petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

garuda77

cara ngeridit hp di lazada 616Jutaan kata 165567Orang-orang telah membaca serialisasi

《garuda77》

BI Sulsel dukung pengembangan sektor pertanian******

BI Sulsel dukung pengembangan sektor pertanian-perikanan-peternakan
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Rizki Ernadi Wimanda (baju biru) bersama pejabat Forkopimda Sulsel di Makassar. Anrara/ HO-BI Sulsel
Kami mendukung dengan akses dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendukung program di sektor pertanian, perikanan dan peternakan
Makassar (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan (Sulsel) mendukung pengembangan tiga sektor strategis di provinsi itu yakni pertanian, perikanan dan peternakan.

"Kami mendukung dengan akses dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendukung program di sektor pertanian, perikanan dan peternakan, betul-betul untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Kepala Perwakilan BI Sulsel, Rizki Ernadi Wimanda di Makassar, Minggu.

Dia mengatakan tugas BI melancarkan sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi bank sesuai UU 23 / 1999 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan melalui perbankan, masyarakat harus diberi pemahaman bahwa KUR, bukan hanya untuk padi dan jagung saja, tetapi juga untuk komoditas lain.

Peran BI di lapangan, diakui, berperan membantu menyosialisasikan tentang KUR, sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat sampai ke daerah.

Dia mengatakan pemahaman masyarakat harus diluruskan, pasalnya selama ini hanya mengetahui KUR untuk komoditas jagung, padi dan UMKM saja.

Baca juga: Gubernur BI menitipkan lima pesan kepada Kepala BI Sulsel

Baca juga: Gubernur BI mengapresiasi Sulsel kendalikan inflasi

Padahal untuk sektor pertanian juga dapat berupa komoditas seperti nanas, pisang, untuk nelayan, peternak. Apalagi di Sulsel, banyak yang mengeluh, uang hanya untuk pembelian bibit di luar Sulsel, sehingga butuh biaya sangat besar.

Untuk mengatasi hal tersebut, papar dia, perbankan dan pemerintah berupaya ada pelatihan di berbagai sektor tersebut untuk masyarakat, baik peternak, petani maupun nelayan di Sulsel.

Salah seorang peternak di Kabupaten Maros, Ilyas menyambut baik dukungan BI Sulsel untuk membantu memudahkan akses KUR, apalagi terlebih dahulu diberikan pendampingan.

Baca juga: BI Sulsel dorong penguatan bank syariah dengan digitalisasi 

Baca juga: Sektor pertanian di Sulsel masih dominasi sumbang pertumbuhan ekonomi

Pewarta: Suriani Mappong
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

MPR ajak semua pihak manfaatkan bahan lokal untuk ketahanan nasional******

MPR ajak semua pihak manfaatkan bahan lokal untuk ketahanan nasional
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. ANTARA/HO-MPR/pri.
Bila setiap anggota keluarga terpenuhi kebutuhan pangan-nya, kualitas kesehatan keluarga itu pun akan meningkat
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengajak semua pihak untuk berperan aktif dalam pemanfaatan bahan dengan kearifan lokal Indonesia, salah satunya rempah-rempah, sebagai upaya membangun ketahanan nasional.
 "Rempah-rempah yang merupakan bagian dari kearifan lokal yang biasa dimanfaatkan sebagai bahan pangan dan bahan jamu, harus dilestarikan dalam menghadapi ancaman krisis pangan dunia saat ini," kata Rerie, panggilan akrabnya, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu. Ia menambahkan, pemanfaatan rempah-rempah juga harus dijadikan bagian dari upaya meningkatkan daya tahan tubuh dalam rangka menjaga kesehatan masyarakat. Selain rempah-rempah, kata Rerie, Indonesia juga memiliki banyak alternatif sumber pangan selain beras sebagai sumber karbohidrat, antara lain ganyong dan sagu yang tepung-nya bisa diolah menjadi kue dan mi instan dengan kandungan gizi yang memadai. Alternatif beras tersebut perlu digalakkan agar masyarakat tidak ketergantungan satu sumber bahan pokok saja.

Baca juga: KNPK peringati HUT Ke-3 soroti isu ketahanan keluarga dan peradaban

Baca juga: Waka MPR: Perkuat ketahanan ekonomi untuk antisipasi tantangan global Rerie mendorong agar pemanfaatan bahan-bahan tersebut bisa diproduksi untuk memenuhi skala ekonomi dan industri, sehingga manfaat dari jamu dan bahan pangan alternatif bisa dinikmati setiap anggota keluarga di Indonesia. "Bila setiap anggota keluarga terpenuhi kebutuhan pangan-nya, kualitas kesehatan keluarga itu pun akan meningkat," ujarnya. Dengan bermodal keluarga sehat, lanjutnya, akan terbangun lingkungan dan masyarakat yang sehat. "Bila seluruh masyarakat kita sehat, tentu saja akan memperkuat ketahanan nasional kita dalam menghadapi berbagai tantangan," ucapnya. Karena itu, Rerie menegaskan, langkah untuk menyadarkan setiap anak bangsa agar memanfaatkan bahan pangan kearifan lokal dalam upaya membangun ketahanan nasional merupakan upaya yang harus segera direalisasikan.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

KPU Sulsel rampungkan 14 daerah penghitungan suara Pemilu 2024  ******

KPU Sulsel rampungkan 14 daerah penghitungan suara Pemilu 2024  
Suasana pembukaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dihadiri pihak KPU, Bawaslu dan perwakilan Forkopimda Sulsel di Hotel Claro Makassar, Sulawesi Selatan, Ahad (3/3/2024). ANTARA/
Makassar (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan telah merampungkan sinkronisasi data 14 daerah untuk rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Pemilu 2024 tingkat provinsi dari total 24 kabupaten kota se-Sulsel.

"Sudah ada 14 daerah yang telah menyampaikan rekapitulasi di tingkat Kabupaten dan Kota," ujar Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Sulsel Ahmad Adiwijaya di lokasi rekapitulasi tingkat provinsi, di Makassar, Ahad malam.

Untuk 14 daerah tersebut, sebut dia, pertama Kabupaten Sidrap, disusul Kota Parepare, berturut-turut Kabupaten Bantaeng, Takalar, Kepulauan Selayar, Enrekang, Barru, Soppeng, Tana Toraja, Pinrang, Pangkep, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Wajo.

Daerah tersebut sesuai urutan KPU yang sudah menyetorkan formulir D1 hasil ke tingkat KPU Sulsel untuk dilanjutkan rekapitulasi tingkat provinsi.

Baca juga: KPU Jatim gelar pleno penghitungan suara selama lima hari

Baca juga: Mengawal suara rakyat demi Pemilu berkualitas

Baca juga: KPU akan gelar rekapitulasi penghitungan suara nasional dua panel

Mengenai dengan kendala daerah yang saat ini belum menyetorkan D1 hasil ke KPU Sulsel, kata Ahmad, itu dikarenakan dinamika yang terjadi di lapangan berbeda-beda pada setiap wilayah.

"Mungkin saja proses rekapitulasi di tingkat kabupaten kota membutuhkan koreksi dari saksi terhadap rekap tingkat kecamatan. Sebab itu bagian dari mekanisme akuntabilitas kita menjaga kemurnian suara rakyat yang sudah disalurkan melalui TPS tanggal 14 Februari lalu," tuturnya menjelaskan.

Kendati KPU Sulsel baru membuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara hari ini, namun masih ada waktu KPU kabupaten kota menyelesaikan rekapitulasi-nya sampai batas akhir 5 Februari 2024 hingga pukul 00.00 WITA.

Sedangkan untuk masa rekap tingkat provinsi di mulai 3 Februari sampai 10 Februari 2024 hingga pukul 00.00 WITA. Pihaknya memastikan untuk proses rekap di tingkat provinsi diselesaikan tepat waktu.

"Insya-Allah, bisa diselesaikan sampai di tanggal lima. Sebab, berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 mengamanahkan khususnya pada pasal 413 bahwa pelaksanaan rekapitulasi tingkat provinsi berlangsung selama 25 hari, berarti berakhir di tanggal sepuluh," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Sulsel Hasbullah mengemukakan bahwa urutan sinkronisasi D1 Hasil dari setiap KPU daerah berdasarkan urutan daerah yang telah menyerahkan D1 ke KPU Sulsel.

Meski KPU Kota Parepare telah menyerahkan D1 Hasil dan berada di urutan ke dua, tetapi sinkronisasi-nya ditunda sementara karena ada permintaan dari Bawaslu Sulsel.

"Ada permintaan Bawaslu, teman-teman ikut sidang administrasi kayak Parepare diminta nanti hari Senin. Sebenarnya teman-teman KPU Pare-Pare sudah siap menyampaikan. Tapi karena ada permintaan Bawaslu untuk fokus menyelesaikan sidang administrasi, jadi digeser ke hari Senin," tuturnya.

Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:zoomslot88

Perbarui waktu:2024-06-29

Daftar bab terbaru
xl 88 slot
voucher blibli
crazyrich88
moba4d
situs mudah menang slot
di lazada bisa pinjam uang
slot gacor tanpa potongan
slot gacor 2021
pinjol yang bisa cair lewat dana
Daftar isi semua bab
Bab 1 hokibet188
Bab 2 rtp dibet4d
Bab 3 agenslot138
Bab 4 pasti168
Bab 5 erek 1 100
Bab 6 vision slot
Bab 7 situs judi yang sering menang
Bab 8 rasigaming88
Bab 9 magnumslot
Bab 10 buku mimpi 2d 36
Bab 11 liga play88
Bab 12 cara pinjam online cepat cair
Bab 13 pojok slot
Bab 14 cara kredit di akulaku hp
Bab 15 ijobet
Bab 16 harimau emas slot
Bab 17 buku mimpi 2d 42
Bab 18 situs gacor maxwin hari ini
Bab 19 slot 5k dana
Bab 20 pola slot gampang maxwin
Klik untuk melihattersembunyi di tengah2586bab
kotaBacaan TerkaitMore+

Menimbulkan malapetaka pada perusahaan-perusahaan Jepang

cara pinjam di kredit pintar
KPU Sulsel rampungkan 14 daerah penghitungan suara Pemilu 2024  
Suasana pembukaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dihadiri pihak KPU, Bawaslu dan perwakilan Forkopimda Sulsel di Hotel Claro Makassar, Sulawesi Selatan, Ahad (3/3/2024). ANTARA/
Makassar (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan telah merampungkan sinkronisasi data 14 daerah untuk rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Pemilu 2024 tingkat provinsi dari total 24 kabupaten kota se-Sulsel.

"Sudah ada 14 daerah yang telah menyampaikan rekapitulasi di tingkat Kabupaten dan Kota," ujar Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Sulsel Ahmad Adiwijaya di lokasi rekapitulasi tingkat provinsi, di Makassar, Ahad malam.

Untuk 14 daerah tersebut, sebut dia, pertama Kabupaten Sidrap, disusul Kota Parepare, berturut-turut Kabupaten Bantaeng, Takalar, Kepulauan Selayar, Enrekang, Barru, Soppeng, Tana Toraja, Pinrang, Pangkep, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Wajo.

Daerah tersebut sesuai urutan KPU yang sudah menyetorkan formulir D1 hasil ke tingkat KPU Sulsel untuk dilanjutkan rekapitulasi tingkat provinsi.

Baca juga: KPU Jatim gelar pleno penghitungan suara selama lima hari

Baca juga: Mengawal suara rakyat demi Pemilu berkualitas

Baca juga: KPU akan gelar rekapitulasi penghitungan suara nasional dua panel

Mengenai dengan kendala daerah yang saat ini belum menyetorkan D1 hasil ke KPU Sulsel, kata Ahmad, itu dikarenakan dinamika yang terjadi di lapangan berbeda-beda pada setiap wilayah.

"Mungkin saja proses rekapitulasi di tingkat kabupaten kota membutuhkan koreksi dari saksi terhadap rekap tingkat kecamatan. Sebab itu bagian dari mekanisme akuntabilitas kita menjaga kemurnian suara rakyat yang sudah disalurkan melalui TPS tanggal 14 Februari lalu," tuturnya menjelaskan.

Kendati KPU Sulsel baru membuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara hari ini, namun masih ada waktu KPU kabupaten kota menyelesaikan rekapitulasi-nya sampai batas akhir 5 Februari 2024 hingga pukul 00.00 WITA.

Sedangkan untuk masa rekap tingkat provinsi di mulai 3 Februari sampai 10 Februari 2024 hingga pukul 00.00 WITA. Pihaknya memastikan untuk proses rekap di tingkat provinsi diselesaikan tepat waktu.

"Insya-Allah, bisa diselesaikan sampai di tanggal lima. Sebab, berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 mengamanahkan khususnya pada pasal 413 bahwa pelaksanaan rekapitulasi tingkat provinsi berlangsung selama 25 hari, berarti berakhir di tanggal sepuluh," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Sulsel Hasbullah mengemukakan bahwa urutan sinkronisasi D1 Hasil dari setiap KPU daerah berdasarkan urutan daerah yang telah menyerahkan D1 ke KPU Sulsel.

Meski KPU Kota Parepare telah menyerahkan D1 Hasil dan berada di urutan ke dua, tetapi sinkronisasi-nya ditunda sementara karena ada permintaan dari Bawaslu Sulsel.

"Ada permintaan Bawaslu, teman-teman ikut sidang administrasi kayak Parepare diminta nanti hari Senin. Sebenarnya teman-teman KPU Pare-Pare sudah siap menyampaikan. Tapi karena ada permintaan Bawaslu untuk fokus menyelesaikan sidang administrasi, jadi digeser ke hari Senin," tuturnya.

Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

gelandang jenius

situs slot terbaik mudah menang
Empat truk penambang pasir terjebak aliran lahar dingin Gunung Semeru
Tangkapan layar - Sejumlah dump truck terjebak lahar dingin Gunung Semeru di DAS Regoyo, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Minggu (3/3/2024). (ANTARA/HO-BPBD Lumajang)
Lumajang, Jawa Timur (ANTARA) - Empat truk penambang pasir yang sedang beroperasi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Regoyo di Desa Jugosari, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, terjebak aliran lahar dingin Gunung Semeru, Minggu.

"Memang benar ada empat kendaraan dump truckmilik penambang pasir yang terjebak aliran lahar dingin Gunung Semeru," kata Kepala Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang Wawan Hadi saat dikonfirmasi per telepon.

Baca juga: Getaran banjir lahar dingin Gunung Semeru tercatat 3 jam lebih

Menurut dia, tidak ada korban jiwa dalam kejadian terjebaknya truk penambang pasir di aliran lahar dingin Gunung Semeru, namun empat kendaraan tersebut terbalik dan rusak karena terjangan derasnya arus lahar dingin tersebut.

"Pihak BPBD Lumajang sudah melakukan koordinasi dengan pihak perangkat Desa Jugosari. Kami mengimbau para penambang pasir agar menjauhi aliran lahar dingin Gunung Semeru ketika hujan mengguyur di kawasan setempat," tuturnya.

Ia menjelaskan empat sopir kendaraan tersebut yakni Ulum, Rosid, Bonang, dan Imam dalam kondisi selamat karena sudah berada di luar kendaraan saat empat truk tersebut diterjang derasnya banjir lahar dingin Semeru.

Baca juga: Gunung Semeru muntahkan abu vulkanik setinggi 900 meter

"Kami tak henti-hentinya memberikan imbauan kepada para penambang pasir yang bekerja di sepanjang daerah aliran sungai yang dilalui lahar dingin Semeru untuk meningkatkan kewaspadaannya saat tingginya curah hujan demi keselamatan mereka," katanya.

Sementara itu, Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru Mukdas Sofian dalam laporan tertulisnya di Kabupaten Lumajang menyebutkan bahwa pengamatan kegempaan aktivitas Gunung Semeru pada 3 Maret 2024 pukul 12.00-18.00 WIB menunjukkan adanya gempa getaran banjir.

"Terjadi satu kali gempa getaran banjir dengan amplitudo 35 mm dan lama gempa 10.819 detik atau 3 jam lebih," katanya.

Baca juga: PVMBG ungkap ada sumber magma di kedalaman enam km di Gunung Semeru

Derasnya curah hujan di kawasan Gunung Semeru menyebabkan debit air sungai yang dilalui aliran lahar dingin juga meningkat, sehingga masyarakat diminta untuk lebih waspada dan berhati-hati.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Tahta Dewa Darah Asli

web slot terpercaya
Mendagri minta kepala daerah antisipasi inflasi menjelang Ramadhan
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian memberikan arahan terkait inflasi kepada kepala daerah di Padang, Minggu (3/3/2024). ANTARA/HO-Puspen Kemendagri.
Padang (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian meminta gubernur, bupati dan wali kota di Tanah Air untuk mengantisipasi inflasi menjelang masuknya Bulan Suci Ramadhan 1445 Hijriah.

"Saya minta kepala daerah segera bekerja untuk menekan wilayah-wilayah yang inflasinya tinggi dan terdata di Badan Pusat Statistik maupun di Kemendagri," kata Mendagri RI Tito Karnavian di Padang, Minggu.

Menurut Tito, hanya ada dua masalah atau penyebab terjadinya inflasi di suatu daerah. Pertama, kurangnya suplai suatu barang dan kedua terjadinya lonjakan permintaan di masyarakat.

Pada saat Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri biasanya beberapa harga kebutuhan pokok seperti beras, daging ayam, telur dan lain sebagainya akan melonjak tinggi. Oleh karena itu, setiap kepala daerah diminta mewaspadainya.

"Segera waspadai dan segera tambah suplainya. Kemudian, distribusinya juga harus lancar," kata Mendagri mengingatkan.

Mendagri yang bertindak sebagai pemimpin upacara pada peringatan HUT Ke-74 Satpol PP dan Satlinmas Ke-62 tingkat nasional, menegaskan Satpol PP memiliki peran penting membantu aparat penegak hukum dalam mencegah terjadinya penimbunan barang.

Terpisah, Kepala Badan Pusat Statistik Sumatera Barat Sugeng Arianto mengatakan inflasi di Ranah Minang pada Februari 2024 yang mencapai 3,32 persen secara year on year (yoy), terjadi akibat naiknya sejumlah indeks kelompok pengeluaran.

"Inflasi ini akibat kenaikan harga indeks pengeluaran kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 6,84 persen," kata Sugeng Arianto.

Kelompok lainnya yang turut memicu inflasi yakni pakaian dan alas kaki sebesar 2,01 persen, kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,65 persen.

Selanjutnya kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga menyumbang inflasi sebesar 0,59 persen, kesehatan 2,88 persen, transportasi 1,39 persen, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan 0,07 persen.

Baca juga: Mendagri sebut data Dukcapil penting untuk pembangunan dan bansos

Baca juga: Tito ingatkan Satpol PP jaga integritas dan kepercayaan publik

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Pertempuran pencuri

imblaslot
KPU Sulsel rampungkan 14 daerah penghitungan suara Pemilu 2024  
Suasana pembukaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dihadiri pihak KPU, Bawaslu dan perwakilan Forkopimda Sulsel di Hotel Claro Makassar, Sulawesi Selatan, Ahad (3/3/2024). ANTARA/
Makassar (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan telah merampungkan sinkronisasi data 14 daerah untuk rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Pemilu 2024 tingkat provinsi dari total 24 kabupaten kota se-Sulsel.

"Sudah ada 14 daerah yang telah menyampaikan rekapitulasi di tingkat Kabupaten dan Kota," ujar Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Sulsel Ahmad Adiwijaya di lokasi rekapitulasi tingkat provinsi, di Makassar, Ahad malam.

Untuk 14 daerah tersebut, sebut dia, pertama Kabupaten Sidrap, disusul Kota Parepare, berturut-turut Kabupaten Bantaeng, Takalar, Kepulauan Selayar, Enrekang, Barru, Soppeng, Tana Toraja, Pinrang, Pangkep, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Wajo.

Daerah tersebut sesuai urutan KPU yang sudah menyetorkan formulir D1 hasil ke tingkat KPU Sulsel untuk dilanjutkan rekapitulasi tingkat provinsi.

Baca juga: KPU Jatim gelar pleno penghitungan suara selama lima hari

Baca juga: Mengawal suara rakyat demi Pemilu berkualitas

Baca juga: KPU akan gelar rekapitulasi penghitungan suara nasional dua panel

Mengenai dengan kendala daerah yang saat ini belum menyetorkan D1 hasil ke KPU Sulsel, kata Ahmad, itu dikarenakan dinamika yang terjadi di lapangan berbeda-beda pada setiap wilayah.

"Mungkin saja proses rekapitulasi di tingkat kabupaten kota membutuhkan koreksi dari saksi terhadap rekap tingkat kecamatan. Sebab itu bagian dari mekanisme akuntabilitas kita menjaga kemurnian suara rakyat yang sudah disalurkan melalui TPS tanggal 14 Februari lalu," tuturnya menjelaskan.

Kendati KPU Sulsel baru membuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara hari ini, namun masih ada waktu KPU kabupaten kota menyelesaikan rekapitulasi-nya sampai batas akhir 5 Februari 2024 hingga pukul 00.00 WITA.

Sedangkan untuk masa rekap tingkat provinsi di mulai 3 Februari sampai 10 Februari 2024 hingga pukul 00.00 WITA. Pihaknya memastikan untuk proses rekap di tingkat provinsi diselesaikan tepat waktu.

"Insya-Allah, bisa diselesaikan sampai di tanggal lima. Sebab, berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 mengamanahkan khususnya pada pasal 413 bahwa pelaksanaan rekapitulasi tingkat provinsi berlangsung selama 25 hari, berarti berakhir di tanggal sepuluh," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Sulsel Hasbullah mengemukakan bahwa urutan sinkronisasi D1 Hasil dari setiap KPU daerah berdasarkan urutan daerah yang telah menyerahkan D1 ke KPU Sulsel.

Meski KPU Kota Parepare telah menyerahkan D1 Hasil dan berada di urutan ke dua, tetapi sinkronisasi-nya ditunda sementara karena ada permintaan dari Bawaslu Sulsel.

"Ada permintaan Bawaslu, teman-teman ikut sidang administrasi kayak Parepare diminta nanti hari Senin. Sebenarnya teman-teman KPU Pare-Pare sudah siap menyampaikan. Tapi karena ada permintaan Bawaslu untuk fokus menyelesaikan sidang administrasi, jadi digeser ke hari Senin," tuturnya.

Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Sistem penguatan yang tak terkalahkan

388 slot
Benarkah Pertamina larang beli BBM subsidi jika telat bayar pajak?
Arsip - Masyarakat sebagai pelanggan mengisi BBM berkualitas, bahan bakar minyak non-subsidi di SPBU milik Pertamina Patra Niaga Sumbagsel. (ANTARA/HO-Dokumen Pribadi)
Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan Facebook yang menampilkan foto pengisian BBM di Pertamina yang diberi narasi peraturan baru Pertamina, dilarang mengisi BBM bersubsidi jika telat membayar pajak.

Berikut narasi dalam unggahan tersebut yang beredar pada awal Maret 2024 itu :

“Peraturan Baru: Dilarang Isi Bensin Kalau Telat Bayar Pajak”

Namun, benarkah Pertamina larangan beli BBM subsidi jika telat bayar pajak pada Februari 2024?

 

Unggahan yang menarasikan Pertamina larangan beli BBM subsidi jika telat bayar pajak pada Februari 2024. CSR Pertamina Patra Niaga Wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara, Ahad Rahedi menyampaikan hal itu masih sebatas usulan dan belum diterapkan. (Facebook)
Penjelasan:

Berdasarkan penelusuran, belum ada informasi resmi mengenai peraturan tersebut. Namun, pada November 2023 PT Pertamina mengusulkan kepada pemerintah daerah di Bali agar penunggak pajak kendaraan bermotor tidak mengonsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Mekanismenya, dilansir dari ANTARA, penunggak pajak yang mendatangi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) untuk membeli BBM, tidak diperkenankan mengisi BBM subsidi.

Saat ini, sistem serupa mulai diterapkan di Lampung dan Jawa Barat. Rencananya, Pertamina Patra Niaga melakukan penjajakan kepada pemerintah daerah di Jawa Timur dan Bali.

Dilansir dari Kominfo, Corporate Secretary PT. Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan belum ada aturan nasional yang melarang pembelian BBM bersubsidi jika telat membayar pajak kendaraan. Selain itu, pajak kendaraan bermotor dikelola oleh pemerintah provinsi sehingga kebijakan terkait pajak kendaraan merupakan wewenang Pemerintah Daerah (Pemda). 

Manajer Komunikasi dan CSR Pertamina Patra Niaga Wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara, Ahad Rahedi juga menyampaikan bahwa pada November 2023 pihaknya sempat mengusulkan agar Pemda di Bali melarang penunggak pajak kendaraan bermotor membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, tetapi hal itu masih sebatas usulan dan belum diterapkan.

Cek fakta: Hoaks! Tautan BLT BBM sebesar Rp750.000 dari pemerintah

Cek fakta: Misinformasi! BBM akan langka karena kebakaran Depo Pertamina Plumpang

Baca juga: Pemprov Babel - Pertamina tidak jual BBM bagi kendaraan mati pajak

Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2024

Invasi Tao

bayar kredivo via shopee
Pj Gubernur Jatim Adhy serukan gerakan pemberantasan sarang nyamuk
Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono (tengah) saat menyampaikan pemaparan di Surabaya, Minggu (3/3/2023). ANTARA/HO-Biro Adpim Jatim.
Lindungi diri kita, lindungi keluarga kita, lindungi sekitar kita
Surabaya (ANTARA) - Penjabat Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mengimbau masyarakat untuk menggalakkan gerakan pemberantasan sarang nyamuk (PSN), guna mencegah penyebaran penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) yang kini mulai merebak di puncak musim hujan.

"Masyarakat bisa lebih waspada melalui Gerakan Satu Rumah Satu Juru Pemantau Jentik atau Jumantik, minimal satu minggu sekali," katanya melalui keterangan tertulis di Surabaya, Minggu.

Menurutnya, upaya pencegahan penyebaran DBD penting dilakukan, karena berdasarkan data situasi dari bulan Januari hingga minggu ketiga Februari 2024, jumlah kasus di Jatim telah mencapai 3.638 orang.

Adhy menjelaskan, kegiatan PSN dapat dilakukan dengan 3M Plus, yaitu menguras/membersihkan bak mandi, vas bunga, tempat minum binatang peliharaan, tatakan dispenser. Kedua, dengan menutup rapat tempat penampungan air.

"Jika tempat penampungan air tidak mungkin dikuras atau ditutup maka bisa diberikan larvasida," katanya.

Pj Gubernur Adhy menandaskan, langkah ketiga adalah menyingkirkan atau memanfaatkan serta mendaur ulang barang bekas seperti ban bekas, botol plastik, kaleng bekas.

"Kemudian yang paling penting adalah plus, yaitu menghindari gigitan nyamuk. Di antaranya bisa dengan menanam pohon pengusir nyamuk, memakai kelambu, anti nyamuk serta memberikan larvasida. Selain itu memelihara ikan pemakan jentik, memasang ovitrap/ larvitrap/mosquitotrap," katanya.

Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono juga  mengungkapkan upaya pemberantasan DBD tidak bisa dilakukan sendiri. Melainkan harus menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat.

Karena itu, ia juga berharap besar agar sosialisasi oleh tenaga kesehatan di berbagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) bisa lebih digaungkan.

"Bisa juga berkolaborasi dengan Rukun Tetangga/ Rukun Warga/ Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga hingga Karang Taruna untuk menggalakkan Gerakan PSN hingga ke rumah-rumah. Jaga terus kebersihan diri dan lingkungan. Lindungi diri kita, lindungi keluarga kita, lindungi sekitar kita," katanya.

Pewarta: Willi Irawan/Hanif Nasrullah
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2024