modal receh slot

Bintang penari kupu-kupu

angka jitu forum master

KPK segera sidangkan penyuap Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera menyidangkan para terdakwa pemberi suap terhadap Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK) dalam kasus dugaan korupsi suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

"Jaksa KPK Gilang Gemilang, pada Jumat (1/3) telah selesai melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan dengan Terdakwa Stevi Thomas C dan kawan-kawan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Ali menerangkan terdakwa yang turut dilimpahkan perkaranya sebagai pihak pemberi suap pada tersangka AGK, yakni Kristian Wuisan, Daud Ismail dan Adnan Hasanudin.

Dengan pelimpahan tersebut, penahanan terhadap terdakwa kini beralih menjadi wewenang Pengadilan Tipikor dan dalam waktu dekat segera dilakukan pemindahan tempat penahanan sesuai dengan penetapan Majelis Hakim.

"Informasi dari Panitera Muda Tipikor, agenda persidangan untuk pembacaan surat dakwaan pada Rabu (6/3)," kata Ali.

Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Penyidik KPK juga langsung melakukan penahanan terhadap Abdul Ghani Kasuba dan lima orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 20 Desember 2023.

Tersangka lainnya, yakni Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).

Konstruksi perkara yang menjerat Abdul Ghani Kasuba dan para tersangka lainnya berawal saat Pemprov Maluku Utara melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggaran bersumber dari APBD.

AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.

Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk melaporkan soal berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.

Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.

Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.

Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.

Kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang adalah KW dan ST. Keduanya juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan oleh perusahaannya.

Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.

Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.

Uang-uang tersebut kemudian digunakan, antara lain, untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap hotel dan pembayaran dokter gigi.

Atas perbuatannya tersangka ST, AH, DI, dan KW sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001

Tersangka AGK, RI, dan RA sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Baca juga: Putri Maluku Utara 2022 Gusti Chairunissya mangkir dari panggilan KPK

Baca juga: KPK panggil dua personel TNI ajudan Abdul Ghani Kasuba

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Catatan Gadis Emas

pinjaman online yang selalu di acc

Jokowi bayangkan konser******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membayangkan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak hanya menjadi kota pemerintahan melainkan juga tempat diselenggarakannya konser-konser besar kelak.

Demikian disampaikan Presiden dalam sambutannya saat meresmikan peletakan batu pertama pembangunan gedung Kantor Bank Negara Indonesia (BNI) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kamis.

“Jadi betul-betul nanti kita harapkan dengan adanya fasilitas jalan tol, fasilitas bandara, IKN ini menjadi semakin ramai dan kita harapkan Ibu Kota Nusantara ini akan menjadi sebuah kota yang hidup, tidak hanya urusan pemerintahan, tapi di bayangan saya kalau fasilitas-fasilitas sudah komplet, konser-konser besar nanti akan bisa diadakan di IKN,” kata Jokowi.

Presiden juga berharap IKN nantinya bisa menjadi menjadi pusat ecotourism atau wisata lingkungan seiring penataan kawasan hutan di sana.

“Kita tahu sekarang ini hutan yang ada di sini hutan tanaman industri, monokultur hanya satu macam jenis tanaman yang ada di IKN yaitu eucalyptus yang dipakai untuk bubur kertas,” jelasnya.

“Ini akan kita balik menjadi tropical rain forest land sehingga kita siapkan persemaian yang sekarang ini sudah berproduksi dan siap kurang lebih 15 juta setiap tahunnya di persemaian Mentawir kurang lebih 30 menit dari sini,” tambahnya.

Lebih jauh Presiden mengatakan IKN saat ini memang masih terasa panas karena jumlah dan jenis pohon masih kurang banyak. Namun ketika jumlah dan jenis pohon sudah bertambah, ia meyakini IKN akan menjadi kota hijau.

“Dan akan banyak nanti bank-bank yang nanti di sini dengan digital banking-nya, ini akan betul-betul sesuai dengan konsep smart city yang akan kita bangun. Betul-betul bisa kejadian, tapi memang butuh waktu,” ujarnya.

Dia pun menyatakan mendapatkan informasi pembangunan IKN akan selesai selama 10 tahun. Namun dengan banyaknya investasi yang masuk dia meyakini proses pembangunan IKN akan lebih cepat.

Baca juga: Presiden meletakkan batu pertama pembangunan Kantor Bank BNI di IKN

Baca juga: Bank Tanah menyiapkan lahan relokasi warga komitmen dukung Bandara IKN

Baca juga: Jokowi tiba di IKN untuk "groundbreaking" proyek infrastruktur

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Kode Seni Bela Diri Samsara

heylink.me slot bonus new member 100

BAZNAS DKI targetkan himpun ZIS Rp112,5 miliar pada Ramadhan******

target kami ini meningkat jauh dibandingkan Ramadhan tahun lalu

Jakarta (ANTARA) - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) BAZIS DKI Jakarta menargetkan dapat menghimpun zakat, infaq, shadaqah (ZIS) senilai Rp112,5 miliar pada Ramadhan 1445 Hijriah.

"Memang target kami ini meningkat jauh dibandingkan Ramadhan tahun lalu yaitu mencapai 70 persen untuk pengumpulan ZIS," kata Wakil Ketua IV BAZNAS BAZIS DKI Jakarta Nasir Tajang di Jakarta, Senin.

Nasir mengatakan bahwa pengumpulan ZIS pada Ramdhan 1444 Hijrah yaitu Rp66 miliar, dan pada tahun ini pengumpulan ZIS ditargetkan mencapai 112,5 miliar.

Menurut dia target tersebut optimis terealisasi  karena meningkatnya kesadaran masyarakat disamping kian meningkatnya  penerima manfaat.

Ia mengaku bahwa, selama ini ZIS yang terkumpul terbanyak dari perusahaan yang ada di Jakarta dengan jumlah sasaran berada di angka Rp53 miliar atau setara 44 persen dari target pengumpulan ZIS.

"Kami bisa mewujudkan apa yang menjadi target. Karena kami selalu mendapatkan penghargaan terkait program penyaluran dan dari sisi pengelolaan juga baik, di mana indeks kami ada di angka 0,81, itu terbaik dalam pengelolaan dan memperoleh predikat memuaskan," tuturnya.

Untuk itu kata Nasir, pihaknya meminta kepada wajib zakat berupa badan, perusahaan, maupun perorangan agar dapat menyalurkan ZIS kepada BAZNAS BAZIS DKI Jakarta.

Karena kata Nasir, pada bulan Ramadhan ini merupakan momentum terbaik untuk beribadah, dan ZIS menjadi salah satu ibadah yang diajarkan pada saat bulan puasa.

"Kami mengusung tema 'Ramadhan Memerdekakan', dan ini momentum bagi umat Islam beribadah terbaik. Jadi dengan tema ini kami berharap muzakki (orang wajib zakat) bisa terbebas dari egoisme, kikir, dan pelit," katanya.

Ia memastikan BAZNAS BAZIS DKI Jakarta merupakan lembaga yang sudah profesional dalam mengemban amanah tersebut, dengan pengalaman kurang lebih 56 tahun.

"Dana kami dikelola dengan sangat transparan, dan kami selalu memaparkan hasil audit keuangan," ujarnya.
Baca juga: Pemkab latih warga Pulau Tidung promosikan pariwisata di media sosial
Baca juga: Baznas-Bazis DKI bantu rumah ikan untuk nelayan Kepulauan Seribu
Baca juga: BAZNAS (BAZIS) DKI salurkan donasi Rp3 miliar untuk warga Palestina

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

zaman Ayutthaya

modetoto

Pemkab Biak Numfor dapat tambahan 389 guru PPPK******

Biak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Biak Numfor, Papua, mendapatkan tambahan 389 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk ditempatkan di sekolah di daerah setempat.

"Formasinya 491 guru PPPK tetapi yang terisi 389 guru. Kini tinggal menunggu keluarnya nomor induk pegawai dan SK penempatan dari Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Biak Numfor Kamaruddin di Biak,Senin.

Baca juga: Pemkab Pati optimalkan penambahan guru lewat penerimaan PPPK

Ia mengatakan, adanya tambahan guru PPPK sangat membantu Pemkab Biak Numfor untuk mengisi formasi guru ASN yang pensiun.

Dari ratusan tenaga guru PPPK yang diterima formasi 2023, menurut Kamaruddin, penempatannya akan diprioritaskan di sekolah yang ada di kampung pinggiran.

Selain itu, penempatan guru PPPK diutamakan di  sekolah yang kurang tenaga pengajarnya karena sudah pensiun, berhalangan tetap, dan meninggal dunia.

Baca juga: Bupati Bangkep minta PPPK guru laksanakan tugas dengan baik

"Kehadiran guru PPPK sangat dibutuhkan untuk mendukung kelancaran kegiatan belajar mengajar di berbagai sekolah," kata Kamaruddin.

Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Disdikbud Biak Japosman Situmorang berharap para guru PPPK yang telah mengirimkan biodata pengurusan nomor induk pegawai diminta tetap melakukan tugas mengajar siswa sekolah tertentu.

"Untuk penempatan lokasi tempat sekolah mengajar akan ditetapkan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap," ujar Japosman.

Baca juga: Pemkot Cirebon angkat 320 guru honorer jadi PPPK

Dari 389 guru PPPK yang diterima, menurut dia, sebagian besar masih melaksanakan tugas mengajar di berbagai satuan pendidikan.

Pewarta: Muhsidin
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

tuan kendo

gila slot138

Jumat, layanan SIM keliling di Jakarta hadir di lima lokasi******

Untuk biaya perpanjangan, sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah Rp80.000 untuk perpanjangan SIM A, dan Rp75.000 untuk perpanjangan SIM C

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya menyediakan layanan surat izin mengemudi (SIM) keliling di lima lokasi Jakarta untuk membantu warga yang akan memperpanjang masa berlaku syarat legal berkendara itu, Jumat. Melalui akun X resmi TMC Polda Metro Jaya, layanan SIM Keliling tersebut diinformasikan berada di lokasi berikut:

1. Jakarta Timur di Mall Grand Cakung;
2. Jakarta Selatan di Kampus Trilogi Kalibata;
3. Jakarta Utara di LTC Glodok;
4. Jakarta Barat di Mall Citraland;
5. Jakarta Pusat di Kantor Pos Lapangan Banteng.

Gerai SIM itu dibuka mulai dari pukul 08.00 hingga 14.00 WIB. Untuk dapat mengakses dan terlayani dalam fasilitas SIM keliling ini, pemohon harus mempersiapkan dan melengkapi persyaratan yang dibutuhkan termasuk menyiapkan biaya administrasi. Adapun persyaratan tersebut terdiri atas KTP dan SIM yang akan diperpanjang, serta masing-masing dilampirkan fotokopi.

Ketika di lokasi SIM keliling warga akan diminta mengikuti pemeriksaan kesehatan dan tes psikologi sebelum pengambilan foto untuk SIM baru. Layanan mobil SIM keliling ini, hanya dapat memperpanjang SIM yang masih berlaku saja untuk golongan tertentu, yakni SIM A dan SIM C. Bagi SIM yang telah habis masa berlakunya, pemilik SIM harus membuat permohonan SIM baru di tempat yang telah ditentukan oleh kepolisian. Untuk biaya perpanjangan, sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah Rp80.000 untuk perpanjangan SIM A, dan Rp75.000 untuk perpanjangan SIM C. Adapun untuk jenis SIM B, tidak bisa dilakukan perpanjangan masa berlaku pada layanan SIM Keliling, tapi harus diperpanjang di kantor Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) karena adanya perbedaan peruntukan dokumen. Dokumen SIM B itu sendiri diperuntukkan bagi kendaraan yang memiliki berat lebih dari 3,5 ton.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Putri penjelajah waktu mencari posisi resmi

cicilan hp di akulaku

OJK: Panduan CRMS jadi jembatan sebelum standar internasional berlaku******

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan buku panduan Climate Risk Management and Scenario Analysis(CRMS) untuk perbankan di Indonesia diharapkan dapat menjadi jembatan kebijakan (bridging policy) sebelum standar internasional oleh BCBS berlaku.

"Ini (panduan CRMS) masih guidanceyang sifatnya kualitatif. Di The Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), konsep ini masih bergerak, sedang disusun. Jadi, kalau di sana bergerak seperti apa, kita kan wajib mengikuti. Tapi, arahnya hampir mirip dengan ini (panduan CRMS), karena ini diambil salah satunya dari BCBS," kata Dian di Jakarta, Senin.

Panduan CRMS yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertujuan untuk membantu bank dalam mengukur dampak iklim pada kinerja dan keberlanjutan bisnisnya melalui standardisasi kerangka manajemen risiko iklim, penetapan skenario dan kerangka metodologi yang seragam, serta didukung sumber data dan referensi.

CRMS merupakan kerangka terpadu yang meliputi aspek tata kelola, strategi, manajemen risiko, dan pengungkapan untuk menilai ketahanan model bisnis dan strategi bank dalam menghadapi perubahan iklim dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.

Panduan CRMS terdiri atas enam buku, dengan buku pertama atau panduan utama menjelaskan prinsip-prinsip tentang pengelolaan risiko yang terkait iklim. Sementara lima buku lainnya merupakan panduan yang mendukung implementasi CRMS, termasuk panduan teknis pelaksanaan stress testdampak risiko perubahan iklim terhadap kinerja perbankan.

Dian mengatakan, inisiasi pengembangan panduan CRMS di Indonesia telah dimulai setelah BCBS menerbitkan consultative paper(CP) "Prinsip Manajemen Pengawasan yang Efektif atas Risiko Keuangan terkait Iklim" pada 2022.

Berdasarkan arah kebijakan BCBS tersebut, OJK pada Mei 2023 menerbitkan initial guidance untuk implementasi Climate Risk Stress Stress(CRST) secara terbatas guna memperoleh feedbackawal atas teknis implementasi dampak pengukuran risiko iklim terhadap kinerja bank-bank.

Mandat integrasi risiko iklim di perbankan kemudian diperkuat dengan diterbitkannya POJK No. 17/2023 tentang Tata Kelola. POJK tersebut memberikan payung hukum dalam penerapan manajemen risiko iklim di industri perbankan terutama pada aspek governance, strategy, dan risk management.

Selain dukungan dari regulasi, Dian mengatakan bahwa panduan CRMS juga telah melalui berbagai rangkaian proses penyusunan yang akuntabel termasuk studi literatur dan diskusi dengan berbagai pihak mulai dari Bank Sentral dan otoritas keuangan di negara lain hingga akademisi dan praktisi.

Adapun beberapa negara di dunia yang telah menginisiasi penerapan manajemen risiko iklim pada sektor keuangan antara lain Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa, Australia, Uni Emirat Arab, Hong Kong, Singapura, dan Malaysia.

Negara-negara tersebut juga telah melakukan stress test exercisekepada perbankan dan industri keuangan lainnya, dengan beberapa di antaranya bahkan telah mempublikasikan hasil climate risk stress test-nya.

"Tentunya, panduan CRMS (di Indonesia) ini akan bersifat living documentyang akan kami perbaharui secara berkala sesuai dengan global policies direction, praktik terbaik di industri keuangan dan tuntutan stakeholders," kata Dian.

Baca juga: OJK: Stabilitas sektor jasa keuangan terjaga dengan permodalan kuat
Baca juga: OJK luncurkan panduan manajemen risiko iklim bagi perbankan
Baca juga: OJK: Bursa Karbon RI Terbaik di Asia

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024