petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

lolislot

kalkulator cicilan akulaku 805Jutaan kata 611724Orang-orang telah membaca serialisasi

《lolislot》

Bocoran Pencairan THR PNS dari Sri Mulyani******

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan THR untuk PNS dan abdi negara lainnya mulai cair pada H-10 lebaran.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan THR untuk PNS dan abdi negara lainnya mulai cair pada H-10 lebaran. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Adi Maulana).
Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyanimengungkapkan THR PNS mulai cair pada 10 hari sebelum Idulfitriatau H-10 Lebaran.

Saat ini, pemerintah masih menggodok rancangan peraturan pemerintah (RPP) khusus THR Lebaran.

"Jadi untuk proses penyusunan RPP-nya dan supaya bisa dieksekusi pada biasanya 10 hari sebelum lebaran. Persiapannya mulai dilakukan sekarang. Jadi tadi dilaporkan pada bapak presiden," kata Sri Mulyani di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (19/2).

Tahun lalu, tunjangan kinerja yang merupakan salah satu komponen THR hanya dibayar 50 persen.

Sempat muncul petisi berjudul 'Revisi Aturan THR Tahun 2023 untuk ASN' pada 30 Maret 2023.

Namun, pemerintah tetap tak mencairkan THR secara penuh karena kondisi keuangan masih diwarnai ketidakpastian global.

"Sebagaimana telah disampaikan, pemerintah mengalokasikan THR dan Gaji ke-13 untuk aparatur negara dan pensiunan sebagai apresiasi terhadap kontribusi mereka dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan negara. Kita masih diliputi ketidakpastian akibat kondisi geopolitik dan ekonomi global yang dinamis," kata Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo kepada CNNIndonesia.compada Maret lalu.

[Gambas:Video CNN]



(dhf/sfr)

PR Sektor Agraria Era Jokowi di Tengah Isu AHY Jadi Menteri ATR******

Pengamat menilai Presiden Jokowi masih memiliki sejumlah PR di sektor agraria jelang akhir masa kepemimpinannya.
Pengamat menilai Presiden Jokowi masih memiliki sejumlah PR di sektor agraria jelang akhir masa kepemimpinannya. Ilustrasi. (ANTARA/Nova Wahyudi).
Jakarta, CNN Indonesia--

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan kembali mengotak-atik susunan kabinetnya menjelang akhir masa jabatannya di tahun ini. Kali ini, ia diisukan bakal merombak posisi menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (ATR/BPN).

Jokowi disebut berencana menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai menteri ATR/BPN baru pada Rabu (21/2) ini. Sementara, menteri ATR/BPN sebelumnya, yakni Hadi Tjahjanto akan dilantik sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (Menko Polhukam).

Kepada CNNIndonesia, sumber dari Istana menyebutkan bahwa pelantikan Hadi dan AHY sebagai menteri di kabinet Indonesia Maju Jokowi digelar Rabu pukul 11.00 WIB.

Dengan kata lain, untuk periode II pemerintah Jokowi ini tak ada menteri ATR/BPN yang bisa rampung bekerja selama lima tahun.

Kendati, menjelang akhir jabatannya, Jokowi masih punya PR di sektor agraria. Terlebih untuk merealisasikan Reforma Agraria.

Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditingkatkan pemerintahan Jokowi sejak periode pertama. Program ini digalakan dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup.

Adapun Reforma Agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial. Dalam bentuknya reforma agraria yang ditargetkan akan dilaksanakan seluas 9 juta hektare.

Lihat Juga :
Sri Mulyani Gratiskan PPnBM Mobil Listrik Impor di 2024

Berdasarkan keterangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, peran Kementerian ATR/BPN dalam Reforma Agraria adalah memberikan aset dan akses.

Dalam hal aset, Kementerian ATR/BPN menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki, salah satu contohnya seperti memberikan sertifikat tanah. Untuk hal akses Kementerian ATR/BPN, memberikan pemberdayaan terhadap infrastruktur jalan dan irigasi, termasuk prasarana pasca panen, pendidikan/pelatihan, kredit usaha, serta pemasaran.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan PR besar Jokowi adalah realisasi Reforma Agraria yang bertumpu pada penyelesaian konflik agraria, koreksi ketimpangan penguasaan tanah, dan redistribusi tanah kepada petani.

Ia menuturkan dalam janji langsung, pada 2020 di Istana Negara, Jakarta, merespon tuntutan KPA yang mengingatkan tentang kemacetan penyelesaian konflik agraria, Jokowi berjanji setidaknya 50 persen Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) KPA akan dituntaskan.

Lihat Juga :
Alasan Hashim Puji Amran, Ungkap Kriteria yang Tepat untuk Mentan

Janji ini termasuk terkait redistribusi tanah hasil penyelesaian konflik agraria masyarakat dengan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan swasta dan PTPN (BUMN).

"Sampai memasuki masa akhir 10 tahun kepemimpinannya, janji itu tidak kunjung direalisasikan oleh jajaran kabinetnya (Jokowi)," ujar Dewi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/2).

KPA sendiri mencatat 2.363 konflik agraria terjadi selama kepemimpinan Jokowi, yakni 2015-2023. Ribuan kasus persoalan agraria itu mencuat dan berdampak pada 6,3 juta hektare tanah.

Adapun korban terdampak mencapai 1,75 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat 2.363 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya.

Lihat Juga :
Alasan Nama Sri Mulyani Tak Masuk Bursa Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Tak hanya itu, 78 orang menjadi korban penembakan dan 905 orang dianiaya. Sebab aparat masih dimobilisasi di wilayah-wilayah konflik agraria. Bahkan 72 orang harus kehilangan nyawa.

Konflik agraria ini terjadi di seluruh sektor mulai dari perkebunan, kehutanan, pertanian korporasi, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan properti, kawasan pesisir, lautan, serta pulau-pulau kecil.

Karena masalah ini, banyak warga yang akhirnya terlempar dari tanahnya sendiri dan terpaksa menjadi tenaga kerja upah murah ataupun pekerja non-formal yang bermigrasi ke kota hingga luar negeri.

Menurut Dewi, masalah ini tak pernah teratasi di bawah pemerintahan Jokowi selama sembilan tahun terakhir. Salah satunya akibat kinerja tim nasional reforma agraria dan gugus tugas reforma agraria (GTRA) yang mandek meski telah dibentuk khusus untuk menyelesaikan persoalan.

Lihat Juga :
Bocoran Kabinet Prabowo-Gibran: Nama Sri Mulyani Kemungkinan Tak Masuk

Karenanya, pemerintah pun perlu terobosan untuk bisa menyelsasikan masalah konflik agraria.

"Perlu terobosan untuk gunung es konflik agraria. Satu dekade ke belakang minus terobosan," ucap Dewi.

Dewi mengatakan PR besar Jokowi lainnya di bidang agraria, termasuk kegagalan Reforma Agraria terhadap klaim-klaim kawasan hutan di atas tanah-tanah petani, masyarakat adat, dan puluhan ribu desa.

"Oleh karena itu, kami meyakini penunjukkan AHY bukan pilihan yang tepat, mengingat latar belakang beliau yang tidak banyak bersentuhan dengan dunia agraria," imbuhnya.

Lihat Juga :
Daftar Negara Beri Makan Siang Gratis seperti Program Prabowo-Gibran

Ia menilai, di masa akhir pemerintah Jokowi, Indonesia perlu percepatan. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan sosok menteri yang bukan sedang belajar memahami masalah-masalah agraria.

Apalagi, kata Dewi, pemberian jabatan ini seolah-olah menjadi masa belajar bagi AHY untuk jadi menteri sebenarnya di kabinet mendatang.

"Kami menyayangkan Presiden Jokowi lebih menitikberatkan pada bagi-bagi jabatan ketimbang percepatan 9 juta hektare Reforma Agraria," ucap Dewi.

Kendati, tak menutup kemungkinan AHY bisa menuntaskan sejumlah PR tadi. Asalkan, AHY memiliki kecepatan adaptasi yang luar biasa.

"Dan sanggup memimpin kolaborasi efektif khususnya dengan wamen serta organisasi masyarakat sipil untuk melanjutkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)," kata Dewi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

PR Redistribusi Lahan

BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN: 1 2

Gajah liar rusak kawasan wisata di Bandar Negeri Suoh Lampung Barat******

Gajah liar rusak kawasan wisata di Bandar Negeri Suoh Lampung Barat
Suasana saat sejumlah warga di Bandar Negeri Suoh Lampung Barat membersihkan serpihan puing bangunan ya g dirusak gajah liar. (ANTARA/HO/Warga BNS)
Lampung Barat (ANTARA) - Sejumlah gajah liar yang berada di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) merusak area wisata dan fasilitas seperti bangunan rumah di Kabupaten Lampung Barat.

Kepala SKW III BKSDA Lampung Joko Susilo saat dihubungi dari Bandarlampung, Sabtu, mengatakan hingga saat ini pihaknya bersama masyarakat setempat masih melakukan pemantauan terhadap kawanan gajah liar yang masuk kawasan wisata di Kecamatan Bandar Negeri Suoh (BNS) tersebut.

Baca juga: Kawanan gajah liar masuk pemukiman, rusak kebun warga di Lampung Barat

"Yang dilakukan pagi ini pengusiran agar menjauh dari area wisata dan sebagian tim lagi melakukan penjagaan sekitar lokasi," kata dia.

Ia mengatakan tim saat ini sudah melaksanakan penghadangan dan penghalauan kawanan gajah liar tersebut.

Ia memperkirakan kawanan gajah liar tersebut sudah masuk kembali ke dalam hutan, namun pada subuh mereka kembali dan merusak bangunan yang ada di kawasan wisata BNS. "Iya mas tadi pagi, kami sudah menerima laporan ini, ada 18 ekor gajah, yang melaporkan Resort Suoh BBTNBBS," katanya.

Menurutnya, kawanan gajah liar itu sudah terpasang GPS Collar, namun tidak semua.

Sebelumnya, Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BB-TNBBS) bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu serta mitra, seperti Repong Indonesia, YKWS, PILI, WCS, dan YABI, berhasil memasang GPS Collar pada gajah liar di Lampung Barat, guna memantau posisi satwa dilindungi tersebut.

Baca juga: Kawanan gajah liar masuk pemukiman, rusak rumah & kebun warga Lampung

Baca juga: GPS Collar untuk gajah liar di Lampung Barat telah terpasang

"Alhamdulillah, pemasangan GPS Collar sudah selesai pada gajah liar tersebut," kata Plt Kepala BB-TNBBS, Ismanto.

Ia mengatakan alat pelacak posisi tersebut berupa kalung yang dipasang pada salah satu gajah yang ada pada kelompok gajah liar itu.

"Pada 29 Maret 2023, telah terpasang GPS Collar pada kelompok gajah bernama kelompok Jambul yang berjumlah enam ekor, yang sedang berada di Desa Suka Marga, Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat," ujarnya.

Pewarta: Riadi Gunawan
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:erek erek 2d 52

Perbarui waktu:2024-07-03

Daftar bab terbaru
pinjam di bank
situs terpercaya di indonesia
naga51
indo8et
asiaslot777
inatogil
rtp slot live jam gacor
info pola gacor olympus hari ini
slot armada
Daftar isi semua bab
Bab 1 rtp kode4d
Bab 2 gaduntoto
Bab 3 rupiah89
Bab 4 idn96
Bab 5 rtp live indobet
Bab 6 pola gacor gates of gatotkaca
Bab 7 slot situs
Bab 8 slot terbaru dan tergacor
Bab 9 gacor8800
Bab 10 aboplay
Bab 11 pinjol ojk terbaru 2022
Bab 12 garengslot
Bab 13 pinjaman fif online
Bab 14 bo baru slot
Bab 15 slot terbesar dan gacor
Bab 16 kredivo bisa pinjam uang
Bab 17 idr168 slot
Bab 18 cara pembayaran kredivo di lazada
Bab 19 pistol 138 slot
Bab 20 buku mimpi buang air besar
Klik untuk melihattersembunyi di tengah3046bab
gadisBacaan TerkaitMore+

Dewa Tinju Xingyi

wild slot88
Kementerian Pertanian (Kementan) heran harga beras di Indonesia tetap mahal, meski stoknya diklaim melimpah.
Kementerian Pertanian (Kementan) heran harga beras di Indonesia tetap mahal, meski stoknya diklaim melimpah. Ilustrasi. (CNN Indonesia/ Adi Ibrahim).
Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Pertanian (Kementan) heran harga berasdi Indonesia tetap mahal, meski stoknya diklaim melimpah.

Direktur Serealia Ditjen Tanaman Pangan Kementan Moh. Ismail Wahab menyebut ada limpahan stok beras pada Januari 2024 berkat surplus akhir tahun lalu. Ia mengatakan ada surplus 3 juta ton dari selisih produksi serta impor dengan konsumsi di 2023, yang kemudian di-carryoverke awal tahun ini.

Ismail mengatakan pada Januari 2024 ada produksi beras dalam negeri sebanyak 910 ribu ton dan impor tambahan 400 ribu ton. Jika ditotal, carryover3 juta ton dari tahun lalu dan stok awal tahun ini menjadi 4,31 juta ton beras.

"Ini yang sekarang kita kurang mempunyai pencatatan terhadap logistik ini, artinya ke mana larinya (beras) sehingga beras kita sampai sekarang ini masih cukup mahal dan sekarang kondisinya sedikit agak sulit?" tanya Ismail dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip dari YouTube Kemendagri, Senin (19/2).

"Mungkin bukan masalah tidak ada beras, tetapi ada perpindahan stok beras kita yang semula ada di ritel-ritel sudah berpindah ke rumah tangga produsen atau konsumen," sambungnya.

Oleh karena itu, Ismail mengusulkan perlunya survei singkat untuk mengetahui perpindahan stok beras dari tingkat produsen ke konsumen.

Di lain sisi, Badan Pusat Statistik (BPS) mewanti-wanti surplus beras Indonesia pada Maret 2024 mendatang yang diperkirakan anjlok.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan produksi beras pada Januari 2024 hingga April 2024 berpotensi lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Ia lantas menyarankan percepatan tanam dan optimasi lahan.

"Kita bandingkan Maret 2023 dengan Maret 2024, jadi di Maret 2023 ini adalah puncak panen mencapai 5,13 juta ton. Sementara di Maret 2024 ini potensi diperkirakan panen itu sebesar 3,51 juta ton," rinci Pudji.

"Sehingga kalau kita bandingkan antara konsumsi dengan produksi, maka surplus yang akan terjadi pada Maret 2024 ini jauh lebih rendah dibandingkan surplus Maret 2023," ungkapnya.

Belakangan, beras memang sulit dicari, terutama di toko ritel modern. Kelangkaan ini terjadi menjelang pencoblosan Pemilu 2024 dan bertahan hingga sekarang.

Sementara itu, harga beras di pasar tradisional ikut terkerek. Lonjakan harga merata di semua jenis beras, baik medium hingga premium.

[Gambas:Video CNN]



(skt/sfr)

Alkimia Shinto

rtp dragon222
Pengamat menilai Presiden Jokowi masih memiliki sejumlah PR di sektor agraria jelang akhir masa kepemimpinannya.
Pengamat menilai Presiden Jokowi masih memiliki sejumlah PR di sektor agraria jelang akhir masa kepemimpinannya. Ilustrasi. (ANTARA/Nova Wahyudi).
Jakarta, CNN Indonesia--

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan kembali mengotak-atik susunan kabinetnya menjelang akhir masa jabatannya di tahun ini. Kali ini, ia diisukan bakal merombak posisi menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (ATR/BPN).

Jokowi disebut berencana menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai menteri ATR/BPN baru pada Rabu (21/2) ini. Sementara, menteri ATR/BPN sebelumnya, yakni Hadi Tjahjanto akan dilantik sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (Menko Polhukam).

Kepada CNNIndonesia, sumber dari Istana menyebutkan bahwa pelantikan Hadi dan AHY sebagai menteri di kabinet Indonesia Maju Jokowi digelar Rabu pukul 11.00 WIB.

Dengan kata lain, untuk periode II pemerintah Jokowi ini tak ada menteri ATR/BPN yang bisa rampung bekerja selama lima tahun.

Kendati, menjelang akhir jabatannya, Jokowi masih punya PR di sektor agraria. Terlebih untuk merealisasikan Reforma Agraria.

Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditingkatkan pemerintahan Jokowi sejak periode pertama. Program ini digalakan dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup.

Adapun Reforma Agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial. Dalam bentuknya reforma agraria yang ditargetkan akan dilaksanakan seluas 9 juta hektare.

Lihat Juga :
Sri Mulyani Gratiskan PPnBM Mobil Listrik Impor di 2024

Berdasarkan keterangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, peran Kementerian ATR/BPN dalam Reforma Agraria adalah memberikan aset dan akses.

Dalam hal aset, Kementerian ATR/BPN menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki, salah satu contohnya seperti memberikan sertifikat tanah. Untuk hal akses Kementerian ATR/BPN, memberikan pemberdayaan terhadap infrastruktur jalan dan irigasi, termasuk prasarana pasca panen, pendidikan/pelatihan, kredit usaha, serta pemasaran.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan PR besar Jokowi adalah realisasi Reforma Agraria yang bertumpu pada penyelesaian konflik agraria, koreksi ketimpangan penguasaan tanah, dan redistribusi tanah kepada petani.

Ia menuturkan dalam janji langsung, pada 2020 di Istana Negara, Jakarta, merespon tuntutan KPA yang mengingatkan tentang kemacetan penyelesaian konflik agraria, Jokowi berjanji setidaknya 50 persen Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) KPA akan dituntaskan.

Lihat Juga :
Alasan Hashim Puji Amran, Ungkap Kriteria yang Tepat untuk Mentan

Janji ini termasuk terkait redistribusi tanah hasil penyelesaian konflik agraria masyarakat dengan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan swasta dan PTPN (BUMN).

"Sampai memasuki masa akhir 10 tahun kepemimpinannya, janji itu tidak kunjung direalisasikan oleh jajaran kabinetnya (Jokowi)," ujar Dewi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/2).

KPA sendiri mencatat 2.363 konflik agraria terjadi selama kepemimpinan Jokowi, yakni 2015-2023. Ribuan kasus persoalan agraria itu mencuat dan berdampak pada 6,3 juta hektare tanah.

Adapun korban terdampak mencapai 1,75 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat 2.363 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya.

Lihat Juga :
Alasan Nama Sri Mulyani Tak Masuk Bursa Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Tak hanya itu, 78 orang menjadi korban penembakan dan 905 orang dianiaya. Sebab aparat masih dimobilisasi di wilayah-wilayah konflik agraria. Bahkan 72 orang harus kehilangan nyawa.

Konflik agraria ini terjadi di seluruh sektor mulai dari perkebunan, kehutanan, pertanian korporasi, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan properti, kawasan pesisir, lautan, serta pulau-pulau kecil.

Karena masalah ini, banyak warga yang akhirnya terlempar dari tanahnya sendiri dan terpaksa menjadi tenaga kerja upah murah ataupun pekerja non-formal yang bermigrasi ke kota hingga luar negeri.

Menurut Dewi, masalah ini tak pernah teratasi di bawah pemerintahan Jokowi selama sembilan tahun terakhir. Salah satunya akibat kinerja tim nasional reforma agraria dan gugus tugas reforma agraria (GTRA) yang mandek meski telah dibentuk khusus untuk menyelesaikan persoalan.

Lihat Juga :
Bocoran Kabinet Prabowo-Gibran: Nama Sri Mulyani Kemungkinan Tak Masuk

Karenanya, pemerintah pun perlu terobosan untuk bisa menyelsasikan masalah konflik agraria.

"Perlu terobosan untuk gunung es konflik agraria. Satu dekade ke belakang minus terobosan," ucap Dewi.

Dewi mengatakan PR besar Jokowi lainnya di bidang agraria, termasuk kegagalan Reforma Agraria terhadap klaim-klaim kawasan hutan di atas tanah-tanah petani, masyarakat adat, dan puluhan ribu desa.

"Oleh karena itu, kami meyakini penunjukkan AHY bukan pilihan yang tepat, mengingat latar belakang beliau yang tidak banyak bersentuhan dengan dunia agraria," imbuhnya.

Lihat Juga :
Daftar Negara Beri Makan Siang Gratis seperti Program Prabowo-Gibran

Ia menilai, di masa akhir pemerintah Jokowi, Indonesia perlu percepatan. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan sosok menteri yang bukan sedang belajar memahami masalah-masalah agraria.

Apalagi, kata Dewi, pemberian jabatan ini seolah-olah menjadi masa belajar bagi AHY untuk jadi menteri sebenarnya di kabinet mendatang.

"Kami menyayangkan Presiden Jokowi lebih menitikberatkan pada bagi-bagi jabatan ketimbang percepatan 9 juta hektare Reforma Agraria," ucap Dewi.

Kendati, tak menutup kemungkinan AHY bisa menuntaskan sejumlah PR tadi. Asalkan, AHY memiliki kecepatan adaptasi yang luar biasa.

"Dan sanggup memimpin kolaborasi efektif khususnya dengan wamen serta organisasi masyarakat sipil untuk melanjutkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)," kata Dewi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

PR Redistribusi Lahan

BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN: 1 2

Sistem budidaya yang tak terkalahkan

sgp 138 slot
263 calon perwira polisi jalani tes kesehatan tahap awal
263 calon perwira Polisi di Polda Maluku Utara jalani tes kesehatan tahap awal, Sabtu (2/3/2024). ANTARA/Abdul Fatah (Abdul Fatah)
Ternate (ANTARA) - Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Polda Maluku Utara mengawali proses seleksi pendidikan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) angkatan ke-53 tahun 2024 setelah melaksanakan pengambilan sumpah dan penandatanganan pakta integritas beberapa waktu lalu.

"Hari ini, 263 calon siswa Sekolah Inspektur Polisi (SIP) angkatan ke-53 yang telah lulus pemeriksaan administrasi (Rikmin) menjalani tes kesehatan tahap I," kata Kabi Humas Polda Malut AKBP Bambang Suharyono di Ternate, Sabtu.

Baca juga: Seorang perwira menengah polisi di Maluku Utara positif narkoba

Dia menyatakan bahwa tes kesehatan tahap I ini mencakup pemeriksaan terhadap berbagai aspek kesehatan, seperti tinggi badan dan berat badan, penglihatan, kelainan fisik, tekanan darah, pendengaran, serta kondisi gigi calon siswa.

Proses tes kesehatan ini dilaksanakan oleh tim uji kesehatan dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Malut, dengan pengawasan langsung dari tim pengawas internal dan eksternal. Tes ini dijadwalkan berlangsung selama dua hari dengan pembagian menjadi dua kelompok.

Menurut Kabid Humas, pemeriksaan kesehatan ini merupakan bagian penting dari tahap seleksi untuk memastikan bahwa calon perwira yang melalui jalur SIP ini memenuhi persyaratan kesehatan yang diperlukan.

Oleh karena itu, ia berharap melalui proses seleksi ini, akan dihasilkan calon perwira yang tidak hanya memiliki kompetensi dan integritas, tetapi juga kondisi kesehatan yang prima untuk mengemban tugas-tugas kepolisian dengan baik.

Baca juga: 814 casis Polri dinyatakan lulus tahap dua di Polda Malut

Baca juga: Kompolnas awasi seleksi penerimaan calon taruna Akpol 2023

Pewarta: Abdul Fatah
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Fagositosis gen tanpa batas

oregon 09 paito
Menteri Pertanian Amran Sulaiman memastikan ketersediaan pangan di seluruh daerah dalam kondisi aman jelang Ramadan.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman memastikan ketersediaan pangan di seluruh daerah dalam kondisi aman jelang Ramadan. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A).
Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Pertanian Amran Sulaiman memastikan ketersediaan pangan di seluruh daerah dalam kondisi aman jelang Ramadan.

"Insyaallah aman, stok ada," kata Amran di Unhas Makassar, Selasa (20/2).

Terkait harga beras yang semakin mahal, Amran menilai hal itu terjadi lantaran sejumlah daerah masih menunggu panen.

Amran menjelaskan saat ini seluruh dunia sedang menghadapi krisis pangan, termasuk Indonesia yang sempat menghadapi fenomena kekeringan berkepanjangan (el nino).

"Ada tiga tingkatan el nino yakni, el nino biasa, super el nino dan gorilla el nino. Gorilla El Nino itu tingkatan paling tinggi, kita sudah memitigasi risiko dengan melakukan akselerasi tanam," ungkapnya.

Meski gorilla el nino terjadi di Indonesia, Amran menilai dampaknya tidak sampai mempengaruhi pertanian tahun ini.

"Tidak terlalu, memang yang kemarin ini sangat mempengaruhi tetapi kita memitigasi dengan melakukan akselerasi tanaman," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]



(sfr/sfr)

Qihua Yushu

mpogalaxy
Polres Ternate bersinergi cegah tawuran antar pelajar
Polres Ternate menggelar koordinasi dengan pihak sekolah dan kesiswaan SMA Negeri 1 Ternate dalam upaya mencegah terjadinya tawuran antar pelajar, Sabtu (2/3/2024). ANTARA/Abdul Fatah (Abdul Fatah)
Ternate (ANTARA) - SatBinmas Polres Ternate, Maluku Utara (Malut) menggelar koordinasi dengan pihak sekolah dan kesiswaan SMA Negeri 1 Ternate dalam upaya mencegah terjadinya tawuran antar pelajar.

KBO Satbinmas Polres Tenate, Ipda Jafar Ahmad di Ternate, Sabtu, mengatakan sebagai respons terhadap kejadian tawuran pelajar di jalan siswa pada 26 Februari lalu.

Koordinasi ini tidak hanya untuk memperkuat komunikasi antara satuan Binmas dan sekolah, tetapi juga sebagai langkah kerja sama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekolah.

Selain itu, tujuan utamanya adalah agar pihak sekolah memberikan sanksi internal yang tegas kepada pelajar yang terlibat dalam tawuran serta melakukan pengawasan lebih ketat terhadap aktivitas siswa di area sekolah.

Selain berfokus pada aspek sanksi dan pengawasan, kunjungan Binmas ke SMA Negeri 1 Ternate juga melibatkan pertemuan langsung dengan kepala sekolah Mustamin Lila, S.pd, M.Pd.

Sehingga, melalui pertemuan ini, diharapkan dapat diantisipasi kemungkinan kejadian serupa yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan di sekitar lingkungan sekolah.

Dia menambahkan, upaya kolaboratif ini menjadi langkah konkret dalam membangun komunikasi efektif antara satuan Binmas dan sekolah, menjaga keamanan di lingkungan pendidikan, serta mencegah terjadinya insiden yang dapat mengganggu stabilitas kamtibmas di sekitar sekolah.

Pewarta: Abdul Fatah
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

novel tulang debu

situs judi slot online terbaru
Fakultas Hukum Universitas Pancasila raih peringkat unggul
Fakultas Hukum Universitas Pancasila (ANTARA/HO-Humas UP.
Jakarta (ANTARA) - Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Pancasila (UP) meraih Akreditasi Unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang tertuang dalam SK Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 544/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/lI/2024.

Dekan FH UP, Prof Dr Eddy Pratomo di Jakarta, Sabtu, menyatakan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja keras, kolaborasi yang erat, dan semangat untuk terus maju, sehingga FH UP berhasil memenuhi standar yang ditetapkan oleh BAN-PT.

 Baca juga: Universitas Pancasila buka pendaftaran bakal calon rektor

Prof Eddy Pratomo mengapresiasi upaya kolektif dari pimpinan, dosen, staf, dan mahasiswa fakultas hukum dalam membangun iklim akademik yang kondusif.

“Pencapaian ini adalah hasil dari dedikasi dan komitmen yang kuat dalam meningkatkan kualitas pendidikan hukum di Indonesia. Pencapaian ini juga menegaskan bahwa FH UP berada di jalur yang tepat dalam mencapai visi dan misinya untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan berintegritas," katanya.

Ia mengatakan ke depan FH UP akan fokus untuk mendapatkan akreditasi internasional FIBAA Jerman dan dalam rangka proses tersebut, FH UP telah menyelenggarakan Public Lecture Series dengan narasumber dari dalam dan luar negeri terkait topik-topik hukum nasional dan internasional.

Pada Mei mendatang, ada international short cource untuk beberapa mata kuliah pilihan dan dapat diikuti oleh mahasiswa FH dari dalam dan luar negeri. FH UP juga menginisiasi kelas internasional atau IUP international undergraduate Program yang proses pembelajarannya dilakukan dalam bahasa Inggris serta melibatkan dosen-dosen asing.

Baca juga: Komnas terus pantau penanganan kasus pelecehan seksual di kampus

Baca juga: Prof. Dr. Sri Widyastuti dilantik sebagai Plt. Rektor UP

Sedangkan pada Februari 2024, juga telah terselenggara Student Excahenge Program (SEP) yang ke-15 dan merupakan SEP yang memiliki jumlah peserta terbanyak, dimana FH UP menjadi tuan rumah pertukaran 45 mahasiswa peserta dari lima universitas mitra.

Kelima universitas mitra tersebut, yaitu Fakultas Hukum Universitas Malaya (Malaysia), Fakultas Hukum Universiti Teknologi Mara (Malaysia), Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Semarang), Fakultas Hukum Warmadewa (Denpasar), dan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Bandung).

Pewarta: Feru Lantara
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024