situs ronaldo slot

Segera menjadi dewa

Melihat Aturan Pajak Bioskop yang Bakal Distandardisasi Jokowi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengatur ulang pajak bioskop yang sudah berlaku selama ini. Menteri BUMN Erick Thohir menyebut ke depanpajak bioskopakan distandardisasi.

Teknisnya akan dituangkan dalam peraturan presiden (perpres) yang diklaim menjadi payung hukum ekosistem perfilman Tanah Air, mulai dari segi perpajakan, perizinan, sampai pendanaan.

"Pak Presiden akan mengumumkan sebuah kebijakan, di mana kita sebagai negara berpihak kepada industri film nasional. Kita sebagai pemerintah menstandardisasi pajak film untuk di seluruh daerah," kata Erick via akun Instagram resminya, Senin (27/11).

Pengamat Pajak Daerah MUC Consulting Ferry Irawan mengatakan pajak bioskop seharusnya mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Dalam UU itu, bioskop masuk sebagai hiburan dan dikenakan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT).

Ia mengutip Pasal 58 UU HKPD yang menyebutkan tarif PBJT ditetapkan paling tinggi 10 persen. Sedangkan pada Pasal 58 ayat (2) beleid itu mengatakan tarif itu bisa dikerek hingga 40 persen hingga 75 persen atas hiburan untuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa.

"Apabila ditelaah, pajak atas bioskop masuk kategori 10 persen. Terkait standardisasi tarif sebetulnya sudah ada, dengan cara menetapkan batas maksimal 10 persen. Namun, pelaksanaannya tergantung masing-masing daerah," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (30/11).

[Gambas:Instagram]

Jika mengacu pada Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2015, pajak bioskop dipatok 10 persen. Ini tercantum dalam Pasal 7 beleid tersebut.

Di lain sisi, Ferry mengatakan pajak bioskop yang berlaku saat ini masih berlandaskan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), bukan UU HKPD. Bioskop atau tontonan film masuk dalam pajak hiburan, di mana pada Pasal 45 ayat (1) ditetapkan tarifnya paling tinggi 35 persen.

"Pajak memiliki dua fungsi, yakni budgeter dan regulance. Jika pemerintah ingin meningkatkan animo masyarakat agar menonton di bioskop, maka tarif sebaiknya rendah. Namun, bisa saja di suatu daerah masyarakat penonton bioskopnya cukup tinggi dan daya beli bagus, maka penerimaan pajak bisa meningkat," jelas Ferry.

"Untuk melihat potensi (penerimaan setelah adanya standardisasi pajak bioskop), tentu harus dilihat per kasus di masing-masing daerah," tutupnya.

Lihat Juga : Eks Dirut Unilever Indonesia Jual Saham UNVR Rp3,17 Miliar

Senada, Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (PK-TRI) Prianto Budi Saptono mengamini adanya dua versi soal tarif bioskop saat ini. Ada yang mengacu UU HKPD sebesar 10 persen, tetapi tak sedikit yang masih mematuhi UU PDRD dengan angka maksimal 35 persen.

Pada akhirnya, Prianto menilai perbedaan ini menimbulkan kesenjangan antardaerah.

"Tarif maksimal 35 persen ini memunculkan kesenjangan di setiap kota dan kabupaten karena tarifnya tergantung perda di kota atau kabupaten tersebut. Jadi, permasalahan yang muncul di setiap kota atau kabupaten adalah karena perda tentang pajak hiburan masih mengacu ke UU PDRD," ungkapnya.

Meski begitu, Prianto paham jika masih ada daerah yang belum menyesuaikan perdanya dengan UU HKPD. Pasalnya, uu yang baru terbit pada 2022 ini masih memberi kelonggaran dua tahun untuk transisi.

Karena UU HKPD berlaku sejak 5 Januari 2022, maka peraturan pelaksananya, termasuk perda, punya waktu penerbitan paling lama hingga 4 Januari 2024.

"Ketika perda baru tentang PBJT yang di dalamnya mencakup pajak hiburan, acuan perda baru tersebut harus ke UU HKPD. Secara otomatis, tidak akan ada kesenjangan tarif pajak karena tarif maksimalnya adalah 10 persen. Kalau pun ada perbedaan, gap-nya hanya 10 persen sesuai UU HKPD, bukan lagi 35 persen seperti di UU PDRD," tutup Prianto.

[Gambas:Video CNN]

Ahli seni bela diri pertama

Pemerintah Akan Standardisasi Pajak Bioskop, Harga Karcis Bakal Sama******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) ad interimErick Thohir mengatakan pemerintah akan mengeluarkan kebijakan baru mengenai industri film nasional.

Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini mengatakan pemerintah bakal menstandardisasi pajak film. Pemerintah juga berencana menaruh seluruh pungutan pajak bioskop pada satu dana (fund) khusus untuk film nasional.

"Pak Presiden akan mengumumkan sebuah kebijakan di mana kita sebagai negara berpihak kepada industri film nasional. Kita sebagai pemerintah menstandardisasi pajak film untuk di seluruh daerah," ujar dia melalui akun Instagram resminya, Senin (27/11).

Erick pun menyebut harus ada aturan melalui peraturan presiden (perpres) yang bisa memayungi seluruh ekosistem perfilman Tanah Air, termasuk dari segi perpajakan, perizinan, hingga pendanaan.

"Sehingga juga kita ada titik akhirnya bagaimana proses dari keuangan itu sendiri mesti clear and clean," kata dia.

Melalui unggahannya itu, Erick merinci tiga masalah utama di industri perfilman; pembiayaan, pemasaran dan perizinan.

Oleh sebab itu, ia menyebut peran serta Perusahaan Film Negara (PFN) dibutuhkan untuk membantu para pembuat film mencari investor yang potensial.

"Sementara untuk perizinan, saya bersama kementerian dan lembaga lain akan berkoordinasi untuk memangkas regulasi agar produksi film bisa lebih efisien," tulis Erick.

Dia menilai terobosan dalam perizinan akan memberikan dampak besar dalam pertumbuhan industri film nasional.

"Saat ini jumlah film yang tayang di bioskop didominasi film nasional, yakni 64 persen. Angka ini harus kita jaga kuantitas dan kualitasnya, agar film nasional tetap menjadi tuan rumah di negeri sendiri," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Shenglongxu

Menimbang Untung Rugi Contract Farming, Janji Anies Jika Jadi Presiden******

Calon presiden nomor urut 1Anies Baswedan memilih menjalankan program pertanian (contract farming) kontrak alih-alih lumbung pangan (food estate).

Anies menjelaskan lewat program contract farming, sentra-sentra pertanian akan dijadikan mitra.

"Jadi sentra-sentra pertanian yang sekarang ada itu dijadikan sebagai mitra, bisa BUMD, bisa BUMN, bisa swasta, tapi pemerintah menyiapkan regulasinya. Sehingga memungkinkan produk pertanian mereka itu langsung bisa diambil oleh masyarakat yang membutuhkan lewat badan-badan usaha itu," kata Anies saat berkampanye di kebun petani hortikultura Pangalengan, Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/11).

Lantas apa itu contract farming?

Badan Pangan Dunia (FAO) mendeskripsikan contract farmingsebagai kesepakatan antara petani selaku produsen dengan pembeli terkait syarat dan ketentuan produksi serta pemasaran produk pertanian.

Kondisi ini biasanya menentukan harga yang harus dibayar kepada petani, kuantitas dan kualitas produk yang diminta pembeli, serta tanggal penyerahan kepada pembeli.

FAO menyebut contract farmingtelah ada selama beberapa dekade. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, penggunaannya semakin populer, khususnya di negara-negara berkembang.

Sementara itu, Ekonom Indef Rusli Abdullah mengatakan keunggulan contract farmingadalah terjadinya kepastian harga di masa mendatang karena petani dan pembeli menyepakatinya sejak awal kontrak.

Misalnya petani dan pembeli menyepakati harga cabai Rp10 ribu per kilogram (kg). Ketika misal harga cabai turun ke Rp7.000, maka petani untung karena harga sudah disepakati sejak awal Rp10 ribu.

Adapun pembeli dalam contract farming, lanjut Rusli, bisa perorangan, PT, CV, BUMD, dan sebagainya.

Di sisi lain, Rusli menilai contract farmingsebenarnya bisa dipadukan dengan food estate.

"Food estatedengan membuka (lahan) baru bisa langsung membuat contract farmingdengan pembeli. Di situ dengan asumsi yang mengalah itu para pengusaha yang tergabung dalam satu lahan yang luas dan mereka memproduksi bersama-sama kemudian dijual kepada pembeli dengan cara contract farming," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Menurut Rusli contract farmingbisa diaplikasikan di food estateyang sudah ada. Misalnya satu kawasan luas yang menghasilkan satu komoditas.

"Itu kan disebut food estate. Jadi kawasan yang luas tapi belum terintegrasi dan mungkin belum banyak yang contract farming," katanya.

"Kalau itu dilakukan contract farmingakan bagus karena ada perpaduan dengan food estate yang sudah jadi," imbuhnya.

Sementara itu, Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian mengatakan contract farming memiliki plus minus. Plusnya adalah adanya kejelasan dari sisi market dan harga.

Dengan adanya kejelasan market, harga yang diterima petani akan relatif lebih stabil dibandingkan petani menjual ke tengkulak yang harganya sangat berfluktuasi.

Selain itu, contract farmingjuga dapat menekan laju inflasi mengingat komponen bahan makanan itu menyumbang kurang lebih 20 persen terhadap inflasi.

"Karena adanya semacam kontrak kerjasama ini akan mempermudah untuk pendistribusian," katanya.

Namun minus contract farmingadalah seringkali perusahaan atau lembaga yang melakukan kontrak hanya menerima kualitas produk yanggrade superatau gradeyang baik. Sementara produk off grade atau yang hasil panennya tidak sesuai kriteria tidak diterima.

Padahal, kata Eliza, hasil panen tidak merata, ada produk yang baik dan ada yang buruk. Sehingga jika produk yang diterima dalam contract farminghanya yang baik, petani akan bingung menjual produk yang tak memenuhi standard.

"Dijual ke pasar tradisional pun konsumennya ingin produk yang baik, bukan off grade," katanya.

Solusinya, kata Eliza, adalah dengan kelompok tani dan badan usaha milik desa (bumdes) mengolah produk off grademenjadi produk turunan sehingga bernilai tambah.

"Atau perusahaan yang menjalin kontrak itu menerima hasil panen petani produk off gradedigunakan perusahaan untuk produk lainnya," katanya.

Senada, Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan keunggulan contract farming adalah menjamin kepastian pasok dan harga jual.

Contract farming, katanya, sebenarnya sudah banyak dilakukan. Di peternakan unggas, banyak peternak yang berkontrak dengan perusahaan integrator untuk memastikan pasokan dengan harga yang disepakati.

Di sub sektor hortikultura, lanjutnya, banyak juga petani yang berkontrak dengan supermarket atau pasar modern untuk memasok sayuran dengan volume, spesifikasi kualitas, dan harga yang disepakati kedua belah pihak.

"Waktu Jokowi jadi Gubernur DKI Jakarta, beliau juga melakukancontract farmingdengan daerah-daerah pemasok. Misalnya, untuk kepastian pasokan beras ke Jakarta berkontrak dengan Sulawesi Selatan. Untuk memastikan pasokan daging sapi, berkontrak dengan NTT dan seterusnya," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Pegadaian kecil Wanjie

Zulhas Akui Harga Beras Hingga Cabai Masih Mahal******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan harga sejumlah bahan pokok masih mahal saat ini, di antaranya beras, cabai, dan gula.

Hal itu ia sampaikan dalam kunjungan ke Pasar Senen, Jakarta, Kamis (30/11).

"(Harga) beras memang belum turun, tapi ada pilihan kalau kalau masyarakat keberatan dengan harga beras premium, bisa membeli beras Bulog yang harganya Rp11 ribu per kg. Jadi ada pilihan," kata Zulkifli.

Ia menyebut harga cabai di Jakarta dibanderol Rp90 ribu per kg. Sedangkan di Gresik, Jawa Timur, hanya Rp70 ribu per kg.

Untuk mengatasi kenaikan harga, Zulkifli mengimbau pemerintah daerah (pemda) bisa mengalokasikan anggaran belanja tidak terduga untuk membiayai ongkos produksi.

Tak hanya beras dan cabai, harga gula juga masih mahal. Zulkifli menyebut itu terjadi lantaran pasokan gula masih berasal dari impor.

"Ya kalau semua impor maka ada kenaikan," katanya.

Sementara itu, harga bahan pokok lainnya, kata Zulkifli, masih stabil. Telur dibanderol Rp26 ribu per kg, daging ayam Rp33 ribu per kg, bawang putih Rp32 ribu per kg, dan bawang merah Rp26 ribu per kg.

Menjelang momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru), Zulkifli mengatakan akan terus mengecek ketersediaan dan harga bahan pokok di pasar.

"Ini Nataru penting ya karena menjamin kesediaan bahan pokok. Harga terjangkau itu yang utama bagi kita agar Nataru bisa berlangsung dengan baik, masyarakat bisa mendapat bahan pokok tersedia banyak dan harganya terjangkau," imbuh Zulkifli.

[Gambas:Video CNN]

Tiga Kerajaan Dunia Lain yang Dianugerahkan Dewa

Bahlil soal Anies******

Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut kritik soal Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang dilayangkan kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) baru-baru ini tidak berdampak pada keberlanjutan IKN.

Bahlil memastikan isu kritik AMIN tidak berdampak pada investor. Ia justru menilai keberlanjutan IKN mungkin mengganggu pasangan tersebut.

"Enggak (berefek, mungkin mengganggu pasangan AMIN kali, investor enggak," kata Bahlil usai menghadiri rapat bersama Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/11).

Ia pun meminta agar PKB konsisten dalam segala perkataan dan tindakannya.

"Apa yang mau dikritik? Itu kan PKB juga setuju," kata Bahlil.

Bahlil mengklaim pembangunan IKN bakal terus berlanjut. Apalagi ketentuan tersebut sudah tertuang dalam UU, sehingga semua pihak menurutnya wajib mengikuti amanat hukum tersebut.

"Itu adalah undang-undang, dan sekarang IKN jalan terus. Ya itu merupakan kewajiban, apanya yang menjadi masalah?" pungkasnya.

Kubu pasangan AMIN kompak melontarkan kritik terhadap proyek pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dicetuskan Presiden Joko Widodo.

Kritik itu dilontarkan oleh Anies, Imin, hingga petinggi PKS dan PKB yang menjadi partai pengusung AMIN yang tergabung dalam Koalisi Perubahan.

Anies misalnya menilai pembangunan IKN hanya akan menimbulkan ketimpangan baru. Anies mengatakan pembangunan IKN tak menghasilkan pemerataan, namun justru akan membuat munculnya ketimpangan antara kota baru tersebut dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya.

Padahal menurutnya, pemerataan bisa dilakukan dengan cara mengembangkan kota-kota kecil hingga menengah yang ada di berbagai wilayah.

Terpisah, Cak Imin mengaku lebih memilih tinggal di Jakarta daripada pindah IKN yang menurutnya hingga kini belum layak untuk ditinggali.

Sementara PKS menyebut mereka bakal mengupayakan untuk memperjuangkan Jakarta sebagai Ibu kota adalah salah satu gagasan yang akan dibawa dalam Pemilu 2024. Sedangkan PKB menyinggung potensi ketimpangan baru dari mega proyek itu.

[Gambas:Video CNN]

Sun Wukong yang paling kerasukan

The 21st Economix Hadirkan JK, Eks Menteri, Hingga Timses Capres******

The 21st Economix dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) kembali menggelar seminar internasional bertajuk 'Indonesia's International Seminar: Navigating the Future of the Global Value Chain and Green Transition', di Balai Purnomo Prawiro, FISIP UI, Depok, Jawa Barat, Senin (27/11).

Acara ini dihadiri oleh tokoh-tokoh ternama dari berbagai latar belakang, termasuk Mantan Wakil Presiden Indonesia Dr. (H.C.) M. Jusuf Kalla (JK), Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Menteri Pertahanan (Menhan) Prof. Ir. Purnomo Yusgiantoro, Wakil Menteri Pertanian Koordinator Bidang Kemakmuran Ekonomi Republik Indonesia, Dida Gardera, serta tokoh-tokoh ekonomi lainnya.

Dalam sambutannya, JK menyampaikan pandangannya mengenai globalisasi. Ia menyebutkan bahwa semua negara maju sangat menghargai waktu, dan menjelaskan perjalanan globalisasi dari dasar pemahaman sejarahnya.

Namun, JK mengingatkan, di tengah keindahan kolaborasi lintas batas ini, terdapat sorotan yang tajam terhadap bayang-bayang negatif globalisasi. Mulai dari mengancam persaingan ekonomi negara berkembang, mengurangi stabilitas pasar global, hingga memberikan tekanan pada industri di beberapa negara tersebut.

Seminar The 21st Economix ini juga dihadiri oleh COO Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), Koji Hachiyama. ERIA adalah organisasi internasional yang melakukan riset dan membangun kapasitas terkait interaksi ekonomi, pengurangan kesenjangan pembangunan, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Tantangan Ekonomi Berkelanjutan

(Foto: Arsip The 21st Economix)

Dalam sesi pertama seminar, para pembicara membahas berbagai strategi untuk ekonomi berkelanjutan di negara berkembang dengan tema 'The Significance of Downstream Activities as a Strategy for Economic Development and Restructuring in Developing Countries: The Case of Indonesia'.

Mantan Menteri ESDM dan Menhan, Purnomo Yusgiantoro, sebagai keynote speakermenyampaikan pandangannya. Ia pun mengaku dengan senang hati siap mendukung generasi muda yang akan mewarisi masa depan Indonesia.

Pembicara selanjutnya, Wakil Ketua Perdagangan KADIN, Juan Permata Adoe, menyampaikan pentingnya teknologi untuk meningkatkan daya saing ekspor Indonesia.

Dubes Australia untuk Indonesia, Penny Williams, pun turut hadir membahas pentingnya ekonomi berkelanjutan dan kemitraan investasi Indonesia dan Australia.

Sementara itu, Direktur Keuangan PT Pertamina Geothermal Energy, Nelwin Aldriansyah, menyampaikan komitmen Pertamina untuk mencapai nol emisi netto pada 2060.

Sesi dua seminar dibuka oleh Wakil Menteri Pertanian Koordinator Bidang Kemakmuran Ekonomi Republik Indonesia, Dida Gardera, dengan Board of Director of The AndGreen Fund, Felia Salim, sebagai keynote speakeryang menyoroti investasi berkelanjutan untuk mendukung ekonomi hijau global.

Di sisi lain, Co-Captain Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Tom Lembong, menguraikan visi kampanye Anies-Muhaimin untuk mengintegrasikan Indonesia dalam rantai nilai global. Begitu juga dengan Perwakilan Calon Presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Poempida Hidayatullah, yang menyampaikan strategi ekonomi berkelanjutan Ganjar-Mahfud yang fokus pada digitalisasi dan sumber dana murah.

The 21st Economix FEB UI merupakan forum yang penting bagi para pemangku kepentingan untuk berdiskusi dan berbagi pemikiran mengenai berbagai tantangan ekonomi global. Forum ini diharapkan dapat menghasilkan pemikiran-pemikiran yang inovatif dan komprehensif untuk menjawab tantangan di masa yang akan datang.