dodoslot 813Jutaan kata 618810Orang-orang telah membaca serialisasi
《judototo》
Penyebab Tupperware Terancam Bangkrut dan PHK Karyawan******
Perusahaan multinasional Tupperwareterancam bangkrut. Hal ini terjadi karena kondisi keuangan perusahaan yang memburuk.
Hal ini juga tak lepas dari penjualan produk yang menurun. Imbasnya, Tupperware pun berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya.
Selain itu, saham perusahaan tersebut juga turun 90 persen dalam setahun terakhir. Karena kondisi tersebut, perusahaan yang memasarkan produk plastik untuk keperluan rumah tangga itu perlu dana tambahan agar bisa bertahan.
CEO Tupperware Miguel Fernandez mengatakan selain memangkas karyawan, pihaknya sedang meninjau portofolio real estatnya untuk upaya penghematan uang yang lebih potensial.
"Perusahaan melakukan segala daya untuk mengurangi dampak peristiwa baru-baru ini, dan kami mengambil tindakan segera untuk mencari pembiayaan tambahan dan mengatasi posisi keuangan kami," ucap Miguel Fernandez seperti dikutip dari CNN Business, Selasa (11/4).
Bisnis yang sudah berjalan 77 tahun ini tengah diuji dengan tuntutan zaman. Tupperware telah mencoba untuk melepaskan citranya yang tenang dan mulai menarik pelanggan yang lebih muda dengan produk yang lebih baru dan lebih trendi.
Analis Ritel sekaligus Direktur Pelaksana GlobalData Retail Neil Saunders mengatakan ada beberapa masalah yang belakangan merugikan Tupperware. Seperti penurunan penjualan dan produk yang cenderung 'kolot'.
"Beberapa masalah merugikan Tupperware, termasuk penurunan tajam dalam jumlah penjual, penurunan konsumen pada produk rumah tangga, dan merek yang masih belum sepenuhnya terhubung dengan konsumen yang lebih muda," katanya.
Saunders mengatakan Tupperware berada dalam posisi genting secara finansial karena berjuang untuk meningkatkan penjualan. Di sisi lain, aset perusahaan juga cenderung kecil, sehingga perusahaan tidak memiliki banyak kapasitas untuk mengumpulkan uang.
"Perusahaan ini dulunya merupakan sarang inovasi dengan gadget dapur pemecah masalah, tetapi sekarang benar-benar kehilangan keunggulannya," katanya.
[Gambas:Video CNN]
Pegawai IKN Dapat THR Meski Perpres Gaji Belum Kelar******
Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Dhony Rahajoe mengungkapkan pegawai lembaganya akan tetap mendapatkan tunjangan hari raya (THR) meski peraturan presiden (Perpres) yang mengatur besaran gaji eselon I ke bawah belum terbit.
"THR?Insyaallahada THR nanti," ujar Dhoni di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/4).
Menurut Dhony, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung percepatan terbitnya beleid hak keuangan pegawai otorita IKN itu.
Kabar pegawai Otorita IKN Nusantara belum dapat gaji berbulan-bulan terungkap pada rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR, Senin (3/4). Anggota Komisi II DPR Ihsan Yunus mengungkap hal itu dan mendesak pembayaran gaji para pegawai.
"Apalagi bulan puasa begini mau Lebaran enggak ada gajian, zalim kami Pak, kita zalim, Pak. Jadi, tolong dikonfirmasi apakah betul ada yang belum dibayar sampai bulanan," ungkap Ihsan dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (3/4) lalu.
Menanggapi itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengaku Perpres yang menjadi dasar penggajian para pegawai Otorita IKN Nusantara sudah diputuskan, dan tinggal diproses.
"Sudah, sudah diputuskan. Sudah selesai, tinggal proses," kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta beberapa waktu lalu.
Sementara itu, Presiden Jokowi sudah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kepala dan Wakil Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara.
Dalam beleid tersebut Jokowi mengatur kepala Otorita IKN mendapat penghasilan Rp172,71 juta per bulan dan wakilnya Rp155,18 juta per bulan.
[Gambas:Video CNN]
(dhf/sfr)Terkait:datahk、singa 188 slot login、erek2 06、voucher ruparupa、seribu mimpi 4d、situs online gacor、terjerat pinjol ilegal、miyabislot、slot yang lagi gacor、koi slot 88
bab terbaru:pahlawan88 slot(2024-07-01)
Perbarui waktu:2024-07-01
Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Dhony Rahajoe mengungkapkan pegawai lembaganya akan tetap mendapatkan tunjangan hari raya (THR) meski peraturan presiden (Perpres) yang mengatur besaran gaji eselon I ke bawah belum terbit.
"THR?Insyaallahada THR nanti," ujar Dhoni di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/4).
Menurut Dhony, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung percepatan terbitnya beleid hak keuangan pegawai otorita IKN itu.
Kabar pegawai Otorita IKN Nusantara belum dapat gaji berbulan-bulan terungkap pada rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR, Senin (3/4). Anggota Komisi II DPR Ihsan Yunus mengungkap hal itu dan mendesak pembayaran gaji para pegawai.
"Apalagi bulan puasa begini mau Lebaran enggak ada gajian, zalim kami Pak, kita zalim, Pak. Jadi, tolong dikonfirmasi apakah betul ada yang belum dibayar sampai bulanan," ungkap Ihsan dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (3/4) lalu.
Menanggapi itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengaku Perpres yang menjadi dasar penggajian para pegawai Otorita IKN Nusantara sudah diputuskan, dan tinggal diproses.
"Sudah, sudah diputuskan. Sudah selesai, tinggal proses," kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta beberapa waktu lalu.
Sementara itu, Presiden Jokowi sudah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kepala dan Wakil Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara.
Dalam beleid tersebut Jokowi mengatur kepala Otorita IKN mendapat penghasilan Rp172,71 juta per bulan dan wakilnya Rp155,18 juta per bulan.
[Gambas:Video CNN]
(dhf/sfr)PTPelni Cabang Makassar menyiapkan 100 ribu tiket kapal untuk memenuhi kebutuhan arus mudik Lebaran2023.
"Kita sudah siapkan tiket antara 40 ribu hingga 100 ribu, tergantung kapasitasnya nanti," kata Kepala Cabang Makassar PT Pelni Muhammad Jabir, Senin (10/4).
Jabir memastikan harga tiket Pelni tidak akan naik.
"Itu masih normal semua. Tujuan dominan yakni Makassar-Surabaya, Balikpapan, Kalimantan, NTB, Kupang, Maumere, NTT dan Baubau," bebernya.
Lihat Juga :Bos Jasa Marga Ungkap Beda Penanganan Mudik di Tol 2023 Vs 2022 |
Jabir mengimbau masyarakat agar dapat membeli langsung di loket-loket PT Pelni dan kantor biro perjalanan untuk antisipasi calo dan peredaran tiket palsu.
"Jadi saya sudah kumpulkan para travel bahwa yang beli tiket harus sesuai dengan KTP, jika ada yang datang tidak sesuai KTP atau diantar harus ditolak. Saya berusaha untuk menghindari tiket palsu atau harga tiket yang tidak sesuai yang ada," pungkasnya.
[Gambas:Video CNN]
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meminta maaf atas ulah pegawainya yang diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap proyek kereta api.
"Kami sampaikan permohonan maaf atas kejadian ini dan akan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak yang berwenang. Kami siap bekerja sama serta mendukung KPK dan pihak terkait lainnya untuk menuntaskan kasus ini," tutur Budi dalam keterangan resmi, Kamis (13/4).
Budi menegaskan tidak mentolerir tindakan yang bertentangan dengan upaya pemberantasan korupsi. Ia juga berjanji bakal menindak tegas jajarannya yang terbukti melanggar ketentuan.
Ia juga bakal melakukan peningkatan pengawasan terhadap penyelenggaraan proyek-proyek infrastruktur lain. Budi akan memastikan kualitas proyek di bawah kementeriannya dapat menjamin keselamatan transportasi.
KPK baru saja melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap proyek kereta api. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengungkapkan suap terkait pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan.
Suap terkait pengaturan pemenang pelaksana proyek. Padahal, proyek tersebut baru diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Maret 2023 lalu.
Selain Kereta Trans Sulawesi, suap juga terkait proyek pembangunan jalur KA Ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso, empat proyek konstruksi jalur KA, dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, serta perbaikan perlintasan sebidang Jawa Sumatera
KPK telah menetapkan 10 tersangka selepas operasi tangkap tangan (OTT) pegawai Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kemenhub. Enam tersangka selaku penerima suap adalah HNO, BEN, PTU, AFF, FAD, dan SYN. Sedangkan empat tersangka selaku pemberi suap adalah DIN, MUH, YOS, dan PAR.
[Gambas:Video CNN]
Direktur Utama PerumBulog Budi Waseso atau Buwas mengatakan pihaknya telah meneken kontrak dengan empat negara untuk mengimpor 500 ribu ton beras. Keempat negara itu adalah India, Pakistan, Vietnam, dan Thailand.
"Saya sudah kontrak dengan beberapa negara itu untuk 500 ribu ton," katanya di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (12/4).
Kendati, beras impor itu belum dipastikan kapan akan masuk ke Indonesia.
"Bulog yang mengatur kedatangannya (beras impor) sesuai kebutuhan program pemerintah, bukan untuk jualan. Jadi tidak mempengaruhi harga beras di dalam negeri," kata Buwas.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan alasan di balik rencana impor dua juta ton beras tahun ini. Ia mengatakan beras itu akan menjadi
CBP di tengah ancaman el nino yang menyebabkan kemarau panjang dan bisa mengganggu panen.
"Bulog, Badan Pangan mempersiapkan diri dengan memperkuat cadangan berasnya. Jangan sampai nanti pas sudah musim kering panjang kita bingung mau beli beras ke Thailand, ke Vietnam, ke India, ke Pakistan barangnya enggak ada," kata Jokowi di di Pasar Sambonggede, Kabupaten Tuban, Kamis (6/4).
Jokowi mengatakan el nino tidak hanya mengancam Indonesia, tetapi juga negara lain. Maka dari itu impor beras dilakukan sebagai antisipasi. Ia menjamin masuknya beras impor tidak akan mengganggu harga gabah petani karena akan datang secara bertahap.
"Itu (beras impor) tidak mengganggu harga gabah petani. Tadi sudah disampaikan oleh Henry Saragih (Serikat Petani Indonesia) dan datangnya juga bertahap ya," kata Jokowi.
[Gambas:Video CNN]
Anggota Komisi VI DPR Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengaku mendapatkan aduan dan laporan dari karyawan PT Sarinah soal larangan mengenakan hijab saat bekerja.
Hal itu ia ungkapkan dalam rapat dengar pendapat dengan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo.
"Barusan saya dapat laporan dari karyawan-karyawan Sarinah yang bertugas berjualan dan SPG di Sarinah, mereka menyampaikan kepada kami bahwa di bawah manajemen Dirut Sarinah yang baru mereka dilarang berjilbab. Apakah betul Sarinah melakukan itu Pak Wamen," tanya Andre kepada Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo, dikutip dari detik, Kamis (13/4).
"Ini jadi pertanyaan kita, saya mohon tidak ada diskriminasi. Garuda saja sudah boleh pakai jilbab. Masa orang yang selama ini pakai jilbab, tapi Dirut Sarinah melarang orang pakai jilbab," ungkap Andre.
Andre menjelaskan sewaktu PT Sarinah masih dikomandoi Ira Puspitadewi sebagai Dirut, seluruh karyawannya tidak dilarang bahkan diberikan kebebasan untuk menggunakan hijab.
Namun, Andre mempertanyakan mengapa kebijakan yang baik itu justru diganti oleh Dirut PT Sarinah yang baru yakni Fetty Kwartati.
"Dulu waktu zaman Bu Ira masih jadi Dirut Sarinah itu boleh karyawan berjilbab, kok ganti Dirut yang baru malah sekarang dilarang pakai jilbab?"sesal Andre.
Sebab itu, Andre mendesak Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo untuk memanggil Dirut PT Sarinah Fetty Kwartati terkait adanya informasi dan aduan dari karyawan yang dilarang menggunakan hijab tersebut.
Bila terbukti, maka Andre meminta kepada Menteri BUMN Erick Thohir dan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo untuk melakukan pemecatan terhadap Fetty Kwartati sebagai Dirut PT Sarinah.
"Tolong Pak Wamen cek, tidak boleh ada diskriminasi seperti itu. Kalau memang ini betul terjadi Dirut melarang karyawan Sarinah berjilbab, maka saya minta Dirut Sarinah di pecat!" tegas Andre.
Menurut Andre, larangan berhijab bagi karyawan sama artinya dengan anti-Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Apalagi, perusahaan yang melarang karyawannya berhijab berarti telah melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13/2003 pasal 5 dan 6.
"Melarang berhijab sama dengan anti-Pancasila dan UUD 1945 serta melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 Pasal 5 dan 6 yang menyebutkan perusahaan tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap pekerja. Apakah itu atas nama agama ataupun atas jenis kelamin atau lain sebagainya," imbuhnya.
[Gambas:Video CNN]
Direktur Utama PT Sarinah (Persero) Fetty Kwartati membantah tuduhan Andre tersebut.
"Saya klarifikasi bahwa di Sarinah tidak ada peraturan untuk larangan berhijab. Sales promotion girls (SPG) kami pun saat ini, beberapa dari mereka juga memakai hijab," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (13/4).
Tak hanya SPG, Fetty menegaskan karyawan wanita di level lain juga diperkenankan memakai hijab sesuai dengan keyakinannya. Ia menegaskan tidak ada larangan berhijab bagi karyawan Sarinah di bawah pimpinannya.
"Untuk karyawan yang di luar SPG, seperti bagian admin, gudang, ada bagian supervisor, atau asisten manajer, mereka pun juga beberapa menggunakan hijab. Kemudian, karyawan yang di office banyak sekali, rata-rata perempuan memakai hijab," jelasnya.
(dzu/agt)Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan InvestasiLuhut Binsar Panjaitan gagal menegosiasikan keinginan pemerintah RI agar bunga utangKereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) bisa diturunkan dari 4 persen jadi 2 persen oleh China.
Pasalnya, dari hasil negosiasi yang ia lakukan dengan China, Negeri Tirai Bambu itu hanya mau menurunkan bunga utang kereta cepat di level 3,4 persen. Menurutnya, bunga utang tersebut masih terlalu tinggi. Sebab, pemerintah ingin bunga utang bisa turun sampai 2 persen.
"Kemarin dia sudah mau turun dari 4 persen, tapi angkanya kita mau lebih rendah lagi. Offerpertama 3,4 persen dari 4 persen, tapi kita masih ingin lebih rendah lagi kalau bisa. Maunya kita 2 (persen)," ujar Luhut dalam konferensi pers, Senin (10/4).
"Minggu-minggu depan selesai (nego bunga pinjaman)," imbuhnya.
Luhut menambahkan meskipun China tetap kekeh dan tidak mau menurunkan bunga dari 3,4 persen, pemerintah sebenarnya tidak masalah. Pemerintah akan tetap membayar karena bunga itu sudah lebih baik dari bunga pinjaman luar negeri lainnya.
"Karena kalau kamu pinjam ke luar juga bunganya sekarang bisa 6 persen juga. Jadi 3,4 persen misalnya sampai situ, we are doing ok walaupun nggak oke-oke amat," jelasnya.
Luhut menekankan pemerintah sangat mampu membayar meski bunga sebesar 3,4 persen. Ia berharap jangan pernah ada yang meragukan pemerintah di tengah penerimaan negara yang tokcer.
"Nggak ada masalah. Kamu kok meragukan negaramu sih. Kamu jangan underestimate, negara kita makin efisien makin baik. Lihat penerimaan pajak kita naik 48,6 persen tahun lalu. Karena banyak efisiensi, efisiensi batu bara efisiensi mesin segala macam. Itu kadang kita nggak sadar," pungkasnya.
[Gambas:Video CNN]
(ldy/pta)《judototo》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,situs slot paling sering menangHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《judototo》bab terbaru。