nagabet88

Dasar perapian

Jejak Kemiskinan Jateng di Tangan Capres PDIP Ganjar Pranowo******

Calon presiden (Capres) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah (Jateng) sejak Agustus 2013. Ia menduduki jabatan selama dua periode.

Ganjar dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan masyarakat dan gemar blusukan ke lapangan. Selain itu, ia juga berhasil mempertahankan perekonomian yang solid selama hampir 10 tahun ini.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2014, pertumbuhan ekonomi Jateng tercatat sebesar 5,27 persen dan tetap stabil di atas 5 persen sampai 2019. Namun, saat pandemi covid-19 lalu, perekonomian Jateng anjlok jadi minus 2,65 persen pada 2020.

Lalu bagaimana dengan tingkat kemiskinan di Jateng selama di bawah kepemimpinan Ganjar?

Ekonomi yang solid membuat angka kemiskinan di Jateng cenderung turun selama satu dekade terakhir.

BPS mencatat pada 2013 jumlah penduduk miskin di Jateng sebanyak 4,8 juta orang atau 14,44 persen. Ini adalah periode awal Ganjar menjabat atau mulai kuartal IV-2013.

Setelah setahun menjabat, Ganjar berhasil menurunkan angka kemiskinan di Jateng menjadi 4,56 juta orang atau 13,58 persen di 2014. Lalu, pada 2015 naik tipis menjadi 4,57 juta atau 13,58 persen.

Namun, pada 2020 dan 2021 kemiskinan di Jateng kembali naik karena adanya covid-19. Kemudian, pada 2022 sudah berangsur pulih dampak pandemi dan penduduk miskin juga turun jadi 3,83 juta orang atau hanya 10,93 persen.

Berikut rincian angka kemiskinan di Jateng sejak 2013-2022:

2013: 4,86 juta orang atau 14,44 persen
2014: 4,56 juta orang atau 13,58 persen
2015: 4,57 juta orang atau 13,58 persen
2016: 4,50 juta orang atau 13,27 persen
2017: 4,45 juta orang atau 13,01 persen
2018: 3,89 juta orang atau 11,32 persen
2019: 3,74 juta orang atau 10,80 persen
2020: 3,98 juta orang atau 11,41 persen
2021: 4,10 juta orang atau 11,79 persen
2022: 3,83 juta orang atau 10,93 persen.

[Gambas:Video CNN]

Wuhuangjing

Jelang Puncak Mudik, 837 Ribu Kendaraan Lintasi Tol Tangerang******

Astra Tol Tangerang-Merak mencatat pada 12-16 April 2023 ada 837.666 kendaraan yang melintas di JalanTol Tangerang-Merak pada musimmudik Lebaran 2023. Angka ini turun 1,27 persen dibandingkan volume kendaraan padaLebarantahun lalu.

Rata-rata harian kendaraan pada Lebaran tahun ini mencapai 167.533 unit. Adapun trafik tertinggi terjadi pada Jumat, 14 April, sebanyak 176.471 kendaraan.

Kendaraan yang masuk Gerbang Tol (GT) Cikupa sebanyak 265.428 unit, kemudian yang keluar GT Merak, berjumlah 62.312 unit.

Selanjutnya, rata-rata kendaraan yang keluar di GT Merak berjumlah 12.462 unit atau naik 0,59 persen dibanding Lebaran tahun lalu.

Kemudian, kendaraan yang keluar di GT Cilegon Timur untuk melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Ciwandan melalui Jalan Lingkar Selatan (JLS) atau tujuan lainnya, berjumlah 64.664 unit atau rata-rata mencapai 12.934 unit per hari. Angka ini turun 0,16 persen jika dibandingkan tahun lalu.

Manajer CSR dan Humas Astra Tol Tangerang-Merak Uswatun Hasanah menyebut kendaraan yang melintas Tol Tangerang-Merak akan mendapatkan diskon 20 persen, sesuai kebijakan pemerintah.

"Diberlakukan diskon tarif sebesar 20 persen untuk jarak terjauh, Cikupa-Merak, mulai tanggal 16 April 2023 jam 06.00 WIB sampai 18 April 2023 jam 06.00 WIB," kata Uswatun Hasanah, Senin (17/4).

Ia meminta masyarakat tidak melanjutkan perjalanan jika merasa lelah atau mengantuk, serta disarankan beristirahat di rest areayang ada di Tol Tangerang-Merak. Kemudian, pemudik bisa membeli tiket penyeberangan dari Pelabuhan Merak maupun Ciwandan, satu hari sebelum keberangkatan.

"Tersedia pos kesehatan di KM68 arah Merak bagi pengguna jalan yang lelah maupun merasa kurang fit," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

Aku membunuh Long Aotian

Melihat Masalah Industri Sawit di Balik Keppres Satgas Khusus Jokowi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Dalam beleid itu, Jokowi menyebut industri berbasis komoditas kelapa sawit Indonesia memang mengalami peningkatan produktivitas, tetapi masih mengalami masalah.

"Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit di Indonesia terus mengalami peningkatan produktivitas, namun berdasarkan hasil audit masih terdapat permasalahan dalam tata kelola industri kelapa sawit yang berpotensi pada hilangnya penerimaan negara dari pajak dan/atau bukan pajak," kata Jokowi seperti dikutip dari pertimbangan beleid yang diteken pada 14 April kemarin.

"Pembentukan Satuan Tugas bertujuan melakukan penanganan dan peningkatan tata kelola industri kelapa sawit serta penyelesaian dan pemulihan penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak pada industri kelapa sawit," dikutip dari Pasal 3 Keppres itu.

Lantas apa permasalahan industri kelapa sawit hingga Jokowi harus menerbitkan Keppres itu?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan setidaknya ada enam masalah terkait industri kelapa sawit. Pertama,pendataan lahan Hak Guna Usaha (HGU) sawit yang perlu diperbaiki sehingga menurunkan risiko perusahaan sawit menggunakan lahan tidak sesuai peruntukannya.

Misalnya, perusahaan sawit yang diberikan HGU 10 ribu hektar tetapi menanam di 15 ribu hektar, artinya tidak sesuai data dan bisa menimbulkan masalah penggunaan lahan ilegal.

"Contohnya kasus PT Duta Palma yang menggunakan lahan ilegal dalam operasional sawit. Itu kerugian negara besar di atas Rp78 triliun," kata Bhima kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/4).

Masalah kedua,beberapa oknum perusahaan sawit mencoba melakukan underinvoicing atau tidak melaporkan ekspor sesuai fakta.

Hal ini terjadi ketika data bea cukai dengan data di negara tujuan ekspor beda sekali, padahal memiliki HS Code yang sama. Ini berarti ada potensi pendapatan negara yang hilang.

Ketiga,perusahaan sawit melakukanlayeringdengan menggunakan perusahaan cangkang di luar negeri untuk mengelabui transaksi keuangan dan menghindari pajak. Hal ini, kata Bhima, harus segera dilacak dan diatur ketat.

"Parah kalau ekspor sawitnya sedang boomingtapi Devisa Hasil Ekspor yang masuk tidak seberapa. Belum soal pajak pajaknya," kata Bhima.

Masalah keempatterkait pengaturan stok sawit untuk bahan baku minyak goreng di mana pengusaha lebih senang ekspor karena harganya lebih tinggi dibanding memasok di dalam negeri.

Padahal, minyak goreng dalam negeri harus diprioritaskan karena merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan menjadi pemicu inflasi tinggi di 2022 lalu.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Banyak PR untuk Benahi Industri Sawit RI

Desa Pedang Peri

Pedagang Sebut Harga Pangan Mulai Naik Jelang Lebaran******

Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (DPP IKAPPI) mengatakan harga komoditas panganmulai naik pada H-8 sampai H-7 Lebaran atau 15 April dan 16 April.

Ketua Umum DPP IKAPPI Abdullah Mansuri menyebutkan beberapa bahan pangan yang naik harganya adalah beras, telur, ayam, daging sapi hingga minyak goreng. 

Harga beras medium naik ke Rp12 ribu lebih per kilogram (kg) dan beras premium Rp13.500 lebih per kg dan akan naik lagi sekitar Rp200 setiap harinya.

Komoditas lain yang harganya juga naik di antaranya gula yang dibanderol Rp14.500 per kg, bawang merah Rp45 ribu per kg, bawah putih Rp36 ribu per kg.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengecek langsung harga pangan di minggu terakhir jelang Lebaran 2023. Ia menemukan harga sejumlah komoditas sudah turun tetapi beras masih mahal.

"Saya lihat bagus semuanya. Bawang merah bagus, telur turun, kemudian bawang putih stabil, ayam juga di angka Rp32 ribu-Rp35 ribu juga stabil. Yang belum turun memang beras," kata Jokowi di Pasar Pal Tugu, Depok, Jawa Barat, Kamis (13/4).

Jokowi menegaskan tidak ada permasalahan pasokan bahan pokok lainnya di pasar tersebut. Bahkan, ia mengklaim tidak ada keluhan warga kepadanya soal harga bahan pokok jelang Lebaran 2023.

"Enggak ada, nggak ada (keluhan). Harga baik, harga stabil. Yang belanja juga gitu, nggak ada keluhan-keluhan," tandas Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Api Es

Ekonomi Indonesia Pernah Lumpuh Gara******

Aktivitas ekonomi Indonesia pernah lumpuh karena fenomena gerhana mataharitotal (GMT) pada 11 Juni 1983 lalu. Pasalnya, kala itu, warga memilih untuk berdiam di dalam rumah.

Seperti dilansir dari Detik yang mengutip laporan Harian Berita Buana, selama gerhana terjadi, kota-kota yang mengalami fenomena alam itu seperti kota mati. Padahal, Menteri Penerangan Harmoko saat itu mengimbau agar kegiatan sehari-hari berjalan seperti biasa.

Hanya saja, pemerintahan Soeharto itu melarang masyarakat melihat gerhana total secara langsung atau dengan mata telanjang.

Tak hanya di Ibu Kota, pemandangan serupa juga terjadi di Semarang dan Salatiga. Rumah makan, warung rokok, dan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) memiliki tutup.

Terminal bus di berbagai kota juga lengang. Selama gerhana, beberapa jadwal perjalanan kereta ditunda. Bandara di seluruh Indonesia juga ditutup 30 menit karena gerhana dapat mengganggu penerbangan, terutama saat lepas landas dan mendarat.

Ribuan nelayan di Cilacap, Jawa Tengah pun takut melaut karena khawatir matanya buta jika tak sengaja melihat langsung gerhana.

Sejumlah pabrik juga meliburkan karyawan yang bekerja di luar ruangan saat gerhana. Sebanyak delapan pabrik gula di Jawa Tengah merugi karena harus menghentikan operasi saat masuk musim giling.

Salah satunya, PG Cepiring di Kendal mengaku rugi Rp 500 ribu per jam saat itu lantaran pemotongan tebu terhenti. Sekitar 1.300 pekerja pemotong tebu yang bekerja di luar ruangan diliburkan.

Gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari sehingga menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari di langit bumi.

Siang ini, (Kamis 20/4), gerhana matahari hibrida diperkirakan terjadi. Fenomena ini berbentuk gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin tergantung daerah pengamatannya.

Sebagian besar gerhana ini dapat disaksikan di wilayah timur RI, dan sebagian lainnya tersebar di wilayah Jawa dan Sumatera.

Gerhana matahari total bakal terjadi di sejumlah wilayah Indonesia bagian timur antara pukul 13.00 sampai 14.00 WIT.

Wilayah-wilayah itu adalah Pulau Kisar, Pulau Maopora, Pulau Damar, Pulau Watubela, Kampung Antalisa (Fakfak), Randepandai, Roswar, Pulau Num, Wooi, Serui, dan Biak Kota.

Sementara itu, daerah yang terkena gerhana matahari sebagian yaitu daerah Yogyakarta, Jayapura,dan Medan.

[Gambas:Video CNN]

Tuhan dan Kegelapan

Asa Petani ke Luhut Benahi Tata Kelola Industri Sawit******

Sejumlah asosiasipetaniangkat suara mengenai terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawitdan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Nasional Mansuetus Darto mengungkapkan pihaknya memahami alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Pengarah Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Menurut Darto, pengusaha sawit akan patuh kepada Luhut yang dipandang punya powerdan dekat dengan Jokowi.

Namun, ada beberapa catatan dari SPKS terkait Satgas Tata Kelola Industri Sawit pimpinan Luhut. Terlebih, tidak ada kejelasan hasil audit pengusaha sawit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas perintah Luhut.

Darto meminta satgas yang bertanggung jawab langsung kepada Jokowi itu bekerja secara transparan.

Ia mencontohkan beberapa hal yang tak tersentuh audit, termasuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dan petani. Ia lantas berharap satgas melibatkan masyarakat sipil dan serikat petani.

Ia juga berpesan kepada Luhut untuk hati-hati dalam menentukan penerimaan negara. Pasalnya, luas perkebunan perusahaan belum tentu sama dengan realitas di lapangan.

Darto menyebut banyak konsesi perusahaan yang membuka lahan sawit melebihi hak guna usaha (HGU). Jika dibiarkan, bakal terus ada konflik dengan masyarakat.

"Kalau pakai dokumen HGU, tentu tidak relevan untuk memburu pajak. Selain itu, banyak perusahaan yang belum mengantongi HGU, bahkan tidak ada sama sekali. Maka, ada potensi kehilangan pendapatan negara di sana," tuturnya.

Selain itu, Darto melaporkan ada banyak individu yang memiliki lahan sawit di atas 25 hektare, tetapi masih berlindung di bawah nama petani sawit. Padahal, kepemilikan lahan di atas 25 hektare sudah masuk kategori perusahaan.

Ia juga menyinggung databasesawit rakyat yang tidak jelas. Darto mengutip data Kementan yang menyebut ada 6,7 juta hektare lahan perkebunan rakyat, padahal aslinya hanya sekitar 3,2 juta hektare dan sisanya adalah kebun luas.

"Ini sumber penerimaan uang negara. Karena itu harus lakukan cermat, tidak bisa melibatkan pemda sendirian karena itu bagian dari masalah tata kelola," tegas Darto.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung mengatakan petani sawit menaruh harapan besar kepada Luhut. Ia berharap kehadiran Luhut tidak menambah susah petani sawit.

"Pesan kami, 17 juta petani sawit dan pekerja sawit ke Pak Luhut Binsar Panjaitan (LBP), janganlah kiranya satgas ini nantinya justru menyusahkan kami petani dengan berbagai-bagai pasal-pasal yang tidak mungkin kami gapai dengan segala keterbatasan kami," kata Gulat.

"Kami petani sawit yakin dan percaya Pak LBP tidak akan melakukan itu, mempersulit. Justru untuk menjaga kami petani sawitlah Pak Jokowi mempercayai Pak LBP memimpin satgas yang cukup menentukan masa depan perekonomian bangsa ini," imbuhnya.

Gulat menegaskan Apkasindo percaya dengan Luhut, tetapi dengan beberapa syarat. Ia berharap satgas membantu membuat skema yang mempermudah para petani sawit.

Pertama,membantu petani menyelesaikan permasalahan dalam menentukan kawasan perkebunan. Gulat menyinggung kejelasan masuknya kawasan hutan ke perkebunan sawit rakyat eksisting tertanam.

Kedua,perbaikan tata kelola harga tandan buah segar (TBS) petani sawit yang selama ini sangat jauh dengan harga crude palm oil(CPO) domestik dan global. Ketiga,satgas pimpinan Luhut diminta mendukung percepatan program peremajaan sawit rakyat (PSR).

Keempat,Gulat meminta satgas membagi penugasan di sektor hilir dengan menugaskan holding PT Perkebunan Nusantara (PTPN) bersama perkebunan sawit rakyat untuk memenuhi kebutuhan minyak sawit domestik. Sedangkan korporasi lain diminta fokus mengurusi ekspor.

Kelima,Apkasindo mengusulkan agar penugasan satgas sawit bermuara kepada pembentukan Badan Nasional Sawit Indonesia (BNSI) yang langsung di bawah Presiden Jokowi. Dengan begitu, Gulat menyebut BNSI akan mengurus segala urusan sawit, dari hulu ke hilir.

"Tidak seperti sekarang banyak sekali lintas kementerian/lembaga (K/L) yang mencampuri sehingga membuat semua makin rumit. Kami petani, terkhusus negara, sangat dirugikan dalam berbagai hal, terkhusus pemasukan negara," tandasnya.

CNNIndonesia.comjuga menghubungi Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono untuk menanggapi penunjukan Luhut dan keppres sawit yang diterbitkan Jokowi. Namun, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan hingga berita ini tayang.

[Gambas:Video CNN]