judi slot gampang menang

evolusi pasang surut

Sepakat dengan Ganjar, Ini Alasan Mahfud Md Belum Mundur dari Kabinet Jokowi******

SEMARANG —Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud Md menyatakan dirinya akan mundur sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) di Kabinet Jokowi pada waktu yang tepat.

“Menunggu timing (mundur sebagai Menko Polhukam). Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa,” kata Mahfud dalam acara Tabrak Prof di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024) malam.

Promosi Hadiri WEF 2024, Dirut BRI Bicara Peran AI hingga Penguatan Regulasi

Menurutnya, pengunduran diri itu akan dilakukan secara baik-baik sehingga tidak ada pertentangan. Adapun opsi mundur sebagai Menko Polhukam telah didiskusikan dengan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo.

“Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara.

Dalam diskusi internal itu, Mahfud menyatakan akan mundur dari kabinet secara baik-baik. “Bahwa, saya pada saatnya yang tepat, nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi, tidak ada pertentangan antara saya dengan Pak Ganjar,” sambung dia.

Mahfud pun menyoroti pernyataannya saat debat cawapres terakhir di Balai Sidang JCC Senayan, Jakarta, pada Minggu (21/1/2024) lalu di mana dia mengucapkan terima kasih kepada Jokowi yang sudah memberi kepercayaan kepadanya mengemban tugas sebagai Menko Polhukam.

“Saya percaya dia punya niat baik untuk rakyat ketika mengangkat saya sebagai Menko Polhukam dan saya membantunya,” ucap Mahfud.

Dia juga bersedia mendampingi Ganjar untuk melaju ke Pilpres 2024 karena yakin sosok mantan Gubernur Jateng tersebut adalah pemimpin yang pro-rakyat.

Alasan Mahfud Md Belum Mundur

Sementara itu, dia menjelaskan alasan dirinya tidak langsung mundur saat ini. Pertama, tidak ada aturan menteri harus mundur dari jabatannya bila mencalonkan diri sebagai capres/cawapres.

“Dulu yang tidak dilarang itu ya menteri, pejabat pusat lah. Tapi menjelang pilpres kemarin ditambah lagi aturannya bahwa walikota pun tidak harus mundur,” jelasnya.

Kedua, Mahfud juga menjamin meski dirinya menjadi cawapres, dia tidak menggunakan fasilitasnya sebagai Menko Polhukam untuk kepentingan kampanye.

“Ini sudah tiga bulan saya lakukan. Saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Saya masih berkantor di Polhukam secara rutin. Semua surat masuk pasti selesai tidak sampai seminggu meskipun saya cawapres,” ungkap Mahfud.

Kemudian, dia juga mengatakan telah meminta kepada pemerintah daerah (pemda) yang dikenalnya agar tidak menjemput atau melayaninya jika datang ke daerah-daerah.

“Saya tidak mau menggunakan jabatan saya untuk menggunakan fasilitas pemerintahan. Maksud saya agar ditiru oleh yang lain, kalau menjadi capres atau cawapres jangan mau dijemput pejabat Pemda. Jangan mau diantar atau didampingi. Hanya minta pengamanan saja pada Polri,” pungkasnya.

Sebelumnya, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga mengaku telah berbincang dengan Mahfud Md dan menyarankan agar mundur dari jabatan Menko Polhukam.

“Jadi kita sudah diskusi dengan beliau pada soal-soal ini agar fairlebih baik mundur lah,” kata Ganjar saat ditemui wartawan di Wongsorogo, Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).

Legenda manusia pertama

Debat Cawapres 2024, Cak Imin Singgung Food Estate: Terbukti Abaikan Petani******

SOLO —Dalam Debat Cawapres 2024, cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar menyinggung soal kegagalan food estateyang menjadi program dari Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan.

Cawapres yang kerap disapa Cak Imin ini mengatakan program food estatemengabaikan berbagai pihak, termasuk petani hingga masyarakat ada. Selain itu, program food estate yang dicanangkan Prabowo itu disebut menyisakan konflik agraria.

Promosi Semakin Populer di Internasional, BRI & Pegadaian Dukung UMKM Kopi Go Global

“Upaya pengadaan pangan nasional melalui food estate. Food estateterbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat dan menghasilkan konflik agararia. Bahkan, merusak lingkungan kita. Ini harus dihentikan,” jelas Cak Imin, disiarkan langsung melalui kanal Youtube KPU RI, Minggu (21/1/2024).

Tak hanya soal food estate, Cak Imin juga menyebut soal kepemilikan lahan seluas 500.000 ha oleh seseorang. Lahan sebesar itu diduga mengarah kepada capres nomor urut 02 Prabowo Subianto.

“10 tahun terakhir telah terjadi jumlah petani rumah tangga petnai gurem berjumlah hampir 3 juta. Ini artinya 16 juta rumah tangga petani memiliki tanah setengah hektare. Sementara, ada seseorang memiliki tanah yang diberikan negara kepadanya 500.000 haktare,” tambah Cak Imin.

Sebagai informasi, Debat Cawapres yang digelar di Jakarta Convention Centre pada Minggu (21/1/2024) ini mengambil tema Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat dan Desa.

Debat dipandu oleh dua moderator, yakni Retno Pinasti dan Zilvia Iskandar. Kemudian, juga dilibatkan 11 panelis untuk menyusun pertanyaan yang berasal dari kalangan profesional. Berikut ini beberapa di antaranya.

1. Dr. Ir Abrar Saleng, SH. MH. (Ahil Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam, Universitas Hasanudin).
2. Dr. Arie Sujito (Sosiolog Pedesaan/Dosen FISIPOL UGM).
3. Prof. Dr Arif Satria, SP. MSI (Ahli Ekologi Politik dan Kebijakan Pengelolaan Sumber daya alam, Rektor Institut Pertanian Bogor.
4. Dewi Kartika (Ahli Agraria/Sekretarts Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria).
5. Fabby Tumiwa (Ahli Transisi Energ/Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform).
6. Prof. Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo, MS (Ahli Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup/Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor).
7. Prof. Dr. Ir. Ridwan Yahya, M.Sc. (Ahli Kehutanan dan Lingkungan Hidup/Guru Besar Teknologi Hasil Hutan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu).
8. Rukka Sombolinggi, SP., MA. (Sekretaris jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/Ahli Masyarakat Adat).
9. Prof. Sudharto, P. Hadi, Ph.D. (Pakar Manajemen Lingkungan/Rektor Universitas Diponegoro 2010-2015).
10. Prof. Dr. Sulistiyowati Irianto, M.A. (Guru Besar Antropologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia).
11. Ir. Tubagus Furgon Sofhani, M.A., Ph.D. (Ahli Perencanaan Wilayah dan Perdesaan Institut Teknologi Bandung).

menjadi seekor anjing

Ganjar Sarankan Pejabat Ikut Pilpres 2024 Mundur dari Jabatan******

SOLO –– Calon presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menyarankan pejabat negara yang maju di Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 agar mundur dari jabatannya guna menghindari adanya konflik kepentingan atauconflict of interest.

“Maka, saya sarankan mundur lah, berubah-lah aturan. Termasuk, cawapres Mahfud Md yang saat ini menjabat menteri (Menko Polhukam),” kata Ganjar di Ponpes Manbaul Hikmah, Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024), menanggapi unggahan akun media sosial X Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang viral memakai tagar Prabowo-Gibran 2024.

Promosi BRI Write Fest Digelar! Berhadiah Ratusan Juta hingga Peluang Beasiswa S2

Menurut dia, ada potensi terjadinya konflik kepentingan bila peserta pilpres tidak mundur dari jabatannya sebagai pejabat negara. Oleh karena itu, potensi tersebut harus diwaspadai.

“Itulah yang sejak awal kita bicara apakah seorang yang sekarang menjabat di dalam jabatan publik, apalagi di level menteri itu mundur atau tidak. Gubernur, bupati, wali kota mundur atau tidak. Semua di jabatan publik. Ketika keputusannya tidak dan diperbolehkan maka ada potensi conflict of interest,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara, Selasa (23/1/2024).

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyoroti banyaknya pejabat yang kerap memanfaatkan fasilitas negara untuk berkampanye dengan kedok kunjungan kerja (kunker).

“Dengan beberapa kejadian, orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi alasannya kunjungannya kunker tapi ternyata kampanye. Kan rakyat bisa nilai itu. Maka kita sedang mengambil risiko itu. Maka saya sarankan mundur. Ubahlah aturan, termasuk Pak Mahfud,” paparnya.

Ganjar mengaku banyak mendiskusikan usulan ini bersama Mahfud maupun timnya. Selain itu, Ganjar juga mendorong agar aturan mengenai pejabat sekelas menteri maupun wali kota tak harus mundur jika maju pilpres diubah.

“Jadi kita diskusi beliau soal ini agar fair lebih baik mundur lah. Kalau aturan mau dibuat lebih bagus, pasti rakyat lebih senang. Karena tidak ada mengklaim apakah ini bansos milik kementerian, apakah berasnya milik kementerian. Itu enggak bisa lagi, semua orang akan merasa fair,”kata Ganjar.

Ujung pedang

Solopos Hari Ini : Debat Masih Berkutat Adu Istilah******

JAKARTA—Ulasan tentang duel sengit kembali terlihat saat debat calon wakil presiden pada Minggu (21/1/2024), dingkat menjadi headline Harian Umum Solopos edisi hari ini, Senin (22/1/2024).

Diberitakan Soloposhari ini, berbeda dengan debat cawapres pertama, debat kali ini yang bertema energi, sumber daya alam, pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat terasa sebagai duel senjata api berpeluru kosong. Calon wakil presiden (cawapres) dari pasangan nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, terlihat lebih tajam memberikan pernyataan dan menyerang.

Promosi Kolabs Ciamik BRI dan Telkomsel, Paket Data Spesial Hadir di BRImo

Namun tidak bisa dihindari dia masih terus bicara soal konsep. Belum terlihat kajian yang lebih tajam terhadap topik-topik yang dibicarakan. Entah kenapa, dia juga menghilangkan istilah “slepet” yang banyak diobralnya saat debat cawapres pertama 22 Desember silam. Akan tetapi Muhaimin terlihat lebih mapan dalam mempersiapkan diri menjalani debat. Dia makin banyak menyajikan data dan lihai menjawab serangan-serangan pertanyaan dari kedua lawan debatnya.

Sedangkan cawapres dari pasangan nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, dalam pernyataan-pernyataannya cenderung berkesan seperti juru bicara pemerintahan sekarang. Materi yang disampaikan dan argumen-argumennya terlihat makin mirip dengan pernyataan-pernyataan resmi pemerintah seperti ketika menjelaskan proses hilirisasi sumber daya alam.

Mungkin hal ini karena pihaknya bertujuan menegaskan posisi sebagai “penerus” kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Akan tetapi bagi para pemilih kritis, hal ini bisa jadi justru memberi kesan bahwa tak ada hal baru yang ditawarkan.

Revitalisasi Alun-alun Keraton Bergulir

SOLO—Revitalisasi Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat (Keraton Solo) mulai bergulir dengan penggarapan Alun-alun Utara. Pekerja sudah mengeruk area Alun-alun Utara dengan menggunakan alat berat, sementara sejumlah truk hilir mudik mengangkut tanah Alun-alun Utara.

Meski proyek sudah dimulai, namun aktivitas masyarakat masih terlihat, seperti masih adanya sejumlah mobil yang parkir di lahan alun-alun. Menyambut proses pengerjaan ini, kalangan kerabat Keraton Solo pun menjalankan tradisi wilujengan dimulainya revitalisasi tahap awal Keraton Solo di Kompleks Pagelaran Sasana Sumewa Keraton Solo, Sabtu (20/1/2024).

Puluhan orang dari lingkup kerabat keraton dan abdi dalem mengikuti acara tersebut. Salah satu kerabat Keraton Solo, G.K.R. Wandansari atau biasa dikenal dengan panggilan Mbak Moeng menjelaskan tujuan wilujengan salah satunya memberitahukan kepada para leluhur adanya proyek revitalisasi Alun-alun Utara dan Alun-alun Selatan.

PHRI: Spa Tidak Masuk Kategori Hiburan

BADUNG – Penerapan pajak hiburan yang mencapai 75% terus memicu polemik. Kalangan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) khususnya masih berupaya agar penerapan pajak itu tidak lagi terjadi meskipun pada Rabu (17/1/2024 lalu Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan sudah menyampaikan agar penerapan pajak 40%-75% itu ditunda.

PHRI Bali misalnya, bahkan berupaya agar usaha spa tidak lagi dikategorikan sebagai hiburan. “Tetap diperjuangkan, itu kan penundaan untuk 40%, sementara dua hal yang substansial bagi kami adalah kedudukan spa yang disebut bagian hiburan dan kenaikan pajak hiburan itu sendiri, itu dua yang diperjuangkan,” kata Ketua PHRI Bali, Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati di Badung, Bali, Sabtu (20/1/2024).

Cok Ace, sapaannya, mengaku senang ketika dukungan dari pemerintah pusat masuk, namun ia tak dapat membendung semangat pengusaha spa yang mengajukan judicial review terkait Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 itu ke Mahkamah Konstitusi. PHRI Bali yang menjadi induk dari Bali Spa and Wellness Association (BSWA) merasa jika nantinya pajak 40% diberlakukan maka pengusaha spa tidak akan mendapat keuntungan.

Ekspor Kodok Berkontribusi Miliaran Rupiah

SOLO—Kota Solo menjadi daerah lintasan pengiriman kodok dari berbagai daerah. Namun, belum banyak kodok dari Solo dan sekitarnya yang dimanfaatkan untuk komoditas ekspor.

Berdasarkan penelusuran Espos, pekerja pengambil kodok dari beberapa daerah Jawa Barat melintas di Kota Solo sebelum menyetor komoditas itu ke daerah Kediri, Jawa Timur. Volume kodok tersebut mencapai 4 ton per empat hari.

Hal itu diungkap oleh petugas pengambil kodok yang ditemui Esposdi wilayah batas Kota Solo, Sabtu (20/1/2024) malam. “Empat hari sekali. Tapi yang kami ambil dalam kondisi beku, yang diambil hanya di bawah kepala karena yang diekspor ini nanti paha dan betis, kaki ya,” kata pria yang enggan menyebutkan namanya itu.

Simak berita di Koran Solopos edisi hari ini, Senin (22/1/2024), lewat gawai Anda dengan mengakses koran.solopos.com. Untuk memulai berlangganan silakan daftar ke Solopos ID dengan harga mulai Rp9.999. Berlangganan Solopos ID, Anda bisa mengakses berita Koran Solopos lewat gadget, membaca konten khas Solopos.com yaitu Espos Plus, serta menikmati semua berita di Solopos.com tanpa gangguan iklan.

Bila ada pertanyaan atau kendala mengenai Solopos ID, Anda bisa mengakses Pusat Bantuan atau menghubungi WhatsApp pusat layanan pelanggan SoloposID di 081548554656.

Menimbulkan malapetaka pada perusahaan-perusahaan Jepang

Sekjen PSI Sepakat dengan Jokowi, Presiden dan Menteri Boleh Kampanye******

JAKARTA — Sekjen DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni sependapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa kepala negara maupun menteri boleh berkampanye selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Menurut Raja Juli, presiden maupun menteri merupakan warga negara yang memiliki hak politik untuk mendukung kandidat pilpres maupun partai politik sehingga keberpihakan presiden bukan sebuah dosa.

Promosi BRI Ajak Nasabah Perbaharui Nomor Handphone di ATM/CRM, Dapatkan Tambahan Saldo

“Pak Jokowi benar. Presiden dan menteri sebagai tokoh publik adalah warga negara yang punya hak politik untuk mendukung capres dan parpol yang ia suka. Pagarnya adalah tidak mempergunakan fasilitas publik untuk kampanye. Keberpihakan presiden terhadap capres dan parpol bukan sebuah dosa,” katanya, Rabu (24/1/2024), dilansir Antara.

Ia mencontohkan pada Pemilu 2004, Megawati Soekarnoputri yang saat itu masih menjabat sebagai Presiden RI maju sebagai calon presiden dan berkeliling Indonesia mengampanyekan dirinya sekaligus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

“Tidak ada masalah. Ibu Megawati sebagai tokoh politik ketika itu bisa membedakan dengan baik kapan berlaku sebagai presiden, calon presiden, dan ketua umum partai. Ibu Mega saat itu, tampaknya, berhasil tidak mempergunakan fasilitas dan uang negara untuk kampanye,” tutur dia.

Negara lain pun begitu, kata Raja, seraya mencontohkan mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama yang kala itu mendukung dan berkampanye untuk memenangkan Hillary Clinton sebagai calon presiden dari Partai Demokrat.

“Sekali lagi, ini sebuah praktik yang lazim di dunia politik yang tidak perlu dipersoalkan dan disesalkan,” kata Raja menegaskan.

Ia menambahkan idealnya Presiden Jokowi menindaklanjuti pernyataan tersebut dengan menyatakan dukungan terbuka.

“Saya kira pernyataan Pak Jokowi ini idealnya beliau follow up dengan memberikan dukungan terbuka kepada pasangan calon (presiden dan wakil presiden) nomor (urut) 2 dan parpol nomor 15, PSI, partai Jokowi. Tidak masalah, tidak berdosa memberikan dukungan politik,” katanya.

Presiden Jokowi menyebutkan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

“Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh lho kampanye, boleh lho memihak. Boleh,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

usia fantasi

10 Berita Terpopuler: Harga Motor Listrik hingga Jumlah Wisatawan Internasional******

SOLO –Ulasan tentang motor listrik Honda EM1 e: dan Honda EM1 e: Plus siap mengaspal di Jawa Tengah menjadi salah satu berita terpopuler Minggu (21/1/2024).

Melalui Regional Public Launching yang diadakan di The Park Mall Solo Baru, Sukoharjo, Sabtu ini (20/1/24), Region Head Astra Motor Jawa Tengah Ronaldo Widjaja mengumumkan harga motor listrik Honda yang punya dua varian yaitu Honda EM1 e: dan Honda EM1 e: Plus ini.

Promosi Indeks Bisnis UMKM BRI Q3-2023 Ungkap Pelaku UMKM Masih Kuat dan Prospektif

Menurutnya, di wilayah Jawa Tengah, harga OTR (on the road) Honda EM1 e: ini Rp46.121.000. Sedangkan Honda EM1 e: Plus senilai Rp46.621.000.

“Untuk yang Honda EM1 e: ini harga Jawa Tengah on the road-nya Rp46.121.000. Sedangkan Honda EM1 e: Plus Rp46.621.000,” ujarnya kepada wartawan di sela-sela acara peluncuran, Sabtu.

Selain berita tentang harga motor listrik, ada sejumlah berita lain yang menarik pembaca Solopos.com.

Berikut 10 berita terpopuler di Solopos.com24 jam terakhir hingga Minggu (21/1/2024):

• Segini Harga Motor Listrik Honda EM1 e: untuk Wong Jawa Tengah
• Gol Telat Striker Bahrain Singkirkan Malaysia dari Piala Asia Qatar 2023
• Berencana Jalan-jalan ke Jogja? Simak Prakiraan Cuaca Minggu Ini
• Ini Keunggulan Motor Listrik Honda EM1 e:
• Lokal Tak Gentar, Aerostreet Dekatkan Diri dengan Pembeli lewat Roadshow
• Rans Simba Bogor Menang Pertama, Hentikan Tren Kemenangan Bali United
• Cuaca Klaten Dominan Mendung Hari Ini, Simak Prakiraan BMKG Minggu 21 Januari
• Mumpung Masih Libur, Cek Jadwal KRL Solo-Jogja Hari Ini
• Hujan tapi Hanya Sebentar di Boyolali, Simak Prakiraan Cuaca Minggu 21 Januari
• Wisawatan Internasional Disebut akan Capai Level Prapandemi pada 2024