ojk legal 2022

Guru Besar Wuji

Jokowi Tantang WTO: Keberanian Hilirisasi Barang Mentah Tetap Lanjut******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan kebijakan hilirisasi bahan mentah akan terus dilanjutkan meski Indonesia kalah dalam gugatan larangan ekspor nikelyang diajukan oleh Uni Eropa(UE).

"Saat kita mensetop ekspor bahan mentah nikel, kita dibawa ke WTO (World Trade Organization), baru dua bulan yang lalu kita kalah, tapi keberanian kita menghilirisasi bahan bahan mentah, itu lah yang akan terus kita lanjutkan, meskipun kita kalah di WTO," kata Jokowi dalam silaturahmi relawan Nusantara Bersatu di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (26/11).

Ia mengatakan Indonesia harus berani mengambil keputusan dan tidak takut terhadap negara manapun.

Jokowi ingin Indonesia menjadi salah satu dari lima besar negara dengan ekonomi terkuat pada 2045.

"Kita ingin negara kita di 2045 menjadi lima besar ekonomi terkuat di dunia. Kalau kita konsisten bekerja keras, kalau kita berani memutuskan dan tidak takut terhadap negara manapun," ucapnya.

Sebelumnya, pemerintah menyetop ekspor nikel. Jokowi mengklaim kebijakan itu mampu meningkatkan nilai ekspor nikel dari Rp15 triliun menjadi Rp300 triliun.

Meski demikian, Indonesia harus menghadapi gugatan di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Uni Eropa melayangkan gugatan atas kebijakan Jokowi menyetop ekspor bahan mentah tersebut

WTO belakangan memutuskan Indonesia kalah dalam gugatan tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Dewi Luar Angkasa Kiamat

Menteri PUPR Tagih Anggaran Rp12,7 T Kebut Bangun IKN******

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meminta dana tambahan Rp12,7 triliun untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Kami telah mengirimkan surat ke Menteri Keuangan Nomor KU 0101-Mn/2210 perihal usulan kebutuhan anggaran percepatan pembangunan IKN pada 2023 sebesar Rp12,7 triliun," imbuh Basuki dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI, Senin (28/11).

Basuki merinci dana tersebut bakal digunakan untuk percepatan pembangunan jalan hingga hunian untuk ASN dan TNI-Polri di IKN. Di antaranya Rp9,4 triliun digelontorkan khusus untuk pembangunan hunian tersebut.

Basuki menjelaskan Presiden Jokowi memerintahkan Kementerian PUPR untuk melakukan percepatan pembangunan, tidak hanya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) alias wilayah 1A, melainkan di wilayah 1B dan 1C juga.

"Pembangunan di wilayah 1B dan 1C akan difokuskan dulu pada land developmentdan pembangunan akses jalan saja dulu. Sedangkan perumahan ASN TNI-Polri itu Rp9,4 triliun, kami fokuskan dulu pada land developmentdan jalan," jelasnya.

Percepatan pembangunan di IKN ini bakal dimulai pada Januari 2023. Nantinya, Presiden Jokowi akan mengajak investor untuk melihat langsung progres pembangunan IKN pada kuartal II 2023.

[Gambas:Video CNN]

Perbaikan kartu terbaik

Luhut Ungkap 29 Ton Garam Ditebar Tolak Hujan di Gala Dinner G20******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan membeberkan rahasia hujan tidak turun saat penyelenggaraan Gala Dinner G20 di Bali pada 15 November 2022 lalu.

Pemerintah, kata Luhut, menggunakan teknik modifikasi cuaca menggunakan puluhan ton garam selama forum akbar internasional itu berlangsung.

"Sedikit cerita "flashback" tentang Teknik Modifikasi Cuaca untuk "outdoor event" KTT G20 2022 bagaimana sains dan teknologi yang dipadukan dengan harapan serta doa berbagai pihak berhasil membuktikannya," ujar Luhut melalui unggahan akun Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan pada Kamis (24/11).

Sembari berteduh dan mendengarkan paparan dari koordinator acara khusus even Gala Dinner G20, Wishnutama Kusubandio, ia melihat wajah presiden yang termenung.

"Tampaknya apa yang beliau pikirkan saat itu sama dengan saya pikirkan, kami ingin acaranya nanti berlangsung meriah dan semarak. Namun bagaimana jika hujan deras seperti ini malah turun di area GWK Cultural Park tanggal 15 November malam ketika acara berlangsung?" ujarnya.

Setelah itu, ia lantas bergegas menggelar rapat dengan tim khusus yang terdiri dari BMKG, BRIN, TNI AU, Kementerian PUPR, dan pakar teknologi modifikasi cuaca, Tri Handoko Seto.

[Gambas:Instagram]

Tim tersebut mendapat tugas besar untuk memastikan agar hujan tidak turun saat gelaran Gala Dinner G20 di GWK Cultural Park.

"Selain tugas tersebut, ada pula tugas lain yang tak kalah penting, yakni mengkondisikan cuaca agar tidak turun hujan ketika para kepala negara anggota G20 berjalan ke arah Bamboo Dome, yang terletak di outdoor area The Apurva Kempinski," ujarnya.

Hari ini, sambung Luhut, ia bertemu dengan tim TMC yang dipimpin Seto untuk mengucapkan terima kasih. Ia mendengar cerita perjalanan tim melakukan perburuan awan di langit Bali.

"Beliau menyampaikan, ketika itu sebenarnya hujan sempat turun di wilayah Bali lainnya pada siang hari," ujarnya.

Menurut Seto, kata Luhut, TMC bisa dimanfaatkan secara berkesinambungan. Syaratnya, harus all out, baik dari sisi anggaran maupun teknis seperti pesawat yang digunakan tidak boleh terbang di malam hari.

"Saya kemudian berpikir, kalau melihat mata anggaran beberapa event pemerintah, memang TMC mendapat porsi anggaran yang paling kecil, padahal ini sangat penting," ujarnya.

Saat pelaksanaan Gala Dinner KTT G20, misalnya, ada 4 pesawat dari TNI AU yang ditugaskan dengan berbekal suplai data dari BMKG terkait titik mana saja yang berpotensi hujan.

"Perlu kecermatan perhitungan yang matang untuk mengetahui ketebalan awan dan berapa jumlah garam yang harus ditabur. Hal ini agar hujan yang turun tidak menyebar," ujarnya.

Saat itu, kata Luhut, ada 11 penerbangan yang membawa 29 ton garam untuk melakukan TMC. "Bisa dibayangkan berapa besar anggaran yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan operasi ini," ujarnya.

Selain itu, TMC juga bisa digunakan untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, menurunkan hujan buatan untuk mengairi waduk sebelum musim kemarau tiba, mengantisipasi kekeringan, sampai untuk irigasi pertanian.

Melihat hal itu, Luhut menilai perlu ada lembaga khusus yang menaungi TMC di Indonesia. Hal itu seperti di Thailand, di mana lembaga khusus terkait bertanggung jawab kepada raja.

"Sebagai manusia, tugas kita hanya bekerja, hasilnya bukanlah kuasa kita. Semoga ke depan bangsa Indonesia bisa semakin menguasai teknologi ini," ujarnya.

BMKG sebelumnya memperkirakan potensi curah hujan yang cukup tinggi di wilayah Bali selama November 2022. Karenanya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi meminta untuk melaksanakan operasi TMC selama pelaksanaan KTT G20.

"TMC ini bagian dari skenario mitigasi cuaca yang dipersiapkan untuk mengantisipasi cuaca ekstrem agar gelaran KTT G20 di Bali berjalan dengan lancar dan sukses, serta semua kepala negara dan delegasi dapat melaksanakan pertemuan dengan aman dan nyaman," ungkap Kepala BMKG Dwikorita Karnawati di Bali lewat keterangan resmi pada Rabu (16/11) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Penjahat Generasi Biksu Bunga

Buruh Sindir Pengusaha Tekstil: Fasilitas Bintang Lima, Upah Kaki Lima******

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyindir pengusaha tekstildan sepatu dengan menyebut mereka cengeng.

Sindiran ia sampaikan terkait keluhan sejumlah pengusaha terkait beberapa beban usaha, salah satunya upah. Sindiran juga ia sampaikan terkait gembar-gembor yang mereka sampaikan kalau beban upah tak dikurangi, badai PHK di industri padat karya bakal menimpa pekerja di Indonesia.

Pasalnya, beban terjadi di tengah penurunan permintaan akibat tekanan ekonomi global.

Sejumlah pengusaha, khususnya dari industri tekstil belakangan ini mengeluh. Keluhan mereka sampaikan terkait tekanan ekonomi global belakangan ini.

Mereka menyebut masalah itu telah menurunkan permintaan sampai dengan 30 persen. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja mengatakan karena penurunan permintaan tersebut, pihaknya akhirnya harus mem-PHK sekitar 45 ribu pekerja. 

Supaya ancaman PHK itu tidak meluas, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendesak Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerbitkan aturan berisi fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay(tidak bekerja, tidak dibayar).

"Kalau bisa dipertimbangkan, menambah satu lagi yaitu harapan kami ada satu Permenaker (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan) yang mengatur fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay," ujar Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J Supit dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menaker, Selasa (8/11).

Menurutnya, hal ini dilakukan demi mengurangi jumlah orang yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan begitu, ketika industri sedang lesu pekerja tidak harus terkena PHK.

Relokasi

Said mengatakan mengurangi beban produksi sebenarnya bisa dilakukan pengusaha dengan merelokasi usaha mereka dari daerah dengan biaya tinggi ke rendah. Sebenarnya kata Said, relokasi ini sudah ia usulkan sudah dilakukan sejak sepuluh tahun yang lalu.

"Saya sudah usulkan 10 tahun lalu, untuk labour intensive, padat karya itu memang harus dibangun ke daerah-daerah kawasan industri yang standard living costatau biaya hidup masih rendah," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Ia menyebut sejumlah daerah seperti Subang, Pantura, Indramayu di Jawa Barat. Selain itu juga beberapa daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah masih berbiaya hidup rendah.

Sementara jika perusahaan tekstil atau garmen masih bersikukuh menetap di Jakarta, akan sulit mengimbangi upah yang diberikan.

"Nggak papa karena memang labour intensive padat karya memang biayanya itu 30 persen, labour costnya. Naik 10 persen udah kerasa," katanya.

Said menyinggung bahwa relokasi ini tidak menyebabkan PHK massal sebab pada akhirnya jumlah tenaga kerja yang direkrut akan sama hanya berbeda lokasi. Selain itu, perusahaan pun akan menawarkan pindah kepada karyawannya.

Ia pun menekankan bahwa relokasi pabrik padat karya ini akan menimbulkan upah dan produktivitas yang merata. Sebab, kesenjangan upah di tiap daerah akan dikejar oleh pemerintah.

"Kesenjangan disparitas upah akan dikejar pemerintah untuk tidak terlalu melebar. Cuma hati-hati relokasi tidak semua SDM siap. (Ada) 10-20 perusahaan di Jawa Barat hengkang, terus kembali lagi, karena SDM tempat mereka menuju belum siap," tegasnya.

Infinity dimulai dengan horor

Imbauan Kemnaker ke Pengusaha: Jadikan PHK Jalan Terakhir******

Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri mendorong pengusaha dan pekerja/buruh untuk terus melakukan dialog bipartit, supaya badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mengintai di sejumlah industri belakangan ini bisa dihindari. 

"PHK merupakan jalan paling akhir bila suatu hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja tidak lagi dapat dipertahankan. Karena sebagai jalan paling akhir, maka semua pihak harus berupaya agar tidak terjadi PHK," kata Putri melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Kamis (24/11/2022).

Putri yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua LKS Tripnas Unsur Pemerintah menilai PHK dilakukan sebagai respons perusahaan akibat adanya perubahan ekonomi global yang menuntut mereka melakukan penyesuaian atas bisnisnya dan efisiensi terhadap pekerjanya.

"Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keberlangsungan usaha sehingga tidak terjadi PHK seperti mengurangi fasilitas pekerja tingkat manajerial, penyesuaian shift dan jam kerja, pembatasan kerja lembur yang keseluruhannya itu sekali lagi harus didiskusikan dan dimusyawarahkan secara bipartit baik pelaksanaan maupun jangka waktunya" ujar Putri.

Namun andaikan PHK tak dapat dihindarkan, ia mengingatkan agar PHK yang dilakukan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik secara prosedur maupun hak-hak yang seharusnya diberikan kepada pekerja.

"Berkaitan dengan hal ini, kami akan lakukan pembinaan terlebih dahulu sampai prosedur yang dilakukan benar-benar telah dilaksanakan sesuai aturan," katanya.

Sedangkan untuk pekerja/buruh yang terkena PHK, Putri menyebut bahwa terdapat beberapa bentuk pelindungan yaitu hak atas akibat PHK berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai perat peraturan perundang-undangan.

Kemudian, manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja, serta manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) dalam bentuk uang tunai. Selain itu, pemerintah juga telah menyediakan program bantalan sosial lainnya seperti manfaat Kartu Prakerja.

Lebih lanjut, Putri menjelaskan bahwa Pemerintah saat ini tengah menggodok sejumlah opsi kebijakan yang mendukung resiliensi industri dalam negeri dalam menghadapi gejolak ekonomi global.

[Gambas:Video CNN]

Jalan Taiyi Zheng di zaman kuno

Menteri PUPR Tagih Anggaran Rp12,7 T Kebut Bangun IKN******

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meminta dana tambahan Rp12,7 triliun untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Kami telah mengirimkan surat ke Menteri Keuangan Nomor KU 0101-Mn/2210 perihal usulan kebutuhan anggaran percepatan pembangunan IKN pada 2023 sebesar Rp12,7 triliun," imbuh Basuki dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI, Senin (28/11).

Basuki merinci dana tersebut bakal digunakan untuk percepatan pembangunan jalan hingga hunian untuk ASN dan TNI-Polri di IKN. Di antaranya Rp9,4 triliun digelontorkan khusus untuk pembangunan hunian tersebut.

Basuki menjelaskan Presiden Jokowi memerintahkan Kementerian PUPR untuk melakukan percepatan pembangunan, tidak hanya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) alias wilayah 1A, melainkan di wilayah 1B dan 1C juga.

"Pembangunan di wilayah 1B dan 1C akan difokuskan dulu pada land developmentdan pembangunan akses jalan saja dulu. Sedangkan perumahan ASN TNI-Polri itu Rp9,4 triliun, kami fokuskan dulu pada land developmentdan jalan," jelasnya.

Percepatan pembangunan di IKN ini bakal dimulai pada Januari 2023. Nantinya, Presiden Jokowi akan mengajak investor untuk melihat langsung progres pembangunan IKN pada kuartal II 2023.

[Gambas:Video CNN]