petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

belanja di shopee dengan kredivo

ldbplay 618Jutaan kata 301065Orang-orang telah membaca serialisasi

《belanja di shopee dengan kredivo》

Voxpol: Parliamentary threshold 4 persen rugikan parpol kecil******

Voxpol: Parliamentary threshold 4 persen rugikan parpol kecil
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting Pangi Syarwi Chaniago dalam satu kesempatan wawancara. (ANTARA/Dokumentasi Pribadi)
Jakarta (ANTARA) - Pendiri dan Direktur Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai ambang batas parlemen (parliamentary threshold)  sebesar empat persen tidak memberikan keadilan bagi partai politik (parpol) kecil. “Ambang batas parlemen(parliamentary threshold)menghambat partai politik baru, banyak suara yang terbuang sia-sia tidak menjadi kursi. Seharusnya kalau sudah mendapatkan perolehan suara sebesar 200 ribu, maka sudah harus bisa dikonversi menjadi satu kursi di DPR,” kata Pangi dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.
Ia menjelaskan, ambang batas parlemen hanya menguntungkan posisi partai petahana di parlemen, sementara parpol kecil akan sulit memenuhi ambang batas tersebut karena angka empat persen masih terlalu tinggi untuk diraih lantaran baru hanya mampu mendapatkan suara 0,2-2,6 persen. “Sangat miris dan disayangkan suara rakyat terbuang sia-sia dan tidak sah menjadi kursi. Faktanya, ada caleg DPR RI, baik dari PSI, Perindo, Gelora, dan lain-lain yang perolehan suara calegnya di partai tersebut masuk clusterpremium di atas 100 ribu suara, bahkan ada yang menembus 200 ribu suara pribadj, namun tidak lolos dan tidak menjadi kursi di parlemen karena partainya tak lolos ambang batas empat persen,” kata Pangi. Dirinya pun mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (29/2) yang memutuskan agar besaran dan persentase ambang batas parlemen dalam pemilu yang sebesar empat persen, untuk diatur ulang. “Penghapusan ambang batas parlemen untuk mengakomodasi kepentingan partai kecil dan menengah agar punya pengalaman menjadi wakil rakyat, punya kursi di parlemen. Tidak boleh ada motivasi menghalau partai baru untuk masuk ke dalam parlemen,” ujarnya. Untuk Pemilu 2029, ia berharap agar ambang batas parlemen diturunkan dalam rentang batas bawah satu persen dan rentang batas atas sebesar dua persen agar suara rakyat bisa dikonversi menjadi kursi dan tidak terbuang sia-sia. “Prinsipnya, tidak boleh ada suara rakyat yang terbuang sia-sia tanpa menjadi kursi supaya rakyat makin banyak wakilnya di parlemen. Itu makin bagus dan berkualitas,” ujarnya menegaskan. Diketahui, MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional. MK juga menyatakan norma Pasal 414 ayat (1) atau ambang batas parlemen empat persen tetap konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan Pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.
Baca juga: Lima panduan MK untuk susun ambang batas parlemen yang baru
Baca juga: Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional
Baca juga: Pengamat: Parliamentary threshold naik permudah konsolidasi politik

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Dinas Lingkungan Hidup DKI dirikan satgas pemantau Ciliwung ******

Dinas Lingkungan Hidup DKI dirikan satgas pemantau Ciliwung 
Ilustrasi petugas mengambil sampah dari sungai. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta resmi membentuk Satgas Pemantau Sungai Ciliwung pada Senin (4/3/2024). ANTARA/ HO-Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta
merupakan upaya serius UPS Badan Air agar Sungai Ciliwung bebas dari sampah
Jakarta (ANTARA) - Unit Penanganan Sampah (UPS) Badan Air Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta secara resmi mendirikan Satuan Tugas Khusus Segmen Sungai Ciliwung yang akan menangani sampah di Sungai Ciliwung sepanjang tahun atau dalam arti tidak hanya aktif di saat musim hujan.

“Pembentukan Satgas Ciliwung merupakan upaya serius UPS Badan Air agar Sungai Ciliwung bebas dari sampah,” kata Kepala UPS Badan Air  DLH DKI Jakarta Dadang Cahya Rusdiana melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Dadang mengatakan Satgas Ciliwung ini terbagi menjadi lima segmen yang dimulai dari hulu Ciliwung di Jakarta yaitu di  Universitas Indonesia perbatasan Jakarta-Depok hingga Saringan Sampah TB. Simatupang.

Kemudian, TB. Simatupang hingga sodetan Ciliwung (segmen dua), sodetan Ciliwung hingga pintu air Manggarai (segmen tiga), lalu pintu air Manggarai hingga muara (segmen empat) dan di sepanjang Sungai Ciliwung lama (segmen lima).

Satgas ini beranggotakan 140 orang yang berasal dari berbagai Satuan Pelaksana (Satlak) UPS Badan Air Kecamatan yang dilintasi Sungai Ciliwung yang bertugas memantau dan membersihkan sampah di sepanjang sungai secara berkesinambungan.

Dadang menambahkan Satgas Ciliwung akan dilengkapi dengan peralatan yang memadai, seperti perahu karet, jaring sampah, alat angkut sampah, hingga alat keamanan bagi para petugas.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menyebut pembentukan satgas ini akan memperkuat DLH DKI Jakarta dalam mengatasi timbulan sampah yang terjadi di Sungai Ciliwung.

“Dengan kombinasi Satgas Ciliwung dan Saringan Sampah TB. Simatupang, Kami optimis dapat mengendalikan timbulan sampah di Sungai Ciliwung dan meminimalisir potensi banjir akibat sampah,” ujar dia.

Senada dengan Dadang, dia mengatakan Satgas Ciliwung bertugas memantau dan membersihkan sampah di sepanjang Sungai Ciliwung secara berkesinambungan sehingga diharapkan dapat membantu mengurangi volume sampah yang terbawa aliran sungai dan berpotensi menyebabkan banjir.

“Kami berharap dengan sinergi semua pihak, termasuk masyarakat, Sungai Ciliwung dapat menjadi sungai yang bersih dan bebas dari sampah, dan resiko banjir bisa diminimalisir,” demikian kata Asep.
Baca juga: Pemkot Jakarta Utara ajak warga kelola sampah rumah tangga
Baca juga: Sudin LH Jaksel meremajakan armada sampah berupa kontainer dan truk
Baca juga: Dinas LH DKI sosialisasikan pilah sampah sejak dari rumah

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Kemenparekraf: F1 Powerboat Danau Toba 2024 lebih baik dari yang lalu******

Kemenparekraf: F1 Powerboat Danau Toba 2024 lebih baik dari yang lalu
Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Vinsensius Jemadu, Senin (4/3/2024). ANTARA/Donny Aditra
Kabupaten Toba, Sumatera Utara (ANTARA) - Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Vinsensius Jemadu, mengatakan bahwa kualitas penyelenggaraan F1 Powerboat Danau Toba 2024 lebih baik dari tahun sebelumnya. Ia menjelaskan, dari sisi penyelenggaraan event, F1 Powerboat tahun ini lebih terkendali dan terorganisir dengan baik sehingga kenyamanan dan keamanan penonton atau wisatawan bisa maksimal. "Crowd management(pengelolaan kerumunan) lebih baik dibandingkan tahun lalu dan kami apresiasi untuk itu," kata Vinsensius kepada ANTARA, Senin. Lebih lanjut, dia menjelaskan, kolaborasi semua pihak seperti InJourney, Kemenko Marves, Kemenparekraf, pemerintah daerah, kepolisian, TNI dan lainnya membuktikan kualitas penyelenggaraan eventinternasional di Indonesia semakin baik. "Karena ini untuk masyarakat atau wisatawan, pengamanan tahun lalu terlalu ketat, tetapi sekarang lebih longgar meskipun tetap siaga dan waspada," ujar dia. Meski begitu, dia menilai, masih ada beberapa catatan evaluasi yang harus ditingkatkan ke depannya. Salah satunya, yaitu terkait ketepatan waktu (on time) dari sisi penyelenggaraan acara. Ia menambahkan, kegiatan side eventmasih ada yang molor dari jadwal dan itu sedikit membuat kecewa penonton atau wisatawan. Selain itu, tambah dia, penyediaan akomodasi atau transportasi lokal untuk mengangkut wisatawan ke lokasi-lokasi utama kegiatan dinilai masih sedikit, sehingga butuh perhatian lebih dari semua pihak. Oleh karena itu, dia optimistis, semua stakeholder atau pemangku kepentingan ke depannya akan lebih memikirkan sedikit permasalahan itu melalui pencarian investor di bidang tersebut untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan eventdi daerah.
Baca juga: Wisatawan dan pelaku UMKM: Kami senang ada F1 Powerboat
 Balapan bertajuk Pertamina Grand Prix of Indonesia - F1 Powerboat Danau Toba 2024 sudah selesai dilaksanakan pada Sabtu-Minggu (2-3/3). Ajang internasional itu awalnya direncanakan untuk diikuti sebanyak 18 pembalap dari sembilan tim dan berasal dari 10 negara. Namun, berdasarkan data dari F1H2O Racing, pembalap Ahmad Al Fahim (Victory Team) tidak mengikuti semua proses balapan di seri Danau Toba tahun ini. Setelah seri Danau Toba 2024, kompetisi dilanjutkan dengan seri berikutnya di Vietnam. Di Indonesia, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney menjadi penggawa atau penyelenggara utama kegiatan yang setara dengan balapan jet darat atau Formula 1 (F1) itu.

Baca juga: InJourney klaim F1 Powerboat Danau Toba 2024 lebih baik dari tahun lalu

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:slot resmi 2023

Perbarui waktu:2024-07-10

Daftar bab terbaru
trik bermain slot zeus
melodi99
betwing88
slot online gampang jp
slot pasti gacor 1001
pinjaman online bunga rendah bayar bulanan
gacor win slot
ligabanteng
slot 5000 demo
Daftar isi semua bab
Bab 1 pinjol gampang acc
Bab 2 nrtoto
Bab 3 postoto787
Bab 4 cicilan menggunakan kredivo
Bab 5 situs gacor mudah menang
Bab 6 hashtag slot gacor
Bab 7 snicasino
Bab 8 jayabola
Bab 9 lebih gacor
Bab 10 bdslot88
Bab 11 abkslot
Bab 12 asia89 login
Bab 13 link judi gacor
Bab 14 rebahan tapi menghasilkan uang
Bab 15 pinjaman online julo
Bab 16 asiabet338
Bab 17 green slot 88
Bab 18 cara dapat uang dari hp android
Bab 19 judi slot388
Bab 20 slot online paling gacor
Klik untuk melihattersembunyi di tengah5290bab
kotaBacaan TerkaitMore+

Legenda Senja

akun resmi slot
KemenPPPA pastikan pendampingan dua anak korban perundungan di Batam
Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA Nahar. ANTARA/HO-Kemen PPPA/am
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memastikan pendampingan terhadap SR (17) dan ER (14), dua anak perempuan yang menjadi korban perundungan remaja di Kota Batam, Kepulauan Riau.

"TKP di Batam dan sudah dalam penanganan kepolisian dan UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak) Kota Batam," kata Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA Nahar saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Korban mengalami perundungan yang dilakukan oleh empat pelaku yang terdiri atas seorang perempuan dewasa berinisial NU (18), dan tiga anak perempuan berinisial RSS (14), M (15), dan AK (14).

Para pelaku merupakan teman korban.

Perundungan dilakukan karena pelaku merasa kesal kepada korban yang diduga mengambil barang milik pelaku. Selain itu, pelaku juga sakit hati karena korban menjelek-jelekkan pelaku.

Dalam penanganan kasus ini, UPTD PPA Kota Batam telah melakukan koordinasi dengan Polresta Balerang dan telah melakukan penjangkauan kepada korban.

Baca juga: Psikolog tekankan pentingnya komunikasi orang tua-anak cegah bullying

Baca juga: Polisi tetapkan empat tersangka dalam kasus perundungan di Serpong

Pada Senin (4/3), UPTD PPA Kota Batam akan melakukan asesmen sosial dan akan menjadwalkan layanan psikologi pada korban.

"Tim SAPA 129 KemenPPPA akan terus berkoordinasi dengan UPTD PPA terkait proses pendampingan dan pelayanan yang diberikan pada korban," kata Nahar.

Selain itu, pihaknya juga terus memantau proses hukum yang saat ini masih berjalan di Polresta Balerang, Batam.

Sebelumnya, rekaman video perundungan ini beredar di media sosial.

Perundungan diduga terjadi pada Rabu (28/2), yang membuat korban mengalami luka di tangan, leher, kepala, wajah, dan punggung.

Selanjutnya pada Jumat (1/3), polisi mengamankan empat pelaku.

Baca juga: Komisi X minta Kemendikbudristek bentuk satgas cegah perundungan

Baca juga: Polresta Malang Kota selidiki dugaan perundungan pelajar SMP

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Dunia Dewa Bela Diri

buku togel mimpi
Dirut: Bulog SIAGA bagian dari SPHP guna menstabilkan harga beras
Ilustrasi - Masyarakat mengantre Program Bulog SIAGA. ANTARA/HO-Humas Bulog
Untuk menjaga stabilisasi harga beras, Bulog juga menyiapkan Program Bulog SIAGA sebagai bagian dari program SPHP
Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menyatakan bahwa Program Bulog SIAGA (akSI Amankan harGA) yang dilaksanakan di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat merupakan bagian dari program beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP).

“Untuk menjaga stabilisasi harga beras, Bulog juga menyiapkan Program Bulog SIAGA sebagai bagian dari program SPHP,” kata Bayu dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Bayu menyampaikan Program Bulog SIAGA merupakan inisiasi Perum Bulog yang melakukan penjualan langsung beras SPHP ke konsumen di lokasi yang terjangkau guna menjaga atau menstabilkan harga beras di pasaran.

Ia mengatakan kegiatan itu merupakan respon konkret Bulog terhadap keresahan masyarakat yang secara umum terdampak dengan adanya fenomena kenaikan harga beras yang terjadi beberapa waktu belakangan ini.

Pelaksanaan program tersebut diutamakan di pemukiman padat penduduk yang langsung menyasar konsumen akhir seperti rumah susun (rusun), kantor kelurahan, kantor kecamatan, dan lainnya.

Lebih lanjut Bayu mengatakan Program Bulog Siaga menjual beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), beras premium dan komoditas pangan lainnya secara langsung kepada masyarakat sebagai bentuk intervensi langsung penyediaan komoditi kepada konsumen langsung.

“Hampir seluruh kelurahan di DKI Jakarta dan sekitarnya menjadi tempat pelaksanaan Bulog SIAGA. Total titik penjualan telah mencapai 52 titik di DKI Jakarta dan Jawa Barat dan akan ditingkatkan hingga 100 titik,” jelas Bayu.

Bayu menegaskan bahwa kehadiran Bulog di tengah-tengah masyarakat sebagai perpanjangtanganan pemerintah untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat dengan menyediakan komoditi pangan. Meski begitu, Program Bulog SIAGA akan dilaksanakan tergantung kebutuhan dari masyarakat.

“Melalui Bulog SIAGA masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan untuk memperoleh komoditi pangan murah. Tapi bila stok sudah cukup dan harga sudah normal kembali, program SIAGA akan disetop. Artinya kita melihat kebutuhan. Jika kembali dibutuhkan, kita akan gelontorkan kembali," ucap Bayu.

Bayu menambahkan saat ini Bulog menguasai 1,3 juta ton beras mampu memenuhi kebutuhan penyaluran beras SPHP yang disalurkan ke pasar induk, pasar tradisional dan ritel modern.

“Penyaluran beras SPHP melalui lebih dari 26 ribu warung dan kios di pasar-pasar serta outlet binaan di lokasi yang terjangkau konsumen. Kami akan terus menambah kerjasama dengan pengecer sehingga titik penjualan tersebar lebih luas mendekati. Sampai akhir Februari beras SPHP sudah disalurkan sekitar 352 ribu ton,” tutur Bayu.

Stok beras Bulog, lanjut Bayu, juga mampu untuk memenuhi kebutuhan penyaluran bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) 10 kg secara gratis yang ditujukan kepada 22 juta keluarga penerima manfaat se-Indonesia yang direncanakan hingga Juni 2024.

“Realisasi penyaluran bantuan pangan CBP selama dua bulan yakni Januari sampai Februari 2024 sudah ada 330 ribu ton,” kata Bayu.

Baca juga: DKI buka program Bulog SIAGA untuk jaga ketersediaan pangan
Baca juga: Bulog gelontorkan pangan murah ke masyarakat lewat "Bulog SIAGA"

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

mitos dan legenda kuno

situs situs slot gacor
Voxpol: Parliamentary threshold 4 persen rugikan parpol kecil
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting Pangi Syarwi Chaniago dalam satu kesempatan wawancara. (ANTARA/Dokumentasi Pribadi)
Jakarta (ANTARA) - Pendiri dan Direktur Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai ambang batas parlemen (parliamentary threshold)  sebesar empat persen tidak memberikan keadilan bagi partai politik (parpol) kecil. “Ambang batas parlemen(parliamentary threshold)menghambat partai politik baru, banyak suara yang terbuang sia-sia tidak menjadi kursi. Seharusnya kalau sudah mendapatkan perolehan suara sebesar 200 ribu, maka sudah harus bisa dikonversi menjadi satu kursi di DPR,” kata Pangi dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.
Ia menjelaskan, ambang batas parlemen hanya menguntungkan posisi partai petahana di parlemen, sementara parpol kecil akan sulit memenuhi ambang batas tersebut karena angka empat persen masih terlalu tinggi untuk diraih lantaran baru hanya mampu mendapatkan suara 0,2-2,6 persen. “Sangat miris dan disayangkan suara rakyat terbuang sia-sia dan tidak sah menjadi kursi. Faktanya, ada caleg DPR RI, baik dari PSI, Perindo, Gelora, dan lain-lain yang perolehan suara calegnya di partai tersebut masuk clusterpremium di atas 100 ribu suara, bahkan ada yang menembus 200 ribu suara pribadj, namun tidak lolos dan tidak menjadi kursi di parlemen karena partainya tak lolos ambang batas empat persen,” kata Pangi. Dirinya pun mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (29/2) yang memutuskan agar besaran dan persentase ambang batas parlemen dalam pemilu yang sebesar empat persen, untuk diatur ulang. “Penghapusan ambang batas parlemen untuk mengakomodasi kepentingan partai kecil dan menengah agar punya pengalaman menjadi wakil rakyat, punya kursi di parlemen. Tidak boleh ada motivasi menghalau partai baru untuk masuk ke dalam parlemen,” ujarnya. Untuk Pemilu 2029, ia berharap agar ambang batas parlemen diturunkan dalam rentang batas bawah satu persen dan rentang batas atas sebesar dua persen agar suara rakyat bisa dikonversi menjadi kursi dan tidak terbuang sia-sia. “Prinsipnya, tidak boleh ada suara rakyat yang terbuang sia-sia tanpa menjadi kursi supaya rakyat makin banyak wakilnya di parlemen. Itu makin bagus dan berkualitas,” ujarnya menegaskan. Diketahui, MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional. MK juga menyatakan norma Pasal 414 ayat (1) atau ambang batas parlemen empat persen tetap konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan Pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.
Baca juga: Lima panduan MK untuk susun ambang batas parlemen yang baru
Baca juga: Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional
Baca juga: Pengamat: Parliamentary threshold naik permudah konsolidasi politik

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Jelajahi surga

obs188
KPPPA upayakan anak korban dan pelaku perundungan tetap bisa sekolah
Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA Nahar. ANTARA/HO-Kemen PPPA
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berusaha untuk mendorong anak-anak yang menjadi korban dan pelaku kasus perundungan remaja di Kota Batam, Kepulauan Riau, agar tetap dapat bersekolah.

"Anak-anak (sebagai) pelaku dan korban ternyata tidak sekolah. Untuk itu, disamping memastikan pendampingan anak korban dalam pemeriksaan, dan pemeriksaan psikologis, kami juga mendorong agar mereka dapat sekolah kembali," kata Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA Nahar saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Nahar mengatakan mendapatkan pendidikan merupakan hak anak meskipun anak terlibat suatu kasus, baik anak sebagai korban, maupun anak sebagai pelaku.

Dalam penanganan kasus ini, UPTD PPA Kota Batam telah melakukan koordinasi dengan Polresta Balerang dan telah melakukan penjangkauan kepada korban.

Pada Senin, UPTD PPA Kota Batam akan melakukan asesmen sosial dan akan menjadwalkan layanan psikologi pada korban.

Baca juga: KemenPPPA pastikan pendampingan dua anak korban perundungan di Batam

Baca juga: Komisi X minta Kemendikbudristek bentuk satgas cegah perundungan

"Tim SAPA 129 KemenPPPA akan terus berkoordinasi dengan UPTD PPA terkait proses pendampingan dan pelayanan yang diberikan pada korban," kata Nahar.

Sebelumnya, rekaman video perundungan ini beredar di media sosial.

Dalam kasus ini ada dua anak perempuan berinisial SR (17) dan ER (14), yang menjadi korban perundungan.

Perundungan diduga terjadi pada Rabu (28/2), yang membuat korban mengalami luka di tangan, leher, kepala, wajah, dan punggung.

Selanjutnya pada Jumat (1/3), polisi mengamankan empat pelaku yang terdiri dari seorang perempuan dewasa berinisial NU (18), dan tiga anak perempuan berinisial RSS (14), M (15), dan AK (14).

Para pelaku merupakan teman korban.

Baca juga: RMI-PWNU Jatim lakukan pendampingan kasus kekerasan santri di Kediri

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Pedang dan Sihir

slot88bet
Kepala Satres Narkoba Polres Bima jadi korban penganiayaan dalam tugas
Dirresnarkoba Polda NTB Kombes Pol. Deddy Supriadi. (ANTARA/Dhimas B.P.)
Mataram (ANTARA) - Kepala Satuan Reserse(Satres) Narkoba Kepolisian Resor(Polres) Bima Kota, Nusa Tenggara Barat(NTB), Ajun Komisaris Polisi Tamrin diduga jadi korban penganiayaan saat menjalankan tugas pengembangan kasus narkotika di salah satu kafe yang ada di wilayah itu.

Direktur Reserse Narkoba Polda NTB Kombes Pol. Deddy Supriadi di Mataram, Senin, membenarkan adanya peristiwa yang menimpa salah seorang anggotanya tersebut.

"Iya, saat itu kepalanya (AKP Tamrin) kena pukul botol minuman (beralkohol) yang mengakibatkan luka robek di bagian dahi," kata Deddy.

Dia menjelaskan bahwa peristiwa yang menimpa AKP Tamrin itu terjadi pada pertengahan Februari 2024. Saat itu, Tamrin bersama tim sedang melakukan pengembangan kasus narkotika dengan memburu salah seorang pengunjung kafe.

"Pas masuk, Tamrin  melihat ada pegawai kafe sedang cekcok dengan seseorang," ujarnya.

Tamrin yang melihat hal itu, langsung melerai kedua belah pihak. Saat meredam aksi tersebut, Tamrin mendapatkan pukulan dari seorang pria berinisial A.

"Pelaku A ini yang memukul kepalanya pakai botol minuman," ucap dia.

Anggota Satres Narkoba Polres Bima Kota yang melihat kejadian itu langsung mengamankan pelaku A bersama seorang pengunjung berinisial S yang tertangkap tangan membawa senjata tajam.

"Malam itu juga kedua pelaku dibawa ke Polres dengan dugaan pelaku A lakukan penganiayaan dan S bawa senjata tajam dikenakan undang-undang darurat. Untuk Tamrin sudah dapat perawatan medis," kata Deddy.

Dalam giat pengembangan kasus narkotika di kafe tersebut, Tim Satres Narkoba Polres Bima Kota mengamankan 16 poket sabu-sabu siap edar.

"Untuk pemiliknya ini yang masih dicari, karena akibat peristiwa pemukulan itu, pemiliknya kabur," ujar dia.

Meskipun demikian, Deddy mengatakan bahwa Tim Satres Narkoba Polres Bima Kota merupakan salah satu komplotan personel andalan Polda NTB dalam mengungkap kasus-kasus narkotika.

Hal itu dapat dilihat dari kinerja pengungkapan pada awal tahun 2024. Tim Satres Narkoba Polres Bima Kota berhasil menangkap 11 tersangka dari 11 kasus berbeda.

"Untuk barang bukti narkotika-nya juga cukup banyak, sabu 38,72 gram dan ganja 594,28 gram. Artinya, dari segi kinerja pada awal tahun 2024, Polres Bima Kota sudah sangat baik," ucap Feddy.

Dia tidak memungkiri bahwa banyak ancaman dan gangguan ketika personel menjalankan tugas di lapangan.

"Memang, sebagian besar masyarakat puas dengan kinerja kami, tetapi ada juga yang mempersoalkan. Itu hal biasa ketika ada anggota kami yang berhasil menjalankan tugas dengan baik," ujarnya.
Baca juga: Kanit Intel Polsek Moraid Sorong dianiaya sekelompok warga
Baca juga: Polisi tangkap dua pelaku penganiayaan anggota Polri di Medan
 

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Warisan kekaisaran

joglototo
Mantan Kadis PUPR Papua Gerius One Yoman dituntut 7 tahun penjara
Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kadis PUPR) Papua Gerius One Yoman dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Senin (4/3/2024). (ANTARA/Fath Putra Mulya)
Jakarta (ANTARA) - Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kadis PUPR) Papua Gerius One Yoman dituntut 7 tahun penjara serta denda Rp350 juta subsider 4 bulan pidana pengganti dalam perkara gratifikasi pengadaan proyek di lingkungan Pemprov Papua.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama tujuh tahun dan pidana denda sebesar Rp350 juta subsider pidana kurungan pengganti selama empat bulan,” ucap Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin.

Selain itu, Gerius One Yoman juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp4.595.507.228 paling lambat setelah 1 bulan pascaputusan berkekuatan hukum tetap. Jika tidak dibayar, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

“Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dijatuhi pidana penjara selama tiga tahun,” tutur jaksa.

Jaksa menyatakan terdakwa Gerius One Yoman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kumulatif.

Dalam hal ini, jaksa menyebut yang bersangkutan terbukti menerima gratifikasi dari sejumlah pihak dengan total keseluruhan sebesar Rp5.765.507.228.

Gratifikasi yang diterima, kata jaksa, adalah fee dalam bentuk uang serta renovasi dan pengadaan kelengkapan rumah dinas senilai Rp2.595.507.228 dari Rijatono Lakka selaku Direktur PT Tabi Anugerah Pharmindo, PT Tabi Bangun Papua sekaligus CV Walibhu.

Kemudian, satu unit apartemen di Jakarta Pusat senilai Rp1.170.000.000 dari Piton Enumbi selaku Direktur sekaligus Pemilik PT Melonesia Mulia, PT Lingge-Lingge, PT Astrad Jaya serta PT Melonesia Cahaya Timur.

Berikutnya, uang sebesar Rp2.000.000.000 dari Samuel Kadang selaku kontraktor atau pengusaha yang mengerjakan proyek atau pekerjaan peningkatan jalan Kuprik-Jagebob-Erambu tahun 2021.

“Melanggar Pasal 12 huruf a jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP dan Pasal 12B jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 65 ayat 1 KUHP,” ucap jaksa.

Dalam menjatuhkan tuntutan, jaksa mempertimbangkan hal-hal memberatkan, yakni perbuatan Gerius tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan dan demokrasi negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta terdakwa berbelit-belit sehingga mempersulit pembuktian.

“Hal-hal yang meringankan: terdakwa belum pernah dihukum; terdakwa memiliki tanggungan keluarga,” sambung jaksa.

Dalam perkara ini, Gerius didakwa menerima gratifikasi senilai total Rp2.595.507.228,00. Penerimaan tersebut untuk menggerakkan terdakwa dan mantan Gubernur Papua Lukas Enembe untuk memberikan proyek atau pekerjaan pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Papua pada tahun anggaran 2018–2022 kepada Rijatono Lakka.

Selain itu, dia juga didakwa menerima gratifikasi Rp2 miliar dan apartemen di Jakarta Pusat senilai Rp1,1 miliar.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024