pg slot gacor

Guizhou Fengyun

Melihat Realisasi Investasi 2022 di 10 Provinsi Pengangguran Tertinggi******

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis daftar 10 provinsi dengan pengangguranterbanyak di Indonesia per Agustus 2022. 

Jawa Barat menempati urutan pertama provinsi dengan jumlah pengangguran terbanyak dengan mencapai 8,31 persen pada Agustus 2022. Kemudian disusul Kepulauan Riau 8,23 persen, Banten 8,09 persen, DKI Jakarta 7,18 persen, Maluku 6,88 persen, dan Sulawesi Utara 6,61 persen.

Lalu, Sumatra Barat 6,28 persen, Aceh 6,17 persen, Sumatra Utara 6,16 persen, dan Kalimantan Timur 5,71 persen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan hal itu terjadi karena investasi saat ini lebih banyak menuju capital intensive (padat modal).

Artinya, kata Airlangga, perusahaan membutuhkan biaya modal lebih tinggi ketimbang kebutuhan biaya untuk tenaga kerja. Modal yang dimaksud pun merujuk pada mesin penyokong produksi seperti mesin, perlengkapan dan lainnya.

Lantas berapa investasi yang masuk di 10 provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi?

Berdasarkan data Kementerian Investasi Jawa Barat menjadi provinsi dengan realisasi investasi terbesar pada sepanjang 2022. Total penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Jawa Barat sebesar Rp174,6 triliun.

Sementara itu realisasi investasi di Kepulauan Riau pada 2022 mencapai Rp18,22 triliun dengan 5.487 proyek. Kemudian realisasi investasi di Banten masuk enam besar nasional. Total investasi yang masuk mencapai Rp80,2 triliun atau naik 38,41 persen dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp57,96 triliun.

Lalu, DKI Jakarta menempati posisi kedua provinsi dengan investasi terbesar sepanjang 2022, yakni Rp143 triliun. Jumlah ini naik 38,4 persen dibanding 2021 sebesar Rp103,3 triliun. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta mengatakan peningkatan investasi terjadi karena berbagai inovasi layanan dan kemudahan perizinan investasi.

Selanjutnya, realisasi investasi Maluku pada 2022 mencapai Rp1,1 triliun, Sulawesi Utara Rp2,43 triliun, dan Sumatra Barat Rp3,9 triliun.

Kemudian, realisasi Aceh sepanjang 2022 mencapai Rp6,2 triliun atau menempati peringkat 27 dari 34 provinsi. Sementara investasi di Sumatra Utara Rp42,8 triliun dan Kalimantan Timur Rp58,7 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Qihua Yushu

Daftar BUMN yang Dibubarkan di Era Jokowi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja membubarkan dua perusahaan BUMN dalam waktu yang bersamaan. Dua perusahaan itu yakni PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) dan PT Kertas Leces (Persero).

Pembubaran itu tak lepas dari kondisi pailit atau kondisi keuangan tidak sehat perusahaan-perusahaan pelat merah tersebut. Selain Merpati Airlines dan Kertas Leces, pemerintahan Jokowi pernah melikuidasi BUMN lain yang sudah lama tidak beroperasi.

Berikut daftar perusahaan BUMN yang dibubarkan Jokowi:

"Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Perhubungan Udara Daerah dan Penerbangan Serbaguna 'Merpati Nusantara' menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) bubar karena dinyatakan pailit," demikian bunyi Pasal 1 PP yang diteken Jokowi pada 20 Februari 2023.

Adapun penyelesaian pembubaran Merpati Airlines termasuk likuiditas dilaksanakan paling lambat 5 tahun sejak Merpati dinyatakan pailit. Semua kekayaan sisa hasil likuidasi disetorkan ke kas negara.

Lihat Juga : Amarah Sri Mulyani Lihat Kelakuan Anak Pegawai Pajak dan Rubicon

Kertas Leces

Kertas Leces bernasib sama dengan Merpati Airlines. Perusahaan ini dibubarkan setelah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2O18IPN Niaga Sby. Jo Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2O14lPN Niaga Sby, pada 25 September 2018.

Jokowi meresmikan pembubarannya melalui PP Nomor 9 tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Leces.

"Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Leces yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun l982 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Kertas Leces Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) bubar karena dinyatakan pailit," demikian bunyi Pasal 1 PP tersebut.

Penyelesaian pembubaran Kertas Leces, termasuk likuiditas dilaksanakan paling lambat 9 tahun terhitung sejak dinyatakan pailit. Semua kekayaan sisa hasil likuidasi perseroan disetorkan ke kas negara.

PT PANN

PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (PANN) dibubarkan Jokowi setelah pegawainya cuma tersisa 7 orang, mencakup direksi dan komisaris.

Restu pembubaran tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023, yang diteken Jokowi pada 23 Desember 2022.

"Pengaturan mengenai Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengembangan Armada Nasional oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis Keppres No. 25/2022 tersebut.

Peraturan yang bakal diterbitkan untuk memayungi pembubaran tersebut sudah disusun dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengembangan Armada Nasional. Alas hukumnya, Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN yang akan diprakarsai oleh Kementerian BUMN.

PT Kertas Kraft Aceh, PT Industri Gelas (Persero), dan PT Industri Sandang Nusantara (Persero)

Menteri BUMN Erick Thohir akan membubarkan tiga 'BUMN hantu' alias perusahaan yang sudah lama tidak beroperasi. Ketiganya adalah PT Kertas Kraft Aceh, PT Industri Gelas (Persero), dan PT Industri Sandang Nusantara (Persero)

Ia mengatakan PT Kertas Kraft Aceh berhenti beroperasi sejak 2008, Iglas setop sejak 2015, dan Industri Sandang Nusantara sejak 2018.

Erick mengklaim pembubaran dilakukan dengan baik, termasuk isu kepegawaian. Pembubaran ketiganya akan efektif berlaku setelah terbit PP mengaturnya.

[Gambas:Video CNN]

Monyet kera memainkan Perjalanan ke Barat

IHSG Diprediksi Loyo Hari Ini******

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi melemah pada perdagangan Kamis (2/3).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan pergerakan IHSG masih dibayangi dengan potensi tekanan yang cukup besar dalam rentang jangka pendek sehingga pola pergerakan hingga beberapa waktu mendatang masih cenderung bergerak sideways.

Namun ini merupakan momentum yang dapat dimanfaatkan investor untuk melakukan akumulasi pembelian dengan target investasi jangka panjang.

William memproyeksikan IHSG bergerak di rentangsupport6.789 dan resistance6.954. Ia pun merekomendasikan sejumlah saham yang layak untuk dikoleksi yakni ASII, TLKM, BBNI, dan ASRI ITMG, HMSP, dan AALI.

Sementara itu, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan IHSG masih bergerak di bawah garis SMA-20 dan diperkirakan dapat melemah ke level Fibonacciretracement berikutnya di 6.760 apabila menembus ke bawah 6.800.

"Level supportIHSG berada di 6.760, 6.712 dan 6.644, sementara level resistennya di 6.893, 6.923 dan 6.968. Berdasarkan indikator MACD menandakan momentum bearish," kata Ivan seperti dikutip dari riset hariannya.

Untuk hari ini, Ivan merekomendasikan beberapa saham pilihan, yakni ANTM (buy on weakness), BBRI (accumulative buy), dan BRPT (buy on weakness).

[Gambas:Video CNN]

Su Xian'er Han Jin

Riuh Musabab Penolakan RUU Kesehatan, Khawatir BPJS Diintervensi******

Perubahan kedudukan BPJS yang semula di bawah presiden menjadi di bawah kementerian menjadi salah satu hal yang paling disorot dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (RUU Kesehatan) Omnibus Law.

Banyak penolakan terhadap rancangan yang saat ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR 2023 itu. Dalam rancangan, BPJS Kesehatan disebut akan berada di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam diskusi publik membahas Urgensi RUU tentang Kesehatan pada Jumat (17/2) mengatakan, rancangan itu tidak tepat karena BPJS tidak semata soal kesehatan.

"BPJS itu tidak hanya kesehatan, BPJS ini termasuk untuk jaminan kematian, JHT, kecelakaan. Jadi semua jaminan. Jadi di sini pertanyaannya agak sedikit aneh ya, berbagai macam jaminan dan berbagai kementerian ikut terlibat tapi kok masuknya di Omnibus Law kesehatan," ujar Ghufron.

Penolakan juga datang dari Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Sumatera Selatan Ali Hanafiah. Alasannya, karena iuran BPJS selama ini berasal dari akumulasi dana publik, di mana buruh membayar iuran sebesar 1 persen dan pengusaha 4 persen.

Sehingga, secara keseluruhan akumulasi uang di BPJS Kesehatan bukan milik pemerintah.

"Kami menolak keras BPJS di bawah kementerian. Di seluruh dunia tidak ada namanya jaminan sosial (BPJS) itu di bawah menteri, seluruh lembaga BPJS di seluruh dunia itu di bawah presiden atau perdana menteri, jadi di bawah langsung kepala pemerintahan," ungkap Ali dalam agenda rapat Konsolidasi Persatuan Buruh Indonesia Sumatera Selatan di Duta Hotel Palembang, Sabtu (18/2).

Adapun menteri memiliki status sebagai pembantu presiden, yang artinya tidak memiliki kapabilitas untuk mengatur pengelolaan dana publik dalam BPJS. Karena itu, menteri yang mengelola dana publik artinya menyalahgunakan wewenang dan jabatan.

"Jadi kalau sampai BPJS di bawah menteri, dengan kata lain, ini abuse of power (penyalahgunaan wewenang jabatan). Kemudian, dalam UU BPJS, Dewan Pengawas (Dewas) BPJS itu disebut wali amanah, nah kalau wali amanah itu nggak boleh di bawah seorang menteri, Dewas itu harus independen," kata Ali.

Ketua Korwil KSBSI Sumatra Utara, Ramlan Hutabarat menyampaikan hal serupa. Menurutnya, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan harus dikelola dengan profesional, demokratis, transparan, dan akuntabilitas.

Para buruh dibuat was-was atas perubahan itu, karena dikhawatirkan berimbas pada penurunan kualitas pelayanan. Selain itu, juga rentan mengalami intervensi dan menambah birokrasi.

Ramlan meminta agar pemerintah tidak mengubah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan menjadi BUMN. Pasalnya, dana yang dikelola dalam penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan adalah dana swadaya masyarakat, khususnya dari buruh dan pengusaha.

Pemerintah pun disarankan untuk berfokus pada UU N0. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU N0. 24 Tahun 2011, Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

"BPJS berpotensi mendapat penugasan sesuatu (dari kementerian) yang berpotensi merugikan dana kelolaan masyarakat, seperti menempatkan ke instrumen investasi yang tidak menguntungkan. Atau, penugasan kementerian yang membuat pelayanan kepada warga/pekerja menjadi tidak terfokus," papar Ramlan.

Kronik Perang Penyihir

Tiket Kereta Lebaran 2023 Sudah Bisa Dipesan Mulai Hari Ini******

PT Kereta Api Indonesia (KAI) membuka penjualan tiket keretaapi jarak jauh mudik hari raya Idul Fitri 2023keberangkatan dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen pada hari ini, Minggu (26/2).

"Tiket Mudik Lebaran Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) untuk keberangkatan H-10 pada momen lebaran 1444 H per hari ini sudah dapat dipesan," ujar Kahumas Daop 1 Jakarta Eva Chairunisa dalam keterangan tertulis, Minggu (26/2).

Lihat Juga : Dua Pelabuhan Penyeberangan Banten-Lampung Dibuka Lagi Jelang Mudik

"Melalui kebijakan tersebut, maka hari ini 26 Februari 2023 pelanggan sudah dapat membeli tiket KA keberangkatan awal dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen untuk jadwal berangkat 12 April 2023 atau H-10 lebaran," kata dia.

Ia menjelaskan kebijakan ini berbeda dengan di luar masa angkutan lebaran. Di mana, penjualan tiket kereta jarak Jauh baru bisa dilakukan mulai 30 hari sebelum jadwal keberangkatan.

Ia berharap penerapan kebijakan pemesanan yang lebih lama ini membuat masyarakat dapat lebih leluasa saat menghadapi masa mudik lebaran.

"Dengan kebijakan pemesanan H-45 tersebut diharapkan masyarakat dapat lebih leluasa merencanakan perjalanan pada momen arus mudik lebaran," ujar Eva.

Eva juga menerangkan nantinya KAI akan menyampaikan lebih lanjut perihal jumlah armada kereta tambahan yang diturunkan pada masa angkutan lebaran.

Lihat Juga : 4 Ketentuan Beli Tiket KA Lebaran 2023

kontrak terbatas

<句子>