gacorbet

cahaya tanpa debu

slot gacor hari ini jp

Serbu, LED TV 50 Inci Mulai Rp4 Jutaan Aja di Transmart Full Day Sale******

Jakarta, CNN Indonesia--

Transmart kasih diskon gede-gedean nih buat produk elektronik di gelaran bertajuk Transmart Full Day Sale.

Salah satunya ada LED TV 50 inci UHD berbagai merek ternama dengan harga spesial mulai dari Rp4 jutaan saja!

Lihat Juga : Masih Ada Waktu buat Nikmati Diskon 50% + 20% di Transmart, Cus!

Untuk LED TV 65" UHD Smart harga sale mulai Rp7.199.200 dari harga normal Rp11.209.000 per unit.

Penawaran dengan harga spesial ini bisa didapatkan dengan pembelian menggunakan Allo Prime, Bank Mega, atau Bank Mega Syariah.

Bagi pelanggan Transmart yang belum memiliki salah satu bank yang direkomendasikan, bisa downloadAllo Bank di hp melalui App Store atau Google Play Store.

Setelah itu, kamu bisa upgradeakunnya ke Allo Prime supaya bisa mengklaim diskon di Transmart Full Day Sale.

Selain itu, bisa juga mengajukan pembukaan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah secara instan di setiapboothyang tersedia di gerai Transmart.

Jangan sampai lewatkan kesempatan ini ya, soalnya Transmart Full Day Sale cuma berlangsung selama satu hari pada Minggu (14/1).

Pesta diskon ini berlangsung dari jam toko buka hingga tutup pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Langsung aja ke Transmart sekarang juga dan bawa pulang produk elektronik idamanmu, ya!

(juh/juh)

[Gambas:Video CNN]

Pemasok Dewa dan Iblis

situs slot gacor 2023 terbaru

Belanja Hemat di Transmart Pakai Allo Bank atau Bank Mega Auto Diskon******

Jakarta, CNN Indonesia--

Mau belanja makin hemat di Transmart? Bisa banget kalau bayar belanjaannya pakai Allo Bank atau kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah.

Dengan metode pembayaran tersebut, Anda bisa otomatis dapat diskon 20 persen. Apalagi hari ini ada pesta diskon seharian bertajuk Transmart Full Day Sale.

Lihat Juga : Masih Ada Waktu buat Nikmati Diskon 50% + 20% di Transmart, Cus!

Pastikan Anda sudah memiliki Allo Bank, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega, atau Bank Mega Syariah, supaya diskonnya dobel jadi 50 persen plus 20 persen.

Kalau belum punya Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah, tidak perlu khawatir. Tinggal unduh saja aplikasinya dari hp kemudian upgrade akun ke Allo Prime.

Selain itu, bisa juga mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di boothyang tersedia di setiap gerai Transmart.

Ada banyak produk yang diskon loh. Mulai dari produk segar, kebutuhan rumah tangga, furnitur, barang elektronik, sampai sepeda listrik dijamin bakal diskon.

Lengkap banget kan produknya. Yuk, siap-siap pergi belanjaan ke Transmart hari, ya!

(juh/juh)

[Gambas:Video CNN]

Obat besar

situs slot tergacor dan terpercaya

Erick Thohir Ungkap Jasa Kakek Prabowo ke BNI dan BUMN******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkap jasa kakek Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Margono Djojohadikusumo terhadap BUMN.

Erick menyebut Prabowo adalah keluarga besar BUMN. Ia menjelaskan calon presiden nomor urut dua itu merupakan cucu dari pendiri Bank Negara Indonesia alias BNI. Maka itu, Prabowo disebut sebagai bagian dari BUMN juga.

"Bapak Menhan, Bapak Jenderal Prabowo Subianto, adalah keluarga besar BUMN juga. Kenapa? Beliau adalah cucu Bapak Margono Djojohadikusumo, pendiri Bank Nasional Indonesia. Bank BUMN yang sekarang nomor empat terbesar di Indonesia," ucap Erick dalam acara Natal Bersama 2023 Kementerian BUMN dan BUMN di Jakarta, Senin (15/1).

Terlebih, kata Erick, BNI juga hadir dalam membantu pegawai migran Indonesia (PMI), yang menjadi penyumbang devisa negara.

"Artinya kontribusi keluarga Bapak Prabowo di BUMN nyata. Keluarga besar kita juga. Seperti bapak, ibu, membuka tangan dan menerima saya ketika awal saya menjabat," lanjutnya.

Lebih lanjut, Erick menitipkan Indonesia kepada Prabowo. Ia ingin Prabowo bisa menjaga toleransi umat beragama, persatuan, dan kesatuan bangsa Indonesia.

"Dengan segala ketulusan, saya, kita semua, yang hadir hari ini, titipkan kepada Bapak Prabowo, Pak, jaga toleransi umat beragama di Indonesia untuk hari ini dan masa depan," tuturnya.

"Kita titipkan kepada bapak Prabowo, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia agar kita menjadi negara yang maju, sejahtera dan mulia," tutup Erick.

(del/agt)

Dewa pejuang pertanian

erek87

Tiga Bank Raksasa AS PHK 17 Ribu Karyawan Sepanjang 2023******

Jakarta, CNN Indonesia--

Tiga bankraksasa Amerika Serikat(AS) melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 17 ribu karyawan sepanjang 2023.

Ketiga bank itu adalah Wells Fargo (WFC.N), Bank of America (BAC.N), dan Citigroup (C.N).

Melansir Reuters, Jumat (12/1), saat permintaan dari peminjam melemah tahun lalu, bank memecat atau berhenti mengganti karyawan yang keluar.

Citigroup sendiri telah mengurangi 1.000 karyawannya menjadi 239 ribu pada tahun lalu. Bank juga berencana memangkas 20 ribu karyawan selama dua tahun ke depan akibat reorganisasi besar-besaran dan perubahan bisnis lainnya.

Sementara di Bank of America dan Wells Fargo, tenaga kerja mengalami kontraksi masing-masing sekitar 2 persen dan 5 persen pada tahun lalu.

Di sisi lain, JPMorgan justru menambah lebih dari 16.200 karyawan. Bank tersebut membeli pemberi pinjaman yang gagal, First Republic Bank, dalam kesepakatan penyelamatan pada Mei lalu.

Sementara Goldman Sachs (GS.N) dan Morgan Stanley (MS.N) akan mengungkapkan jumlah karyawan terbaru mereka pekan depan. Pada 2023, Goldman Sachs melakukan PHK terbesar sejak krisis keuangan global 2008.

CFO Goldman Sachs Denis Coleman mengatakan mereka berada dalam posisi untuk melakukan "investasi selektif" dalam jumlah karyawan.

[Gambas:Video CNN]

(fby/pta)

rencana masa makmur

momoslot

Simalakama Pajak Hiburan: Kas Daerah Didorong, Usaha Karaoke Cs Doyong******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kebijakan pemerintah menaikkan pajak hiburanwisata menjadi 40 persen hingga 75 persen menuai kritik pengusaha.

Kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk jasa diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

UU ini mengatur adanya batas bawah tarif 40 persen hingga maksimal 75 persen untuk tarif pajak lima jenis bisnis tersebut. Sementara di aturan lama, yakni UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), hanya diatur batas atas pajak 75 persen, tanpa batas bawah.

Asosiasi mengaku tidak dilibatkan dalam penyusunan UU HKPD, serta belum menemukan kajian akademik aturan tersebut.

Protes juga datang dari pengusaha karaoke sekaligus penyanyi dangdut Inul Daratista. Ia menuturkan kenaikan pajak terlampau tinggi dan bisa membunuh bisnis hiburan.

"17 tahun besar (Inul Vista), ya gitu-gitu aja nggak tiba-tiba jadi raksasa. (Kondisi) begini masih digencet kenaikan pajak yang enggak aturan. Coba warasnya di mana?" tulis Inul dalam unggahan di X, Sabtu (13/1).

Ia pun mengaku heran dengan rencana pemerintah menaikkan tarif pajak hiburan dari 25 persen menjadi 40-75 persen. Sebab, para pelaku usaha serta konsumen yang akan menjerit karena paling terdampak.

Lihat Juga : Hotman Paris Minta Jokowi Buat Perppu Batalkan Pajak Hiburan 40 Persen

Dalam unggahan lain di Instagram, Inul juga mengeluhkan rencana kenaikan pajak yang akan berdampak bagi ribuan karyawannya, yang saat ini saja jauh berkurang akibat pandemi covid-19.

Sembari menandai akun Menparekraf Sandiaga Uno, Inul mengatakan jumlah karyawannya menyusut dari 9.000 menjadi 5.000 orang imbas hantaman pandemi.

"Baru buka umur satu tahun setengah, belum juga untung sudah dengar berita pajak hiburan naik 40-75 persen. Mabuk kah ini? Niat membunuh apa bagaimana, Pak?" tuturnya.

Inul ingin duduk bersama dengan Sandi mewakili Asosiasi Pengusaha Rumah Bernyanyi Keluarga Indonesia (ASPERKI).

Keesokan harinya, Sandi pun menanggapi protes Inul. Ia mengatakan pemerintah siap mendengar semua masukan dari pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk soal pajak hiburan. Karenanya, para pelaku usaha diimbau untuk tidak khawatir.

"Karena masih proses judicial review, pemerintah memastikan semua kebijakannya itu untuk memberdayakan dan memberikan kesejahteraan, bukan untuk mematikan usaha," tulis Sandi di akun Instagramnya @sandiuno.

Sandi mengatakan pemerintah tidak akan mematikan pariwisata dan ekonomi kreatif, yang membuka 40 juta lebih lapangan kerja. Apalagi industri tersebut baru bangkit dari pandemi covid-19.

Lihat Juga : Sandiaga Respons Protes Inul Cs soal Pajak Hiburan Naik Jadi 40 Persen

"Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja," katanya.

Lantas, apa dampak dari kenaikan pajak hiburan untuk karaoke-spa cs dan apakah tarif itu sudah ideal?

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan kenaikan pajak menjadi 40-75 persen itu merupakan keputusan politis antara DPR dan pemerintah pusat sesuai Pasal 23A UUD 1945.

Ia mengatakan berdasarkan naskah akademik RUU HKPD, penerapan pajak diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa menjadi 40-75 persen dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu aktivitas kelima hiburan tersebut bersifat mewah (luxury) dan perlu dikendalikan.

Pajak tinggi biasanya dapat mengubah perilaku masyarakat yang mengonsumsi hiburan tersebut. Dengan kata lain, sambung Prianto, masyarakat dapat mencari substitusi hiburan yang pajaknya masih rendah.

Namun, imbasnya, bisa terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di lima sektor hiburan itu jika masyarakat beralih sehingga pendapatan berkurang.

Lihat Juga : Pegawai Inul Protes Pajak Hiburan ke Sandi: Anak Istri Saya Makan Apa?

"Konsekuensi logisnya di antaranya adalah pengurangan pegawai," kata Prianto.

Agar mimpi buruk itu tak jadi kenyataan, bola kebijakan pajak ada di pemerintah daerah (pemda). Ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi aturan pelaksana UU HKPD.

Menurutnya, PP menjadi pedoman bagi pemda menyusun peraturan daerah (perda) serta peraturan kepala daerah mengenai PDRD. Pemda memiliki dua opsi sesuai UU HKPD.

Pertama, memilih kebijakan untuk tidak menerapkan pajak hiburan. Kedua, menerapkan kebijakan PDRD alias pajak hiburan antara 40-75 persen. Jika menolak besaran pajak itu, pemda bisa memilih opsi yang pertama.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Kaji Ulang atau Tunda Kenaikan hingga Ada Tarif Ideal

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

---

HALAMAN: 1 2

Pengembangan diri para bos hiburan

stiker kakek zeus

CBA: Putusan MK larang jaksa agung diisi pengurus parpol sudah tepat******

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Centre of Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang jabatan jaksa agung diisi oleh pengurus partai politik (parpol) sudah tepat.

Menurut Uchok, putusan MK tersebut bisa menjaga aspek profesionalitas jaksa agung sekaligus mencegah potensi terjadinya politisasi kasus.

“Sudah tepat itu. Sekali pun ditunjuk presiden, memang sebaiknya jabatan jaksa agung diisi nonpartisan partai, biar bisa profesional dan mencegah politisasi kasus,” tutur Uchok saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Dia membandingkan kinerja Kejaksaan Agung yang kini dipimpin ST Burhanuddin dengan jaksa agung yang diisi kader parpol. Menurut Uchok, kejaksaan saat ini cukup progresif dalam mengusut kasus korupsi dan cenderung tidak pilih terhadap politikus.

“Kalau yang sebelumnya, kan, sempat berpolemik karena ada kasus yang terkesan dipaksakan. Bahkan, konflik antarelite partai dibawa ke ranah hukum,” ucapnya.

MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian gugatan uji materi syarat pengangkatan jaksa agung, yakni Pasal 20 Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Gugatan itu diajukan oleh Jovi Andrea Bachtiar yang berprofesi sebagai jaksa.

Amar putusan MK mengubah norma pasal tersebut dengan menambahkan syarat lain, yakni yang diangkat menjadi jaksa agung bukan merupakan pengurus parpol kecuali telah berhenti sekurang-kurangnya lima tahun sebelum diangkat.

Dengan begitu, pasal tersebut selengkapnya berbunyi “Untuk dapat diangkat menjadi jaksa agung harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f termasuk syarat bukan merupakan pengurus partai politik kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum diangkat sebagai jaksa agung”.

Adapun Jovi, dalam pokok permohonannya, meminta Pasal 20 UU Nomor 11 Tahun 2021 juga mengatur syarat agar anggota parpol tidak boleh diangkat menjadi jaksa agung. Atau jika seseorang tersebut pernah terdaftar sebagai anggota parpol, dia harus telah keluar minimal sejak lima tahun sebelum diangkat.

MK tidak dapat mengabulkan seluruh petitum Jovi, sebab mahkamah menemukan bahwa ada perbedaan tugas, fungsi, dan kewenangan antara “pengurus” parpol dan “anggota” parpol.

Menurut MK, pengurus parpol lebih memiliki keterikatan yang kuat terhadap partainya karena seorang pengurus memilih untuk terlibat lebih dalam dengan partainya; sementara anggota parpol bisa saja menjadikan parpol hanya sebagai kendaraan untuk mencapai tujuan politik.

Sebab itu, MK memandang pengurus parpol berpotensi memiliki konflik kepentingan ketika diangkat menjadi jaksa agung tanpa dibatasi oleh waktu yang cukup untuk terputus afiliasi dengan parpol yang menaungi dirinya.

“Apabila dikaitkan dengan permohonan pemohon, menurut mahkamah, syarat untuk sudah keluar selama lima tahun dari partai politik sebelum diangkat menjadi jaksa agung, haruslah diberlakukan bagi calon jaksa agung yang sebelumnya merupakan pengurus partai politik,” demikian pertimbangan hukum MK sebagaimana dikutip dari salinan Putusan Nomor Nomor 6/PUU-XXII/2024.

Baca juga: Kejagung: Putusan MK perkuat independensi kejaksaan

Baca juga: Jaksa Agung harapkan pesta demokrasi berjalan lancar

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024