joker jackpot 888 250Jutaan kata 741720Orang-orang telah membaca serialisasi
《superslot88》
SMAN 9 Solo Belum Dapat Anggaran Operasional, Cabdin Sebut Masih Proses******
Solo—SMAN 9 Solo belum mendapatkan anggaran operasional dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau Pemprov Jateng. Kepala Cabang Dinas Pendidikan VII, Agus Triyanto mengatakan proses pengajuan anggaran untuk oprasional masih diajukan ke Pemprov Jateng.
“Sampai sekarang belum, itu masuknya anggaran tahun depan,” kata dia ketika dihungi Solopos.com, Jumat (15/12/2023).
Promosi BRI Write Fest Digelar! Berhadiah Ratusan Juta hingga Peluang Beasiswa S2
Dia mengatakan anggaran tersebut tetap akan diusulkan ke Dinas Pendidikan Jawa Tengah. Sedangkan saat ini biaya operasional menggunakan anggaran yang ada di SMAN 5 Solo.
“Jadi masih gabung, ya mudah-mudahan semuanya lancar. Karena ya semuanya harus pakai proses. Ini juga SMAN 9 Solo itu termasuk pengerjaan sangat cepat,” kata dia.
Meski begitu dia mengatakan proses kegiatan belajar mengajar di SMAN 9 Solo dipastikan belajaran lancar. Saat ini sekolah tersebut baru saja menyelesaikan semester pertama.
Selain itu, semua guru yang mengajar di SMAN 9 Solo juga masih berasal dari SMA lain. Meski pembelajaran sudah berjalan satu semester, belum ada pengangkatan guru tetap dari pemerintah.
“Pengadaanya baru proses, ini masih menunggu juga. Ini nanti untuk guru [baru] kemungkinan besar akan ada pada awal tahun ajaran baru,” kata dia.
Meski begitu, pihaknya pun belum bisa memastikan lantaran untuk pengadaan guru sangat berkaitan dengan penambahan anggaran.
Sementara itu Plt. Kepala SMAN 9 Solo, Harmani mengatakan selama satu semester berjalan memang anggaran dari Pemprov Jateng dan dana BOS belum bisa cair.
Guna memenuhi kebutuhan sarana pembelajaran, pihaknya mengajukan proposal ke instansi swasta dan pemerintah kota agar mendapat bantuan berupa kursi, komputer, sampai perabot untuk kebutuhan kantor.
Dia berharap tahun depan sudah bisa mengelola dana untuk kebutuhan kegiatan siswa, pemenuhan sarana prasarana, sampai kebutuhan penting lain.
Korpri: PNS Bagian dari MWA UNS Berbuat di Luar Kewenangan Bisa Disanksi Berat******
SOLO–Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) menyatakan pegawai negeri sipil (PNS) yang menjadi bagian majelis wali amanat (MWA) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo berbuat di luar kewenangannya bisa mendapatkan sanksi berat.
“Sudah dibekukan, tapi masih melakukan perbuatan itu. Artinya melakukan perbuatan di luar kewenangannya bisa mendapatkan sanksi berat itu,” ujar Ketua Umum Korpri Zudan Arif Fakrulloh saat dihubungi Solopos.com, Rabu (5/4/2023) siang.
Promosi Meriahkan Bulan Inklusi Keuangan, BRI Aktif dalam Pameran FIN Expo 2023
Sebagai informasi, MWA UNS Solo tetap melaksanakan tugas dan kewenangan seperti biasa. Meskipun Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah mengeluarkan Permendikbud No. 24/2023 yang membekukan MWA UNS Solo dan membatalkan proses pelantikan rektor UNS Solo terpilih.
Zudan mengimbau semua aparatur sipil negara (ASN) mentaati regulasi yang berlaku menyusul adanya rencana perlawanan MWA UNS terhadap Permendikbud No.24/2023.
Dia mengatakan Permendikbud No.24/2023 yang membekukan MWA UNS Solo sekaligus membatalkan hasil pemilihan rektor merupakan regulasi yang berlaku serta harus ditaati.
“Kalau keberatan bisa diuji dulu dalam Mahkamah Agung terkait aturannya,” jelas Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan eks Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri ini.
Dia mengatakan Permen Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No.24/ 2023 merupakan aturan yang sah. Regulasi itu tidak bisa didebat, namun bisa dilakukan uji materi ke MA apabila keberatan.
“Saya sebagai Ketua Umum Korpri mengimbau semua ASN untuk taat asas dengan peraturan yang masih berlaku. Selama Permen itu belum dicabut atau dibatalkan masih sah,” papar Alumnus FISIP UNS ini.
Menurut Zudan, ASN dalam bekerja harus mentaati sistem aturan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.94/2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
“Jadi pegawai negeri itu memiliki kewajiban yang harus dipenuhi dan larangan yang harus dihindari atau tidak boleh dilanggar,” ujar dia.
Misalkan, lanjut Zudan, tidak boleh menyalahi kewenangan, mentaati aturan perundang-undangan, menjaga persatuan dan kesatuan. Apabila PNS melanggar aturan peraturan menteri bisa mendapatkan sanksi.
“Sanksinya bisa sanksi berat dipecat tak hormat, dipecat dengan hormat, atau turun pangkat. Sanksi sedang, sampai ringan seperti teguran,” papar dia.
Menurut dia, sanksi itu bisa dikenakan bagi semua PNS yang tidak sesuai peraturan perundang undangan atau peraturan menteri.
Label:cara pinjam duit di bank、sisa limit kredivo tidak bisa dipakai、fun77toto
Terkait:oriqq、cara kredit hp di shopee tanpa kartu kredit、sumber jp88、cara dapat uang 1 juta sehari、slot gacor 388、situs 138、macau303、depo 10 bonus 20、mas68、indiana paito
bab terbaru:kredivo bunga 0(2024-07-08)
Perbarui waktu:2024-07-08
《superslot88》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,foto slot gacor maxwinHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《superslot88》bab terbaru。