watitoto

Kaisar Pedang Hunyuan

PUPR 'Seret' OJK, Minta Awasi Perbankan di Kasus Hunian Mangkrak******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengawasi perbankan yang terlibat dalam kasus hunian mangkrak, termasuk di Meikarta.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto. Ia mengatakan OJK harus mengawasi Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) hingga rasio kecukupan modal bank alias capital adequacy ratio.

"Menurut kami seharusnya OJK turut mengawasi perbankan yang terlibat dalam kasus hunian mangkrak, khususnya dalam hal BMPK kepada pihak terkait dan rasio kecukupan modal bank dalam penyaluran kredit atau pinjaman, bagi bank yang terlibat dalam proyek perumahan tersebut," katanya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (19/2).

"Namun, PUPR perlu dibantu oleh OJK untuk memastikan ketersediaan pembiayaan perumahan untuk penyelesaian pembangunan apartemen di Meikarta," ungkap Iwan.

Kesiapan PUPR tersebut adalah langkah keenam yang akan dan sudah dilakukan Kementerian PUPR dalam menghadapi kasus apartemen mangkrak seperti Meikarta. Iwan menjelaskan ada lima langkah lain yang dilakukan PUPR.

Pertama, pihaknya mengaku sudah mendorong pemerintah daerah (pemda) melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, dan bantuan teknis.

Lihat Juga : Lippo Cikarang 'Lepas Tangan' soal Meikarta, Serahkan Semua ke PT MSU

Kedua, Iwan menyebut pihaknya mendorong pembentukan kelompok-kelompok kerja dan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di berbagai daerah. Harapannya kebijakan, pengawasan, serta pembangunan bisa termonitor.

"Bagi masyarakat yang dirugikan, kami menyarankan untuk mengadukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang terdapat di berbagai provinsi dan kabupaten/kota atau melaporkannya ke aparat penegak hukum, yakni Polda atau Kejaksaan Negeri," jelas Iwan soal langkah ketiga Kementerian PUPR.

Keempat, PUPR bakal menyiapkan tenaga ahli untuk memberikan masukan atau pandangan independen atas kasus yang dihadapi korban yang mengadu ke BPSK atau penegak hukum.

Kelima, PUPR menyebut terus melengkapi pelaksanaan UU atau PP dengan Peraturan Menteri PUPR dan berkoordinasi dengan kementerian lain, seperti Kementerian Dalam Negeri hingga Kementerian Perdagangan.

Iwan menegaskan hal tersebut ditempuh sebagai langkah penyempurnaan berbagai instrumen pengaturan. Dalam pelaksanaannya, ia mengklaim berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemda, khususnya dinas PKP di provinsi dan kabupaten/kota.

[Gambas:Video CNN]

Yan Shuai

KPPU Medan Periksa 3 Distributor, Minyakita Dijual Sepaket Margarin******

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil I Medan memanggil distributor minyak goreng curah merek Minyakita. Pemanggilan ini untuk mendalami dugaan penjualan bersyarat atau tying agreementMinyakita dengan margarine merk Fitri di pasar tradisional Kota Medan.

Dalam pemeriksaan itu, dihadiri PT FRI selaku distributor 1 dari PT BKP, PT VAL selaku distributor 2 dan Koordinator sales dari PT VAL.

"Dari keterangan koordinator PT VAL pemaketan itu dilakukan oleh sales yang ada di bawah koordinasinya dan merupakan inisiatif dari sales. Pemaketan dilakukan agar dapat menjual produk margarine yang kurang laku untuk mendapatkan insentif lebih dari distributor," kata Kepala Kanwil I Medan, Ridho, Sabtu (18/2).

Menurut Ridho dari temuan KPPU, Minyakita produksi BKP dijual sepaket dengan margarine merk Fitri yang juga produksi PT BKP. Dampak dari penjualan paket ini adalah pedagang eceran akan mengkompensasi risiko kerugian dari produk margarine yang belum tentu laku dengan menaikkan harga jual Minyakita di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Tentunya hal ini akan merugikan konsumen dan tidak tercapainya program pemerintah dalam mendistribusikan minyak goreng dengan harga terjangkau dan menjaga inflasi," ucap Ridho.

Fakta lain yang terungkap adalah pihak distributor sejak Desember 2022 telah mengalami kesulitan dalam memperoleh produk Minyakita dari produsen. Bahkan saat ini kondisi masih belum ada pasokan baru lagi.

Lihat Juga : Jokowi Cek Pasar Wonokromo Surabaya: Minyakita Ada tapi Tak Melimpah

"KPPU menunggu PT VAL melengkapi data yang diminta oleh KPPU untuk memastikan bahwa memang benar perilaku tying in bukan merupakan perintah dari distributor," ungkapnya.

Ridho menambahkan KPPU juga tetap akan melakukan pengawasan terkait penjualan Minyakita di tingkat pedagang eceran.

"Apabila masih ditemukan praktik serupa, maka akan dilakukan pendekatan dari sisi penegakan hukum," bebernya.

Minyakita merupakan minyak goreng yang disubsidi pemerintah. Dari perspektif persaingan usaha penjualan bersyarat atau tying agreement dilarang berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Sistem penguasaan bola paling kuat

Luhut di Depan Pejabat Australia: We're Not a Banana Republic******

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan Indonesia bukanlah negara 'republik pisang'. Pasalnya, Indonesia dinilai sudah jauh lebih berkembang daripada sebelumnya.

Banana republicmerupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan negara yang kondisi politiknya tidak stabil serta kondisi ekonominya hanya mengandalkan pada ekspor mentah dan sumber daya alam (SDA) tertentu.

Adapun pernyataan itu disampaikan Luhut saat bertemu dengan sejumlah peneliti terkemuka di Australia National University baru-baru ini.

[Gambas:Instagram]

Luhut menyinggung bagaimana pandemi virus corona (Covid-19) dan gejolak perekonomian global yang tak kunjung usai itu tak begitu berdampak signifikan di Indonesia. Menurutnya, Indonesia tetap tumbuh dan resilien meski banyak negara lain tertekan karena kedua krisis tersebut.

Luhut selanjutnya mengundang para peneliti Australia itu untuk ikut berkunjung bersama Menteri Perindustrian Australia ke Indonesia, untuk melihat bagaimana saat ini Indonesia mampu membangun industri hilirisasi dari hulu ke hilir.

Luhut berharap agar mereka bisa melihat langsung perkembangan Indonesia berdasarkan pengamatan sendiri, tak hanya berdasarkan ceritanya ataupun informasi-informasi yang beredar di media.

Lihat Juga : Luhut Banggakan SDM RI di Industri, Singgung Biaya Tinggi TKA China

Luhut ingin Australia melihat sendiri bagaimana transfer teknologi yang dilakukan lewat dibangunnya beberapa politeknik industri terkait sangat bermanfaat untuk pengembangan SDM.

Ia menyebut tujuan dari hilirisasi industri di Indonesia itu adalah untuk membuat warga lokal mendapatkan 'berkah' dari aktivitas yang dilakukan di lingkungan mereka. Selain itu, Luhut berharap tenaga kerja lokal mampu mengelola sendiri SDA Indonesia sehingga pemerintah tak perlu lagi mendatangkan TKA.

"Because the industry needs qualified people to run the machines. Because if they bring employees from China, the cost is higher. They understand for a while that Indonesian fingers are very good," ujar Luhut.

api bintang

PT Air Bersih Gandeng Perbankan dalam Pengadaan Air Bersih Rp8,87 T******

PT Air Bersih Jakarta dengan lembaga perbankan dan institusi keuangan meneken perjanjian fasilitas sindikasi kredit untuk pengadaan air bersih senilai Rp8,87 triliun, Senin (20/2).

Adapun pihak perbankan dan lembaga keuangan yang terlibat adalah PT Bank Central Asia Tbk (BCA), OCBC Bank, OCBC NISP, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN, PT Bank BTPN Tbk, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), KB Bukopin, dan China Construction Bank Indonesia (CCB).

CEO Moya Indonesia Holding Mohamad Selim selaku pengendali PT Air Bersih Jakarta mengatakan proyek ini merupakan tonggak Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) di Ibu Kota.

"InsyaAllahkalau tidak ada halangan berarti di April kami akan mulai pekerjaan ini," ungkap Selim di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Bank BCA Antonius Widodo Mulyono yang mewakili pihak perbankan mengatakan proyek ini merupakan proyek strategis. Sebab, seluruh penduduk DKI Jakarta memerlukan air bersih dan berkualitas.

Selain itu, proyek ini juga bisa mengurangi penggunaan air tanah. Dengan begitu, kata dia, bisa ikut mencegah penurunan tanah di DKI Jakarta yang menurut riset Kementerian ESDM turun 18 cm per tahun.

"Kalau kemudian proyek ini lancar dan bisa dieksekusi dengan baik sesuaitimeline, penduduk Jakarta akan menikmati kualitas air yang lebih baik," ucapnya.

Adapun dari total pembiayaan Rp8,8 triliun, BCA mendapat porsi sebesar Rp2,5 triliun. Ke depannya, proyek ini akan terus berlanjut dan diperkirakan total pembiayaannya bisa mencapai Rp26 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Kegilaan Evolusi Liar

Ericsson Pangkas 1.400 Karyawan di Swedia, PHK di Negara Lain Menyusul******

Perusahaantelekomunikasi dan jaringan, Ericsson,bakal melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 1.400 karyawannya di Swedia. Pemangkasan karyawan di negara lainnya akan menyusul.

Mengutip Reuters, PHK ini adalah lanjutan dari pengumuman perusahaan yang terang-terangan ingin menghemat pengeluaran US0 juta atau setara Rp13,36 triliun (asumsi kurs Rp15.188 per dolar AS).

Salah satu biang kerok pemangkasan karyawan ini adalah perlambatan permintaan di beberapa pasar, termasuk Amerika Utara.

Khusus di Swedia, Ericsson menempuh negosiasi alot dengan serikat pekerja. Negosiasi dilakukan hingga berbulan-bulan sebelum pengumuman PHK 1.400 karyawan.

Juru Bicara Ericsson mengklaim telah mencapai kesepakatan dengan serikat pekerja di Swedia soal PHK ini. Salah satu poin kesepakatan tersebut adalah bagaimana mengelola pengurangan jumlah karyawan, termasuk opsi PHK melalui program sukarela.

PHK bukan pertama kali terjadi di Ericsson. Pada 2017 lalu, perusahaan asal Swedia itu melakukan PHK besar-besaran ketika memberhentikan ribuan karyawan dengan dalih berfokus pada penelitian untuk menarik perusahaan keluar dari kerugian.

[Gambas:Video CNN]

Bangun kembali kehidupan sebelumnya

Minuman Kemasan Starbucks Ditarik di AS karena Diduga Mengandung Kaca******

Minuman kemasan botol Starbucks, Vanilla Frappuccino, ditarik dari pasar Amerika Serikat(AS). Penarikan dilakukan oleh PepsiCo sebagai distributor minuman tersebut.

Penarikan dilakukan setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (Food and Drug Administration/FDA) menemukan kemungkinan minuman tersebut mengandung kaca.

Berdasarkan data FDA yang dikutip dari CNN, Senin (20/2), minuman yang ditarik adalah Vanilla Frappuccino berukuran 13,7 ons dengan nomor UPC 0 12000-81331 3. Tanggal kadaluarsa adalah 8 Maret, 29 Mei, 4 dan 10 Juni.

Penarikan tersebut masuk kategori Kelas II, "situasi di mana pengguna atau paparan dari produk yang melanggar dapat menyebabkan konsekuensi kesehatan merugikan sementara atau yang dapat dipulihkan secara medis atau di mana kemungkinan konsekuensi kesehatan merugikan yang serius sangat kecil."

Selain itu, PepsiCo melalui sebuah pernyataan mengatakan produk tersebut sedang dalam tahap dihapus dari pasar.

[Gambas:Video CNN]

"Kemitraan Kopi Amerika Utara berkomitmen pada kualitas tingkat tinggi dalam produk yang kami layani. Memberikan pengalaman berkualitas kepada konsumen kami adalah prioritas utama kami dan kami selalu bertindak dengan sangat hati-hati setiap kali muncul potensi kekhawatiran," kata pernyataan tersebut.

PepsiCo dalam pernyataan tersebut juga tak lupa mengimbau kepada konsumen yang telah terlanjur membeli produk dan memiliki pertanyaan atau kekhawatiran, dapat menghubungi Hubungan Konsumen di 1-800-211-8307.

[Gambas:Video CNN]