wyn4d

Peri Giok Piao Ran

Turis Asing ke Bali Diprediksi Capai 5,5 Juta sampai Desember 2023******

Gubernur Bali, Wayan Koster memprediksi sebanyak 5,5 juta wisatawan mancanegara atau turis asingliburan ke Pulau Balihingga akhir Desember 2023.

"Per Bulan Juli 2023 lalu sudah mencapai 3,1 juta. Di Bulan Desember saya kira akan mencapai 5,5 juta minimum, mudah-mudahan bisa lebih," kata Koster di acara Peluncuran Bali-Kerthi Development Fund (BDF) di Denpasar, Bali, Sabtu (19/8).

Lihat Juga : Jokowi Sebut Pasar Murah Keliling Bisa Tekan Inflasi di Medan

Menurutnya, kunjungan wisman yang datang ke Bali pada 2019 mencapai 6,3 juta orang. Sementara wisatawan domestik totalnya mencapai 10,5 juta orang.

"Pada saat itu (2019) wisatawan mancanegara dari Australia 1,3 juta yang datang dan paling banyak ke Bali. Kemudian, wisatawan China 1,2 juta orang nomer dua paling banyak ke Bali dan yang lainnya Eropa dan Amerika," katanya.

Lihat Juga : Pengusaha Ritel Ancam Buat Minyak Goreng Langka Lagi

Koster mengatakan saat ini pertumbuhan turis asing terus membaik. Menurutnya, wisman yang masuk ke Bali per hari sudah mencapai 18 hingga 19 ribu orang.

"Sekarang ini pada akhir bulan Juli 2023 itu sudah mencapai di angka kisaran 18 sampai 19 ribu per hari. Jadi lebih tinggi dari situasi normal tahun 2019 yang 17,500 per hari sekarang sudah 18 ribu per hari bahkan dalam satu hari tertentu lebih dari 19 ribu per hari," ujarnya.

Namun, kata Koster, kunjungan wisman asal China jika dibandingkan situasi normal 2019 belum terlalu membaik. Saat ini total kunjungan wisman China ke Bali dari Januari hingga Juli belum mencapai 150 ribu.

"Dan yang China tahun 2019, itu 1,2 juta setahun. Ini baru sampai Bulan Juli 2023 belum mencapai 150 ribu totalnya berarti kira-kira baru 10 persen lebih sedikit dari situasi normal tahun 2019 yang besarnya 1,2 juta orang," ujarnya.

Buku Harian Kerakusan

8 Konglomerat RI Siap Bangun IKN******

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Agung Wicaksono mengatakan delapan perusahaan telah berkomitmen akan membangun berbagai fasilitas diibu kota baru. Fasilitas itu mulai dari sekolah, perkantoran, rumah sakit, hingga hotel.

"Kita saat ini total ada delapan kelompok usaha dalam negeri yang sudah komitmen, sudah sepakat. Hari ini penyelesaian nilai tanah dan kemudian pengalokasian tanahnya. Ini yang sudah kita alokasikan tapi beberapa ada yang perlu kita sesuaikan agar sesuai ketentuan tata ruang," kata Agung di Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jumat (18/8).

Agung mengatakan delapan perusahaan itu di antaranya Pakuwon Group, Ciputra Group, RS Hermina, Jakarta Intercultural School (JIS), PT Pembangunan Perumahan (Persero), serta konsorsium yang dipimpin oleh Agung Sedayu Group.

"Jumlah negaranya (yang berinvestasi) bergerak, terakhir saya lihat kira-kira 17 negara mungkin sekarang sudah 19 ya," katanya.

Bambang mengatakan sebagian besar investor berasal dari Singapura, Korea Selatan, Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang, dan China.

Ia menjelaskan pihaknya sudah memberikan data terkait IKN bagi para investor yang telah menyampaikan LOI untuk melakukan perencanaan bisnis.

"Minat (investasi) banyak sekali di berbagai area yang paling banyak mungkin di areaenergy renewable-sumber energi, teknologi untuk smart city misalnya begitu ya, terus beberapa untuk real estate development, kira-kira yang paling besar gitu," kata Bambang.

[Gambas:Video CNN]

Kekuatan Yongle

Erick Thohir Ungkap 3 Biang Kerok Polusi Jakarta Tinggi******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merinci tiga penyebab polusi udaraDKI Jakarta tinggi.

"Lihat polusi udara di Jakarta (tinggi) karena tiga hal. Satu kendaraan, kedua pabrik, ketiga pembangkit tenaga listrik," katanya dalam seminar di Auditorium Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta Selatan, Selasa (15/8).

Secara khusus, Erick menyoroti emisi kendaraan bermotor berbahan bakar fosil. Oleh karena itu, ia meminta Indonesia harus segera beralih ke energi bersih.

"Kita harus mengintervensi. Kalau kita khawatir polusi, mau enggak mau kita harus melakukan perubahan dengan hidup kita. Salah satunya penggunaan motor dan mobil listrik, lalu juga penggunaan biofuel," tutur Erick.

"Brasil sudah sukses menggunakan biofuel, lihat langit di Brasil biru. Artinya kita bisa karena kita punya sumber daya alam (SDA) ini, yang harus kita hilirisasi, yang kita jadikan keekonomian bangsa kita," tambahnya.

Kendati, Erick tak ingin itu semua hanya digunakan oleh masyarakat Indonesia. Menurutnya, negara-negara lain juga harus mencicipi inovasi Indonesia yang bertekad menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dunia.

Salah satu yang diupayakan pihaknya adalah mendorong industri gula di tanah air. Erick menegaskan manfaat gula bukan hanya untuk konsumsi, melainkan kebutuhan kendaraan dalam bentuk biofuel.

"Kita itu bukan negara yang swasembada BBM lagi, itu 80-an. Artinya industri gula yang hari ini lebih banyak impor daripada produksi harus kita lawan ke depan, harus kita ubah. Masa impor gula terus," tutupnya.

Di lain sisi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut batuk-batuk selama empat pekan terakhir imbas pengaruh buruknya kualitas udara Jakarta. Kabar ini diungkap Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno yang mengklaim Jokowi sudah periksa langsung ke dokter.

"Presiden sendiri sudah batuk, katanya sudah hampir empat minggu. Beliau belum pernah merasakan seperti ini dan kemungkinan, dokter menyampaikan, ada kontribusi daripada udara yang tidak sehat dan kualitasnya buruk," kata pria yang akrab disapa Sandi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (14/8) lalu.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengatakan buruknya kualitas udara Jakarta imbas kontribusi debu. Selain itu, masifnya penggunaan kendaraan pribadi menjadi faktor yang memperparah polusi Jakarta.

Kendati, kementerian pimpinan Siti Nurbaya itu menampik buruknya kualitas udara Jakarta adalah dampak kepungan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) bertenaga batu bara di sekitar Ibu Kota.

Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK Sigit Reliantoro membantah klaim kepungan emisi PLTU berbekal hasil satelit Sentinel-5P yang memuat informasi sebaran tropospheric column density untuk beberapa gas, termasuk nitrogen dioksida (NO2). Sigit mencontohkan emisi di sekitar PLTU Suralaya, Banten tidak menyebar ke Jakarta.

"Kita juga melakukan studi untuk PLTU, juga untuk menjawab apakah (emisi) PLTU masuk ke Jakarta atau tidak. Sudah terkonfirmasi, bahwa sebagian besar masuk ke Selat Sunda, tidak ke arah Jakarta," tuturnya dalam Media Briefing: Kualitas Udara di Wilayah Jabodetabek, dikutip dari YouTube KLHK, Minggu (13/8).

Faktanya, ada 16 PLTU batu bara yang mengepung Jakarta, yakni 10 di Banten dan 6 lainnya di Jawa Barat.

[Gambas:Video CNN]

Evolusi super kelahiran kembali

Pengusaha Ritel Ancam Buat Minyak Goreng Langka Lagi******

Pengusaha ritel mengancam akan membuat minyak gorenglangka di pasaran lagi. Ancaman mereka tebar karena mereka belum mendapatkan kepastian dari pemerintah soal pembayaran utangRp344 miliar.

Utang Rp344 miliar pemerintah kepada pengusaha ritel terkait pembayaran selisih harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022. Sudah setahun setengah pemerintah belum juga mau membayar utang tersebut.

Karena masalah itu, Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menyampaikan lagi bahwa pengusaha ritel akan memprotes pemerintah dengan beberapa cara; memotong tagihan ke distributor, mengurangi pembelian minyak goreng, menyetop pembelian minyak goreng dari produsen.

"Ini hasil dari meeting dengan 31 peritel. Jadi poin-poin ini bukan dari Aprindo. Tapi ini kami cuma menyampaikan dari pengusaha ritel bahwa akan ada pemotongan tagihan kepada distributor atau supplier minyak goreng dari perusahaan ritel kepada distributor minyak goreng," kata Roy seperti dikutip dari detik.com.

"Kemudian pengurangan pembelian minyak goreng bila penyelesaian rafaksi belum selesai dari perusahaan ritel. Perusahaan ya. Bukan Aprindo," tambahnya.

Namun, Roy mengaku belum mengetahui kapan perusahaan ritel akan melakukan pemotongan tagihan hingga menyetop pembelian minyak goreng dari produsen. Meski begitu, Roy mengatakan Aprindo tidak bisa lagi membendung keresahan dari para pengusaha. Jadi langkah-langkah tersebut tergantung dari keputusan perusahaan.

"Justru yang saya mau sampaikan adalah saat ini Aprindo untuk poin 2, 3, 4 tidak bisa membendung. Kita tidak bisa menahan anggota. Bahkan penghentian pembelian minyak goreng oleh perusahaan peritel. Bukan Aprindo," jelasnya.

Ia mengatakan kalau pengusaha ritel jadi melaksanakan ancaman itu, dampaknya jelas akan mempengaruhi stok minyak goreng di ritel.

"Misalnya memotong tagihan pastikan ketidaksetujuan dari pihak produsen. Pastikan ada aspek masalah bisa aja produsennya menyetop, 'bayar dulu dong tagihan ini kan bukan rafaksi' dia nyetop pasokan. Nah kalau menyetop pasokan, ada tidak minyak goreng di toko? Kita tidak tahu," ujarnya.

"Kalau produsen mengatakan ini kan tagihan sudah masuk perjanjian harus dibayar, tetapi si peritel 'tetapi kita punya rafaksi bayarnya ke kalian, kalian talangin dululah bagaimana caranya kita potong tagihan sebagai talangan kalian'. Nah itu kita ngga tahu," lanjutnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga meyakini langkah yang dilakukan pengusaha ritel itu tak akan membuat minyak goreng langka di pasaran.

Jerry menjelaskan bahwa minyak goreng seperti Minyakita, curah, hingga yang premium tidak hanya dijual di gerai ritel. Minyak juga dijual di pasar serta melalui perdagangan daring.

Karena itu, ia meyakini bahwa masyarakat memiliki banyak akses untuk memperoleh minyak goreng.

"Dibilang minyak goreng nanti tiba-tiba jadi langka ya tidak begitu. Intinya medium kita untuk memperoleh minyak goreng itu kan tersebar di mana-mana sehingga sekali lagi ini bukan kekhawatiran," kata dia.

Jerry menghargai Aprindo sebagai salah satu pemangku kepentingan (stakeholder). Ia mengajak Aprindo duduk bersama guna menyamakan persepsi mengenai masalah rafaksi minyak goreng.

"Aprindo silahkan sampaikan aspirasinya karena dari sudut pandang mereka punya concern, tapi dari kita punya concern. Nanti kita duduk bersama," ujar dia.

Kemendag, kata Jerry, masih mempelajari masalah rafaksi minyak goreng untuk menentukan sikap kementerian ke depannya.

Jerry menjelaskan Kejaksaan Agung (Kejagung) telah mengeluarkan pendapat hukum bahwa penyelesaian rafaksi minyak goreng diselesaikan menurut peraturan yang berlaku.

"Kita lihat yang ke depannya, yang terbaru, dan ter-update. Jadi kita mengacu kepada peraturan yang terkini," ujar Jerry.

Naruto: Aktor Terbaik

Beda Data Jokowi Cs dengan Faisal Basri soal Hilirisasi Nikel******

Pemerintah berulang kali selalu membanggakan programhilirisasi nikel yang diklaim menambah nilai ekspor dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Sayangnya, kebijakan tersebut justru mendapat kritik dari berbagai pihak salah satunya Ekonom Senior UI Faisal Basri.

Berikut beda data antara pemerintah dengan Faisal Basri terkait program hilirisasi nikel:

"Bapak presiden, maaf kalau saya katakan bahwa bapak berulang kali menyampaikan fakta yang menyesatkan," ujar Faisal melalui blog pribadinya, Jumat (11/8).

Faisal mengungkapkan berdasarkan data BPS, pada 2022, nilai ekspor besi dan baja yang diklaim sebagai hasil dari hilirisasi hanya sebesar US,8 miliar atau Rp413,9 triliun (asumsi kurs Rp14.876 per dolar AS pada 2022 lalu).

Meski ada perbedaan hitungan, Faisal mengakui memang ada lonjakan ekspor dari hasil hilirisasi nikel hingga 414 kali. Namun, semua uang tersebut tidak mengalir ke Indonesia melainkan ke China hampir 90 persennya.

Lihat Juga : Pujian Prabowo ke Jokowi: Jokowinomic Aplikasi Nyata Ekonomi Pancasila

2. Harga Nikel

Faisal juga mengatakan harga nikel yang dibeli oleh perusahaan smelter di RI jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga di Shanghai. Hal itu ia sampaikan dalam Kajian Tengah Tahun INDEF bertemakan Menolak Kutukan Deindustrialisasi, Selasa (8/8).

"Harga yang dibeli perusahaan smelter itu ditetapkan pemerintah pakai HPM (harga patokan mineral). Di Shanghai, harganya US,7 per ton, tapi smelter nikel di RI itu belinya dengan patokan hanya US,9 per ton. Tapi yang dinikmati penambang nikel hanya US," kata Faisal.

Menanggapi pernyataan Faisal tersebut, Deputi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto mengatakan sesuai dengan hukum supply dan demand, maka selisih harga tersebut wajar terjadi. Sebab, sejak Indonesia menetapkan kebijakan larangan ekspor, harga internasional memang naik.

"Bahwa jika supply menurun sementara demand tetap, maka akan ada kenaikan harga. Hal inilah yang terjadi pada saat Pemerintah melakukan pelarangan ekspor pada 2020 sampai saat ini. Harga internasional naik karena supply bijih nikel dari Indonesia hilang," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (12/8).

Jadi, saat nikel dibeli dari Indonesia, harga yang ditetapkan pemerintah sudah sesuai dengan pasar. Namun, karena stok berkurang karena larangan ekspor Indonesia, maka memang ada kenaikan harga sehingga terlihat ada selisih besar.

"Jika ekspor bijih nikel Indonesia kembali dibuka, maka harga internasional pasti akan turun karena supply bertambah dari Indonesia, sehingga perbedaan antara harga nikel internasional dengan HPM (Harga Patokan Mineral) pasti akan lebih kecil," jelasnya.

Lihat Juga : ANALISISMenanti APBN 2024, Rencana Keuangan Terakhir di Era Jokowi

3. Pungutan Pajak

Faisal mengatakan RI juga kurang diuntungkan dari hilirisasi karena ekspor olahan bijih nikel sama sekali tidak dikenakan segala jenis pajak dan pungutan lainnya.

Perusahaan smelter nikel bebas pajak karena mereka menikmati tax holiday selama 20 tahun atau lebih. Insentif pajak itu diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan BKPM.

Namun, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo membantah pendapat Faisal itu.

Menurutnya, pemerintah menetapkan pemungutan PNBP dan royalti atas nikel dan produk pemurniannya. Jadi keuntungan dari hilirisasi tetap masuk ke negara.

"Bang @FaisalBasri yang baik, saya jawab satu hal dulu, PNBP dan royalti. Anda keliru ketika bilang tidak ada pungutan karena faktanya melalui PP 26/2022 diatur tarif PNBP SDA dan royalti atas nikel dan produk pemurnian," tulis Yustinus dalam cuitan Twitternya pada Jumat (11/8).

Menurut Yustinus, sejalan dengan amanat UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, pengelolaan mineral diarahkan untuk mendukung hilirisasi.

Ada dua hal, imbuhnya, yang dilakukan pemerintah terkait dengan kebijakan tersebut.

Pertama,pelarangan ekspor bijih nikel pada 2020.

Kedua,pemberian tarif royalti yang berbeda antara IUP yang hanya memproduksi/menjual bijih nikel dibandingkan dgn IUP yang sekaligus memiliki smelter. Tarif royalti untuk bijih nikel 10 persen dan tarif untuk feronikel atau nikel matte sebesar 2 persen.

Tak berbeda jauh, Seto juga membantah pernyataan Faisal soal perusahaan smelter nikel bebas pajak keuntungan badan karena mereka menikmati tax holiday selama 20 tahun atau lebih.

Menurut Seto, tax holiday 20 tahun diberikan dengan investasi sebesar Rp30 triliun atau lebih. Jika kurang dari nilai itu, maka akan menyesuaikan periodenya, antara 5-15 tahun.

"Insentif tax holiday ini hanya untuk PPh Badan, pajak-pajak lainnya tetap harus dibayar," jelasnya.

Benarkah hilirisasi nikel lebih banyak untungkan China?

Kelahiran kembali modern setiap hari

Teten Ngeluh Revisi Permendag soal Perlindungan UMKM Belum Kelar******

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masdukimengeluh lamanya revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik (PPMSE).

"Belum (revisi permendag), masih harmonisasi. Ini kelamaan memang, kita kan sudah sejak Januari, bahkan (sejak) mendag yang lama. Ini sudah kelamaan. Janjinya sih secepatnya dari Pak Mendag (Zulkifli Hasan)," keluh Teten dalam konferensi pers di kantornya di kawasan Jakarta Selatan, Senin (14/8).

Teten juga menentang ide mendag soal positive listalias daftar barang yang diperbolehkan diimpor. Menurutnya, barang yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri juga tak berhak melenggang bebas masuk tanah air.

"Saya enggak setuju kalo dibikin positive list.Menurut saya, katakanlah barangnya belum ada di kita tapi kita tutup, nanti produksi dalam negeri akan mengisi pasar kebutuhan yang tidak ada itu. Itukan kebijakan hirilisasi, kebijakan dari Pak Presiden," tegas Teten.

Selain itu, Teten akan mengusulkan kenaikan tarif bea masuk untuk produk-produk impor. Menurutnya, barang dari luar negeri terlalu mudah masuk ke Indonesia karena pungutannya rendah.

Ia juga ingin produk-produk dari negara lain berlabuh di Sorong, Papua Barat. Menurutnya, opsi ini bisa dijajal agar produk tersebut dibebani ongkos transportasi tinggi saat memasuki Pulau Jawa. Sehingga, harga produk impor dan UMKM lokal bisa bersaing sehat.

"Ini juga kan sejalan dengan kebijakan tol laut Pak Presiden. Tol laut Pak Jokowi itu kan ingin agar harga-harga di Indonesia timur itu sama dengan harga di Jawa. Tapi praktiknya kan tidak bisa karena muatan itu hanya ada di barat, ini kan ketimpangan antara Indonesia barat dan timur," tuturnya.

"Sehingga barang-barang di Indonesia timur itu selalu lebih mahal karena dibebankan ongkosnya dua kali lipat. Nanti kalau misalnya Sorong jadi hub impor kita, jadi hidup kan. Ini yang saya kira cara-cara seperti ini yang harus dilakukan Pemerintah Indonesia," tutup Teten.

Mendag Zulkifli Hasan sebelumnya mengatakan positive list bakal termaktub dalam revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020. Muatan ini berdampingan dengan larangan barang impor di bawah US0 atau Rp1,5 juta dijual di e-commerce.

"Misalnya orang mau beli onlinebuah-buahan. Alpukat kita kan banyak. Itu bisa tidak termasuk positive list karena alpukat disini banyak. Jadi positive list itu yang kita enggak punya," kata Zulkifil di Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (10/8).

[Gambas:Video CNN]