jackpot slot88

Master Pedang Samsara

Moratenlindo Bantah Terlibat Kasus Dugaan Korupsi BTS Kominfo******

PT Mora Telematika Indonesia Tbk (Moratelindo) membantah terlibat dalam kasus dugaan korupsipenyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 2,3,4 dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).

Perusahaan mengklaim tidak pernah mendaftarkan diri sebagai peserta lelang dalam proyek tersebut.

"Oleh karenanya perseroan bukan merupakan suatu pihak yang pernah menjalin kerja sama dengan BAKTI Kemkominfo di dalam proyek tersebut dan tidak pernah menandatangani perjanjian ataupun dokumen-dokumen dalam bentuk apapun di dalam proyek tersebut serta bukan merupakan suatu pihak yang terlibat dalam peran apapun yang berkaitan dengan pengadaan proyek tersebut," ungkap Moratelindo melalui keterangan resmi, Kamis (3/11).

Moratelindo menyatakan pihaknya hanya berpartisipasi dalam proyek Palapa Ring yang merupakan proyek strategis nasional infrastruktur prioritas pemerintah pusat.

Proyek Palapa Ring merupakan proyek antara pemerintah pusat dengan anak perusahaan Moratelindo, yaitu PT Palapa Ring Barat dan PT Palapa Timur Telematika.

Kedua perusahaan itu bertujuan untuk membangun infrastruktur telekomunikasi berupa pembangunan dan pengelolaan jaringan tulang punggung (backbone) serat optik di seluruh Indonesia.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menaikkan status kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 2,3,4 dan 5 BAKTI Kemkominfo ke tahap penyidikan.

Direktur Penyidikan Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Kuntadi mengatakan kasus ini ditingkatkan statusnya berdasarkan hasil gelar perkara.

"Berdasarkan hasil ekspose itu, kita naikkan dari penyelidikan ke penyidikan," kata Kuntadi.

Penyidikan dalam kasus ini fokus pada proyek penyediaan BTS dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 pada BAKTI Kemkominfo. Paket-paket itu diketahui terletak di wilayah terluar dan terpencil di Indonesia, yaitu Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan Nusa Tenggara Timur.

Kuntadi mengungkapkan pihaknya telah melakukan penggeledahan di sejumlah tempat terkait perkara ini sejak Senin (31/10) lalu.

Beberapa lokasi yang digeledah yakni kantor PT Fiberhome Technologies Indonesia, PT Aplikanusa Lintasarta, PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera, PT Sansasine Exindo, PT Moratelindo, PT. Excelsia Mitraniaga Mandiri, dan PT ZTE Indonesia.

"Adapun hasil penggeledahan banyak menemukan dokumen-dokumen penting terkait ini dan masih dipelajari," ucap Kuntadi.

[Gambas:Video CNN]

Legenda tangan dan mata

Pemerintah Desain IKN Bebas Banjir Selama 100 Tahun******

Pemerintah mendesain Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara agar terhindar dari banjir selama 100 tahun dengan membangun sejumlah kolam retensi dan bendungan. 

"Memang tidak ada jaminan tidak akan ada banjir tapi dengan perhitungan hidrologi dan desain yang andal maka tidak akan terjadi banjir di IKN dalam 100 tahun mendatang," kata Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Samarinda Harya Muldianto dalam temu media nasional di Banjarmasin, dikutip dari Antara, Sabtu (5/11).

Menurutnya, kolam retensi yang dibangun adalah SG-3, kolam retensi TR-01, dan kolam retensi TR-7 yang ketiganya bisa mereduksi banjir dan menunjang penerapan Zero Delta Q.

Ia mengatakan teridentifikasi kejadian banjir tahunan (2-3 kali) pada lima sungai di Kecamatan Sepaku yang berdampak pada pemukiman serta jalan protokol Sepaku.

Kegiatan mengendalikan banjir, sampai 2024 berupa normalisasi sungai sepanjang 25 kilometer, serta memperlancar bottleneck di setidaknya di lima titik.

"Pengendalian banjir juga dilakukan dengan cara peninggian tanggul sungai, serta membuat bendungan," katanya.

Kegiatan dilanjutkan program jangka panjang 2024-2045 dengan membangun tampungan retensi banjir sesuai rencana induk pengendalian banji daerah aliran Sungai Sanggai.

Kementerian PUPR optimistis segala upaya mengendalikan banjir di IKN akan berhasil dengan terus melakukan berbagai pembangunan infrastruktur, seperti bendungan.

Salah satunya adalah pembangunan Bendungan Sepaku Semoi, di Kabupaten Penajam Paser Utara yang bakalan memiliki luas genangan sekitar 280 hektare, dengan tinggi 25 meter dari fondasi, panjang 450 meter.

[Gambas:Video CNN]

Ada seorang gadis pedang yang tersembunyi di ruang penyimpanan

BSU Tahap 7 Cair Hari Ini, Cek Penerimanya Lewat Pospay******

Pemerintah dijadwalkan mencairkan bantuan subsidi upah (BSU) tahap 7 hari ini, Selasa (2/11). Pencairan akan dilakukan oleh PT Pos Indonesia(Persero) dan bisa dicek melalui Pospay.

Bantuan senilai Rp600 ribu tersebut diberikan oleh pemerintah kepada para pekerja yang terdampak secara ekonomi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

BSU diberikan kepada pekerja bergaji maksimal Rp3,5 juta per bulan dengan syarat terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan hingga Juli 2022.

"Tahap terakhir ini tersisa sekian juta, mudah-mudahan segera pada November ini selesai dan insyaallah terealisasi 100 persen," katanya dalam Pembukaan Festival Pelatihan Vokasi dan Job Fair Nasional di JCC, Jumat (28/10).

Dikutip dari CNBC, berikut cara cek penerima BSU tahap 7 lewat Pospay:

1. Unduh aplikasi Pospay di Play Store
2. Registrasi Akun dengan membuat username, password, masukan kode OTP yang dikirim via SMS, dan membuat PIN transaksi
3. Kemudian masuk ke akun terdaftar dengan cara klik tombol berwarna merah di pojok kanan halaman utama dan klik logo Kementerian Ketenagakerjaan
4. Klik BSU Kemenaker 1 pada bagian Jenis Bantuan
5. Kemudian klik tautan Ambil Foto Sekarang untuk mengambil foto e-KTP. Jika sistem tidak bisa memproses foto, Anda bisa kembali mengambil ulang foto e-KTP Anda
6. Masukkan data pribadi
7. Jika NIK sudah sesuai dengan data penerima BSU, akan muncul QR Code
8. Anda bisa menunjukkan QR Code tersebut saat mengambil bantuan di Kantor Pos

[Gambas:Video CNN]

Menimbulkan malapetaka pada perusahaan-perusahaan Jepang

Kemnaker Mulai Terima Informasi PHK Massal di Industri Padat Karya******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai mengambil tindakan setelah menerima beberapa informasi terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri padat karya.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengaku ada informasi terkait PHK massal di Indonesia, khususnya di sektor garmen, tekstil hingga alas kaki.

"Kami telah menerima beberapa informasi terkait jumlah PHK, khususnya di sektor industri padat karya orientasi ekspor, seperti garmen, tekstil, dan alas kaki," katanya dalam rilis resmi, Rabu (2/11).

Selain melakukan pengecekan, Kemnaker mengaku siap melakukan pendampingan diskusi antara perusahaan dan karyawan. Diharapkan, ada kesepakatan bersama agar terhindar dari masalah PHK massal di tengah gejolak ekonomi dunia.

"Semangat musyawarah mufakat kami yakin dapat mengatasi kendala atau tantangan di setiap perusahaan, dan untuk itu kemnaker dan dinas-dinas tenaga kerja di seluruh Indonesia siap mendampingi pencapaian mufakat tersebut," jelasnya.

Putri menjelaskan maraknya PHK belakangan ini terjadi karena dampak pandemi covid-19 yang masih terasa, transformasi bisnis di era digital, hingga geopolitik global yang berdampak pada melemahnya daya beli di sejumlah negara tujuan ekspor produk Indonesia.

"Kami juga berharap kiranya dinas-dinas tenaga kerja dapat terus memantau kondisi ketenagakerjaan di daerah masing-masing daerah dan melaporkannya kepada Kemnaker," pungkas Putri.

[Gambas:Video CNN]

Perbaikan abadi

Kemendag: Seharusnya BPOM Tahu Produsen yang Pakai PEG dan PG******

Direktur ImporKementerian Perdagangan (Kemendag) Sihard Hadjopan Pohan mengatakan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) seharusnya tahu siapa saja produsen farmasi yang menggunakan propilen glikol (PG) dan polietilen glikol (PEG) pada obat sirop.

Respons mereka berikan usai BPOM menyeret kewenangan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam urusan importasi senyawa kimia seperti propilen glikol (PG) dan polietilen glikol (PEG) ke dalam Indonesia.

PG dan PEG sendiri merupakan bahan baku pemicu gagal ginjal akut yang umumnya terjadi pada anak.

"Karena dia tidak termasuk lartas ya lewat-lewat saja. BPOM yang tahu harusnya siapa saja produsen-produsen farmasi yang menggunakan barang itu. Sehingga kemarin ada opsi pengawasannya yang harus diketatkan dalam proses produksi," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (2/11).

Pohan menambahkan karena bahan baku tersebut tidak termasuk lartas jadi hanya perlu angka pengenalan impor (API), baik API-U untuk umum atau API-P untuk produsen.

Lebih lanjut, ia menginformasikan Kemendag telah melakukan rapat dengan Bea Cukai pada Selasa (1/11) terkait impor barang tersebut ke depannya. Ada dua opsi yang ditawarkan, apakah ingin diluruskan atau sistem cross border.

"Kalau mau lartas, larangan pembatasan, berarti ada usulan ke Kemendag lalu dibahas di Kemenko. Nanti baru dibuatkan Permendag tentang lartas terhadap itu," jelas Pohan.

Jika memilih opsi cross border, maka data surat keterangan impor (SKI) dari BPOM diperlukan. Karena BPOM yang tahu siapa saja perusahaan farmasi yang akan menggunakan produk PG dan PEG tersebut.

"Barang itu (PG dan PEG) kan untuk melarutkan, yang tahu siapa? Ya BPOM lah. Berapa besar untuk dilarutkan, untuk adukannya, dan seterusnya. Kita dari Kemendag kan gak paham," tegas Pohan.

"Kalau yang digunakan industri, kan ada industri lain selain farmasi, nanti Kemenperin yang akan merekomendasikan ke kami berapa banyaknya yang boleh diimpor," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, BPOM menyeret kewenangan Kemendag dalam urusan importasi senyawa kimia seperti PG dan PEG ke dalam Indonesia.

Kepala BPOM Penny K Lukito menegaskan dalam hal pengawasan, BPOM hanya melakukan pemeriksaan pada bahan baku pharmaceutical grade yang masuk kategori larangan dan pembatasan (Lartas).

Barang-barang tersebut harus mendapatkan izin BPOM melalui Surat Keterangan Impor (SKI) sebelum didatangkan ke Indonesia.

"Bahan baku pada umumnya masuk melalui SKI BPOM. Khusus untuk pelarut PG dan PEG ini masuknya tidak melalui SKI BPOM, tapi melalui Kementerian Perdagangan, non-lartas," kata Penny dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX.

Penny lantas menyebut BPOM telah mengusulkan agar terdapat revisi pada skema importasi PG dan PEG dengan menjadi kategori lartas. Sehingga nantinya, importasi kedua senyawa itu harus melalui persetujuan atau SKI BPOM.

Tuan Elang Salju

Daftar Negara dengan Inflasi 'Selangit' per Oktober 2022******

Inflasi tahunan Turkikembali terbang menjadi 85,51 persen pada Oktober 2022. Angka ini adalah rekor tertinggi sejak 1997 silam.

Faktanya, lonjakan inflasi tak hanya dialami oleh Turki. Beberapa negara juga mengalami era inflasi tinggi, seperti Sri Lanka yang pada Oktober juga tembus 66 persen.

Inflasi memang saat ini menjadi musuh bersama banyak negara. Perang Rusia-Ukraina membuat kenaikan berbagai harga, baik pangan maupun energi, sehingga lonjakan inflasi tak terhindarkan.

Turki

Inflasi Turki pada Oktober tercatat sebesar 85,51 persen atau tertinggi sejak 1997 lalu. Inflasi tersebut naik dibandingkan September yang terealisasi 83,45 persen.

Kenaikan inflasi Turki memang sudah terjadi sejak tahun lalu. Inflasi Turki yang pada umumnya di kisaran 20 persen naik jadi 21,31 persen pada September 2021. Kemudian, pada Desember 2021 naik lagi menjadi 36,08 persen.

Sejak akhir tahun lalu, inflasi Turki terus merangkak hingga saat ini lebih dari 80 persen.

Kenaikan inflasi ini dikarenakan negara yang dipimpin oleh Recep Tayyip Erdogan ini tidak memberikan subsidi di tengah lonjakan harga energi. Selain itu, bank sentral negara justru memilih menaikkan suku bunga yang berdampak pada anjloknya mata uang lira.

Sri Lanka

Sri Lanka mencatat inflasi sebesar 66 persen pada Oktober 2022. Meski turun dibandingkan bulan lalu yang sebesar 69,8 persen, tapi masih tetap tinggi.

Berdasarkan tradingeconomic, inflasi bulan lalu ini ditopang oleh kenaikan harga makanan 85,6 persen, dan barang-barang non makanan 56,3 persen.

Untuk non makanan, kontribusi tertinggi ke inflasi berasal dari biaya transportasi, perumahan, restoran dan hotel.

Pasalnya, inflasi Sri Lanka normalnya ada di kisaran 3-5 persen. Namun, sejak Oktober 2021 tembus 7,6 persen dan sampai saat ini tembus puluhan persen.

Zimbabwe

Inflasi Zimbabwe tercatat sebesar 269 persen pada Oktober 2022 ini. Realisasi tersebut turun dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 280 persen.

Namun, hal tersebut tak mengherankan karena inflasi Zimbabwe pernah tercatat lebih tinggi lagi. Pada Juli 2020, inflasinya bahkan pernah tembus 837,53 persen.

Sebelumnya, untuk meredam inflasi tinggi ini, pemerintah Zimbabwe berencana untuk menerbitkan koin emas sebagai alat pembayaran. Namun, sampai saat ini belum ada kabar mengenai rencana tersebut.

Argentina

Argentina juga salah satu negara yang mengalami lonjakan inflasi. Pada Oktober ini, Argentina belum merilis data inflasinya, tapi data terakhir September lalu tercatat 83 persen atau naik dari Agustus sebesar 78,5 persen.

Inflasi Argentina memang terus mengalami lonjakan sejak dua tahun lalu. Pada akhir 2020 inflasinya tercatat 35 persen, namun sejak masuk 2021 terus terkerek hingga mencapai 83 persen.

Tahun ini, inflasi Argentina bahkan diprediksi bisa tembus 100 persen. Tercermin dari kondisi negara itu, di mana banyak warganya yang mencari pendapatan tambahan dengan menjadi pemulung.

Lebanon

Inflasi Lebanon juga tercatat tinggi sebesar 162 persen pada September 2022. Inflasinya naik dibandingkan dengan Agustus yang sebesar 161,89 persen, tetapi turun dari Juli yang sebesar 168,45 persen.

Lonjakan inflasi tersebut didorong oleh naiknya sejumlah harga sejumlah komponen, seperti makanan dan minuman sebesar 198,11 persen, rumah dan peralatan 99,89 persen, dan biaya transportasi sebesar 294,85 persen.

[Gambas:Video CNN]