poker388

Orang yang dipilih oleh bumi

Daftar Negara dengan Inflasi 'Selangit' per Oktober 2022******

Inflasi tahunan Turkikembali terbang menjadi 85,51 persen pada Oktober 2022. Angka ini adalah rekor tertinggi sejak 1997 silam.

Faktanya, lonjakan inflasi tak hanya dialami oleh Turki. Beberapa negara juga mengalami era inflasi tinggi, seperti Sri Lanka yang pada Oktober juga tembus 66 persen.

Inflasi memang saat ini menjadi musuh bersama banyak negara. Perang Rusia-Ukraina membuat kenaikan berbagai harga, baik pangan maupun energi, sehingga lonjakan inflasi tak terhindarkan.

Turki

Inflasi Turki pada Oktober tercatat sebesar 85,51 persen atau tertinggi sejak 1997 lalu. Inflasi tersebut naik dibandingkan September yang terealisasi 83,45 persen.

Kenaikan inflasi Turki memang sudah terjadi sejak tahun lalu. Inflasi Turki yang pada umumnya di kisaran 20 persen naik jadi 21,31 persen pada September 2021. Kemudian, pada Desember 2021 naik lagi menjadi 36,08 persen.

Sejak akhir tahun lalu, inflasi Turki terus merangkak hingga saat ini lebih dari 80 persen.

Kenaikan inflasi ini dikarenakan negara yang dipimpin oleh Recep Tayyip Erdogan ini tidak memberikan subsidi di tengah lonjakan harga energi. Selain itu, bank sentral negara justru memilih menaikkan suku bunga yang berdampak pada anjloknya mata uang lira.

Sri Lanka

Sri Lanka mencatat inflasi sebesar 66 persen pada Oktober 2022. Meski turun dibandingkan bulan lalu yang sebesar 69,8 persen, tapi masih tetap tinggi.

Berdasarkan tradingeconomic, inflasi bulan lalu ini ditopang oleh kenaikan harga makanan 85,6 persen, dan barang-barang non makanan 56,3 persen.

Untuk non makanan, kontribusi tertinggi ke inflasi berasal dari biaya transportasi, perumahan, restoran dan hotel.

Pasalnya, inflasi Sri Lanka normalnya ada di kisaran 3-5 persen. Namun, sejak Oktober 2021 tembus 7,6 persen dan sampai saat ini tembus puluhan persen.

Zimbabwe

Inflasi Zimbabwe tercatat sebesar 269 persen pada Oktober 2022 ini. Realisasi tersebut turun dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 280 persen.

Namun, hal tersebut tak mengherankan karena inflasi Zimbabwe pernah tercatat lebih tinggi lagi. Pada Juli 2020, inflasinya bahkan pernah tembus 837,53 persen.

Sebelumnya, untuk meredam inflasi tinggi ini, pemerintah Zimbabwe berencana untuk menerbitkan koin emas sebagai alat pembayaran. Namun, sampai saat ini belum ada kabar mengenai rencana tersebut.

Argentina

Argentina juga salah satu negara yang mengalami lonjakan inflasi. Pada Oktober ini, Argentina belum merilis data inflasinya, tapi data terakhir September lalu tercatat 83 persen atau naik dari Agustus sebesar 78,5 persen.

Inflasi Argentina memang terus mengalami lonjakan sejak dua tahun lalu. Pada akhir 2020 inflasinya tercatat 35 persen, namun sejak masuk 2021 terus terkerek hingga mencapai 83 persen.

Tahun ini, inflasi Argentina bahkan diprediksi bisa tembus 100 persen. Tercermin dari kondisi negara itu, di mana banyak warganya yang mencari pendapatan tambahan dengan menjadi pemulung.

Lebanon

Inflasi Lebanon juga tercatat tinggi sebesar 162 persen pada September 2022. Inflasinya naik dibandingkan dengan Agustus yang sebesar 161,89 persen, tetapi turun dari Juli yang sebesar 168,45 persen.

Lonjakan inflasi tersebut didorong oleh naiknya sejumlah harga sejumlah komponen, seperti makanan dan minuman sebesar 198,11 persen, rumah dan peralatan 99,89 persen, dan biaya transportasi sebesar 294,85 persen.

[Gambas:Video CNN]

Kehidupan setelah kematian dimulai dari awal

Lagi, Crazy Rich Rusia Lepas Kewarganegaraan Protes Perang Putin******

Konglomerat Oleg Tinkov melepaskan kewarganegaraan Rusiasebagai bentuk protes atas perang terhadap Ukraina.

Dalam unggahan akun Instagramnya tertanggal 26 Oktober, Tinkov juga melampirkan foto sertifikat yang mengonfirmasi keputusannya itu.

"Saya telah mengambil keputusan untuk melepas kewarganegaraan Rusia saya," ujar Tinkov dalam unggahan yang dikutip CNN, Selasa (1/11).

"Saya tidak bisa dan tidak akan dikaitkan dengan negara fasis yang memulai perang dengan tetangga mereka yang damai dan membunuh orang tak bersalah setiap hari," tulis pendiri bank digital raksasa Rusia Tinkoff Bank itu.

Tinkov sebelumnya mengecam keras "perang gila" Rusia di Ukraina. Dia adalah salah satu dari 65 individu dan entitas yang dikenai sanksi oleh Inggris pada 24 Maret karena "mendukung invasi ilegal Rusia."

Ia baru-baru ini menjual 35 persen sahamnya di perusahaan induk Tinkoff Bank, TSC, kepada sebuah perusahaan yang dikendalikan oleh miliarder Rusia Vladimir Potanin.

Sebelum penjualan, Bloomberg Billionaires Index memperkirakan kekayaan Tinkov mencapai US,5 miliar atau sekitar Rp54,6 triliun (asumsi kurs Rp15.600 per dolar AS).

Saat ini, Forbes menaksir harta Tinkov berjumlah US6,1 juta atau berkisar Rp10,07 triliun.

Tinkov bukan konglomerat pertama yang memutuskan hubungan dengan Rusia selama perang.

Nikolay Storonsky, salah satu pendiri dan CEO Revolut, melepaskan kewarganegaraan Rusianya awal tahun ini.

"Posisinya dalam perang ada di catatan publik: perang itu benar-benar menjijikkan dan dia tetap teguh dalam menyerukan diakhirinya pertempuran segera," kata juru bicara Revolut.

Selain itu, konglomerat Yuri Milner baru-baru ini juga mengumumkan telah melepas status kewarganegaraan Rusia.

Pendiri perusahaan internet DST Global ini tak ingin menjadi warga Negeri Beruang Merah karena mengecam invasi ke Ukraina.

[Gambas:Video CNN]

Pedang melawan Surga

Pemerintah Kejar Pembangunan Rumah Ribuan Pekerja Konstruksi di IKN******

Pemerintah mengejar penyelesaian perumahan pekerja konstruksi sejumlah infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Kita ingin memanusiakan pekerja yang bekerja di IKN dan untuk itu harus dibangun hunian yang layak," ujar Kepala Urusan Unit Pejabat Pembuat Komitmen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II Ari Nugroho di Kalimatan Timur, seperti dikutip dari Antara, Minggu (6/11).

Hunian tersebut akan mengusung konsep bangunan hijau yang mampu menampung sebanyak mungkin air hijau serta panas matahari menggunakan panel surya.

Pembangunan hunian pekerja konstruksi IKN ini, merupakan arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Kabinet Terbatas (Ratas) 10 Maret 2022 yang meminta agar pelaksanaan pembangunan harus menghindari terjadinya kerumunan baru di lokasi IKN.

Pembangunan infrastruktur di IKN akan memicu mobilisasi tenaga kerja konstruksi (TKK) yang masif dan estimasi jumlah pekerja konstruksi yang akan terlibat dalam pembangunan IKN sebanyak 233 ribu orang.

"Mobilisasi yang masih tersebut memerlukan hunian untuk TKK beserta fasilitas sosial dan fasilitas umum dalam skala besar," ujarnya.

Ratusan ribu pekerja tersebut akan mengerjakan sejumlah proyek mulai dari pembangunan istana negara, gedung DPR RI, kementerian, lembaga negara, hingga rumah menteri yang akan mendatangkan hampir ratusan ribu tenaga kerja dari luar wilayah Penajam Paser Utara.

Pembangunan akan menggunakan sistem konstruksi yang fleksibel atau dapat dibongkar/dipindah dengan sedikit material yang terbuang dan dilanjutkan pemanfaatannya untuk jangka panjang dengan fungsi sesuai kebutuhan.

[Gambas:Video CNN]

Apakah itu sungai atau danau?

Moratenlindo Bantah Terlibat Kasus Dugaan Korupsi BTS Kominfo******

PT Mora Telematika Indonesia Tbk (Moratelindo) membantah terlibat dalam kasus dugaan korupsipenyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 2,3,4 dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).

Perusahaan mengklaim tidak pernah mendaftarkan diri sebagai peserta lelang dalam proyek tersebut.

"Oleh karenanya perseroan bukan merupakan suatu pihak yang pernah menjalin kerja sama dengan BAKTI Kemkominfo di dalam proyek tersebut dan tidak pernah menandatangani perjanjian ataupun dokumen-dokumen dalam bentuk apapun di dalam proyek tersebut serta bukan merupakan suatu pihak yang terlibat dalam peran apapun yang berkaitan dengan pengadaan proyek tersebut," ungkap Moratelindo melalui keterangan resmi, Kamis (3/11).

Moratelindo menyatakan pihaknya hanya berpartisipasi dalam proyek Palapa Ring yang merupakan proyek strategis nasional infrastruktur prioritas pemerintah pusat.

Proyek Palapa Ring merupakan proyek antara pemerintah pusat dengan anak perusahaan Moratelindo, yaitu PT Palapa Ring Barat dan PT Palapa Timur Telematika.

Kedua perusahaan itu bertujuan untuk membangun infrastruktur telekomunikasi berupa pembangunan dan pengelolaan jaringan tulang punggung (backbone) serat optik di seluruh Indonesia.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menaikkan status kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 2,3,4 dan 5 BAKTI Kemkominfo ke tahap penyidikan.

Direktur Penyidikan Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Kuntadi mengatakan kasus ini ditingkatkan statusnya berdasarkan hasil gelar perkara.

"Berdasarkan hasil ekspose itu, kita naikkan dari penyelidikan ke penyidikan," kata Kuntadi.

Penyidikan dalam kasus ini fokus pada proyek penyediaan BTS dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 pada BAKTI Kemkominfo. Paket-paket itu diketahui terletak di wilayah terluar dan terpencil di Indonesia, yaitu Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan Nusa Tenggara Timur.

Kuntadi mengungkapkan pihaknya telah melakukan penggeledahan di sejumlah tempat terkait perkara ini sejak Senin (31/10) lalu.

Beberapa lokasi yang digeledah yakni kantor PT Fiberhome Technologies Indonesia, PT Aplikanusa Lintasarta, PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera, PT Sansasine Exindo, PT Moratelindo, PT. Excelsia Mitraniaga Mandiri, dan PT ZTE Indonesia.

"Adapun hasil penggeledahan banyak menemukan dokumen-dokumen penting terkait ini dan masih dipelajari," ucap Kuntadi.

[Gambas:Video CNN]

Bela Diri Melahap Surga

Kadin Bantah Ancaman PHK Industri Tekstil Terjadi karena Pindah Pabrik******

Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Kamar Dagang Industri (Kadin) Adi Mahfudz Wuhadji menyebutkan sampai saat ini belum ada anggotanya yang merelokasi pabrikmereka karena mencari upahyang lebih rendah.

"Belum ada (relokasi)," ujar Adi singkat kepada CNNIndonesia.com, Jumat (4/11).

Menurutnya, PHK justru terjadi karena permintaan yang turun di tengah pelemahan ekonomi dunia.

Sebelumnya, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit juga menyebut perusahaan garmen (tekstil) dan sepatu (alas kaki) terpaksa menempuh PHK karena orderan atau pesanan berkurang.

Bahkan, ada pembeli yang membatalkan pesanan, meski produksi sudah dilakukan.

"Sudah produksi disuruh hold. Sehingga, PHK mulai terjadi sejak saat ini dan diperkirakan hingga 2023 mendatang," ujarnya, Rabu (26/10).

[Gambas:Video CNN]

Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani menduga ancaman PHK yang terjadi di industri padat karya terjadi karena relokasi pabrik.

Dugaan ia dasarkan pada kinerja ekspor industri tekstil belakangan ini. Menurutnya, kinerja ekspor padat karya seperti tekstil masih cukup bagus.

Berdasarkan data yang dimilikinya, hingga September 2022, ekspor produk tekstil seperti pakaian dan aksesoris rajutan tumbuh 19,4 persen. Kemudian, ekspor produk non rajutan yang tumbuh 37,5 persen.

"(Makanya) Akan kita perhatikan lebih detail fenomena relokasi dari posisi manufaktur di Indonesia, terutama dari daerah yang relatif upahnya tinggi ke daerah yang relatif upahnya rendah," ujarnya dalam konferensi pers KSSK, Kamis (3/11).

Dominasi generasi muda

KSPI: Tidak Benar Ada PHK 45 Ribu Buruh Tekstil******

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 45 ribu karyawan di industri tekstil sepanjang tahun ini.

"Tidak benar, Partai Buruh dan KSPI sudah mendalami fakta-fakta, tidak benar ada PHK 45 ribu lebih buruh di sektor tekstil, garmen, sepatu," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Rabu (2/11).

Said mengaku pihaknya pun telah memeriksa seluruh anggota KSPI. Hasilnya, tidak ada anggota yang mengalami PHK.

"Apalagi otomotif, itu berita bohong. Kalau ada berita PHK di otomotif, itu berita bohong," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja menyebut industri tekstil dan produk tekstil (TPT) telah merumahkan 45 ribu karyawan sepanjang tahun ini.

"Potensi PHK sudah dapat dirasakan. Perkiraan 45 ribu karyawan sudah mulai dirumahkan," ujar Jemmy.

Ia mengatakan kondisi ini terjadi karena permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil. Penurunan permintaan berada di kisaran 30 persen sejak akhir Agustus 2022.

"Bilamana kondisi ini berlanjut, angka (karyawan dirumahkan) yang lebih besar akan terjadi," terang Jemmy.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Kamar Dagang Industri (Kadin) Adi Mahfudz Wuhadji menyebutkan PHK tak hanya hanya menghantui industri tekstil dan sepatu, tapi juga otomotif.

Menurutnya, permintaan yang turun di tengah pelemahan ekonomi dunia menjadi penyebab ancaman PHK tersebut. "Iya (banyak PHK di sektor padat karya), terutama sektor usaha yang produksinya untuk ekspor, seperti garmen (tekstil), sepatu, otomotif dan lainnya," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]