slot yang gacor sekarang

Dimana pedangku?

Alasan Jokowi Angkat Kepala Badan Pangan Jadi Plt Mentan******

Presiden Jokowi mengangkat Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menjadi pelaksana tugas menteri pertanian.

Hal itu ia lakukan setelah Syahrul Yasin Limpo mengajukan pengunduran diri dari jabatannya pada Kamis (5/10) kemarin imbas terseret kasus korupsi penempatan pegawai di Kementerian Pertanian.

Jokowi berdalih penunjukan Arief dilakukan demi memudahkan pekerjaan pemerintah dalam mengurusi sektor pertanian dan pangan.

Syahrul Yasin Limpo mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai menteri pertanian karena sedang terseret dalam dugaan kasus korupsi penempatan pegawai Kementerian Pertanian.

Kasus korupsi itu kini sedang disidik KPK. KPK mengaku telah menemukan tiga klaster terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementan. Yang diselidiki saat ini merupakan klaster pertama.

Puluhan pihak terkait telah diklarifikasi dalam proses penyelidikan dugaan kasus korupsi tersebut. Satu di antaranya ialah Syahrul Yasin Limpo.

Berdasarkan informasi hasil gelar perkara yang diterima CNNIndonesia.com, pimpinan KPK menyepakati Yasin Limpo dan dua pejabat Kementan lainnya sebagai tersangka.

Status tersangka itu pun sudah dikonfirmasi Menko Polhukam Mahfud MD.

Namun di tengah kabar penetapan tersangka itu, Syahrul sempat dikabarkan 'hilang' di Eropa.

[Gambas:Video CNN]

Penyihir Kota Yang Mahakuasa

Mendagri ke Pemda soal Stabilitas Harga Pangan: Jangan Cuma Rapat******

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah mengimbangi upaya pemerintah pusat dalam upaya mengendalikan inflasidan menjaga stabilitas harga pangan.

Hal itu ia sampaikan saat pemerintah daerah meluncurkan Gerakan Pangan Murah (GMP) di Kementan, Jakarta Selatan, Senin (16/10). Tito mendukung penuh gerakan itu.

Namun, ia meminta daerah fokus pada penyediaan bahan pokok sampai diterima oleh masyarakat dengan harga benar-benar murah.

"Arahannya ke pejabat kepala daerah mayoritas skema itu betul-betul fisiknya (pangan murah). Evaluasi dan persiapan itu harus lebih kecil anggarannya," imbuh Tito.

Selain itu, Tito meminta pemda lebih tanggap memanfaatkan dana-dana untuk pengendalian inflasi. Ia menyebut pejabat daerah bisa menggunakan anggaran dari dana reguler untuk pangan, pertanian, hingga dinas sosial.

Tito mengatakan telah meneken surat edaran yang memperbolehkan pemda menggunakan dana belanja tidak terduga (BTT). Tito paham selama ini pemda kerap takut menggunakan anggaran.

"Saya sudah membuat surat edaran beberapa waktu lalu yang bisa menjadi dasar hukum bagi rekan-rekan menggunakan belanja tidak terduga untuk penanganan inflasi. Jadi, tidak dalam keadaan emergency, karena saya tahu teman-teman di daerah terkunci kata-kata keadaan darurat," tutur Tito.

"Kami sudah koordinasikan dengan Kejaksaan Agung dan rekan-rekan jangan ragu koordinasi dengan kejaksaan supaya jangan sampai nanti diperiksa karena menggunakan anggaran BTT untuk gerakan pangan murah, di mana mengendalikan inflasi sebenarnya," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Karakter pendukung wanita terlahir kembali sebagai Phoenix dalam perjalanannya menuju keabadian

Mendagri Tito Waspadai Kenaikan Harga Sembako saat Masa Kampanye******

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mewaspadai kenaikan hargasembakojelang masa kampanye pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) 2024. Pasalnya, pada periode tersebut, permintaan bahan pokok biasanya akan meningkat.

"Kita perlu waspadai, sebentar lagi akan masuk masa kampanye. Ada pilpres dan (pemilihan) legislatif di semua tingkatan, jumlahnya belasan ribu. Salah satu yang biasanya dipakai kontestan adalah sembako. Artinya kebutuhan sembako akan naik karena ditarik, demand tinggi," katanya dalam peluncuran Gerakan Pangan Murah (GMP) di Kementan, Jakarta Selatan, Senin (16/10)

Saat ini, sambung Tito, inflasi sebesar 2,28 persen sebenarnya terbilang stabil. Namun, angka itu bisa meningkat apabila tidak ada upaya pengendalian dari pemerintah.

Selain itu, Tito meminta pemda lebih tanggap memanfaatkan dana-dana untuk pengendalian inflasi dan stabilitas pangan. Ia mengatakan pejabat daerah bisa menggunakan anggaran dari dana reguler untuk pangan, pertanian, hingga dinas sosial.

Bahkan, Tito meneken surat edaran yang memperbolehkan pemda menggunakan dana belanja tidak terduga (BTT). Ia paham selama ini pemda kerap takut-takut menggunakan anggaran.

"Kami sudah koordinasikan dengan Kejaksaan Agung dan rekan-rekan jangan ragu koordinasi dengan kejaksaan supaya jangan sampai nanti diperiksa karena menggunakan anggaran BTT untuk gerakan pangan murah, di mana mengendalikan inflasi sebenarnya," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Bunuh yang abadi dan bunuh Tao

Cerita Herni Omzet Melesat Rp2,5 Juta Usai Tiktok Shop Dilarang Jualan******

Kebijakan pemerintah melarang TikTok Shop berjualan di Indonesia memberikan dampak luar biasa bagi pedagang di tanah air. Salah satunya di ITC Cempaka Mas.

Dampak luar biasa salah satunya dirasakan oleh Herni. Pedagang pakaian pria di ITC Cempaka Mas itu mengaku penjualan tokonya mengalami peningkatan yang signifikan sejak TikTok Shop ditutup.

"Alhamdulillahdari penjualan agak meningkat. Kalau ramai banget belum, cuman ada peningkatan pengunjung sejak TikTok Shop ditutup. Pas TikTok Shop masih ada di sini sepi, ramainya Sabtu, Minggu doang. Sekarang sejak ditutup, walaupun weekday, orang lumayan datang ke sini, ada peningkatan," ungkap Herni kepada CNNIndonesia.com,Selasa (10/10).

Sementara setelah larangan TikTok Shop diberlakukan, tokonya bisa meraup omzet hingga Rp2 juta-Rp3 juta per hari.

Senada, Asri yang berdagang produk kecantikan di ITC Cempaka Mas juga mengungkap tokonya sudah mulai ramai pembeli sejak TikTok Shop ditutup. Ia berterima kasih kepada Kementerian Perdagangan karena sudah menerbitkan aturan terhadap social commerceyang dinilai melakukan praktikpredatory pricing.

"Iya, Alhamdulillah udah mulai tinggi lagi penjualannya. Kan ini baru-baru ini ditutupnya. Semenjak (TikTok Shop) ditutup, baru mulai agak ramai lagi. Terima kasih banget deh, Pak Zulhas (Mendag). Top banget," ungkapnya.

"Berasa banget. Udah agak-agak ramai. Sebelum ditutup, pas masih ada TikTok Shop, itu kita semua merasakan itu sepi. Ini bukan saya doang, pedagang di sini juga merasakan," lanjut Asri.

Menurutnya, larangan TikTok Shop saja sudah cukup. Pemerintah katanya, tak perlu melarang e-commerce lain seperti Shopee dan Lazada.

Pasalnya, harga barang yang dijual di Shopee maupun Lazada tak seperti TikTok Shop yang bisa membunuh pedagang offline.

"Kalau menurut aku sih Shopee dan Lazada itu enggak berpengaruh. Karena harga mereka masih standar. Kalau TikTok itu benar-benar jauh, benar-benar menjatuhkan harga banget," ujarnya.

Di sisi lain, Dwi, yang berjualan produk fesyen wanita di lokasi yang sama, mengungkap bahwa penghasilan tokonya tak terlalu berpengaruh usai TikTok Shop dilarang pemerintah.

"Penjualan kita dari sebelum TikTok Shop (ditutup) dengan sekarang ya sama aja, enggak sepi, enggak ramai, ya standar. Jadi kalau kita, TikTok Shop ditutup atau enggak, kita juga enggak rugi-rugi banget gitu, yang sepi banget enggak, pasti ada aja gitu masuk," kata Dwi.

Ia berpendapat seharusnya pada pedagang offlinesudah harus mengikuti zaman yang kini serba digital. Dwi menilai para pedagang offlineyang memintae-commercelain untuk dilarang terlalu bodoh.

"Pendapat saya, itu terlalu bodoh sih. Rezeki itu kan sudah ada yang mengatur. Orang zaman sekarang, ya mengikuti zaman aja lah, zaman yang lagi (serba) teknologi. Enggak munafik lah, kita yang karyawan toko juga belinya suka online, padahal barang kita ada. Bodoh aja sih," ujarnya.

Sementara itu, Menteri PerdaganganZulkifli Hasan senang dengan hasil larangan jualan TikTok Shop. Ia mengatakan setelah kebijakan itu berlaku pedagang offline sudah mulai banjir pembeli.

Ia mengungkapkan hal tersebut usai berkeliling menyapa para pedagang di ITC Cempaka Mas, Jakarta Pusat.

"Tadi sebagian sudah ada penglaris, sudah mulai banyak yang belanja," ucap Zulhas, Selasa (10/10).

Roh Kaisar yang Biadab

JK Klaim BUMN Punya Utang Rp300 M ke Kalla Group******

Pendiri Kalla Group, Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan BUMNsaat ini masih memiliki utang kepada salah satu perusahaannya. Utang sudah menggantung selama 3 tahun belakangan ini.

Total utang tersebut Rp300 Miliar.

"Perusahaan kami malah sudah tiga tahun senilai Rp300 miliar belum dibayar-bayar," sebut JK dalam pernyataan resmi yang disampaikan oleh Jubirnya Husain Abdullah kepada CNNIndonesia.com.

"Saya juga tidak tahu pasti penyebabnya. Atau mungkin terlalu banyak tugas dan tidak ada uang," kata JK lagi.

Wakil Presiden ke 10 dan 12 ini memberi solusi kepada pemerintah agar utang BUMN ke para vendor termasuk ke perusahaannya bisa dibayar.

Solusi itu; pemerintah harus menjamin tentang utang tersebut.

"Pemerintah dalam hal ini pemegang saham harus menjamin (membayar) utang itu. Karena biasanya, pemegang saham selalu yang bertanggungjawab," imbuh Ketua Umum PMI tersebut.

JK tidak menyebut secara rinci BUMN yang dimaksudnya tersebut. 

CNNIndonesia.com belum mendapat penjelasan terkait klaim JK tersebut dari Kementerian BUMN. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga belum merespons saat dihubungi via aplikasi pesan dan sambungan telepon.

[Gambas:Video CNN]

Arus balik 2002

Kapan Pekerja Bisa Bergaji Rp10 Juta Hingga RI Bisa Naik Kelas 2045?******

Menteri Koordinator Bidang PerekonomianAirlangga Hartarto menyebut minimal gaji pekerja Indonesia harus mencapai Rp10 juta per bulan untuk mendukung Indonesia menjadi negara maju pada 2045.

Ia mencatat saat ini pendapatan per kapita Indonesia ada di angka US.700 atau setara Rp73 juta (asumsi kurs Rp15.693 per dolar AS). Lalu, pendapatan per kapita Indonesia ditargetkan naik ke US.500 atau Rp86 juta di 2024 dan US ribu alias Rp156 juta selepas 2030 hingga 2045.

Menurut Airlangga, Indonesia akan mengandalkan sektor manufaktur di masa mendatang, di mana saat ini kontribusinya 18 persen ke ekonomi tanah air. Pada 2030, sektor ini ditargetkan menyumbangkan 25 persen, terlebih digitalisasi dan industri 4.0.

"Artinya kita harus naik industrinya ke sofistikasi (kompleks), lebih tinggi. Atau kita lihat industri yang bisa menaikkan industri-industri dasar, seperti tekstil and footware, itu pada produk-produk yang punya nilai lebih tinggi. Kita harusmove awaydari industri yang bisa dikerjakan negara lain, seperti Bangladesh dan lain-lain," imbuhnya.

Lantas, kapan gaji pekerja Indonesia bisa minimal Rp10 juta?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai cita-cita gaji rata-rata pekerja Indonesia bisa mencapai Rp10 juta per bulan masih angan-angan.

Menurut perhitungannya, dengan pertumbuhan upah 1,8 persen per tahun, diperkirakan rata-rata upah pekerja baru mencapai Rp10 juta per bulan pada tahun 2092. Angka pertumbuhan 1,8 persen tersebut ia peroleh dari kenaikan upah Februari 2022 ke Februari 2023.

Sementara, menurut Bhima, untuk mencapai upah Rp10 juta per bulan pada 2045 maka dibutuhkan kenaikan upah rata-rata pekerja 6 persen setiap tahunnya.

Ia mengatakan negara-negara dengan pendapatan perkapita tinggi atau gaji pekerja tinggi biasanya adalah negara dengan struktur ekonomi yang kuat yang tercermin dari porsi industri pengolahan terhadap produk domestik bruto (PDB)-nya.

"Negara agraris ditunjukkan juga oleh kontribusi sektor pertaniannya yang punya nilai tambah dan juga pemanfaatan teknologinya. Itu bisa mendukung industrialisasi dan sektor pertanian. Di dua sektor itulah pertanian dan industri pengolahan tempat serapan tenaga kerja yang besar," jelas Bhima kepada CNNIndonesia.com, Rabu (11/10).

"Jadi kalau industrinya bisa tumbuh tinggi dan berkualitas, maka akan berpengaruh juga terhadap gaji para pekerjanya," sambungnya.

Jika sektor pertanian Indonesia meningkat, bahkan bisa menyumbang ketahanan pangan, hal ini tentu akan berkorelasi. Menurut Bhima, meningkatnya sektor pertanian bisa membuat pekerja di sektor itu berpenghasilan tinggi.

Kemudian apa tantangan bagi pemerintah dalam memperoleh penghasilan yang tinggi?

Bhima mengatakan pemerintah harus selektif memilih investasi industri yang memiliki nilai tambah, transfer teknologi, dan juga transfer skill bagi para pekerja lokal.

Lalu, ia menganjurkan pemerintah untuk tidak mengeluarkan investasi secara ugal-ugalan dan memberikan insentif pajak secara sembarangan kepada investasi yang berkualitas rendah.

"Pelajarannya adalah sekarang momentum untuk menarik relokasi investasi atau relokasi industri. Terutama sejak adanya perang Ukraina dan juga perang dagang, dan adanya gejolak di Timur Tengah ini. Jadi ini kesempatan untuk menarik ke Indonesia. Ya berarti semua perangkat regulasinya disiapkan untuk itu," jelasnya.

Selain itu, ia berpendapat bahwa Undang-Undang (UU) Cipta Kerja masih banyak yang perlu diperbaiki. Menurutnya, di dalam UU tersebut justru terdapat banyak pasal di kluster ketenagakerjaan yang berisiko menurunkan upah.

"Ini yang jadi masalah nih. Kita mau jadi negara maju, upahnya naik, tapi banyak aturan, termasuk terkait dengan outsourcing, terkait dengan formulasi upah minimum misalnya, di dalam UU Ketenagakerjaan ini yang kontradiksi dengan cita-cita tadi. Nah, berarti harus ada perubahan regulasi dimulai dari UU cipta kerja," lanjut Bhima.

Jika berfokus pada sektor pertanian, menurut Bhima, salah satu masalah dalam mengangkat upah pekerja termasuk porsi impor yang dinilai terlalu besar. Hal ini menurutnya membuat orang malas untuk masuk di sektor pertanian karena pendapatan petani dinilai tidak berkembang.

Pada saat yang sama, ia menilai tingkat korupsi di sektor pertanian masih tinggi. Sehingga bantuan-bantuan kepada para petani dianggap tidak efektif dan tidak tepat sasaran. Salah satu insidennya termasuk Eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang baru-baru ini terjerat kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian.

"Harusnya ini kan, ada korelasi lah, ngasih subsidi pupuk, ngasih bantuan alat pertanian pendampingan petani dengan masalah ketahanan pangan produksi berasnya naik, ini kan enggak nih. Jadi kita malah mundur sekarang. Akhirnya apa? Generasi mudanya yang existing di sektor pertanian semakin sedikit," kata dia.

Sementara sektor pertanian di Indonesia tidak menjadi sektor yang menarik. Padahal, kata Bhima, negara-negara dengan upah yang cukup tinggi memiliki basis pertanian kuat, seperti Selandia Baru dan Denmark.

Selain itu, menurut dia, uang yang seharusnya digunakan untuk industri dan pertanian kini banyak terserap masuk ke kas pemerintah. Hal ini bisa terjadi karena kondisi pemerintah yang membutuhkan dana untuk pembangunan sehingga menerbitkan utang dan diserap oleh bank.

"Logikanya adalah, oke pemerintah yang akan jadi motor pertumbuhan. Proyek-proyek infrastrukturnya banyak yang bermasalah, yang tidak menyelesaikan masalah utama pertumbuhan biaya logistik kita," jelas dia lebih lanjut.

"Jadi, memang untuk mencapai Rp10 juta itu, kalau sekarang dengan kondisi struktur ekonomi yang ada, kita juga bergantung naik turunnya harga komoditas seperti batu bara, sawit, yang kita tau kapan dia akan naik, kapan dia akan turun. Ya, itu yang membuat kita susah untuk lepas dari pendapatan yang rendah seperti sekarang," sambung Bhima.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Middle Income Trap dan Tuntutan Transformasi Ekonomi