pinjaman online resmi tenor panjang

zaman Ayutthaya

Sonita Lontoh, Perempuan Indonesia di Silicon Valley******

Menjadi seorang pemimpindalam sebuah perusahaan besar kelasinternasional, mungkin merupakan impian banyak orang. Apalagi, jikaperusahaantersebut bergerak di bidang yang disukai.

Bekerja jadi terasa menyenangkan karena bukan sekadar mencari cuan atau jabatan tertentu. Semua dikerjakan dengan gairah dan kecintaan.

Hal itulah yang dirasakan Sonita Lontoh. Perempuan berdarah Minahasa-Minangkabau itu sudah berkarir di Silicon Valley Amerika Serikat (AS) selama lebih dari 20 tahun.

Sebenarnya, keputusannya hijrah dari Jakarta ke AS bukan ujug-ujug. Sonita membulatkan tekad pindah dari Jakarta ke Berkeley, AS, untuk berkuliah di Universitas California pada akhir 90-an.

Langkah ini merupakan impiannya sejak di bangku SMA. Sonita ingin mengembangkan dirinya sesuai dengan hal yang ia suka, yakni dunia sains dan teknologi. Ia juga menyukai bisnis. Oleh sebab itu, di Universitas California Sonita mengambil jurusanindustrial engineering danoperation research.

Lihat Juga : Waskita Respons Tudingan Wamen BUMN soal Manipulasi Laporan Keuangan

Karirnya di AS dimulai setelah lulus kuliah. Sonita sempat mendirikan perusahaan gim onlinebersama teman-temannya. Perusahaan itu pun akhirnya dijual ke pengusaha Taiwan. Selepas itu, ia sempat bekerja di bidang konsultan, sebelum memutuskan untuk studi lagi.

"Saya merasa kayaknya waktunya pas untuk balik sekolah lagi soalnya masih muda, belum terlalu tua. Sudah ada pengalaman sedikit jadi saya bisa untuk kembali lagi ke sekolah lagi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (26/5).

Sonita pun melanjutkan pendidikan lagi hingga mendapat gelar Magister Teknik, Rantai Pasokan, dan Logistik di Massachusetts Institute of Technology.

Sebelum menjabat komisaris di Sunrun dan TrueBlue, ia beberapa kali mencicipi posisi top managementperusahaan teknologi raksasa. Sebut saja, Trilliant, Siemens, hingga HP.

Pencapaiannya menjadi komisaris bisa dibilang mendobrak kebiasaan. Ia bercerita di AS seseorang biasanya menjadi komisaris di umur 65 tahun ke atas lantaran yang dipilih untuk posisi itu umumnya adalah mereka yang kenyang dengan pengalaman sebagai CEO perusahaan publik.

Sonita mengaku diangkat menjadi komisaris berkat kinerja di perusahaan-perusahaan sebelumnya. Contohnya ketika di Siemens, ia dengan apik menerapkan teknologi untuk untuk hal-hal baru. Dari situ namanya diperbincangkan. Hingga suatu hari, aa mendapat panggilan telepon dari perusahaan energi yang tertarik meminangnya sebagai komisaris.

"Mereka mau ngomong sama saya, tertarik untuk ngomong sama saya untuk interview karena mereka sudah melihat beberapa karya saya," tutur Sonita.

Lanjut ke halaman sebelah...

Wanita dan bukan kulit putih tak jadi penghalang karir

Su Ungu Mencari Keabadian

Menteri KKP Bongkar 2 Dalih Jokowi Buat PP Ekspor Endapan Pasir Laut******

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono buka-bukaan soal alasan Presiden Jokowi menerbitkan aturan pengelolaan dan pembukaan kembali ekspor pasir laut hasil sedimentasi.

Adapun aturan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Dalam Pasal 6 beleid tersebut, pemerintah memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk menyedot pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Sakti menjelaskan alasan pertama, maraknya reklamasi di Tanah Air. Ia mencontoh reklamasi itu seperti yang terjadi di Jawa Timur, dekat IKN, Batam, Jakarta, hingga Banten.

"Dari mana nih barang, jangan-jangan satu- dua pulau hilang. Itu lah filosofi kemudian diterbitkannya (PP Nomor 26 tahun 2023) di kami," ujarnya dalam Rapat Kerja Bersama Komisi IV DPR RI, Senin (12/6).

Menurut Sakti, PP Nomor 26 Tahun 2023 itu dapat mengatur penggunaan pasir untuk reklamasi. Dalam beleid itu, pasir laut yang digunakan harus dari hasil sedimentasi.

Adapun penentuan apakah pasir laut hasil sedimentasi atau bukan, akan ditetapkan oleh tim riset khusus.

Alasankedua, posisi Indonesia yang berada di tempat berputarnya arus. Sakti menyebut peristiwa oseanografi itu mengakibatkan sedimentasi.

Dengan kata lain, sedimentasi di Indonesia kerap terjadi, sehingga terjadi pendangkalan. Selain itu, sedimentasi juga terjadi di muara sungai.

Dengan begitu, pendangkalan pun terjadi di muara sungai hingga pelabuhan-pelabuhan. Menurutnya, pendangkalan itu berbahaya bagi alur pelayaran dan merusak lingkungan.

Oleh karena itu, pasir laut dari hasil sedimentasi harus dibersihkan.

"Filosofi pp ini adalah salah satunya ini barang yang merusak lingkungan karena kalau dia menutupi terumbu karang, menutupi padang lamun, ya itu sudah pasti merusak lingkungan," kata Sakti.

Nah, untuk mendetailkan mekanisme pemanfaatan pasir laut sedimentasi itu, Sakti mengatakan pihaknya akan menerbitkan peraturan menteri (Permen) kelautan dan perikanan. 

Aturan ia targetkan selesai tahun ini.

[Gambas:Video CNN]

"Harus (selesai tahun ini), kami harapkan begitu," ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (12/6).

Sakti menuturkan peraturan teknis itu akan sangat detil karena menyangkut pelaksanaan. Karenanya, pihaknya pun akan melibatkan banyak pemangku kepentingan.

"Dalam hal ini mitra kerja, para pakar dan ahli, untuk kemudian supaya tidak ada keliru, karena itu kan menyangkut pelaksanaannya tidak boleh salah," imbuhnya.

Sakti menegaskan PP Nomor 26 tahun 2023 tadi tidak bisa dijalankan kalau peraturan menteri kelautan dan perikanan belum keluar. Ia menambahkan kelak dalam peraturan menteri yang sedang ia susun, pihaknya juga akan mengatur harga ekspor dari pasir laut hasil sedimentasi.

Kembali ke Qijiu untuk menggoda suami militer

TransJakarta Curhat Pengadaan Bus Listrik Lebih Mahal 30 Persen******

Direktur Utama PT TransJakarta Welfizon Yuza mengatakan pengadaan bus listrik untuk operasionalTransJakarta lebih mahal dibanding bus berbahan bakarsolar yang beroperasi saat ini.

Hal ini disampaikan Welfizon dalam rapat kerja bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta, Rabu (7/6).

"Bus listrik ini kan saat ini kita bayar lebih kurang 30 persen lebih mahal dibandingkan (bus) solar," kata Welfizon.

"Harusnya insentif-insentif ini kan dari semua instansi dan lembaga juga memberikan dukungan, seperti yang sekarang misalnya mengenai PPn dan segala macam yang sedang dibahas," ujarnya.

Welfizon mengatakan saat ini TransJakarta telah mengoperasikan 30 unit bus listrik. Rencananya, terdapat tambahan 70 unit bus hingga akhir tahun.

Ia menyebut setelah pengadaan 100 unit bus listrik, pihaknya akan melakukan evaluasi, baik dari sisi bisnis finansial, operasional dan layanan hingga sisi teknis.

"Perkembangan teknologi terkait dengan bus listrik ini sangat cepat sekali, kami harus hati-hati, sehingga nanti tidak ada risiko sudah melakukan pengadaan begitu banyak bus listrik, ternyata ada perubahan regulasi, perubahan bisnis, dan yang lainnya," katanya.

"Makanya kita lihat 100 unit bus listrik kita jalankan dulu, kita evaluasi, sambil mendorong regulasi-regulasi terkait relaksasi bus listrik ini bisa berjalan," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

rencana masa makmur

Mengenal Veteran Gojek, Calon Wadirut GoTo******

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk mengumumkan agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan & Luar Biasa (RUPST & LB) yang akan digelar pada akhir Juni mendatang, dengan salah satu pengajuan agenda berupa perubahan susunan dewan direksi dan komisaris.

Pada dewan direksi, GoTo menominasikan Thomas Husted untuk menduduki jabatan Wakil Direktur Utama, sekaligus sebagai Chief Operating Officer.

Sebelumnya, Thomas adalah Chief Financial Officer Gojek pada 2017-2021. Selain memiliki peran penting dalam proses merger Gojek dan Tokopedia, Thomas juga turut membangun sistem internal saat bersiap melantai di bursa.

Selain menominasikan Thomas Husted, GoTo juga akan mengubah jajaran dewan direksi dan dewan komisaris. Andre Soelistyo, CEO GoTo saat ini, dinominasikan mendapatkan persetujuan pemegang saham untuk menjadi Komisaris Perseroan.

Sementara Komisaris GoTo, Sugito Walujo yang lebih dikenal sebagai Patrick Walujo, dinominasikan untuk menjadi Direktur Utama Perseroan. Baik Andre maupun Patrick telah sama-sama mengundurkan diri dari posisi masing-masing.

Selanjutnya, GoTo juga mengajukan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris, di mana Agus D.W Martowardojo akan beralih tugas menjadi Komisaris Utama, dan Garibaldi Thohir beralih tugas untuk menjadi Komisaris Perseroan.

Orang yang dipilih oleh bumi

Ombudsman Bakal Turun Tangan Atasi Mafia Impor Bawang Putih******

Ombudsman RI akan menginvestigasi tata kelola impor bawang putih di tengah dugaan adanya mafia.

Langkah Ombudsman sebagai tindak lanjut usai Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Pertanian (Kementan) tak merespons permintaannya terkait informasi proses impor bawang putih pada Mei 2023.

Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika mengatakan pihaknya sudah meminta surat izin impor yang diberikan Kemendag kepada importir bawang putih dalam lima tahun.

Yeka menegaskan dugaan mafia impor bawang putih juga sudah menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menyayangkan sikap Kemendag dan Kementan yang tidak kooperatif untuk membongkar mafia ini.

"Kalau ternyata gejolak sampai saat ini, berarti kepatuhan dari kementerian terkait terhadap upaya-upaya pembenahan ini masih kurang. Ini kita harus buktikan kenapa ini terjadi. Apakah prosedurnya ribet atau ada udang di balik batu?" tegasnya.

Lihat Juga : DPR Duga Ada Mafia Keruk Rp1,5 T dari Impor Bawang Putih

Menurutnya, masalah importasi bawang putih harus transparan. Jika yang menjadi pemicu lonjakan harga bawang putih adalah pasokan kurang, bisa jadi baik Kemendag maupun Kementan belum mampu memberikan izin impor sesuai dengan kebutuhan dalam negeri.

Ia menegaskan memberantas mafia impor bawang putih sebenarnya hal yang mudah, asalkan kementerian/lembaga (K/L) terkait guyub. Namun, yang terjadi malah potensi konflik kepentingan dan pungutan-pungutan yang tak sesuai.

Sebelumnya, Mendag Zulkifli Hasan mengatakan akan memeriksa importir bawang putih yang sulit mendapatkan izin impor. Namun, ia menjamin tidak ada jajaran Kemendag yang meminta importir untuk membayar demi mendapat izin impor.

"Kalau ada isu (bayar) Rp2.000, Rp3.000 laporkan pak ada badan hukum. Saya jamin anak buah saya enggak ada main-main gitu. Tapi kalau ada laporkan saja," kata Zulhas dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/6).

Bantahan Zulhas menyusul tuduhan Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam yang menduga ada mafia dalam importasi bawang putih. Ia menyebut mafia itu meminta para importir untuk membayar agar menerima izin impor.

Mufti merinci ada 163 importir yang mengantongi RIPH dari Kementan pada Februari 2023. Namun, Kemendag baru mengeluarkan 35 Surat Persetujuan Impor (SPI).

Importir yang belum menerima SPI diklaim ditawarkan oleh mafia untuk membayar Rp3.000 hingga Rp4.000 per kilogram (kg) bawang impor agar bisa mendapatkan izin.

[Gambas:Video CNN]

Saya ingin hidup Anda menjadi tiga ribu

Deret Masalah yang Pernah Mewarnai Pembangunan Kereta Cepat******

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung(KCJB) lagi-lagi menjadi sorotan. Proyek kebanggaan Presiden Jokowi itu dilanda masalah baru.

Masalah tersebut terungkap dalam dokumen internal bertajuk Laporan 'Progress Update' tertanggal 14 Mei 2023.

Mengutip Reuters, Kamis (8/6), dalam laporan tersebut terungkap KCIC menginginkan sertifikat kelayakan operasi penuh untuk jalur tersebut. Padahal, stasiun kereta cepat tidak lengkap alias belum rampung semua.

"Ada risiko target operasi komersial pada Agustus bisa tertunda untuk menyelesaikan semua konstruksi pada 31 Desember," tulis laporan itu.

Namun, hal itu dibantah Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan. Ia mengatakan Kereta Cepat Jakarta-Bandung justru akan mulai diuji coba pertengahan bulan ini.

Jika ditelisik ke belakang, permasalahan yang menimpa proyek KCJB sudah beberapa kali terjadi. Berikut sederet masalah dalam proyek kereta cepat yang dirancang sejak periode pertama Jokowi itu.

1. Rebutan China dan Jepang

Pembangunan KCJB saat ini dipegang oleh China setelah menang melawan Jepang. Kedua negara ini sebelumnya bersaing untuk menjadi operator pembangunan kereta tersebut. Pada saat itu, kedua negara mengajukan proposal pembangunan kepada Indonesia di mana anggaran yang ditetapkan Jepang memang lebih besar dari China.

Proposal Konsorsium China dan Indonesia memuat nilai penawaran sebesar US,13 miliar. Tidak ada jaminan pemerintah, pembiayaan dari APBN dan subsidi tarif, dan pembengkakan biaya menjadi tanggung jawab joint venture company (JVC).

Sementara, Proposal Jepang berisi nilai penawaran sebesar US,2 miliar. Ada jaminan pemerintah, pembiayaan dari APBN dan subsidi tarif, serta pembengkakan biaya ditanggung pemerintah. Dengan biaya yang lebih murah dan tak ada pembiayaan APBN, maka China memenangkan proyek pembangunan KCJB.

[Gambas:Video CNN]

2. Jokowi Ingkar Janji Pakai APBN

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam berbagai kesempatan bolak-balik menekankan pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung tak sepeser pun menggunakan APBN atau uang rakyat. Sebab, pembangunannya akan menggunakan dana konsorsium antara CDB dan BUMN.

"Kereta cepat tidak menggunakan APBN. Kita serahkan BUMN untuk business to business," kata Jokowi pada September 2015 lalu.

Ternyata, pada 2022 pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,1 triliun melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk pembangunan KCJB. Dengan kebijakan ini, maka Presiden Jokowi mengingkari janjinya dan pada akhirnya menggunakan uang rakyat untuk membangun proyek ini.

3. Operasi Mundur

Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang berlangsung sejak 2016 ini, awalnya ditargetkan bisa selesai dan dioperasikan pada 2019. Namun, rencana ini mundur dan diperkirakan baru rampung pada tahun ini.

Mundurnya operasi kereta cepat ini disebabkan pemerintah pada 2020 menghentikan seluruh pembangunan proyek dan fokus pada penanganan covid-19.

Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung baru kembali dilaksanakan pada pertengahan 2021 setelah kasus pandemi mulai mereda di tanah air.

4. Pembengkakan Biaya

Pembangunan proyek KCJB ini mengalami pembengkakan biaya cukup besar. Sebelumnya, berdasarkan perhitungan dan review BPKP pada 9 Maret 2022, pembengkakan biaya pembangunan proyek hanya sebesar US,17 miliar atau Rp17,64 triliun.

Tapi dalam review BPKP terbaru yang dikeluarkan 15 September 2022, pembengkakan biaya itu naik US3,03 juta menjadi US,449 miliar atau Rp21,74 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

5. Pembangunan Serampangan

Pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung berjalan serampangan. Itu salah satunya terjadi pada pembangunan pilar LRT yang dikerjakan oleh PT KCIC di KM 3 +800.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan pembangunan pilar dilakukan tanpa izin dan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Selain itu, PUPR juga menilai bahwa pengelolaan sistem drainase dari pengerjaan proyek tersebut buruk karena tidak dibangun sesuai kapasitas.

Akibat masalah itu, proyek telah menimbulkan genangan air pada Tol Jakarta-Cikampek dan kemacetan pada ruas jalan tol.

Karena itulah, Kementerian PUPR melalui Komite Keselamatan Konstruksi sempat menghentikan pelaksanaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang dikerjakan KCIC.

Penghentian dilakukan melalui penerbitan surat bernomor BK.03.03-Komite k2/25 yang dikeluarkan pada 27 Februari 2020. Penghentian efektif pada 2 Maret 2020 dan berlaku selama dua minggu.

6. Abaikan Aspek Keselamatan

Setelah proyek berjalan, tiba-tiba Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan proyek mengabaikan aspek keselamatan. Pasalnya, proyek akan berdiri di lahan labil dan rawan yang rentan longsor, apalagi jika ingin dibangun untuk jembatan dan terowongan bawah tanah.

Tak hanya itu, menurutnya, desain proyek juga belum mengantongi sertifikasi dari Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan. Masalah lahan sempat dibenarkan oleh Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga belum lama ini.

"Ada masalah lahan dan adanya perubahan desain karena kondisi geografis dan geologis," ujar Arya beberapa waktu lalu.

Tapi, proyek ini tetap diupayakan berjalan dengan berbagai cara. Bahkan, ia mencatat progres akhir pelaksanaan proyek sudah hampir 80 persen, meski tak dirinci secara jelas.