88 slot dewa

Song Ting Ci Yuan di tahun-tahun terakhirnya

situs maxwin malam ini

KPU Yogyakarta segera siapkan badan ad hoc Pilkada 2024******

Yogyakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta segera membentuk badan ad hoc untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Ketua KPU Kota Yogyakarta Noor Harsya Aryosamodro di Yogyakarta, Senin, mengatakan perencanaan pembentukan panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) pada pertengahan April 2024.

"Pembentukan mulai April. Sekarang masih menunggu panduan pembentukan PPK, PPS dari KPU RI," kata Harsya.

Menurut Harsya, pihaknya telah mengumumkan pendaftaran pemantau Pilkada 2024 sejak 27 Februari. "Kami sudah mengumumkan melalui media sosial kami," kata dia.

Sementara itu, untuk pemutakhiran data pemilih Pilkada 2024, kata Harsya, akan dilakukan pada Mei menunggu data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Menurut Harsya, pemilih potensial yang berusia 17 tahun dan sudah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) akan jadi target pendataan sebagai panduan proses pencocokan dan penelitian (coklit) di lapangan.

"Data itu akan kami turunkan ke PPK, PPS, petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) untuk melakukan coklit pemutakhiran data pemilih," kata dia.

KPU Kota Yogyakarta, lanjut Harsya, akan mengumumkan pendaftaran calon independen pada Agustus 2024, disusul pendaftaran pasangan calon yang diusung partai politik, dan dilanjutkan tahapan kampanye hingga bulan November.

Dia menyebut anggaran Pilkada 2024 sudah diterima dari Pemerintah Kota Yogyakarta pada November 2023 sekitar Rp34 miliar.

Baca juga: Legislator sarankan pilkada Jakarta digelar satu putaran
Baca juga: Perludem tarik permohonan pengujian UU Pilkada
Baca juga: Kemendagri minta daerah matangkan persiapan Pilkada 2024

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Qiangu Juechen

win slot88

Ikut Panen Padi di Lotim, Pj Gubernur Pede NTB Akan Surplus Beras******

Jakarta, CNN Indonesia--

Pj Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Gita Ariadi meyakini provinsi itu selalu jadi daerah surplus berasdengan potensi produksi 204,352 ton GKG dengan luas lahan total 39 ribu hektare.

Hal itu diutarakannya saat mengikuti panen padi bersama petani di wilayah Dusun Mentaum, Desa Montong Ba'an, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Jumat (1/3).

Lihat Juga : Selamat Datang Maret, Awal Mula Pancaroba dan Pudarnya El Nino

"Untuk selanjutnya hasil surplus tersebut dapat memberikan kontribusi bagi daerah-daerah lain di wilayah Indonesia yang masih kekurangan beras," kata dia.

Lihat Juga : Singgung Antrean Beras, JK Minta Masjid Ikut Makmurkan Warga

Pada kesempatan itu, Lalu Gita ikut panen di lahan seluas sekitar 200 hektare di Desa Montong Ba'an, Lombok Timur. Capaian produktivitas di wilayah tersebut, katanya, mencapai 5,81 ton/hektare GKG.

Dia pun membanggakan provinsi tersebut pada Maret ini memiliki potensi luas lahan panen padi yang cukup besar.

"Alhamdulillah Provinsi NTB sendiri pada bulan Maret 2024 ini memiliki potensi luas lahan panen padi yg cukup besar yaitu mencapai 39.825 hektar dengan produksi mencapai 204.352 ton GKG," kata dia.

"Untuk Lombok Timur sendiri memiliki potensi luas panen padi di bulan Maret 2024 ini mencapai 7.161 hektar dengan produksi mencapai 39.271 ton GKG," imbuh Lalu Gita.

Lihat Juga : BPS Prediksi Produksi Beras Capai 10,71 Juta Ton Januari-April 2024

(tim/kid)

[Gambas:Video CNN]

Saya bukan orang baik dalam sistem

slotresmi

Jibom Gegana Polda DIY sterilisasi TKP ledakan bahan petasan di Bantul******

Bantul (ANTARA) - Tim Jibom Gegana Kepolisian Daerah (Polda) Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan sterilisasi lokasi yang menjadi tempat kejadian perkara (TKP) ledakan bahan petasan di rumah warga wilayah Pedukuhan Gedongsari, Kelurahan Wijirejo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, DIY.

"Kami datang yang utama melaksanakan sterilisasi daripada TKP dimungkinkan masih ada benda-benda serupa yang bisa menjadi ledakan ledakan yang sifatnya susulan ataupun sekunder daripada ledakan," kata Komandan Datasemen Gegana Satbrimob Polda DIY Kompol Suripto dalam keterangan pers usai sterilisasi TKP di Bantul, Senin.

Menurut dia, kedatangan Tim Gegana Satbrimob Polda DIY bersama jajaran Kepolisian Resor (Polres) Bantul tersebut menindaklanjuti informasi dari Bagian Ops Polres Bantul, bahwa di TKP telah terjadi ledakan dan menimbulkan korban jiwa raga manusia pada Minggu (10/3) petang.

"Sterilisasi sudah kita laksanakan, dan hasilnya di TKP dinyatakan steril, bersih daripada bahan bahan peledak lainnya," kata Kompol Suripto.

Meski demikian, kata dia, dari hasil analisis sementara, pihaknya belum bisa menyimpulkan penyebab ledakan bahan petasan di rumah warga tersebut, karena proses identifikasi dan investigasi oleh tim bersama jajaran Polres Bantul masih berlangsung.

"Identifikasi investigasi sedang berjalan, nanti setelah selesai hasilnya kesimpulannya akan kita sampaikan. Sementara kami belum bisa menyimpulkan, karena anggota kami belum bisa memberikan hasil hasil daripada penyelidikan kemudian investigasi maupun identifikasi," katanya.

Sementara itu, Kabag Ops Polres Bantul Kompol Sumanto mengatakan, pihaknya dari jajaran Polres Bantul terkait kejadian ledakan dari bahan petasan di wilayah Pandak Bantul, bekerja sama dengan Tim Jibom dari Gegana Satbrimob Polda DIY untuk melakukan sterilisasi lokasi.

"Sterilisasi dilakukan karena takutnya nanti ditemukan lagi bahan bahan peledak yang membahayakan, jadi jangan terjadi lagi kejadian serupa," katanya.

Menurut dia, dari hasil sterilisasi TKP ledakan bahan petasan oleh jajaran Polres Bantul bekerja sama dan Gegana Satbrimob Polda DIY, tidak ditemukan bahan bahan yang membahayakan lainnya.

"Hasilnya tidak ditemukan lagi barang barang maupun hal hal yang membahayakan. Jadi lokasi sudah dinyatakan aman," katanya.

Kasi Humas Polres Bantul AKP I Nengah Jeffry Prana Widnyana mengatakan ledakan petasan terjadi di teras rumah Bapak Slamet wilayah Gedongsari, Wijirejo, Pandak, Bantul pada Minggu (10/3) sekitar pukul 17.40 WIB. Kejadian tersebut mengakibatkan empat orang mengalami luka bakar pada bagian tubuh.

Menurut dia, dari olah TKP petugas, barang bukti yang ditemukan di dekat dengan TKP ledakan adalah sisa obat mercon terbungkus di plastik, kemudian plastik yang diperkirakan bekas bungkus obat mercon.

"Di TKP juga ditemukan bekas ledakan hingga membuat genteng teras rumah sebagian hancur berserakan di lantai, ditemukan bercak darah, ditemukan potongan jari. Ditemukan plastik yang diperkirakan bekas bungkus obat mercon, juga ditemukan sisa obat mercon terbungkus di plastik," katanya.

Baca juga: Kapolri membuka "Pasar Kangen Wiwitan Pasa" di Mapolda DIY

Baca juga: Polisi bongkar kasus penyekapan selama dua bulan di indekos Sleman

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

uap baja dan api

slot gacor modal receh

Aneh Logika Kalau Penyeludupan Jadi Alasan Buka Ekspor Benur Lagi******

Jakarta, CNN Indonesia--

Wacana pemerintah membuka keran ekspor benih lobsterkembali menguat. Hal itu seiring pernyataan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono yang menyebut larangan ekspor benih lobstermasih belum membuahkan hasil.

Pasalnya, meski sudah dilarang ekspornya  ternyata budidaya lobster di Vietnam masih berkembang. Celakanya, 100 persen bibit budidaya lobster di Vietnam berasal dari Indonesia.

Hal itu katanya janggal. Pasalnya, ekspor benur di Tanah Air dilarang sejak terbitnya Permen KP Nomor 17 Tahun 2021.

"Yang aneh, kita sudah tutup sedemikian rupa melalui Peraturan Menteri nomor 17, tetapi kok di sana produksinya jalan terus," lanjutnya.

Menurutnya, benur yang kemudian dibudidaya di Vietnam diperoleh dari Tanah Air lewat jalur ilegal alias hasil penyelundupan.

Karenanya, ia mengatakan Presiden Jokowi dalam lawatan ke Vietnam beberapa waktu lalu menyinggung isu ini dan mengajak pemerintah Negeri Naga Biru untuk berkolaborasi.

Kemitraan ini dinilainya membawa prospek cerah dalam mengikutsertakan Indonesia ke pusaran global supply chainatau rantai pasok lobster dunia.

"Kalau global supply chainartinya gini, jangan kamu aja dong yang menikmati, kami juga dong kebagian. Kan asalnya dari kami, bagaimana kalau kita saling kolaborasi, salah satunya itu dengan mengundang mereka untuk investasi di sini," tutur Sakti.

"Nah sekarang sedang proses G to G (Government to Government)untuk kemudian bisa menjadi bagian dariglobal supply chain," pungkasnya.

Lihat Juga : Blak-blakan Menteri KKP soal Wacana Ekspor Benih Lobster Mau Dibuka

Pernyataan Sakti itu tak lama muncul setelah Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar.

"(Nilai) US,62 miliar ini sangat banyak tapi tidak masuk dalam pendapatan negara, budidaya juga tidak masuk, maka kita kombinasikan, budidaya bisa, negara dan network juga tetap bisa berjalan dengan baik, tech diadop," tutur Haeru dalam acara Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 di Hotel Fairmont, Senin (5/2).

"Aspek-aspek ini dikemas dan concern mengundang investor dari Vietnam untuk budidaya," imbuhnya.

Kendati demikian, Haeru menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah. Saat ini, KKP tengah melakukan audiensi dengan nelayan lobster apakah sepakat dengan rencana ini serta menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Selain itu, pemerintah juga perlu merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP).

"Kita coba win win dan lain-lain ini memang tidak mudah tapi menerima semua saran stakeholders dan asosiasi. Ini yang sedang dilakukan. Insyaallah doakan agar revisi Permen lobster kepiting rajungan bisa secepatnya tuntas juga harus didukung PKS, sedang dikomunikasikan," jelasnya.

Larangan ekspor benih lobster awalnya ditetapkan oleh eks Menteri KP Susi Pudjiastuti pada 2016 lewat Permen Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.

Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur.

Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.

Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster dengan alasan adanya penyelundupan.

[Gambas:Video CNN]

Lantas tepat kah penyelundupan jadi alasan pemerintah itu?

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengatakan alasan penyelundupan untuk membuka ekspor menunjukkan ketidaklogisan cara berpikir menteri kelautan dan perikanan.

Menurutnya, kebijakan ekspor hanya akan membuat negara semakin rugi di tengah eksploitasi lobster lokal yang saat ini terjadi.

Hasil kajian Komnas Pengkajian Sumberdaya Ikan (Komjiskan), sambungnya, menunjukkan sumber daya lobster di beberapa wilayah pengelolaan perikanan sudah dalam status eksploitasi berlebihan.

"Semestinya hasil kajian Komnas Kajiskan tersebut bisa dijadikan sebagai panduan bagi menteri kelautan dan perikanan dalam membuat sebuah kebijakan yang sejalan dengan spirit keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan pembudidaya lobster di dalam negeri," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/2).

Lihat Juga : PNS Ini Terima THR Rp123 Juta, Lebih Besar dari yang Didapat Jokowi

Alih-alih membuka ekspor, ia mengatakan pemerintah seharusnya menindak tegas penyelundup benur. Setelah itu, pemerintah harus melanjutkan langkah dengan memperbaiki kinerja usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri dan melakukan pendampingan kepada masyarakat pesisir mengenai keunggulan budidaya lobster lokal.

Pemerintah, sambungnya, juga bisa menyediakan insentif kepada pelaku usaha pembudidayaan lobster lokal yang berhasil.

Abdul berpandangan penyelundupan terjadi karena tidak adanya peta jalan dari KKP terkait target usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri. Hal ini yang kemudian menyulitkan pemerintah daerah.

Alhasil, usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri selalu dihadapkan pada persoalan hulu-hilir yang tidak pernah terhubung.

"Pembudidaya menghendaki dibesarkan di dalam negeri. Dikarenakan tidak ada keberpihakan pemerintah dan kelangkaan benur di dalam negeri, walhasil ada dorongan untuk alih profesi menjadi penangkap benur lobster untuk dijual ke luar negeri," imbuhnya.

Lihat Juga : Berapa THR yang Diterima Sri Mulyani sebagai Bendahara Negara?

Senada, Kepala Center of Industry Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menyebut adanya penyelundupan ke Vietnam tidak bisa dijadikan sebagai alasan pemerintah membuka ekspor. Yang dirugikan dari ekspor, katanya, adalah Indonesia sendiri.

Kerugian itu bisa timbul dari berbagai sisi. Pertama, harga jual benih lobster jauh lebih rendah dibanding lobster yang telah dewasa. Kedua, suplai lobster dalam negeri akan turun. Ujungnya, para produsen akan menaikkan harga.

"Mereka yang menyuplai ke restoran atau tempat makan pasti akan menaikkan harga karena keterbatasan suplai dalam negeri," kata nya.

Terkait penyelundupan ke Vietnam, Andry mengatakan KKP seharusnya berkoordinasi dengan otoritas setempat karena sudah masuk kategori Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) Fishing alias penangkapan ikan secara ilegal. Ia mengatakan IUU Fishing merupakan kejahatan internasional.

"Fokusnya seharusnya ke arah sana bukan membuka keran ekspor. Kalau ekspor dibuka sama saja melegalkan kejahatan internasional," imbuhnya.

Lihat Juga : Bank Mandiri Rombak Direksi-Komisaris, Eks Menpora Jadi Wakomut

(agt/agt)

Raja Bela Diri Abadi

cara menaikkan shopee pinjam

Harga Bitcoin Tembus Rp1 M******

Jakarta, CNN Indonesia--

Harga aset kriptoBitcoin telah menyentuh level tertinggi dalam dua tahun terakhir. Hari ini, Senin (4/3), mata uang kripto paling populer ini menembus harga US ribu atau Rp1,07 miliar per keping (asumsi kurs Rp15.741 per dolar AS).

Harga Bitcoin tercatat sempat menyentuh US.285 atau Rp1,01 miliar di perdagangan awal di pasar Asia, tertinggi sejak akhir 2021. Adapun rekor tertinggi harga Bitcoin adalah US.999 atau Rp1,08 miliar yang terjadi pada November 2021.

Dilansir dari Reuters, koin ini terpantau melesat 50 persen tahun ini. Sebagian besar kenaikan terjadi dalam beberapa pekan terakhir, ketika volume perdagangan Bitcoin di AS melonjak.

Peluncuran ETF Bitcoin membuka jalan bagi investor besar baru dan telah menghidupkan kembali antusiasme dan momentum yang mengingatkan pada kenaikan hingga mencapai rekor tertinggi pada 2021.

"Arus tidak mengering karena investor merasa lebih percaya diri dengan harga yang lebih tinggi," kata analis kripto dari Singapura Markus Thielen.

Sementara itu, pesaing Bitcoin, Ethereum juga terkena sentimen positif karena spekulasi akan diperdagangkan pula dalam bentuk ETF di bursa. Koin ini naik 50 persen year to date (ytd) ke harga US.490 atau Rp54,9 juta pada Senin (4/3).

"Di dunia di mana Nasdaq mencapai level tertinggi baru sepanjang masa, kripto akan berkinerja baik karena Bitcoin tetap menjadi proksi teknologi dengan volatilitas tinggi dan termometer likuiditas," kata Brent Donnelly, pedagang dan presiden di perusahaan analisis Spectra Markets.

"Kita kembali ke pasar gaya 2021 di mana semuanya meningkat dan semua orang bersenang-senang," ungkapnya.

Pemerintah Indonesia masih melarang penggunaan kripto sebagai alat pembayaran. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga bisa digunakan sebagai aset investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.

Aset kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

[Gambas:Video CNN]

(del/pta)

Jingfangnian

rekomendasi situs slot gacor

Curiga Makan Siang Gratis******

Jakarta, CNN Indonesia--

Pemerintah memutuskanimpor berasnaik dari 2 juta ton ke 3,6 juta ton pada tahun ini, padahal Maret besok sudah memasuki masapanen raya.

Direktur Impor Kementerian Perdagangan Arif Sulistyo mengatakan pihaknya perlu 'mengutak-atik' neraca komoditas 2024 demi memuluskan 1,6 juta ton beras impor tambahan yang dimau pemerintah. Sebelum perizinan impor rampung, lanjutan banjir beras dari luar negeri belum bisa dilakukan.

"Kemudian, ada penambahan (impor beras) berdasarkan rakortas (rapat koordinasi terbatas) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (pada) 5 Februari 2024. Terdapat penambahan alokasi impor beras keperluan umum sebesar 1,6 juta ton," ucapnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip dari YouTube Kemendagri, Senin (26/2).

Perum Bulog mencatat dari penugasan impor 2 juta ton beras sudah masuk 659.008 ton per 25 Februari 2024 melalui berbagai pelabuhan Indonesia, mulai dari Tanjung Priok hingga Tanjung Perak.

Di lain sisi, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pertanian memprediksi panen raya mulai pada Maret hingga Mei 2024. Diperkirakan panen bakal membuat Indonesia surplus 3,5 juta ton beras.

Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian mempertanyakan impor 'dadakan' tersebut. Pasalnya, data Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat stok beras Indonesia ada 7,4 juta ton pada akhir 2023 lalu, sementara konsumsi rata-rata nasional per bulan hanya 2,5 juta ton.

Ia heran impor beras dengan angka bombastis tersebut datang dari mana. Terlebih, beberapa daerah di Indonesia sudah akan panen pada Maret 2024.

"Artinya, impor bukan menutup kekurangan produksi. Semestinya, keputusan impor diambil ketika sudah ketahuan berapa jumlah panennya pada puncak panen raya nanti," ucap Eliza kepada CNNIndonesia.com.

Lihat Juga : Tom Lembong Komentari Program Makan Siang Gratis Dibahas di Istana

Eliza mendesak pemerintah fokus membenahi data pertanian di Tanah Air, termasuk alur distribusi. Apalagi, ada aksi pembelian gabah oleh korporasi besar sepanjang tahun lalu.

Ia mempertanyakan ke mana larinya gabah tersebut yang wujud berasnya malah tak nampak di pasar. Menurutnya, pembelian besar-besaran dengan harga tinggi membuat penggilingan kecil di daerah tak kebagian gabah. Ini curiga pembelian besar-besaran berhubungan dengan Pilkada yang digelar September mendatang.

"Pemerintah mesti menelusuri ke mana stok beras yang dikuasai swasta? September (2024) nanti akan ada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Biasanya, ketika kampanye dan silaturahmi, ini dibarengi dengan pembagian sembako, beras, dan lain-lain. Kemungkinan besar permintaan beras masih tinggi," ucapnya.

Selain Pilkada 2024, ia juga mencurigain program makan siang gratis yang digagas capres-cawapres Prabowo-Gibran ada dibalik melejitnya impor beras hingga 3,6 juta ton.

Lihat Juga : Utang Pinjol Rp450 M Sudah 'Menjerat' Mahasiswa

"Dan juga ada pilot project makan siang gratis. Mungkin ini juga yang akan menyebabkan permintaan beras sehingga pemerintah mengambil jalan pintas impor," tambahnya.

Seharusnya, pemerintah bisa fokus memenuhi kebutuhan beras dari produksi dalam negeri. Eliza menyebut langkah ini mampu dilakukan jika negara tahu bagaimana memilah program prioritas.

Alih-alih bertindak benar, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajaran anak buahnya malah menyuguhkan solusi keliru. Eliza mengkritik angin surga food estate yang berujung kegagalan dan menguras uang negara.

Lanjut ke halaman berikut...

Gurih Selisih Harga Beras di RI vs Luar Negeri

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

---

HALAMAN: 1 2