erek erek naik motor

Oga Emas dari dunia lain

5 Faktor Pendorong Mudik Tahun Ini Bakal Lebih Ramai******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi membeberkan sejumlah faktor yang mempengaruhi proyeksi lonjakan pergerakan masyarakat pada musim lebaran 2023.

Dalam survei Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Kebijakan Transportasi (BKT), pergerakan masyarakat pada lebaran 2023 mencapai 123,8 juta orang atau naik 14,2 persen dibandingkan pergerakan masyarakat pada periode sebelumnya.

Menurut Budi, setidaknya ada 5 faktor yang menyebabkan tingginya potensi pergerakan masyarakat di masa mudik tahun ini.

Ketiga, perekonomian yang semakin membaik. Keempat,tidak ada pembatasan atau larangan perjalanan. Terakhir,persepsi positif dari masyarakat pada penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2022 lalu.

"Penanganan arus mudik dan balik pada Lebaran tahun ini sangat menantang. Maka itu kami telah menyiapkan langkah antisipasi sejak awal tahun," ujar Budi seperti dikutip dari keterangan resmi yang dirilis Senin (6/3) lalu.

Upaya antisipasi itu berupa penyiapan sarana prasarana transportasi, aspek keselamatan, hingga manajemen rekayasa lalu lintas.

Tahun ini, puncak arus mudik 2023 jatuh pada Jumat (21/4) atau H-1 lebaran. Saat itu, jumlah pergerakan diperkirakan mencapai 17,7 juta orang atau 14,3 persen dari proyeksi pergerakan masyarakat selama masa lebaran tahun ini.

Sementara itu, puncak arus balik diperkirakan terjadi pada H+2 (Selasa 25 April 2023) dan diprediksi pergerakan yang masih cukup tinggi hingga H+3 (Rabu 26 April 2023).

Berdasarkan hasil survei, asal pergerakan masyarakat diprediksi didominasi dari Pulau Jawa, yaitu sebesar 62,5 persen atau 77,3 juta orang.

Adapun lima daerah asal pemudik terbanyak yaitu Jawa Timur 17,1 persen (21,2 juta orang). Kemudian, Jawa Tengah 15,1 persen (18,7 juta orang), Jabodetabek 14,8 persen (18,3 juta orang), Jawa Barat 12,1 persen (14,9 juta orang), dan Sumatera Utara 3,6 persen (4,4 juta orang).

Sementara, lima daerah tujuan perjalanan masyarakat tertinggi yaitu Jawa Tengah 26,45 persen (32,75 juta orang). Kemudian, Jawa Timur 19,87 persen (24,6 juta orang), Jawa Barat 16,73 persen (20,72 juta orang), Jabodetabek 6,52 persen (8,07 juta orang), dan Yogyakarta 4,78 persen (5,9 juta orang).

Terkait moda, Kemenhub memperkirakan akan didominasi oleh moda darat yaitu mobil pribadi 22,07 persen (27,32 juta orang), sepeda motor 20,3 persen (25,13 juta orang), bus 18,39 persen (22,77 juta orang), kereta api antarkota 11,69 persen (14,47 juta orang), dan mobil sewa 7,7 persen (9,53 juta orang).

[Gambas:Video CNN]

sistem tanam acak

Cegah Baju Bekas, Bea Cukai Bakal Batasi Sesuai Kuota Impor Perusahaan******

Kantor Pelayanan Utama Bea dan CukaiTipe Madya Pabean (KPUBC TMP) C Soekarno-Hatta merespons isu pembatasan impor baju bekas. 

Hal ini mereka lakukan guna mengantisipasi peredaran barang, termasuk pakaian bekas ilegal dari luar negeri.

"Sebenarnya bukan larangan, tetapi kita melakukan pembatasan, karena emang ini produk tekstil harus dilindungi," kata Kepala Bea Cukai Soekarno Hatta Gatot Sugeng Wibowo seperti dikutip dari Antara, Senin (20/3).

Ia mengatakan pembatasan ini merupakan langkah Bea Cukai menindak lanjuti instruksi Kementerian Perdagangan (Kemendag). 

"Kalau kita berdasarkan surat persetujuan impor dari perdagangan dan nanti pengawasannya perusahaan-perusahaan kita potong berdasarkan kuota," ujarnya.

Ia mengungkapkan langkah pembatasan tersebut selain merujuk pada aturan pemerintah, juga sebagai upaya melindungi produk-produk dalam negeri.

"Kalau dilepas nanti kalah produksi dalam negeri," ujar Gatot.

Pakaian impor bekas belakangan ini memang dianggap masalah oleh pemerintah. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan peredaran pakaian bekas impor berpotensi merugikan UKM dalam negeri dan mengganggu pekerjaan 1 juta orang Indonesia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu telah menegaskan impor pakaian bekas dilarang karena mengganggu industri tekstil dalam negeri.

Jokowi karena itu memerintahkan jajarannya untuk memberantas itu. 

"Sudah saya perintahkan untuk mencari betul dan sehari dua hari sudah banyak yang ketemu," kata Jokowi, Rabu (15/3).

[Gambas:Video CNN]

Catatan redaksi:Judul dan isi berita dikoreksi pada Rabu (22/3). Tidak ada pembatasan barang bawaan untuk penumpang.

Dunia abu-abu yang berbeda

Mitratel Cetak Laba Bersih Rp1,79 Triliun Pada 2022******

Direktur Utama PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel) Theodorus Ardi Hartoko mengatakan perusahaannya mencatatkan lababersih Rp1,79 triliun pada 2022. Laba ini melonjak 29,3 persen dari periode yang sama pada 2021 (year on year), yaitu sebesar Rp 1,38 triliun.

Selain itu, ia melaporkan pendapatan Mitratel tumbuh 12,5 persen dan EBITDA 18,5 persen.

Menurutnya, manajemen berhasil meletakkan fundamental keuangan yang sehat dan kuat, dengan melakukan serangkaian akuisisi menara dan fiber optik dengan total investasi Rp9,3 triliun di 2022.

Teddy menyampaikan Mitratel juga memiliki utang yang rendah, terlihat dari rasio debt to equityyang hanya 0,45 kali. Menurutnya, seluruh utang pada tahun buku 2022 merupakan pinjaman bersih tanpa agunan, dengan rata-rata maturitas atau jatuh tempo 5,5 tahun.

Rangkaian akuisisi itu juga menambah penguasaan aset menara Mitratel menjadi 35.418 unit. Dampaknya, ada peningkatan porsi penyewaan menara (tower leasing) dari 79 persen atau Rp5,4 triliun menjadi 82 persen atau setara Rp6,37 triliun.

Mitratel juga menambah 6.000 aset menara, membangun produk baru berupa jaringan fiber to tower sepanjang 10 ribu km.

Menurut Teddy, bisnis menara di Indonesia masih memiliki ruang pertumbuhan yang tinggi. Hal ini didasari beberapa faktor seperti rasio densitas menara terhadap penduduk yang masih sangat rendah, hingga penetrasi 5G yang akan mencapai 27 persen pada 2025.

Ia menargetkan pertumbuhan pendapatan 2023 sebesar 11 persen. Selain itu, Mitratel tetap menjalankan strategi pertumbuhan bisnis dengan melanjutkan mengakuisisi 1.500 menara serta membangun jaringan fiber optik sepanjang 13 ribu km, dengan total belanja modal dianggarkan sekitar Rp7 triliun.

"Kami juga melihat potensi pertumbuhan yang tinggi akan datang dari para operator selular seiring kebutuhan ekspansi mereka ke luar Pulau Jawa," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

sistem perdagangan paksa

Menkes Budi Disebut Setuju BPJS Tetap di Bawah Presiden******

Menteri Kesehatan Budi Gunadi disebut setuju jika dilakukan penghapusan pasal 425 RUU Kesehatan yang mengatakan bahwa BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.

Hal itu disampaikan oleh Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar usai berdialog di kediaman Budi Gunadi bersama pengamat ekonomi, Faisal Basri, dan pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio pada Kamis (16/03).

"Saya bilang kepada Pak Menteri yang menjadi masalah RUU Kesehatan di masyarakat adalah jika lembaga BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri, itu akan menjadi kontraproduktif buat masyarakat. Selama ini BPJS sudah berjalan dengan baik," kata Timboel.

Timboel mengungkapkan, saat berdialog Menkes Budi menyampaikan setuju jika pasal 425 dibatalkan. Menurut Budi, lebih penting koordinasi melalui Komite Kebijakan Sektor Kesehatan seperti yang tertuang pada pasal 426 RUU Kesehatan.

"Koordinasi itu bukan berarti ada atasan dan bawahan, setara saja antara menteri dan BPJS," katanya.

Menurut Timboel, respons Budi yang sepakat bahwa BPJS tetap bertanggung jawab langsung kepada presiden dan tidak mendapatkan penugasan khusus dari menteri itu merupakan perkembangan yang baik.

Di sisi lain, Undang-Undang SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) yang berisi hal-hal teknis dalam Peraturan Presiden menjadi salah satu bagian yang direvisi dalam RUU Kesehatan. Misalnya, Perpres No. 82 Tahun 2018 Pasal 52 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa korban kekerasan seksual, penganiayaan, trafficking, terorisme, sekarang tidak dijamin JKN.

Diharapkan, saat naik menjadi draf RUU Kesehatan, korban kekerasan seksual dan kecelakaan tunggal dapat dijamin oleh JKN.

"Menurut saya enggak perlu menjadi undang-undang, karena kebutuhan ke depan akan berubah cepat. Apakah ke depannya jika ada perubahan harus berganti undang-undang lagi? Sebaiknya tidak perlu menjadi undang-undang, sebatas Perpres saja sudah cukup," papar Timboel.

Perbaikan abadi

Kemnaker Pastikan Buruh Dapat THR Full Meski Gaji Dipotong 25 Persen******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan buruh bakal tetap mendapatkan uang tunjangan hari raya (THR) secara penuh, meski pemerintah memperbolehkan eksportirmemotong gaji sampai 25 persen.

Hal ini sejalan dengan isi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.

"Yang sudah disepakati, tidak mempengaruhi hak-hak lain pekerja. Jadi, gaji terakhir sebelum kesepakatan itu menjadi panduan untuk THR salah satunya," ujar Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Indah Anggoro Putri dalam konferensi pers, Jumat (17/3).

Meski begitu, Indah menegaskan eksportir tidak boleh menjadikan gaji yang dipotong sebagai dasar perhitungan pembayaran manfaat jaminan sosial, kompensasi PHK hingga THR. Artinya, hak lainnya pekerja tetap dibayarkan menggunakan perhitungan gaji normal terakhir.

Pemotongan gaji oleh industri padat karya berorientasi ekspor hanya berlaku untuk upah bulanan dan tidak berlaku untuk hal lainnya.

Dengan aturan itu, kata Indah, hak-hak pekerja lainnya juga tak bisa menggunakan besaran gaji dipotong. Pengusaha harus tetap menggunakan perhitungan gaji normal terakhir.

"Apakah kompensasinya dihitung berdasarkan upah kesepakatan? Bukan, tapi berdasarkan upah terakhir sebelum terjadi kesepakatan akibat munculnya Permenaker ini," jelasnya.

Menurutnya, ini juga berlaku untuk pembayaran jaminan sosial pekerja, yaitu dibayarkan oleh perusahaan sesuai dengan gaji normal.

"Jadi saya tekankan lagi, upah yang digunakan sebagai dasar penghitungan hak-hak pekerja, buruh, menggunakan nilai upah terakhir sebelum penyesuaian upah berdasarkan kesepakatan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Menelan Langit

Pedagang Keluhkan Minyakita di Pasar Palmerah Menipis Jelang Ramadan******

Satu hari menjelang Ramadan 2023atau 1444 Hijriah sejumlah pedagang di pasar Palmerah, Jakarta Barat mengeluhkan sulitnya mendapat setok minyak goreng kemasan Minyakita.

Syaiful (47) salah satu pedagang sembilan bahan pokok (sembako) mengeluhkan sudah dua minggu pihak distributor tak kunjung mengirim stok Minyakita.

Lihat Juga : Penumpang Pesawat Diprediksi Tembus 8,6 Juta Selama Mudik Lebaran

[Gambas:Video CNN]

Senada dengan Syaiful, salah satu pedagang sembako lainnya Rahmadi (54) mengaku sudah memesan Minyakita sejak seminggu lalu ke pihak sales.

Namun hingga kini minyak tak kunjung datang. Di tokonya, hanya tersisa tiga kemasan Minyakita berukuran 1 liter yang dijual Rp16 ribu.

Lihat Juga : Fakta-fakta Laporan PPATK soal Transaksi Janggal ke Kemenkeu

"Sudah seminggu enggadatang. Biasanya order dua hari tiga hari sudah datang. Paling saya nanti cari di agen," ujar dia kepada CNNIndonesia.com, Rabu (22/3).

Namun ia mengeluhkan jika membeli Minyakita di agen, pihak agen kerap mewajibkan untuk membeli bahan pokok lain.

"Kalau di agen misalnya mau beli Minyakita, kita harus beli barang lainnya. Rata-rata begitu kalau beli di agen, harus beli mentega atau beli juga soun," ujarnya.

Lihat Juga : Libur Nyepi, Jasa Marga Prediksi 899 Ribu Kendaraan Keluar Jabodetabek

Ia menjelaskan saat ini minyak goreng kemasan dengan berbagai merek masih melimpah. Harganya bervariasi mulai dari Rp16 ribu per liter hingga Rp 20ribu per liter.

"Minyak lainnya banyak. Curah masih masuk. Tapi jarang orang beli, semua pindah ke kemasan," tutupnya.