petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

situs terpercaya gacor

pinjol mandiri 124Jutaan kata 738459Orang-orang telah membaca serialisasi

《situs terpercaya gacor》

Lapas Sukamiskin pastikan seluruh napi koruptor dapat hak pilih pemilu******

Lapas Sukamiskin pastikan seluruh napi koruptor dapat hak pilih pemilu
Ilustrasi - Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi/pri.
Kota Bandung (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IA Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat, memastikan seluruh narapidana kasus korupsi mendapatkan hak pilih mereka pada pemilihan umum (Pemilu) yang akan berlangsung besok, Rabu, 14 Februari 2024.

“Kebetulan tidak ada satupun warga binaan kami yang hak untuk memilihnya dicopot. Artinya, kesempatan dan hak pilih harus kita berikan kepada mereka,” kata Kepala Bidang Pembinaan Narapida Lapas Sukamiskin Medi di Bandung, Selasa.

Baca juga: Lapas Sukamiskin sebut 208 napi dapat remisi termasuk Setya Novanto

Medi menyebutkan sebanyak 327 orang warga binaan telah terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 2024.

“Jadi total per hari ini warga binaan kami berjumlah 327 orang itu terdiri dari 287 nya tindak pidana korupsi (tipikor), dan sisanya adalah pidana umum,” kata dia.

Baca juga: Mantan Bupati Indramayu napi korupsi positif COVID-19

Untuk kesiapan sendiri, kata dia, pihaknya telah menyiapkan dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus, tujuh orang anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dan dua orang keamanan yang berasal dari aparatur sipil negara (ASN) Lapas Sukamiskin.

“Petugas pemilu di Lapas Sukamiskin ini sudah diberikan bimbingan teknis (bimtek) oleh KPU, kemudian juga kemarin kami sudah lakukan simulasi proses ataupun alur tata cara pemilihannya seperti apa,” katanya.

Baca juga: Lapas Sukamiskin nyatakan belum ada Napi Tipikor terindikasi COVID-19

Medi memastikan para ASN yang ditugaskan untuk menjadi anggota KPPS akan menjungjung tinggi netralitas bagi warga binaan yang akan memberikan hak pilih.

“Artinya kami tidak ada arahan ataupun mengarah ke salah satu pasangan calon presiden atau calon wakil presiden, maupun terafiliasi dengan salah satu partai politik,” kata Medi.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa TPS khusus ini berbasis KTP-el. Warga binaan Lapas Sukamiskin yang bukan dari domisili Kota Bandung maupun Jawa Barat hanya mendapatkan satu surat suara, yaitu pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

“Otomatis mayoritas yang akan mereka pilih besok hanya untuk pemilihan calon presiden dan wakil presiden. Kenapa? Karena memang sesuai dengan domisili yang rata-rata bukan di Bandung,” katanya.

Baca juga: Napi Tipikor Lapas Sukamiskin tak mendapat hak bebas cegah COVID-19

Selain itu, dia menegaskan pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin untuk memastikan seluruh warga binaan bisa menyalurkan hak pilihnya saat hari pencoblosan berlangsung.

“Kalau target sebetulnya seluruh warga binaan Itu diharapkan ikut serta dalam pesta demokrasi karena ini menjadi salah satu hak yang diberikan kepada mereka,” katanya.

Baca juga: Napi Sukamiskin lebih tertib setelah Setnov dipindah ke Gunung Sindur

Sementara anggota Bawaslu Kota Bandung Bayu Mochamad mengatakan, keberadaan TPS khusus itu perlu diawasi karena ada kerawanan tersendiri, seperti eksodus para pemilih.

Oleh karena itu, kata Bayu, pada hari pemungutan suara nanti, akan ada pengawas yang diterjunkan agar proses pencoblosan berjalan lancar dan aman, termasuk di lapas maupun TPS khusus lainnya.

“Untuk pengawasan ke TPS khusus ini kami pastikan sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan persyaratannya. Kami melakukan pengawasan ke sana. Kami berkoordinasi dengan yang berwenang di lokasi TPS tersebut,” kata Bayu.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024

Presiden Jokowi mengaku belum menonton "Dirty Vote"******

Presiden Jokowi mengaku belum menonton "Dirty Vote"
Foto tangkapan layar Zainal Arifin Mochtar (kiri), Bivitri Susanti (tengah), Feri Amsari (kanan), narasumber dalam film "Dirty Vote". (ANTARA/Khaerul)
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengaku belum menonton film dokumenter "Dirty Vote" yang menarasikan dugaan kecurangan pada Pemilihan Umum 2024.

"Belum (nonton)," kata Presiden Jokowi yang ditemui usai menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2024 di TPS 10 Gambir, Jakarta Pusat, Rabu pagi.

Sebelumnya, Jokowi mempersilakan masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran atau kecurangan pada penyelenggaraan Pemilu 2024 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Menurut Jokowi, mekanisme pelaporan dan penanganan dugaan pelanggaran pemilu di Indonesia sudah sangat jelas dan harus diikuti seluruh masyarakat.

"Semua kan ada mekanismenya. Di lapangan kalau ada kecurangan bisa dilaporkan ke Bawaslu, kalau masih belum (tuntas) masih bisa (mengajukan) gugatan ke MK (Mahkamah Konstitusi)," kata Jokowi.

Baca juga: Wapres sebut film "Dirty Vote" bagian dari dinamika politik

Film dokumenter "Dirty Vote" dirilis pada 11 Februari 2024 oleh rumah produksi WatchDoc di platform YouTube.

Film tersebut menampilkan tiga pakar hukum tata negara, yaitu Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gadjah Mada, Feri Amsari dari Universitas Andalas, dan Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera.

Tiga pakar itu secara bergantian dan bersama-sama menjelaskan rentetan peristiwa yang diyakini bagian dari kecurangan pemilu. Dalam beberapa bagian, beberapa pakar juga mengkritik Bawaslu yang dinilai tidak tegas dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran pemilu.

Alhasil menurut mereka, tidak ada efek jera sehingga pelanggaran pemilu cenderung terjadi berulang.

Baca juga: Edy Rahmayadi: Film "Dirty Vote" edukasi rakyat

Dalam siaran tertulisnya, Dandhy Dwi Laksono sebagai sutradara "Dirty Vote" menyebut film itu bentuk edukasi untuk masyarakat yang pada 14 Februari 2024 menggunakan hak pilihnya pada pemilu.

"Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres, tetapi hari ini saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara," kata Dandhy.

Dia menjelaskan film itu digarap dalam waktu sekitar dua minggu, yang mencakup proses riset, produksi, penyuntingan, sampai rilis.

Pembuatannya film tersebut melibatkan 20 lembaga, antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Perludem, Indonesia Corruption Watch, JATAM, Lokataru, LBH Pers, WALHI, Yayasan Kurawal, dan YLBHI.

Baca juga: Airlangga sebut film dokumenter "Dirty Vote" kampanye hitam

Dalam waktu kurang lebih lima jam setelah siar di YouTube, film itu saat ini telah dilihat 355.831 orang dan dan disukai oleh 51.294 pengguna YouTube. Sementara hingga Selasa pukul 19.00 WIB, film tersebut telah disaksikan sekitar 7,5 juta penonton.

Banyak pihak menilai perilisan film 'Dirty Vote" sebagai kampanye hitam(black campaign) jelang Pemilu 2024. Namun, Bawaslu justru menyarankan masyarakat untuk segera menonton film dokumenter tersebut.

"Kita menyarankan untuk segera ditonton karena ini menjadi autokritik terhadap proses penyelenggaraan pemilu di kita (Indonesia)," kata anggota Bawaslu Lolly Suhenty di kawasan Gambir, Jakarta, Selasa (13/4).

Menurut Lolly, ia menjadikan kritik dari film dokumenter tersebut sebagai bagian refleksi dan evaluasi.

"Tetapi dalam konteks kinerja Bawaslu, maka kami tentu saja siap mempertanggungjawabkan seluruh kinerja yang sudah dilakukan dalam konteks penanganan pelanggaran yang kemudian dibidik dalam film itu," ujarnya.

Baca juga: Bawaslu sarankan masyarakat tonton film dokumenter "Dirty Vote”
Baca juga: Luhut Panjaitan sebut banyak kebohongan dalam film "Dirty Vote"

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Kapolda: Kamtibmas kondusif saat pemungutan suara di Tanah Papua******

Kapolda: Kamtibmas kondusif saat pemungutan suara di Tanah Papua
Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri. ANTARA/Evarukdijati.
Jayapura (ANTARA) - Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri mengatakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) saat pelaksanaan pemungutan suara pemilu 2024 di Tanah Papua relatif kondusif.

"Hingga Rabu sekitar pukul 13.00 WIT, situasi kamtibmas di Tanah Papua relatif aman dan kondusif. Mudah-mudahan situasi seperti ini tetap terjaga," kata Mathius Fakhiri usai pemantauan pelaksanaan pemungutan suara di sejumlah distrik di Kota dan Kabupaten Jayapura, Rabu.

Dia mengatakan walaupun situasi kamtibmas aman, namun ada beberapa kabupaten yang terjadi sejumlah permasalahan berkaitan dengan pemilu, yakni pembakaran kotak suara di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah.

Selain itu, kata dia, ada keterlambatan pengiriman logistik pemilu akibat cuaca yang tidak bersahabat, misalnya di Kabupaten Mamberamo Raya hingga menyebabkan masyarakat di 20 TPS yang berada di empat distrik terhambat.

Untuk pengiriman logistik di empat distrik di Kabupaten Mamberamo Raya, kata dia, Pangdam XVII/Cenderawasih akan membantu dengan mengerahkan helikopter milik TNI.

"Dengan adanya bantuan angkutan dari Kodam XVII/Cenderawasih diharapkan pengiriman logistik pemilu tidak menjadi kendala," kata Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri.

Saat ini jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) di Tanah Papua tercatat 727.835 orang yang menyalurkan hak pilihnya di 3.109 TPS.,

Provinsi Papua terdiri dari sembilan kabupaten dan kota yang meliputi Kota dan Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, Supiori, Biak Numfor, Waropen, Kepulauan Yapen dan Kabupaten Mamberamo Raya.
 

Pewarta: Evarukdijati
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:situs togel terpercaya bet 100 perak

Perbarui waktu:2024-07-03

Daftar bab terbaru
sloto338
buku mimpi 2d anjing
totoslot777
situs maxwin malam ini
daftar situs online terpercaya
ninja slot online
to4d slot
situs slot cambodia
win88slot
Daftar isi semua bab
Bab 1 shibatoto rtp
Bab 2 rekomendasi situs slot
Bab 3 bonanzaslot88
Bab 4 lsi777
Bab 5 kebun777
Bab 6 agen slot terpercaya gacor
Bab 7 mau kredit hp tanpa dp
Bab 8 total slot
Bab 9 pastislotqq
Bab 10 erek erek rok
Bab 11 pinjaman online lewat wa terpercaya 2022
Bab 12 mami188
Bab 13 yakin777
Bab 14 789 slot
Bab 15 slot gacor jam 5 sore
Bab 16 cara dapat uang tunai
Bab 17 pinjaman lewat wa
Bab 18 situs gacor 99
Bab 19 789 slot
Bab 20 game online terpercaya
Klik untuk melihattersembunyi di tengah1134bab
perjalanan waktuBacaan TerkaitMore+

keyakinan abadi

togel png
Hujan tak hentikan niat warga memilih di TPS tempat Megawati "nyoblos"
Suasana TPS 053 di Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Suci Nurhaliza/aa.
Jakarta (ANTARA) - Sejumlah warga menggunakan hak pilih mereka di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 053, Jalan Kebagusan IV Dalam, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta, Rabu, meskipun hujan dengan intensitas rendah mengguyur daerah tersebut.

Di TPS tersebut, Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri direncanakan menggunakan hak pilihnya sekitar pukul 09.30 WIB.

Megawati terdaftar pada nomor urut ke-111 dari 284 warga yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 di TPS 053 itu.

Usai menggunakan hak pilihnya, Megawati diagendakan melakukan pemantauan terhadap hasil hitung cepat Pemilu 2024 di kediamannya di Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Baca juga: Menteri PUPR akan mencoblos di TPS 161 Kemang Pratama

Sementara itu, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD dijadwalkan menyusul ke kediaman Megawati untuk bersama-sama memantau proses hitung cepat Pemilu 2024.

Sebelumnya, Ganjar mencoblos di TPS 11 Kelurahan Lempongsari, Kota Semarang, Jawa Tengah; sedangkan Mahfud mencoblos di TPS 106 Dusun Sambilegi Lor, Maguwoharjo, Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten dan kota, dengan DPT tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai 20 Maret 2024.

Baca juga: Jokowi dan Iriana mencoblos di TPS 10 Gambir

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Rencana Strategi Bumi Wisatawan

pion777
Indonesia kutuk keras serangan Israel ke Rafah
Arsip - Pengunjuk rasa dari Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina memenuhi kawasan Monas di Jakarta pada 5 November 2023. (ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/YU/aa)
Jakarta (ANTARA) - Indonesia mengutuk keras serangan udara Israel ke tempat penampungan pengungsi Palestina di Rafah, yang telah memakan korban jiwa.

“Serangan tersebut diyakini merupakan bagian dari skenario besar Israel untuk memaksa bangsa Palestina keluar dari tanah mereka dan sekaligus menghilangkan masa depan kemerdekaan Palestina,” kata Kementerian Luar Negeri RI dalam pernyataannya pada Selasa.

Indonesia juga mengecam rencana operasi militer darat Israel di kota itu, yang berada di wilayah perbatasan Jalur Gaza dan Mesir.

“Indonesia sekali lagi mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera bertindak menghentikan serangan Israel tersebut. Hukum Humaniter Internasional harus ditegakkan,” ujar Kemlu.

Rezim pendudukan Israel mulai menggempur Kota Rafah di Gaza selatan secara intensif pada Senin pagi (12/2), yang menewaskan dan melukai ratusan warga sipil, sebagian besar di antaranya adalah anak-anak dan perempuan.

Otoritas kesehatan di Rafah melaporkan pembunuhan tragis oleh militer Israel terhadap 100 lebih warga sipil, termasuk anak-anak dan perempuan, dan ratusan korban luka lainnya.

Tujuan serangan Israel ke Rafah adalah untuk mengalahkan batalion terakhir kelompok pejuang Palestina Hamas di kota tersebut.

Hamas menyebut serangan Israel di Rafah itu sebagai lanjutan dari "genosida dan pemindahan massal" oleh pasukan negara Zionis tersebut.

Di Rafah, Israel memaksa warga sipil untuk mengungsi dengan dalih menjadikan kota itu sebagai zona aman.

"Serangan itu menegaskan bahwa pemerintah Netanyahu mengabaikan putusan Mahkamah Internasional, yang memerintahkan tindakan mendesak untuk menghentikan tindakan yang mengarah ke genosida," kata pemimpin Hamas Azat al-Rashq di Telegram.

Warga Palestina telah mengungsi ke Rafah sejak Israel menggempur Gaza setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

Pengeboman tanpa henti telah menewaskan lebih dari 28.000 warga Palestina dan menyebabkan kehancuran massal, pengungsian, dan kelangkaan kebutuhan dasar.

Mahkamah Internasional bulan lalu memerintahkan Israel untuk menghentikan tindakan genosida dan menjamin penyaluran bantuan kemanusiaan bisa sampai kepada warga sipil di Gaza.

Baca juga: Koalisi masyarakat sipil dukung Kemlu sampaikan nasihat hukum di ICJ
Baca juga: Indonesia siap suarakan keadilan bagi Palestina di hadapan ICJ

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Kekuatan Yongle

12 slot gacor
Zulkifli Hasan harap Pemilu 2024 berjalan satu putaran
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan memberikan keterangan usai menggunakan hak suaranya dalam Pemilu 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 179 Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Benardy Ferdiansyah/aa.
Sekali putaran selesai sehingga kita sudah tidak ramai lagi. Apalagi lagi nanti bulan puasa, lebaran tidak ada lagi kampanye harapannya itu
Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengharapkan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 berjalan satu putaran.

"Sekali putaran selesai sehingga kita sudah tidak ramai lagi. Apalagi lagi nanti bulan puasa, lebaran tidak ada lagi kampanye harapannya itu," kata Zulkifli memberikan keterangan usai menggunakan hak suaranya dalam Pemilu 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 179 Kelurahan Cipinang Muara Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu.

Diketahui, PAN dalam Pemilu 2024 mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Saat pemungutan suara, Zulkifli juga mengenakan kemeja biru yang identik dengan pasangan tersebut.

"Ya jelas bajunya juga sudah jelas," ujar Zulkifli.

Baca juga: Mendag yakin ekonomi tumbuh lebih baik lagi jika Prabowo-Gibran menang

Baca juga: Zulkifli Hasan harap isu kecurangan di Pemilu 2024 segera diakhiri

Ia mengaku setelah menggunakan hak pilihnya tersebut akan menonton hasil hitung cepat atau quick countdi Istora Senayan, Jakarta yang digelar oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Kami pantau tentu terakhir koordinasi apakah kita nanti nonton barengnya di Istora atau tempatnya Pak Prabowo," katanya.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Sebagaimana Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.

Baca juga: Zulkifli Hasan ajak semua pihak jaga masa tenang pemilu dengan baik 

Baca juga: Zulhas ajak pegawai Kemendag nyoblos: Saya kira tahu siapa yang menang

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Yaoming

agen asia slot 88
Bawaslu telusuri pembakaran logistik pemilu di Kabupaten Paniai
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty (kiri) memberikan keterangan di kawasan Gambir, Jakarta, Selasa (13/2/2024). ANTARA/Rio Feisal/am.
Sedang dalam penelusuran Bawaslu. Kami sudah memerintahkan Bawaslu Provinsi untuk turun langsung
Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengatakan bahwa pihaknya sedang menelusuri pembakaran logistik Pemilu 2024 di Kabupaten Paniai, Papua Tengah.

"Sedang dalam penelusuran Bawaslu. Kami sudah memerintahkan Bawaslu Provinsi untuk turun langsung," kata Lolly di kawasan Gambir, Jakarta, Selasa.

Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu informasi lanjutan dari Bawaslu setempat, meskipun sempat mengalami kendala komunikasi karena permasalahan sinyal.

Lolly menjelaskan bahwa informasi sementara yang diterima Bawaslu adalah kasus di Kabupaten Paniai terjadi dikarenakan adanya informasi menyesatkan yang menimbulkan kesalahpahaman.

"Informasi sementara sih adanya informasi yang dalam tanda petik menyesatkan, sehingga kemudian terjadi kesalahpahaman. Akhirnya terjadi proses pembakaran, tetapi ini baru informasi awal yang masuk ke Bawaslu, karena itulah kita melakukan penelusuran, ya," ujarnya.

Lolly kemudian mengatakan bahwa kondisi di Kabupaten Paniai berpotensi untuk diadakan-nya pemilu susulan.

"Makanya pendataan sedang dilakukan, seberapa banyak sebenarnya (dampaknya, red). Nah pendataan itulah yang nanti akan menentukan langkah berikutnya itu apa. Kayak, misalnya, (Kabupaten) Demak, (Jawa Tengah), itu kan sudah diputuskan pemilu-nya itu susulan," tuturnya.

Menurut Lolly, berdasarkan kondisi Demak yang tengah mengalami bencana banjir selama hampir sepekan dan mengakibatkan sekitar 21 ribu orang mengungsi, maka pemilu susulan dapat dilakukan. Sementara kondisi di Kabupaten Paniai, kata dia, masih dikaji.

"Kita lihat apakah ini masuk kejadian luar bisa atau tidak. Makanya memang informasi akurat dari lapangan itu yang sampai saat ini dibutuhkan supaya kita tidak salah ambil tindakan," katanya.

Oleh sebab itu, Lolly mengingatkan semua pihak untuk menjadikan kejadian di Kabupaten Paniai sebagai perhatian bersama.

Baca juga: Bawaslu RI: Kalau tunjangan naik, harusnya kinerja semakin bagus

"Ini harus menjadi perhatian kita semua. Jangan sampai ada informasi yang tidak benar kemudian membuat reaksi tidak terkendali, sehingga kemudian yang dirugikan itu banyak pihak. Jadi kita berproses ya," ujar Lolly.

Sementara itu, Lolly mengingatkan para jurnalis dalam mewartakan sebuah peristiwa untuk memerhatikan keakuratan, sehingga peristiwa di Kabupaten Paniai tidak berulang di daerah lain.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

KPU RI juga telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Setelah masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11—13 Februari. Selang sehari, 14 Februari 2024, pemungutan Pilpres, Pileg, termasuk Pemilu anggota DPD RI.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

One Piece: Raja Laut Terkuat

angker4d
Koalisi masyarakat sipil dukung Kemlu sampaikan nasihat hukum di ICJ
Arsip foto - Istana Perdamaian di Den Haag, Belanda, yang menjadi tempat Mahkamah Internasional berada, Jumat (26/8/2005). ANTARA/UN Photo/ICJ/Jeroen Bouman/am.
Jakarta (ANTARA) - Sejumlah organisasi masyarakat sipil Indonesia mendukung upaya Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyampaikan pernyataan lisan untuk nasihat hukum (advisory opinion)di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait pendudukan Israel di Palestina.

Pernyataan dukungan tersebut disampaikan dalam audiensi antara koalisi masyarakat sipil dengan Kemlu, yang diwakili Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional L. Amrih Jinangkung dan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Abdul Kadir Jailani, di Jakarta, Senin (12/2).

“Koalisi juga menyerahkan surat terbuka kepada Kementerian Luar Negeri, yang pada dasarnya mengapresiasi langkah-langkah Kemlu RI, terutama Menlu Retno Marsudi, yang terus mendukung hak asasi manusia dan menolak tindakan genosida yang diduga dilakukan Israel terhadap warga Palestina,” demikian menurut koalisi, sebagaimana pernyataan tertulis yang diterima pada Selasa.

Di antara organisasi masyarakat sipil yang ikut serta dalam koalisi tersebut adalah Kontras, YLBHI, Dompet Dhuafa, Amnesty International Indonesia, FORUM-ASIA, Asia Justice and Rights (AJAR), YAPPIKA, dan SINDIKASI.

Koalisi tersebut menyoroti serangan Israel ke Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menewaskan lebih dari 27 ribu warga sipil Palestina, mencederai 66 ribu orang, dan memaksa lebih dari 1,7 juta orang lainnya mengungsi dari tempat tinggalnya.

Di tengah gempuran Israel ke Jalur Gaza yang terus berlanjut, koalisi tersebut memandang solidaritas dan kerja sama untuk membela hak rakyat Palestina harus terus dijaga, salah satunya dengan cara mendukung Kemlu RI menyampaikan pernyataan lisan untukadvisory opinion di ICJ.
Baca juga: Dewan Keamanan PBB mengkaji putusan ICJ terhadap Israel

Koalisi masyarakat sipil juga mengajukan sejumlah rekomendasi untuk menguatkan pernyataan Indonesia, yaitu supaya ada penegasan atas adanya keberpihakan negara-negara adikuasa terhadap tindakan Israel dan penekanan terhadap pentingnya menerapkan tanggung jawab untuk melindungi (responsibility to protect).

Pentingnya langkah-langkah diplomasi untuk menekan Israel supaya tunduk pada hukum internasional dan membuka akses bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Gaza harus ditekankan dalam pernyataan lisan Indonesia, menurut koalisi itu.

Selain itu, koalisi juga meminta Kemlu untuk terus bersuara di forum internasional terkait pentingnya jaminan perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti wanita, anak-anak, dan disabilitas, di daerah konflik serta memperingatkan efek domino yang dapat muncul dari pengungsi internal.

“Kami berharap supaya rekomendasi yang telah kami sampaikan, termasuk dukungan terhadap gugatan Afrika Selatan (di ICJ) dan penekanan pada isu-isu kemanusiaan, dapat menjadi kontribusi positif dalam menyelesaikan konflik di Palestina,” demikian menurut koalisi tersebut.

Sebagaimana diketahui, Majelis Umum PBB pada 17 Januari 2023 telah memintaadvisory opiniondari ICJ mengenai konsekuensi hukum dari kebijakan dan tindakan Israel di wilayah pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur.

Sebagai langkah partisipasi, Indonesia sudah menyampaikan masukan tertulis (written statement)kepada ICJ pada Juli 2023, dan Menlu Retno Marsuki akan menyampaikan pernyataan lisan (oral statement)pada akhir Februari di ICJ, Den Haag, Belanda.

Baca juga: Menlu Afrika Selatan dapat ancaman setelah gugat kasus genosida Israel

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Penyelamat Pesawat

kami slot link alternatif
Presiden Jokowi mengaku belum menonton "Dirty Vote"
Foto tangkapan layar Zainal Arifin Mochtar (kiri), Bivitri Susanti (tengah), Feri Amsari (kanan), narasumber dalam film "Dirty Vote". (ANTARA/Khaerul)
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengaku belum menonton film dokumenter "Dirty Vote" yang menarasikan dugaan kecurangan pada Pemilihan Umum 2024.

"Belum (nonton)," kata Presiden Jokowi yang ditemui usai menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2024 di TPS 10 Gambir, Jakarta Pusat, Rabu pagi.

Sebelumnya, Jokowi mempersilakan masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran atau kecurangan pada penyelenggaraan Pemilu 2024 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Menurut Jokowi, mekanisme pelaporan dan penanganan dugaan pelanggaran pemilu di Indonesia sudah sangat jelas dan harus diikuti seluruh masyarakat.

"Semua kan ada mekanismenya. Di lapangan kalau ada kecurangan bisa dilaporkan ke Bawaslu, kalau masih belum (tuntas) masih bisa (mengajukan) gugatan ke MK (Mahkamah Konstitusi)," kata Jokowi.

Baca juga: Wapres sebut film "Dirty Vote" bagian dari dinamika politik

Film dokumenter "Dirty Vote" dirilis pada 11 Februari 2024 oleh rumah produksi WatchDoc di platform YouTube.

Film tersebut menampilkan tiga pakar hukum tata negara, yaitu Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gadjah Mada, Feri Amsari dari Universitas Andalas, dan Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera.

Tiga pakar itu secara bergantian dan bersama-sama menjelaskan rentetan peristiwa yang diyakini bagian dari kecurangan pemilu. Dalam beberapa bagian, beberapa pakar juga mengkritik Bawaslu yang dinilai tidak tegas dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran pemilu.

Alhasil menurut mereka, tidak ada efek jera sehingga pelanggaran pemilu cenderung terjadi berulang.

Baca juga: Edy Rahmayadi: Film "Dirty Vote" edukasi rakyat

Dalam siaran tertulisnya, Dandhy Dwi Laksono sebagai sutradara "Dirty Vote" menyebut film itu bentuk edukasi untuk masyarakat yang pada 14 Februari 2024 menggunakan hak pilihnya pada pemilu.

"Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres, tetapi hari ini saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara," kata Dandhy.

Dia menjelaskan film itu digarap dalam waktu sekitar dua minggu, yang mencakup proses riset, produksi, penyuntingan, sampai rilis.

Pembuatannya film tersebut melibatkan 20 lembaga, antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Perludem, Indonesia Corruption Watch, JATAM, Lokataru, LBH Pers, WALHI, Yayasan Kurawal, dan YLBHI.

Baca juga: Airlangga sebut film dokumenter "Dirty Vote" kampanye hitam

Dalam waktu kurang lebih lima jam setelah siar di YouTube, film itu saat ini telah dilihat 355.831 orang dan dan disukai oleh 51.294 pengguna YouTube. Sementara hingga Selasa pukul 19.00 WIB, film tersebut telah disaksikan sekitar 7,5 juta penonton.

Banyak pihak menilai perilisan film 'Dirty Vote" sebagai kampanye hitam(black campaign) jelang Pemilu 2024. Namun, Bawaslu justru menyarankan masyarakat untuk segera menonton film dokumenter tersebut.

"Kita menyarankan untuk segera ditonton karena ini menjadi autokritik terhadap proses penyelenggaraan pemilu di kita (Indonesia)," kata anggota Bawaslu Lolly Suhenty di kawasan Gambir, Jakarta, Selasa (13/4).

Menurut Lolly, ia menjadikan kritik dari film dokumenter tersebut sebagai bagian refleksi dan evaluasi.

"Tetapi dalam konteks kinerja Bawaslu, maka kami tentu saja siap mempertanggungjawabkan seluruh kinerja yang sudah dilakukan dalam konteks penanganan pelanggaran yang kemudian dibidik dalam film itu," ujarnya.

Baca juga: Bawaslu sarankan masyarakat tonton film dokumenter "Dirty Vote”
Baca juga: Luhut Panjaitan sebut banyak kebohongan dalam film "Dirty Vote"

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024