pasti168

pinjaman lewat wa 259Jutaan kata 417144Orang-orang telah membaca serialisasi

《pasti168》

Indikator: Masyarakat RI nilai demokrasi sistem terbaik pemerintahan******

Jakarta (ANTARA) - Lembaga survei Indikator Politik Indonesia melakukan exit pollsaat Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dengan hasil yang menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia menilai demokrasi sebagai sistem terbaik pemerintahan.

Adapun berdasarkan exit poll, sebanyak 61,2 persen responden menganggap demokrasi selalu lebih baik dibanding sistem pemerintahan lainnya.

"Berdasarkan pilihan mayoritas responden, demokrasi merupakan sistem terbaik pemerintahan," ucapFounderdan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam acara Rilis Exit Poll Pilpres 2024 : Basis Demografi dan Perilaku Pemilihyang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu.

Sementara itu, lanjut dia, sebanyak 13,2 persen responden menilai dalam keadaan tertentu, pemerintahan otoriter (bukan demokrasi) lebih baik ketimbang demokrasi.

Kemudian, sebanyak 6,5 persen responden tidak peduli apakah pemerintahan dalam bentuk demokrasi atau bukan dan 19,1 persen tidak mengerti atau tidak menjawab.

Adapun saat ditanya mengenai kinerja demokrasi di Indonesia, Burhanuddin menuturkan mayoritas responden mengaku puas, yakni 72,6 persen, yang meliputi 14,9 persen responden sangat puas dan 57,7 persen cukup puas.

Sementara sisanya, yaitu 21,3 persen merasa kurang puas, 3,3 persen tidak puas sama sekali, dan 2,8 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

Namun, dirinya mengungkapkan mayoritas masyarakat yang puas dengan demokrasi tersebut cenderung tidak melihat demokrasi sebagai kebebasan berpendapat, melainkan lebih kepada fungsi demokrasi dari sisi ekonomi bekerja baik.

"Karena demokrasi punya banyak wajah, secara umum masyarakat kita lihatnya dari sudut ekonomi," tuturnya.

Exit pollmerupakan wawancara kepada pemilih yang baru menggunakan hak suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) mengenai pilihan dan latar belakang pilihan, termasuk isu-isu yang beredar selama masa kampanye.

Pada exit pollPemilu 2024, Indikator Politik menggunakan metode wawancara tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih kepada 2.975 responden di 3.000 TPS, dengan toleransi kesalahan (margin of error) +/- 1,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Baca juga: Indikator: Peran calon partai penting dalam pilihan pada Pileg 2024
Baca juga: Prabowo-Gibran pimpin hasil "Exit poll" Indikator Politik
Baca juga: Indikator: Mayoritas pemilih yang puas dengan Jokowi mencoblos Prabowo

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Pemungutan suara ulang di Bukittinggi minim pemilih******

Bukittinggi,- (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilu 2024, namun dihadiri sebagian kecil pemilih yang terdaftar. "Pemungutan suara ulang yang digelar di dua TPS di Kelurahan Belakang Balok Bukittinggi, memang ada penurunan kehadiran pemilih dibanding pemilihan awal, apalagi dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ratusan kini hanya dihadiri puluhan pemilih," kata Ketua KPU Bukittinggi, Satria Putra di Bukittinggi, Sabtu. Ia mengatakan, PSU diselenggarakan di TPS 01 dan TPS 03 karena kesalahan pemberian surat suara ke pemilih sebelumnya. Untuk TPS 01 dengan 264 DPT dan di TPS 03 sebanyak 232 pemilih. "Namun di PSU ini di TPS 01 hanya dihadiri 71 pemilih dan TPS 03 dihadiri 81 pemilih. Di hari pemilihan 14 Februari lalu TPS 01 dihadiri 198 dan TPS 03 sebanyak 164 orang. Memang terjadi penurunan," katanya. Menurut dia, PSU di TPS 01 dilakukan untuk DPR RI dan di TOS 03 untuk pemilihan calon presiden-wakil presiden. "Semua berjalan aman dan lancar, seluruh DPT sebelumnya telah dipanggil ulang untuk memberikan hak politiknya meski tidak semua hadir kembali ke TPS," ujarnya.

Baca juga: KPU Bukittinggi ingatkan coblos dua kali pada Pemilu dipidana 18 bulan
Baca juga: Satu TPS lakukan pemungutan suara ulang pilpres Ia menegaskan hal yang mendasari dilaksanakan PSU di dua TPS tersebut karena adanya rekomendasi dari Bawaslu dan ada satu pemilih yang mendapatkan dua surat suara. Pada TPS 01 ada satu pemilih yang mendapatkan dua surat suara untuk pemilihan anggota DPR-RI. Kemudian di TPS tiga ada satu pemilih yang mendapatkan dua surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden.

"Inilah yang menyebabkan pemungutan suara ulang harus dilaksanakan," katanya. Dalam PSU tersebut, hasil pencoblosan untuk calon presiden dan wakil presiden dimenangkan oleh pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan 66 suara. Untuk pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Raka Buming Raka mendapat 13 suara dan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD meraih dua suara.  

Pewarta: Altas Maulana
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

KPU tidak akan hentikan tayangan Sirekap******

(Sirekap) itu sambil sama-sama bisa membandingkan atau crosscheck....

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari menegaskan tak akan menghentikan tayangan data perolehan suara di dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Pemilu 2024.

Menurut Hasyim, hal itu dilakukan demi transparansi penyelenggaraan pemilu terhadap publik, terutama dalam hal pengunggahan foto asli Formulir Model C1-Plano atau catatan hasil penghitungan suara Pemilu 2024.

"Intinya untuk foto, Formulir C Hasil Plano yang ada di TPS, itu akan kami unggah terus," ujar Hasyim saat konferensi pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat.

Ia pun memastikan proses koreksi dan sinkronisasi data dengan perolehan suara yang direkapitulasi secara manual berjenjang terus dilakukan, meski beberapa data sempat keliru karena kesalahan pembacaan oleh sistem.

"Ini tetap kita tayangkan karena apa? Masyarakat pemilih atau partai politik yang tidak punya saksi mau mengakses informasi perkembangan hasil pleno di TPS dari mana? Justru dengan Sirekap ini bisa diakses, bisa dimonitor, bisa dipantau," katanya lagi.

Sementara bagi pemantau pemilu, Formulir Model C1-Plano di Sirekap itu dapat jadi basis penghitungan yang dilakukan secara mandiri. Hal itu bisa menjadi bekal pemantau pemilu menghadapi proses rekapitulasi manual berjenjang di atasnya, seperti kecamatan dan provinsi.

"(Sirekap) itu sambil sama-sama bisa membandingkan atau crosscheck apakah yang ditayangkan itu sudah benar atau belum," kata Hasyim pula.

Apabila Sirekap ditutup, katanya lagi, maka hanya pihak tertentu saja yang memegang Formulir Model C1-Plano dari tingkat TPS dan bisa mengetahui situasi penghitungan suara.

"Itu lah tujuan supaya adanya Sirekap ini supaya hasil pemungutan suara atau hasil penghitungan suara itu transparan, siapa pun bisa akses," ujarnya.

Hasyim juga mengatakan publikasi data perolehan suara di Sirekap boleh jadi belakangan tertunda atau melambat karena adanya proses koreksi dan sinkronisasi. Hal ini agar suara yang direkapitulasi di tingkat kecamatan tak lagi mengalami perbedaan dengan publikasi Sirekap.
Baca juga: Bawaslu: Rakyat bertanggung jawab pada proses demokrasi
Baca juga: Bawaslu minta KPU RI untuk tidak terlalu lama 'update' data Sirekap

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：bunga cicilan akulaku、virgobet、kode alam cincin togel

Terkait：blibli kredit、semestabet、trik main slot maxwin、tafsir mimpi 62、siren4d、slot resmi dan terpercaya、duit 500rb、esse4d、nama server thailand、pinjaman yang diawasi ojk

---

---

bab terbaru：ligabanteng（2024-07-05）

Perbarui waktu：2024-07-05