wayangslot

Bajak Laut Dewa Super Druid

Libur Iduladha, Tingkat Keterisian Hotel di Bali Naik 15 Persen******

PerhimpunanHoteldan Restoran Indonesia (PHRI) Balimelaporkan okupansi atau tingkat keterisian hotel saatIduladha 2023 meningkat hingga 15 persen.

Wakil Ketua PHRI Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya mengatakan saat ini okupansi hotel regional Bali rata-rata 80 persen berkat kedatangan 17 ribu wisatawan domestik per hari, serta 16 ribu wisatawan mancanegara per hari.

"Sebelumnya (Iduladha) 65-70 persen, meningkat tajam 10-15 persen sejak awal minggu ini karena libur panjang. Mungkin ada yang sampai ambil cuti sekalian liburan," katanya dikutip Antara, Kamis (29/6).

PHRI Bali mencatat kenaikan ini terjadi sejak awal minggu di momen Iduladha, di mana wisatawan domestik terlihat paling banyak mengisi hotel-hotel di kawasan Kuta, Kabupaten Badung, disusul Sanur di Kota Denpasar, serta Ubud di Kabupaten Gianyar.

Sebagian besar wisatawan menginap di hotel bintang tiga dan empat. Adapun lama menginap sekitar 3-5 hari. Ini berbeda dengan wisatawan mancanegara yang umumnya menginap 7-14 hari.

Rai menyebut kenaikan okupansi hotel saat Iduladha tahun ini paling terasa, bahkan jika dibandingkan saat sebelum covid-19.

Lihat Juga : Basuki Koordinasi dengan Erick Siapkan JIS Gelar Piala Dunia U-17

"Iduladha sebelumnya, cutinya sebentar. Jadi sekarang ada cuti panjang dan Sabtu, Minggu, wisatawan domestik juga mulai ada peningkatan dari sisi ekonomi sehingga menambah animo mereka bepergian," ujarnya.

Selain momentum Iduladha, Rai mengungkapkan kunjungan wisatawan domestik ke Pulau Dewata juga didorong masa libur sekolah.

Menurutnya, kebijakan pemerintah pusat menambah cuti pada momentum Iduladha sangat membantu perekonomian, apalagi saat mendorong wisatawan domestik untuk bepergian dalam negeri sehingga perputaran ekonomi berlangsung di dalam.

[Gambas:Video CNN]

rencana masa makmur

AS Geram dengan China Gegara Larang Ekspor Bahan Mentah******

Menteri KeuanganAmerika Serikat(AS)Janet Yellen memprotes China yang melarang ekspor dua elemen penting semikonduktor, yakni gallium dan germanium.

Yellen blak-blakan soal ketidaksukaannya itu dalam sebuah pertemuan dengan sejumlah pebisnis yang dihelat Kamar Dagang Amerika di Beijing, China.

"Saya prihatin dengan kontrol ekspor baru yang baru-baru ini diumumkan China pada dua mineral penting yang digunakan dalam teknologi seperti semikonduktor," kata Yellen, dikutip dari CNN,Jumat (7/7).

Larangan ekspor yang diberlakukan China disinyalir sebagai tindakan balas dendam atas kebijakan AS. Kala itu, Negeri Paman Sam melarang ekspor chip ke China.

"Saya sangat terganggu oleh tindakan hukuman yang telah diambil terhadap perusahaan AS dalam beberapa bulan terakhir," tegas Yellen.

Wajar jika AS berang dengan tindakan China. Pasalnya, Negeri Tirai Bambu adalah penghasil gallium dan germanium terbesar di dunia.

China tercatat menyuplai 94 persen kebutuhan gallium dan 83 persen kebutuhan germanium di dunia.

[Gambas:Video CNN]

Lancer dari Arad

Produksi Hyundai Naik jadi 1.000 Unit Berkat Insentif Mobil Listrik******

PT Hyundai Motors Indonesia mengungkapkan produksi mobil listrik di pabriknya meningkat seiring berjalannya program subsidi kendaraan listrik yang diberikan pemerintah. 

Presiden Hyundai Motor ASEAN HQ Young Tack Lee mengatakan produksi mobil listrik bakal bertambah menjadi 1.000 unit per bulan dari 250 unit per bulan.

"Kebijakan dari pemerintah untuk subsidi, PPN dihapuskan 10 persen itu pun bisa mendukung, berarti Hyundai tahun yang lalu satu bulan produksinya hanya 250 unit karena semikonduktornya kurang, tetapi untuk tahun ini sudah mulai satu bulan produksi 1.000 unit," katanya di kantor PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia, Bekasi, Selasa (11/7).

"Jadi kira-kira US miliar untuk baterai sel, untuk baterai packnya US juta. Kira-kira seluruh total investasinya US,5 miliar ," katanya.

Pemerintah memberikan subsidi bagi mobil listrik yang memenuhi syarat. Salah satu syaratnya, diproduksi lokal dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40 persen. Sejauh ini cuma dua mobil listrik yang bisa dibeli menggunakan subsidi yaitu Wuling Air EV dan Hyundai Ioniq 5.

Subsidi yang diberikan adalah potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen. Sehingga PPN yang tadinya 11 persen kini hanya dibebani 1 persen.

[Gambas:Video CNN]

apakah aku tuhan

Kemendag Tegaskan Ekspor Pasir Laut Masih Dilarang******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan ekspor pasir laut masih dilarang oleh pemerintah.

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Budi Santoso mengatakan hingga saat ini aturan teknis menyangkut izin ekspor ini masih belum dibahas.

"Sampai sekarang masih dilarang. Sesuai Permendag masih dilarang," ucapnya seperti dikutip dari detik finance, Kamis (6/7).

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Jokowi juga mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan, termasuk ekspor.

Meski demikian, Budi aturan teknis turunan PP tersebut belum ada. Karenanya, ia menekankan ekspor pasir laut masih dilarang.

Lihat Juga : Pedagang Keberatan BI Kenakan Biaya Layanan QRIS per 1 Juli 2023

"Kalau PP No. 26 itu kan artinya boleh kan nantinya kalo kebutuhan dalam negeri terpenuhi, tapi aturan teknisnya itu belum ada," kata dia.

Ekspor pasir laut telah dilarang oleh pemerintah sejak 2003. Larangan itu tertuang dalam keputusan Menperindag No 117/MPP/Kep/2/2003 tertanggal 28 Februari 2003.

Budi mengatakan peraturan terkait harus diubah dulu sebelum akhirnya ekspor diperbolehkan. Apabila belum, ekspor belum dapat dilakukan. Ia juga menegaskan setiap izin ekspor berada dalam ranah Kemendag.

"Kami sampai sekarang belum mengizinkan ya karena Permendagnya belum diubah," imbuhnya.

Lihat Juga : OJK Buka Suara soal 256 Rekening Panji Gumilang

Budi menuturkan secara legal pemerintah dapat menerbitkan kebijakan pembukaan izin ekspor tersebut, walau kondisinya masih bertentangan dengan aturan teknis sebelumnya di kementerian dan lembaga.

Namun, dalam pelaksanaannya harus menunggu aturan teknis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terbit.

Setelah aturan teknis itu selesai, barulah Kemendag akan memulai proses penyesuaian Permendag. Namun hingga saat ini, Budi mengatakan pihaknya belum dilibatkan dalam pembahasan karena masih menunggu KKP.

"Karena peraturan teknis di KKP, ya setahu saya juga belum selesai. Artinya kami juga belum ada informasi, jadi kan pengaturan teknis aja kita belum tau seperti apa," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem ahli nujum

Singgung TikTok, DPR Tuding China 'Curi' Duit RI Rp428 T******

DPRmenyebut ada Rp428,67 triliun uang warga Indonesia mengalir ke China dengan cara 'kotor', terutama yang dilakukanTikTok.

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS Amin AK menyampaikan aspirasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-30 Masa Sidang V 2022-2023. Ia meminta Ketua DPR Puan Maharani dan jajaran pimpinan mendesak pemerintah serius memberangus penjajahan asing dalam urusan perdagangan online.

"Menurut Bank Indonesia (BI), nilai transaksi e-commercedi Indonesia mencapai Rp476,3 triliun pada 2022. Sayangnya, sekali lagi sayangnya, dari nilai transaksi sebesar itu, Rp428,67 triliun atau 90 persennya dinikmati produsen luar negeri, terutama China," ungkapnya di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/7).

Menurutnya, manuver TikTok mengancam keberlangsungan UMKM Tanah Air. Pasalnya, TikTok menganalisis tren perilaku konsumen Indonesia demi keuntungan pelaku usaha Negeri Tirai Bambu.

"TikTok menganalisis tren perilaku konsumen Indonesia, kemudian meminta UMKM China memproduksi barang yang laris di Indonesia. Lalu, produknya dipasarkan melalui Project S, dengan promosi besar-besaran dan harga murah," beber Amin.

Lihat Juga : Kemenkeu Bakal Kaji Hapus Pungutan PNBP Pembuatan SIM

Politikus PKS itu meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tegas menindak persaingan tak sehat tersebut. Terlebih, menurutnya saat ini terjadi kekosongan regulasi, di mana tidak ada UU yang mampu menjerat manuver TikTok tersebut.

Selain oleh DPR, Project S TikTok juga dikeluhkan oleh Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki. Ia mengatakan 21 juta UMKM lokal yang sudah terjun ke marketplacetetap kalah saing dengan banjir barang impor.

Teten menyebut algoritma TikTok bisa membaca kebiasaan penggunanya, sehingga berbuah data yang digunakan untuk menggambarkan keinginan konsumen di Indonesia.

"Dia bisa memberikan informasi kepada produsen UMKM di China yang mau masuk ke Indonesia, sehingga ini suatu ancaman. Karena itu ancaman bagi UMKM. Kita sudah perdagangan bebas, tapi saya kira setiap negara juga perlu melindungi UMKM, jangan sampai kalah bersaing," jelasnya di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Selasa (11/7).

Ia berharap Kementerian Perdagangan (Kemendag) segera merampungkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020. Menurutnya, revisi ini bakal membuat barang-barang impor di e-commercelebih terkontrol berkat sejumlah pembatasan.

[Gambas:Video CNN]

Archon misterius

China Tak Paksa RI Lagi Pakai APBN Sebagai Jaminan Utang Kereta Cepat******

China disebut melunak dan tak lagi memaksa Indonesia untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai jaminan utang terkait Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB).

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Septian Hario Seto menegaskan Indonesia dan China Development Bank (CDB) sudah sehati soal pinjaman utang untuk pembengkakan biaya kereta cepat. Seto memastikan APBN sudah tak lagi diminta jadi penjamin.

"Sekarang sudah enggak (China minta jaminan APBN), pakai PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) sekarang, sama kayak yang lain. PII sudah oke, siap. Pokoknya enggak beda jauh dengan PLN, Mandalika, segala macam," katanya kepadaCNNIndonesia.comdi kantor Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Senin (26/6).

Bahkan, Seto mengungkapkan bunga utang pinjaman tersebut sudah turun lagi dari kesepakatan terakhir 3,4 persen. Ia menyebut CDB sepakat menurunkan bunga utang tersebut ke angka 3,2 persen.

Meski tidak sesuai target awal hingga 2 persen, Seto berdalih angka 3,2 persen sudah ideal di era sekarang. Ia membandingkan tenor dengan suku bunga yang ditawarkan Pemerintah AS, di mana jauh lebih tinggi dari tawaran China.

"Sudah, sudah beres. Sekarang 3,2 persen, sepakat 3,2 persen. Insyaallah deal, sampai kita tanda tangan. Tanda tangan belum, kan ada prosesnya, tapi ini sudah kesepakatan," tegas Seto.

"Sekarang Pemerintah AS kalau menerbitkan obligasi bunganya berapa? Ini kita dapat kan 45 tahun, obligasi AS untuk 30 tahun deh berapa bunganya? 3,9 persen. Jadi, bunga yang dikasih ke kita lebih rendah dibandingkan bunga obligasi Pemerintah AS. Menurut saya tawaran yang diberikan CDB sudah oke banget," sambung anak buah Luhut itu.

Menurutnya, sulit untuk mencapai kesepakatan bunga utang di angka 2 persen, seperti pada 2017 lalu. Pasalnya, suku bunga global saat ini sudah berbeda.

Dengan begitu, pemerintah berpikir rasional dengan membandingkan tawaran China dan produk AS. Selisih tersebut yang akhirnya memantapkan Indonesia berutang ke Negeri Tirai Bambu.

"Jadi, saya bandingkan sama Pemerintah AS saja. Dulu waktu 2017, waktu kita dapat 2 persen, Pemerintah AS kasih 2,7 persen-2,8 persen. Jadi, selisihnya itu yang kita lihat dan itu cuma 30 tahun. Ini kan kita 45 tahun dan 15 tahun grace period, kita enggak perlu bayar cicilan dulu selama 15 tahun awal. Kalau dibandingkan dengan Pemerintah AS, lebih murah. Mau cari di mana lagi coba?" tutupnya.

Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengatakan China kekeh meminta APBN jadi jaminan pinjaman utang KCJB. Namun, Luhut tak mengamini tuntutan China tersebut.

"Memang masih ada masalah psikologis ya, jadi mereka (China) maunya dari APBN. Tapi kita jelaskan prosedurnya akan panjang. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018," ujar Luhut dalam konferensi pers di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Senin (10/4).

"Ada masalah itu, tapi kalau dia (China) mau tetap APBN, ya dia akan mengalami (prosedur) panjang. Itu sudah diingatkan dan mereka sedang mikir-mikir," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]