situs slot yang sering jp

Orang Suci tidak terkalahkan

Mendag Respons Perppu Ciptaker Izinkan Impor Pertanian Meski Stok Aman******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan buka suara soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) yang menghapus aturan larangan impor komoditas pertanian pada saat kebutuhan dan cadangan dalam negeri mencukupi.

Ia mengatakan meski diperbolehkan, aturan itu harus selalu dijalankan. Namun, menurutnya itu hanya berlaku jika keadaan darurat.

"Kalau gak darurat, ya gak dipakai," ujarnya di Tangerang, Banten, Kamis (12/1).

"Gini lah, gak ada pemerintah itu yang mau kesejahteraan petani kita gak ada. Kita mau petani kita makmur," ucapnya.

Perppu Cipta Kerja menghapus aturan larangan impor komoditas pertanian pada saat kebutuhan dan cadangan dalam negeri mencukupi.

Ketentuan itu dimuat pada klaster pertanian Pasal 30 Perppu Cipta Kerja, yang mencabut UU sebelumnya yaitu UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

"Kecukupan kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah berasal dari produksi dalam negeri dan impor Komoditas Pertanian dengan tetap melindungi kepentingan Petani," bunyi Pasal 30 ayat (1) Perppu Cipta Kerja.

Padahal, Pasal 30 di UU sebelumnya jelas mencantumkan larangan impor komoditas pertanian di saat ketersediaan komoditas pertanian di dalam negeri sudah mencukupi.

"Setiap orang dilarang mengimpor komoditas pertanian pada saat ketersediaan komoditas pertanian dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan pemerintah," begitu bunyi Pasal 30 ayat (1) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Tak hanya itu, Pasal 101 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani terkait sanksi bagi orang yang nekat melakukan impor komoditas pertanian meski ketersediaan cukup juga dihapus dalam Perppu Cipta Kerja.

Pasal 101 menyatakan setiap orang yang mengimpor komoditas pertanian pada saat ketersediaan komoditas pertanian dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi dan cadangan pangan pemerintah diancam pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp2 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Senin ajaib

Malaysia dan Indonesia Ancam Setop Ekspor Sawit ke Eropa******

Malaysia dan Indonesia mengancam akan menghentikan ekspor minyak sawit ke Uni Eropa(UE) sebagai respons terhadap undang-undang baru yang ditujukan untuk melindungi hutan atau deforestasi dan memperketat penjualan produk minyak sawit.

Aktivis lingkungan disebut menyalahkan industri kelapa sawit atas maraknya pembukaan hutan hujan Asia Tenggara, meskipun Indonesia dan Malaysia telah membuat standar sertifikasi keberlanjutan wajib untuk semua perkebunan.

Menteri Komoditas Malaysia Fadillah Yusof mengatakan Malaysia dan Indonesia akan membahas undang-undang yang melarang penjualan minyak kelapa sawit dan komoditas lain yang terkait dengan deforestasi, kecuali importir dapat menunjukkan bahwa produksi barang spesifik mereka tidak merusak hutan.

Fadillah, yang juga menjabat sebagai wakil perdana menteri Malaysia, mendesak anggota Dewan Negara Penghasil Minyak Sawit (CPOPC) untuk bekerja sama menentang undang-undang baru tersebut dan memerangi "tuduhan tak berdasar" yang dibuat oleh UE dan Amerika Serikat tentang keberlanjutan minyak sawit.

CNNIndonesia.com masih berusaha meminta tanggapan atas isu ini kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Budi Santoso dan Direktur Ekspor Pertanian dan Kehutanan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Farid Amir. 

CPOPC, yang dipimpin oleh Indonesia dan Malaysia, sebelumnya menuduh UE secara tidak adil menargetkan minyak sawit.

Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim minggu ini juga sepakat untuk "memerangi diskriminasi terhadap kelapa sawit" dan memperkuat kerja sama melalui CPOPC.

Sementara itu, Duta Besar Uni Eropa untuk Malaysia Michalis Rokas mengatakan tidak melarang impor minyak sawit dari negara tersebut dan membantah bahwa undang-undang deforestasi menciptakan hambatan ekspor Malaysia.

"(Hukum) berlaku sama untuk komoditas yang diproduksi di negara mana pun, termasuk negara anggota UE, dan bertujuan untuk memastikan bahwa produksi komoditas tidak mendorong deforestasi dan degradasi hutan lebih lanjut," ujarnya.

Di sisi lain, permintaan UE untuk minyak sawit diperkirakan menurun secara signifikan selama 10 tahun ke depan bahkan sebelum undang-undang baru tersebut disetujui.

Pada 2018 lalu, aturan energi terbarukan UE mengharuskan penghapusan bahan bakar transportasi berbasis kelapa sawit secara bertahap pada 2030 karena dianggap berkaitan dengan deforestasi.

Padahal, UE adalah konsumen minyak sawit terbesar ketiga di dunia dengan menyumbang 9,4 persen atau 1,47 ton dari ekspor minyak sawit Malaysia sepanjang 2022.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Era Puncak

Gelombang PHK Sillicon Valley Diprediksi Makin Buruk di 2023******

Kondisi beberapa perusahaan teknologi yang berada di Sillicon Valley diprediksi makin memburuk pada tahun ini, ditandai dengan tidak adanya perekrutan hingga PHKbesar-besaran.

Mengutip CNN Business, Selasa (10/1), CEO Amazon Andy Jassy pada pekan lalu mengumumkan perusahaannya memangkas lebih dari 18 ribu pekerja, hampir dua kali lipat dari yang sebelumnya dilaporkan sebanyak 10 ribu pekerja.

Pada hari yang sama, perusahaan cloud-computing Salesforce mengatakan telah memberhentikan sekitar 10 persen stafnya dan outlet berbagi video Vimeo mengatakan telah memangkas 11 persen dari tenaga kerjanya.

Kondisi tersebut dipicu oleh permintaan yang menurun seiring longgarnya aturan Covid-19, dan orang-orang kembali ke kehidupan normal.

Selain itu, kondisi itu diperburuk pada ancaman resesi di 2023, dan ketidakpastian ekonomi masih membebani pikiran konsumen dan pembuat kebijakan. Kenaikan suku bunga pun diperkirakan akan terus berlanjut.

Laporan ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja AS menunjukkan pertumbuhan pekerjaan yang luar biasa pada 2022, menandai tahun terbaik kedua untuk pasar tenaga kerja sejak 1939.

Sementara itu, laporan terpisah dari perusahaan outplacement Challenger, Gray & Christmas menemukan PHK teknologi naik 649 persen pada 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan PHK dalam ekonomi secara keseluruhan selama periode yang sama hanya 13 persen.

Para pemimpin bisnis Silicon Valley, termasuk Mark Zuckerberg dari Meta hingga Marc Benioff dari Salesforce mulai menyalahkan gelombang PHK karena kesalahan membaca mereka sendiri tentang bagaimana permintaan produk teknologi yang dipicu oleh pandemi akan terjadi.

"Saat pendapatan kami meningkat selama pandemi, kami mempekerjakan terlalu banyak orang yang menyebabkan penurunan ekonomi yang sekarang kami hadapi, dan saya bertanggung jawab untuk itu," kata Benioff.

Sementara itu, analis di Wedbush Securities Dan Ives mengatakan PHK Salesforce dan Amazon menambah tren yang diperkirakan berlanjut pada 2023 karena sektor teknologi menyesuaikan dengan kondisi permintaan yang lebih lemah.

Meskipun pasar tenaga kerja secara keseluruhan kuat, ada kekhawatiran yang berkembang bahwa PHK teknologi dapat menyebar ke tempat lain.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Hantu yang Kacau

Karyawan Twitter yang Dipecat Elon Musk Ditawari Pesangon 1 Bulan Gaji******

Pengacara mantan karyawan Twitteryang di-PHKawal November 2022 lalu Lisa Bloom menyebut kliennya menerima tawaran pesangon mengecewakan dari perusahaan. Pasalnya, karyawan Twitter yang di-PHK oleh usai Elon Muskmengakuisisi perusahaan media sosial tersebut hanya ditawari pesangon 1 bulan gaji.

Pesangon itu pun katanya disertai dengan embel-embel mantan karyawan harus menyetujui berbagai macam syarat.Pertama, karyawan harus menyetujui perjanjian non-disparagement.

Kedua, setuju tak mengambil langkah hukum apa pun terhadap perusahaan atas pemecatan yang dilakukan. Lisa menambahkan tawaran itu membuat banyak mantan karyawan Twitter frustasi dan kecewa. Pasalnya, tawaran pesangon itu tidak sesuai dengan janji 3 bulan gaji yang disampaikan Elon Musk saat pemecatan terjadi.

Karena masalah pesangon itu, Lisa menambahkan mantan karyawan Twitter sekarang terjebak dalam dilema apakah mereka harus  menerima tawaran pesangon atau bergabung dengan ratusan orang lain yang telah mengajukan tuntutan arbitrase atau tuntutan hukum terhadap perusahaan.

"Kami telah mendengar dari ratusan karyawan Twitter yang mempertimbangkan pilihan mereka dan tidak senang hanya ditawari pesangon satu bulan, padahal mereka dijanjikan lebih banyak lagi," kata pengacara lain yang bekerja atas nama mantan karyawan Twitter Shannon Liss-Riordan seperti dikutip dari CNN.com, Selasa (10/1).

"Kami telah mengajukan ratusan klaim arbitrase dan akan terus mengajukannya," tambahnya.

Masalah sengketa pesangon karyawan Twitter mengemuka ketika Musk berupaya memangkas biaya di perusahaan yang dibelinya US miliar pada Oktober 2022 lalu.

[Gambas:Video CNN]

Peningkatan tak terbatas dari panggilan terkuat

Dinas Bina Marga Buka Suara Soal Lelang Proyek Konten Masjid Al Jabbar******

Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Jawa Barat Bambang Tirtoyuliono mengklarifikasi soal lelangproyek pembuatan konten Masjid Al Jabbar yang mencapai Rp20 miliar. 

Bambang menjelaskan lelang proyek konten tersebut sebetulnya merujuk pada museum yang ada di lingkungan Masjid Al Jabbar.

"Perhatian masyarakat ini selain menjadi masukan penting sekaligus menjadi momen bagi kami menyosialisasikan museum Al Jabbar yang direncanakan diresmikan pada Februari 2023 mendatang," jelas Bambang dalam keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (9/1).

Kemudian, benda-benda koleksi seperti alat perang, lembar mushaf sundawi, surat-surat korepondensi Nabi, tempat-tempat naskah tua, replika Al Quran besar, peti penyimpanan Quran, hingga naskah tua.

Museum Al Jabbar berkonsep sebagai sarana edukasi dengan membagikan pengetahuan kepada masyarakat, khususnya umat Islam di Jawa Barat. Materi dalam museum ini menyangkut sejarah nabi Muhammad SAW dan sejarah Islam di Indonesia serta Jawa Barat.

"Proses pengadaan barang atau jasa museum Al Jabbar ini sudah mengikuti prosedur juga dikawal oleh lembaga kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintah (LKPP) dan badan pemeriksa keuangan (BPK)," tegasnya.

Sebelumnya, mengutip laman resmi lpse.jabarprov.go.id, Pemrov Jawa Barat melelang proyek pembuatan konten Masjid Al Jabbar pada 1 April 2022 dengan kode tender 79267014. Namun, tender tersebut akhirnya dibatalkan meski sebelumnya sempat dilelang ulang.

"Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran," tulis pernyataan alasan tender diulang dan akhirnya dibatalkan.

Tender tersebut dibuka atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah satuan kerja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (Dinas BMPR) Provinsi Jawa Barat.

Meski dibatalkan, di dalam situs tersebut dijelaskan ada 55 peserta yang mengikuti tender pembuatan konten di Masjid Al Jabbar tersebut.

Dua peserta teratas adalah PT Wangsa Keling Saka Kamulyan dengan harga penawaran Rp14,42 miliar dan Sembilan Matahari yang memasang Rp15,49 miliar.

Di lain sisi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang mendapat kritik pedas warganet mengatakan keseluruhan kompleks Masjid Raya Al Jabbar tidak hanya sekadar difungsikan sebagai masjid.

"Proyek kawasan Masjid Al Jabbar itu bukan hanya masjid," kata Ridwan Kamil di akun Twitternya @ridwankamil, Jumat (6/1).

Ridwan mengatakan kompleks ini memiliki Museum Digital Rasulullah dan Islam di Nusantara di area bawah masjid. Museum itu berisikan materi perjalanan peradaban Islam di Indonesia, khususnya Jawa Barat.

[Gambas:Video CNN]

Benua Kelaparan

Faisal Basri Soal Tiket KRL Orang Kaya: Menyesatkan******

Ekonom Senior INDEF Faisal Basri menilai wacana pembedaan tarif KRL bagi orang kaya dan miskin menyesatkan.

"Gak tepat terlalu halus, ini menyesatkan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (6/1).

Faisal mengatakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tidak bisa mengotak-ngotakan tarif transportasi publik atas nama menekan subsidi. Ia mengatakan subsidi ongkos transportasi umum itu sudah baik karena keuntungan ekonominya lebih besar.

Nah, kalau tarif KRL untuk orang kaya dibedakan, ada kemungkinan mereka yang mendapat ongkos lebih mahal itu malah kembali berpindah ke kendaraan pribadi.

Lagi pula, imbuhnya, yang disebut orang kaya oleh Kemenhub itu tolok ukurnya seperti apa. Menurutnya, hampir semua orang yang naik KRL adalah masyarakat menengah ke bawah.

Apalagi KRL di Jabodetabek ini adalah kendaraan bagi masyarakat yang berada di daerah penyangga Jakarta untuk bepergian menuju pusat ibu kota. 

"Jadi, sekaya-kayanya orang yang naik KRL itu gak ada orang kaya. Pada umumnya adalah kelas menengah ke bawah. Mahasiswa, karyawan, Anda bisa lihat. Kalau orang kaya gak mau umpel-umpelan," katanya.

Lebih lanjut, Faisal menuturkan jika kelak malah makin banyak orang beralih ke kendaraan pribadi, subsidi BBM malah yang akan jebol. Artinya, pengeluaran pemerintah akan lebih besar alih-alih menghemat.

Faisal menduga wacana pembedaan tarif KRL ini hanyalah upaya untuk menekan belanja setiap kementerian di APBN. Dalam kasus Kemenhub, anggaran kewajiban pelayanan publik atau public service obligation (PSO) yang ditekan.

Menurutnya, hal tersebut dilakukan semata-mata agar pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tetap berjalan.

"Jadi demi untuk ibu kota baru jalan terus, demi untuk BUMN disuntik, PT Garuda disuntik, karya-karya disuntik itu kok gak dipertanyakan? Nah yang bisa dipotong pada umumnya yang kepentingan orang banyak," ucap Faisal.

Padahal menurut Faisal negara yang beradab adalah negara yang menggunakan transportasi publik.

"Negara yang beradab, keberadabannya tinggi adalah negara yang menggunakan public transport, baik kaya ataupun miskin," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan tak akan ada kenaikan tarif KRL saat ini. Namun, akan diberlakukan tarif baru bagi orang kaya tanpa melalui sistem subsidi.

Menurutnya, sistem subsidi ini diberlakukan untuk memastikan bahwa yang menikmati tarif KRL murah saat ini adalah orang yang tepat. Masyarakat dengan ekonomi mampu akan membayar tarif KRL tanpa subsidi.

Budi menjelaskan saat ini yang menggunakan tarif KRL tarifnya hanya sekitar Rp4 ribuan untuk jarak minimal karena subsidi jenis PSO yang diberikan pemerintah. Padahal, harusnya tarif aslinya sekitar Rp10 ribu - Rp15 ribu.

Sebab itu, dengan pemberlakuan sistem subsidi ini, kemungkinan tarif KRL bagi orang kaya akan mendekati tarif asli atau tanpa subsidi. Rencananya, pemerintah akan menerbitkan kartu baru guna membedakan profil penumpang agar rencana pemberlakuan sistem subsidi ini berjalan dengan lancar.

[Gambas:Video CNN]