantangan tersebut, Direktur Utama BRI, Sunarso, menjelaskan perbankan, khususnya BRI dapat berperan sebagai lembaga yang memberdayakan komunitas, dalam hal ini UMKM.
Hal ini dapat dicapai dengan menyediakan kesempatan pendanaan, khususnya pada pelaku usaha Ultra Mikro (UMi) yang belum terjangkau pada akses keuangan formal, sebagai upaya penguatan ketahanan ekonomi dan sosial.
"BRI telah melakukan beberapa aksi nyata diantaranya pembentukan Holding Ultra Mikro, di mana BRI bersama dengan Pegadaian dan PNM telah menyediakan layanan keuangan yang terintegrasi dan memastikan nasabah ultra mikro dapat naik kelas dalam satu ekosistem yang utuh dalam konsep Empower, Integrate, danUpgrade," imbuhnya.
Ia pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Jokowi karena telah memberikan izin untuk pembentukan holding ultra mikro. Dia mengungkapkan, berkat holding tersebut, BRI kini telah berhasil menjangkau 44 juta nasabah kredit UMKM dan 173 juta nasabah simpanan atau tabungan.
Selain itu, BRI sebagai bank BUMN, juga terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong inklusi keuangan secara berkelanjutan dan terstruktur, yakni melalui AgenBRILink.
Peran AgenBRILink pun terbukti membantu masyarakat dengan kemudahan bertransaksi melalui tanpa harus pergi ke kantor cabang atau ATM. Hal ini menciptakan nilai ekonomi dan nilai sosial secara bersamaan.
Agen BRILink menjadi upaya perseroan dalam meningkatkan kapabilitas pemberdayaan. Hal ini tak terlepas dari salah satu aspirasi besar yang ingin dicapai perseroan pada 2025 yaitu menjadi Champion of Financial Inclusion.
Sunarso mengungkapkan, hingga akhir Desember 2023 tercatat jumlah AgenBRILink mencapai 741 ribu agen.
"Antusiasme masyarakat sangat tinggi, karena fee yang diterima warung-warung tidak kurang dari Rp3 triliun. Masyarakat antusias jadi AgenBRILink. Kalau di daerah, bilangnya ATM mini," imbuh Sunarso.
Dengan semangat baru dan strategi yang lebih terarah, BRI optimis UMKM Indonesia siap mengambil peran lebih besar dalam kancah ekonomi global, mendukung visi Indonesia sebagai negara maju yang berdaulat, adil, dan makmur.
(rir)Label:angka jitu slot、syairtogel、game slot88 online
Terkait:link slot tergacor di dunia、togel online terpercaya、singa pinjol ilegal、pengajuan pinjaman kredivo、situs yang gampang maxwin、paito oregon 4、pinjaman non ojk、erek salak、pinjam duit kta cepat、pandaplay
bab terbaru:prediksi togel singapore(2024-07-08)
Perbarui waktu:2024-07-08
Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Fajar Satriyo
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir membuka wacana liburtiga hari dalam sepekan bagi pegawai perusahaan pelat merah.
Hal ia sampaikan dalam acara BUMN Corporate Communications and Sustainability Summit (BCOMSS) 2024 di Jakarta, Kamis (7/2). Erick menyebut hal dilatarbelakangi aspek kesehatan mental para pegawai.
Ia mengklaim 70 persen dari generasi muda saat ini memiliki isu kesehatan mental. Oleh karena itu, ia mendorong implementasi program bernama compress working scheduledi BUMN.
"Kalau sudah bekerja lebih dari 40 jam kalian punya alternatif di Kementerian BUMN, saya nggak tahu di perusahaan BUMN, mestinya bisa, kalau sudah lebih dari 40 jam mereka punya alternatif mengambil libur pada hari Jumat," ucap Erick seperti dikutip dari detik finance.
Kendati, ia menegaskan bahwa bukan berarti BUMN mendorong para pegawainya untuk malas bekerja. Bukan berarti juga setiap Jumat pegawai BUMN bisa libur.
"Kalau sudah bekerja lebih dari 40 jam dalam minggu itu, kalian bisa register, dalam sebulan dua kali setiap Jumatnya bisa jadi alternatif untuk libur, tuh. Kita lakukan itu," pungkasnya.
[Gambas:Video CNN]
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mengungkapkan masih banyak pegawai negeri sipil (PNS) muda yang nego-nego jabatan.
Suhajar menyinggung perilaku nego jabatan ini tercemar dari pemikiran kolot PNS terdahulu. Selain itu, juga masih melekat paham birokrasi ala Max Weber yang terkenal dengan sistem hierarki vertikal.
"Saya menyadari adik-adik yang sekarang sudah pindah ke fungsional, itu di dalam hatinya masih ada sedikit rasa gundah, 'Kok aku tak jadi kabag (kepala bagian) ya, tak jadi kepala biro, aku kan ingin jabatan struktural'," katanya dalam Korpri Menyapa di Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (6/3).
Ia menegaskan reformasi birokrasi saat ini lebih mengutamakan keahlian. Oleh karena itu, Suhajar menyarankan para aparatur sipil negara (ASN) muda tak terjebak dengan pemikiran kuno tersebut.
Namun, Suhajar menyebut masih ada sejumlah PNS muda yang kekeh ingin mendapatkan jabatan struktural tersebut.
"Sebagian adik-adik (PNS muda) ada yang terjebak, 'Pak saya jadikanlah kabag, kurang keren di fungsional'," ungkap Suhajar.
"Bagaimana Anda menghadapi perubahan di dunia hari ini? Bahkan, di negara-negara maju sekarang, kalau Anda pergi ke negara bagian New York, sudah enggak ada lagi itu nanti diterima sekjen (sekretaris jenderal), dirjen (direktur jenderal), jabatan itu sudah gak ada. Semua sudah sangat fungsional," tandasnya.
Sesuai namanya, jabatan struktural adalah mereka yang mengisi posisi yang terdapat dalam struktur organisasi. Sedangkan pejabat fungsional sebaliknya, mereka tidak tercantum dalam struktur.
[Gambas:Video CNN]
Catatan Redaksi: Redaksi mengubah judul pada artikel ini pada Rabu (6/3) jam 20.10 WIB terkait dengan pembaruan informasi pihak terkait.
MenteriBUMNErick Thohirmembuka wacana untuk memberi libur tiga hari dalam sepekan kepada pegawai perusahaan pelat merah.
Wacana yang disampaikannya dalam acara BUMN Corporate Communications and Sustainability Summit (BCOMSS) 2024 di Jakarta, Kamis (7/2) malam itu dilatarbelakangi; aspek kesehatan mental para pegawai BUMN.
Lihat Juga :Daftar 6 BUMN Berapor Merah yang Akan Dipanggil-Disidang Erick Thohir |
Kendati, ia menegaskan bahwa bukan berarti BUMN mendorong para pegawainya untuk malas bekerja. Bukan berarti juga setiap Jumat pegawai BUMN bisa libur.
"Kalau sudah bekerja lebih dari 40 jam dalam minggu itu, kalian bisa register, dalam sebulan dua kali setiap Jumatnya bisa jadi alternatif untuk libur, tuh. Kita lakukan itu," pungkasnya.
[Gambas:Video CNN]
Pewarta: Dian Hadiyatna
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024
《aksara4d slot》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,mpo188Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《aksara4d slot》bab terbaru。