cantiktoto

Kaisar Jahat Surga yang Melahap

INA Gandeng Perusahaan China Suntik Green Fund Baterai Listrik******

Lembaga Pengelola Investasi (LPI) alias Indonesia Investment Authority(INA) menaruh investasi  bersama dengan perusahaan pembuat baterai listrik ChinaContemporary Amperex Technology Co Limited (CATL) dan CMB International, membentuk Green Fund guna ekosistem kendaraan listrik.

Hingga kini, total investasi yang sudah ada adalah sebesar US miliar atau Rp31 triliun (asumsi kurs Rp15.500 per dolar AS)  

CEO INA Ridha Wirakusumah mengatakan investasi tersebut sebagai persiapan Indonesia dalam menyiapkan bahan baku kendaraan listrik (EV) di dalam negeri.

Investasi tersebut diwujudkan dalam penandatanganan kerjasama dirinya sebagai CEO INA dengan pemimpin kedua perusahaan tersebut yang disaksikan langsung oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di sela-sela perlaksanaan Presidensi G20.

"Dalam kesempatan ini kita melakukan penandatanganan yang disaksikan oleh bos saya dan juga Menteri BUMN," imbuhnya.

Ridha menjelaskan tiga alasan mengapa INA memilih untuk berinvestasi dalam rantai pengembangan baterai listrik tersebut. Pertama,untuk mengurangi emisi karbon sekaligus mendorong perkembangan kendaraan listrik di Indonesia.

Kedua,agar Indonesia tidak tertinggal jauh dalam perkembangan kendaraan listrik. Diharapkan, dalam dua tahun ke depan kendaraan listrik bisa setara dengan konvensional.

"Kerja sama ini salah satu tujuannya untuk efisiensi biaya baterai. Pembuatan baterai merupakan keahlian CNTL, jadi kita bekerja sama agar bisa membuat baterai listrik di dalam negeri," jelasnya.

Ketiga,karena kendaraan listrik bakal makin berkembang dan Indonesia tak bisa menunggu lebih lama lagi sampai bisa mengembangkan baterai listrik sendiri. Karenanya, kerjasama dengan kedua perusahaan dianggap sangat penting untuk dilakukan.

Indonesia sebagai penghasil nikel terbesar di dunia dinilai perlu belajar dan bekerja sama dengan perusahaan yang mempunyai kemampuan menciptakan baterai listrik terbaik dunia agar bisa merebut pasar di masa depan.

"Nikel adalah bahan penting dalam sel baterai lithium ion yang digunakan di sebagian besar kendaraan listrik. Dalam 10 tahun, Indonesia diharapkan menjadi pemasok nikel rafinasi terbesar dengan lebih dari separuh produksi nikel rafinasi dunia. Dan saya mendapat kesempatan untuk berbicara di situs dan ketua CATL. Jadi ini kesempatan," ujarnya.

Di Indonesia, pasar kendaraan listrik juga terus berkembang dan diharapkan bisa terjual sebanyak 2,1 juta unit sepeda motor listrik dan 400 ribu unit mobil listrik pada 2025 mendatang.

Awal tahun ini, CATL telah mengumumkan proyek baterai listrik senilai US miliar di Indonesia dan akan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan Tanah Air.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Redaksi: Redaksi mengubah judul artikel ini pada Selasa (15/11) jam 18.40 WIB terkait dengan klarifikasi pihak terkait.

Legenda Xuantian dalam Tarian Dewa dan Setan

Menaker Sebut Rumus UMP 2023 Pakai PP 36/2021 yang Diusung Pengusaha******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan penetapan upahminimum provinsi (UMP) masih tetap mengacu pada PP Nomor 36/2021.

Padahal, belum lama ini buruh menuntut agar besaran UMP kembali disesuaikan dengan PP 78/2015.

"Iya dong (PP 36/2021). (PP 78/2015) kan sudah tidak berlaku karena ada UU Cipta Kerja," kata Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari usai acara penandatangan kerja sama pelatihan vokasi bersama Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Republik Austria, di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Menaker Ida Fauziyah sebetulnya hadir langsung dalam penandatanganan kerja sama tersebut. Namun, ia menolak mengeluarkan sepatah kata pun untuk menjawab pertanyaan wartawan seputar buruh.

Kendati, Ida sudah memastikan UMP 2023 bakal lebih tinggi dari tahun ini. Ia tengah mempertimbangkan tuntutan kenaikan 13 persen yang disampaikan buruh.

"Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum 2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan upah minimum 2022 dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi," kata Ida dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11).

Ida menjelaskan sudah melakukan koordinasi dengan dewan pengupahan daerah sejak 1 November. Ia juga mengaku sudah mendengarkan pandangan Apindo dan Kadin selaku perwakilan pengusaha serta pandangan dari pekerja dan serikat buruh.

"Nanti kita lihat (potensi kenaikan 13 persen). Kita sedang memfinalisasi aspirasi dan pandangan dari semua stakeholder. Kami tidak akan mempercepat atau memperlambat proses penetapan itu," ujar Ida kepada wartawan selepas rapat dengan Komisi IX DPR RI.

Buruh dan pengusaha memang berselisih paham soal penetapan upah minimum. Unsur pengusaha tetap menginginkan penentuan upah minimum menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 karena dianggap lebih realistis.

Sementara, buruh memberi masukan yang bertolak belakang dengan yang disampaikan oleh kelompok pengusaha. Buruh tetap berpegang teguh bahwa PP Nomor 36 Tahun 2021 tidak bisa jadi dasar penetapan upah minimum dan mendesak penggunaan PP Nomor 78 Tahun 2015.

[Gambas:Video CNN]

Raja Makanan

Kemnaker Respons Usul No Work No Pay: Kunci di Serikat Pekerja******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan usulan pengusahasoal kebijakan no work no pay harus didiskusikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.

"Ya itu bicarakan dengan teman-teman serikat pekerja. Pokoknya kalau serikat atau perwakilan pekerja di perusahaan itu setuju, kita setuju. Kuncinya tuh di situ," tegas Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Dita menjelaskan jika ingin ada aturan no work no pay,maka perlu ada perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja. Kedua pihak harus membuat kontrak kerja baru. Kendati, ia belum memastikan apakah aturan tersebut bakal didukung dengan adanya permenaker.

Kedua, Dita menjelaskan aturan ini tidak bisa berlaku di semua sektor. Ia menjelaskan masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti kelapa sawit hingga tambang.

"No work no payitu (untuk) yang ordernya kurang-kurang itu lah, garmen, tekstil itu wajar. Nanti tambang, nikel, timah, ikut-ikutan. Makanya itu jangan, buruhnya juga harus kritis dong. Jangan disamakan sawit sama sepatu," tegasnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menambahkan usulan aturan no work no paydari pengusaha masih dalam tahap pembicaraan. Kemnaker masih perlu mendengar suara dari buruh.

"Kita sendiri kan juga baru menerima, artinya kita akan mempelajari usulan itu, tentunya kita akan mempertimbangkan banyak aspek. Tadi saya katakan, ini kan usulan satu sisi, kita kan juga harus mempertimbangkan sisi yang lain. Pokoknya gini, apapun kebijakan itu prinsipnya kita mencari solusi terbaik dari segala pilihan yang ada," jelasnya.

Menaker Ida Fauziyah sejatinya hadir langsung dalam penandatanganan kerja sama pelatihan vokasi bersama Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Republik Austria, Kamis (10/11). Namun, ia menolak mengeluarkan sepatah kata pun untuk menjawab pertanyaan wartawan seputar buruh.

Sementara itu, Pengamat Ketenagakerjaan Payaman Simanjutak menuturkan usulan aturan tentang no work no payakan menyalahi hak-hak pekerja. Menurutnya, lebih baik industri melakukan PHK dari pada merumahkan pekerja dengan tanpa upah.

"Kalau memang tidak ada pekerjaan, lebih baik di-PHK. Jadi jelas status dan hak-haknya. Pemerintah juga jelas melakukan kebijakan untuk menyalurkannya. Pekerja juga boleh berupaya keras untuk mencari pekerjaan baru," kata Payaman.

"Pekerja boleh dirumahkan sementara sambil menunggu proses lebih lanjut tetaplah menerima upah untuk kelangsungan hidupnya dan keluarganya," imbuhnya.

Senada, Direktur Celios Bhima Yudhistira mengatakan selama ini pengusaha sudah menjadi anak emas pemerintah di mana setiap aturan tentang ketenagakerjaan lebih banyak berpihak ke dunia usaha.

Tak hanya itu, pengusaha juga sudah diguyur pelbagai stimulus oleh pemerintah dengan jumlah yang cukup besar. Baik stimulus pajak maupun non pajak.

Jika pemerintah mengabulkan permintaan pengusaha dengan menerbitkan aturan no work no pay, hal itu sama saja dengan memberikan ketidakpastian pendapatan pekerja.

"Jadi apa beda nya perusahaan yang menerima stimulus dan tidak? Pada saat pandemi juga berbagai regulasi berpihak kepada pengusaha, misalnya pengesahan UU Cipta Kerja yang di dalamnya justru memuat penurunan standar perlindungan dan perubahan aturan pengupahan yang pro pengusaha," kata Bhima.

"Kalau pemerintah di tengah pertumbuhan ekonomi 5,7 persen, kemudian meloloskan aturan no work no paymaka buruh tidak punya pelindung sama sekali," imbuhnya.

Sebab itu, ia menilai sangat tidak rasional jika pemerintah ingin ekonomi Indonesia pulih tapi di satu sisi menurunkan kemampuan daya beli kelas pekerja dengan meloloskan aturan no work no pay.

"Sebaliknya, apabila narasi yang dibangun adalah ancaman resesi tahun depan, justru pekerja sebagai kelompok yang paling rentan harusnya mendapatkan proteksi dari negara. Jadi aturan no work no payini harus ditolak," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kekuatan Yongle

Luhut Ajak Negara G20 Jaga Aset Laut US Triliun******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Panjaitan mengajak negara anggota G20berkontribusi mempertahankan aset lautbernilai US triliun.

Tujuannya, demi menunjang ekonomi dan keberlangsungan masyarakat. "G20 memiliki peran penting dalam memastikan ekonomi laut yang berkelanjutan," katanya dalam Tri Hita Karana, Presiden G20 Indonesia: Ocean 20, Nusa Dua, Bali, Senin (14/11).

Luhut menjelaskan aset laut yang bernilai wah tersebut diproyeksikan memiliki nilai layanan turunan US,5 triliun per tahun atau US,5 triliun dikurangi dengan manfaat non pasar.

Di sisi lain, potensi laut untuk pertumbuhan ekonomi saat ini sangat berkurang, bahkan cenderung memburuk karena penangkapan ikan yang berlebihan, termasuk perusakan ekosistem dari pukat dasar.

Belum lagi, aktivitas penambangan dasar laut, industri lepas pantai, seperti ekstraksi minyak dan gas (migas) hingga polusi dari industri lepas yang turut mengurangi potensi nilai aset laut.

Oleh karena itu, ia menuturkan negara anggota G20 yang merupakan kelompok dari 20 ekonomi terbesar dan membentuk 45 persen dari garis pantai dunia, serta 21 persen dari zona eksklusif memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem laut.

Anggota G20 memiliki peran penting yang tidak dapat disangkal dalam melindungi ekosistem laut, termasuk mengembalikan nilainya dan memastikan keberlanjutan ekonomi laut dalam jangka panjang.

"Ini merupakan peluang luar biasa untuk menangani banyak prioritas dalam agenda G20," terang Luhut.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Koki Tertinggi

Buruh Tolak Keras Putusan Menaker soal UMP 2023 Pakai PP 36/2021******

Buruh menolak keputusan pemerintah menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 sebagai acuan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023.

Pasalnya, beleid tersebut merupakan turunan dari Undang-undang Cipta Kerja yang dinilai bersifat inkonstitusional atau tidak sah di mata hukum.

Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos menilai jika pemerintah memaksa menggunakan aturan yang cacat, artinya pemerintah tak memiliki perspektif bagaimana melindungi dan meningkatkan kesejahteraan buruh.

Menurut Nining, PP 36/2021 juga menjauhkan buruh dari upah dan kehidupan yang layak. Sebab, menggunakan skema dalam aturan tersebut, kenaikan UMP akan sangat kecil.

Padahal, ia melihat kenaikan upah buruh dengan kondisi saat ini harusnya bisa mencapai 30 persen.

"Apalagi dengan berbagai kenaikan kebutuhan pokok, kenaikan listrik,kenaikan BBM bahkan kenaikan PPN 11 persen berimbas kepada semua kebutuhan hidup termasuk harga kos/kontrak rumah sedangkan upah buruh semakin dikikis," ujarnya.

Senada, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan jika perhitungan UMP 2023 berdasarkan PP 36, maka kenaikan hanya berkisar 2-4 persen. Hal itu tentu tidak mencerminkan kondisi saat ini, di mana berbagai harga barang naik.

"Jadi yang dipakai harusnya rumus kenaikan UMP adalah (PP 78/2015) inflasi plus pertumbuhan ekonomi, yaitu sebesar 13 persen," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Air yang mengalir di masa muda sepertinya tidak ada jejaknya

Harap Maklum Kalau Penerbangan dari dan ke Bali 'Delay'******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melaporkan tingkat keterlambatan (delay) penerbangandari dan ke Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, tempat penyelenggaraan KTT G20, di bawah 45 menit.

Tetapi Kemenhub memastikan penerbangan reguler, baik domestik maupun internasional, berjalan baik dengan slot yang sudah diatur pada masa penyelenggaraan G20 tanpa ada pembatalan atau pengalihan.

"Dilaporkan tingkat keterlambatan (delay) di bawah 45 menit dan maskapai penerbangan telah melakukan penanganan dengan menyediakan makanan ringan sebagai kompensasi," tutur Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati, dilansir Antara, Senin (14/11).

Hal itu merupakan bagian dari prosedur penanganan untuk memastikan kelancaran penerbangan VVIP dan reguler, serta agar terpenuhinya aspek keselamatan dan keamanan penerbangan.

Diketahui, sejumlah pemimpin negara G20 dan tamu undangan tiba sejak Minggu (13/11). Salah satunya, pesawat kepresidenan AS Air Force One yang membawa Presiden Joe Biden telah tiba pada pukul 21.46 WITA.

Sebelumnya, Menhub Budi Karya Sumadi juga menyambut Menteri Luar Negeri Meksiko Marcelo Ebrard Casaubon yang tiba pukul 19.49 WITA menggunakan penerbangan Qatar Airways.

Kemudian, berdasarkan informasi Direktorat Angkutan Udara Ditjen Perhubungan Udara, pesawat VVIP dan reguler para tamu negara yang tiba hingga tadi malam, yakni Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida pada pukul 00.16 WITA dini hari menggunakan pesawat kepresidenan.

Lalu, Perdana Menteri Fiji Ratu Inoke Kubuabola yang tiba pukul 23.47 WITA menggunakan Qantas Airways. Selanjutnya, Presiden Korea Yoon Suk-yeol tiba pukul 22.27 WITA menggunakan pesawat Emirates.

Adita menyampaikan pada hari ini masih akan ada sejumlah pemimpin dan tamu negara yang akan mendarat di Bandara Bali. Antara lain, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni.

Selanjutnya, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, Menteri Luar Negeri Brasil Carlos Alberto Franco Franca, dan Menteri Luar Negeri Suriname Albert E Ramdin.

Kemenhub telah berkoordinasi dengan pengelola bandara dan maskapai untuk mempersiapkan penanganan terhadap pengguna jasa penerbangan, seperti permintaan perubahan jadwal (reschedule) hingga pengembalian dana (refund) tiket pesawat.

[Gambas:Video CNN]