seksislot

Ruang Hidup Dewa Dharma

Sepeda Diobral Murah Gak Sampai Rp1 Juta di Transmart Full Day Sale******

Transmart lagi kasih diskon gede-gedean untuk produk sepeda. Beragam sepeda mulai dari sepeda anak hingga dewasa diobral nggak sampai sejuta rupiah. Penasaran, kan?

Sepeda berbagai merek untuk anak hingga dewasa dihargai mulai Rp879.200 dari harga normal Rp1.099.000 per unit. Harga tersebut berlaku di seluruh Transmart khusus Pulau Jawa.

Lihat Juga : Pengunjung Jajal dan Borong Sepeda Listrik di Transmart Full Day Sale

Harga diskon berlaku buat pembelian menggunakan Allo Prime, Allo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.

Kapan lagi bisa beli sepeda dengan harga murah kalau bukan di Transmart Full Day Sale yang digelar cuma satu hari saja!

Diskon seharian ini berlangsung dari mulai toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Pastikan Anda sudah mempunyai Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah supaya dapat klaim diskonnya dan bebas belanja sekarang bayarnya belakangan.

Yuk download Allo Bank di App Store atau Play Store dan upgrade akunnya ke Allo Prime sehingga Anda dapat mengajukan Allo Pay Later yang limitnya sampai puluhan juta.

Alternatif lain bisa segera mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di booth yang tersedia di setiap gerai Transmart seluruh Indonesia.

Jangan sampai lewatkan kesempatan ini! Segera beli sepeda impian Anda di Transmart sekarang juga ya.

Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank biar kamu bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!

Pemrogram tingkat dewa terlahir kembali sebagai raja yang cerdas

Kecepatan KRL Bogor******

PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter bersama KAIDaerah Operasi (Daop) 1 Jakarta memberlakukan penyesuaian Grafik Perjalanan Kereta Api(Gapeka) 2023 mulai 1 November.

Penyesuaian itu berdampak pada penyesuaian kecepatan maksimal perjalanan, percepatan waktu tempuh, dan penyesuaian jadwal perjalanan Commuter Line Bogor.

Vice President Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba mengatakan penyesuaian tersebut juga sejalan dengan pengembangan prasarana yang lebih handal pada lintas Bogor-Manggarai.

Oleh karena itu, KAI Commuter juga mengimbau kepada pengguna untuk memperhatikan kembali jadwal perjalanan.

"Pasalnya, percepatan waktu tempuh tersebut juga berimbas pada perubahan jam keberangkatan perjalanan Commuter Line Bogor di seluruh stasiun lintas Bogor-Jakarta Kota," kata Anne.

Ia melaporkan bahwa jadwal pemberangkatan perjalanan Commuter Line Bogor di seluruh stasiun pemberhentian juga mengalami perubahan jadwal mulai 1-5 menit. Keberangkatan awal Commuter Line di Stasiun Bogor pada pagi hari juga akan ditambah dua perjalanan, yaitu pemberangkatan pukul 05.25 WIB dan 05.50 WIB.

"Untuk jadwal terbaru, pengguna bisa melihat melalui aplikasi C-Access. Pengguna juga bisa melihat update jadwal terbaru melalui website commuterline.id atau sosial media resmi KAI Commuter @commuterline," katanya.

Dengan penambahan kecepatan maksimal perjalanan Commuter Line, KAI Commuter juga mengimbau kepada seluruh masyarakat yang akan melintas di perlintasan sebidang pada lintas Bogor-Manggarai untuk menjaga keselamatan saat melintas.

"Pengemudi kendaraan yang akan melintas di perlintasan sebidang wajib berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup dan atau ada isyarat lain untuk mendahulukan perjalanan kereta api," ujar Anne.

[Gambas:Video CNN]

Dunia Kartu Mantra

Moeldoko Ungkap 3 Masalah Petani Sawit di Indonesia******

Ketua Dewan Pembina Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Moeldoko mengatakan ada tiga masalah yang saat ini dihadapi petani sawitIndonesia.

Pertama, produktivitas perkebunan sawit rakyat yang masih rendah. Ia mengatakan produktivitas tandan buah segar (TBS) perkebunan rakyat masih berkisar 0,6 ton -1,2 ton per hektare per tahun 2,8 ton -3,4 ton per ha.

Sedangkan, produktivitas kebun korporasi menghasilkan 4,2 ton-4,5 ton CPO per hektare per tahun.

Kemudian masalah yang ketiga terkait keberlanjutan usaha.

Moeldoko mengatakan untuk memicu peningkatan produktivitas, pemerintah mencanangkan program peremajaan sawit rakyat (PSR). Namun, capaian PSR masih 280.620 hektare atau 56 persen dari target tahap I, yakni seluas 500 ribu hektare.

Menurutnya, kendala terbesar program ini adalah masih banyaknya perkebunan sawit rakyat yang masuk hutan.

Untuk menangani perkebunan dalam hutan, lanjutnya, pemerintah telah membentuk satgas sawit.

"Satgas ini bertugas melakukan perbaikan, pembaharuan data serta perbaikan tata kelola dan melakukan verifikasi perizinan usaha," katanya.

Untuk masalah keberlanjutan usaha, pemerintah menerapkan kebijakan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

"Selain beberapa upaya itu, pemerintah juga melakukan penguatan hilirisasi," kata Moeldoko.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Bela Diri Syura

Moeldoko Mau KCIC Bangun Stasiun Whoosh di Kopo Bandung******

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko meminta PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) membangun Stasiun Whoosh di Kopo, Bandung, Jawa Barat.

"Silakan opsi ini (membangun stasiun Whoosh di Kopo) dipertimbangkan. Karena Kereta Cepat Jakarta-Bandung seharusnya benar-benar berakhir (berhenti) di Bandung," kata Moeldoko, dikutip dari Antara, Kamis (30/11).

Saat ini, Whoosh baru memiliki 4 stasiun, yakni Stasiun Halim, Karawang, Padalarang, dan Tegalluar. Dua stasiun terakhir adalah pemberhentian terdekat dari Bandung, di mana nantinya penumpang akan diangkut menggunakan KA Feeder ke jantung kota.

Usulan itu disampaikan Moeldoko dalam pertemuan bersama beberapastakeholderterkait. Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi yang hadir dalam diskusi itu mengatakan tengah mempertimbangkan usul Moeldoko.

Namun, Dwiyana curhat bahwa pihaknya kemungkinan tak akan bisa membangun stasiun Whoosh di Kopo dalam waktu dekat. Pendanaan dan izin lahan menjadi dua kendala utama yang harus diatasi KCIC.

"Di Kopo ada sekitar 30 hektare lahan dan bisa dibangun untuk Stasiun Whoosh, tetapi kami belum punya dananya," ujar Dwiyana.

Sementara itu, Kantor Luhut Binsar Panjaitan menekankan perlu ada kajian lebih lanjut untuk merealisasikan pembangunan stasiun anyar tersebut.

Kemenko Marves mengatakan pendanaan saat ini masih difokuskan pada operasional empat stasiun Whoosh yang sudah ada. Namun, tidak menutup kemungkinan membuka peluang pendanaan untuk pembangunan di Kopo.

"Jika dibutuhkan stasiun lain, kami akan fokus pada sisi pendanaan," ucap Plt Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pertambangan dan Investasi Kemenko Marves Rifky Setiawan.

[Gambas:Video CNN]

Lucunya menumbuhkan keabadian, rubah lucu tidak diizinkan melarikan diri

Daftar Lengkap Kenaikan UMK Jateng 2024******

Penjabat Gubernur Jawa TengahNana Sudjana menetapkan besaran kenaikan UpahMinimum Kabupaten/Kota (UMK) di daerahnya untuk 2024.

Kenaikan itu tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jateng Nomor 561 / 57 Tahun 2023 tanggal 30 November 2023 dan mulai berlaku 1 Januari 2024

"Penetapan UMK berdasarkan Surat Menteri Ketenagakerjaan Rl Nomor B-M/243/HI.01.00/XI/2023 tentang Penyampaian lnformasi Tata Cara Penetapan Upah Minimum Tahun 2024, serta Data Kondisi Ekonomi dan Ketenagakeriaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2024," kata Nana di Semarang, Kamis (30/11) seperti dikutip dari Antara.

Berikut rincian UMK di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah 2024;

1. Kabupaten Cilacap Rp2.479.106
2. Kabupaten Banyumas Rp2.195.690
3. Kabupaten Purbalingga Rp2.195.571
4. Kabupaten Banjarnegara Rp2.038.005
5. Kabupaten Kebumen Rp2.121.947
6. Kabupaten Purworejo Rp2.127.641
7. Kabupaten Wonosobo Rp2.159.175
8. Kabupaten Magelang Rp2.316.890
9. Kabupaten Boyolali Rp2.250.327
10. Kabupaten Klaten Rp2.244.012
11. Kabupaten Sukoharjo Rp2.215.482
12. Kabupaten Wonogiri Rp2.047.500.
13. Kabupaten Karanganyar Rp2.288.366
14. Kabupaten Sragen Rp2.049.000
15. Kabupaten Grobogan Rp2.116.516
16. Kabupaten Blora Rp2.101.813
17. Kabupaten Rembang Rp2.099.689
18. Kabupaten Pati Rp2.190.000
19. Kabupaten Kudus Rp2.516.888
20. Kabupaten Jepara Rp2.450.915
21. Kabupaten Demak Rp2.761.236
22. Kabupaten Semarang Rp2.582.287
23. Kabupaten Temanggung Rp2.109.690
24. Kabupaten Kendal Rp2.613.573
25. Kabupaten Batang Rp2.379.702
26. Kabupaten Pekalongan Rp2.334.886.
27. Kabupaten Pemalang Rp2.156.000
28. Kabupaten Tegal Rp2.191.161
29. Kabupaten Brebes Rp2.103.100
30. Kota Magelang Rp2.142.000
31. Kota Surakarta Rp2.269.070
32. Kota Salatiga Rp2.378.951
33. Kota Semarang Rp3.243.969
34. Kota Pekalongan Rp2.389.801
35. Kota Tegal Rp2.231.628.

Nana menambahkan penetapan UMK 2024 di Jateng dilakukan dengan memperhatikan inflasi provinsi, pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota, serta nilai alfa.

Penentuan nilai alfa mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata atau median upah.

"Data yang digunakan dalam penghitungan penyesuaian nilai upah minimum, menggunakan data dari lembaga berwenang yaitu BPS," ujarnya.

Nana menegaskan UMK 2024 hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun dan penetapan UMK untuk melindungi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun agar tidak dibayar di bawah upah yang telah ditetapkan.

"Bagi pekerja atau buruh yang sudah bekerja lebih dari satu tahun, upahnya berpedoman pada struktur skala upah. Perusahaan yang melanggar bisa dikenai sanksi," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Saya satu-satunya pilot pria di dunia

KKP Sebut Ekspor Pasir Laut Lanjut Meski Tim Mahfud Minta PP Dicabut******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan tetap melanjutkan kebijakan ekspor pasir lautmeski Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengusulkan agar Presiden Jokowi mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Juru Bicara Menteri KKP Wahyu Muryadi mengatakan tim bentukan Mahfud tersebut bersifat internal yang hanya menyampaikan usulan kepada menteri koordinator yang bersangkutan.

"Tapi silahkan saja, kami akan tetap menjalankan kebijakan tersebut karena tata kelolanya sangat berbeda dengan rezim penambangan pasir laut yang diatur oleh Kementeria ESDM merujuk UU Minerba. Ini urusan pengelolaan sedimentasi di laut yang menjadi tanggung jawab KKP berdasarkan UU Kelautan," kata Wahyu kepada CNNIndonesia.com, Selasa (28/11).

Ia menjelaskan sedimentasi merupakan endapan atau polusi di laut yang justru harus dibersihkan karena mengganggu ekosistem biota laut seperti rumput laut, kekerangan, koral, dan sebagainya.

"Nah ini mau dibersihkan, ibaratnya bersihin sampah malah negara dapat rezeki pemasukan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kan bagus. Prinsipnya tata kelolanya harus benar dan proper," katanya.

"Jadi kami berpandangan mending diatur tata kelolanya dengan prinsip tak boleh merusak lingkungan. Bukan seperti penambangan pasir selama ini yg dilakukan secara serampangan, sehingga merusak lingkungan dan murah pula," tambahnya.

Ekspor sendiri, lanjut Wahyu, merupakan opsi paling akhir jika kebutuhan domestik yang begitu besar sudah terpenuhi dengan menggunakan mekanisme government to government (G2G)sebagai payung hukum sebelum dilakukan antar business to business (B2B).

Apalagi Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono juga ke depan, katanya, akan mensyaratkan bahwa setiap reklamasi di mana pun di dalam negeri harus menggunakan bahan sedimentasi.

Sementara itu, badan usaha yang diperbolehkan mengekspor pasar sedimen harus mengajukan izin ke KKP.

"Harus mengajukan proposal kepada KKP yang akan kami uji bonafiditas finansialnya dan kecanggihan teknologi kapalnya apakah mampu melakukannya tanpa merusak lingkungan dan sebagainya," katanya.

Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengusulkan kepada Presiden RI Jokowi untuk mencabut PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam rekomendasi jangka pendeknya, Tim Percepatan Reformasi Hukum, khususnya yang membidangi isu reformasi sektor agraria dan sumber daya alam (SDA), mengusulkan kepada Jokowi agar pencabutan pp itu dilakukan pada Desember 2023.

[Gambas:Video CNN]

Dalam dokumen rekomendasi yang diserahkan kepada Presiden RI yang dipublikasikan Antara,Sabtu (16/9), Tim Percepatan Reformasi Hukum menyoroti masih ada kebijakan-kebijakan yang berisiko berdampak pada kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible).

Walaupun demikian, rekomendasi jangka pendek yang mencakup revisi dan pencabutan beberapa peraturan, menurut Tim Percepatan Reformasi Hukum, hanya akan bermakna jika diikuti dengan tindak lanjut atas rekomendasi jangka menengah dan jangka panjang.

Dalam pengelolaan agraria dan SDA lainnya, Tim juga memandang bahwa tidak berarti yang paling mendesak adalah untuk menyelesaikan persoalan yang bersifat jangka pendek.

Dalam dokumen rekomendasinya, Tim memandang perlu perbaikan kebijakan maupun peningkatan kapasitas kelembagaan serta penyesuaian terhadap pola administrasi baru, yang semuanya memerlukan waktu lebih panjang.