bo gacor maxwin 316Jutaan kata 95688Orang-orang telah membaca serialisasi
《erek2 96》
Pengamat ingatkan publik lebih kritis pada narasi setelah Pilpres 2024******
Baca juga: Pemkab Tangerang libatkan UMKM dalam program Makan Gratis
Baca juga: Gibran sebut program makan siang gratis baru uji coba
Baca juga: Menkop minta UMKM dilibatkan dalam program makan gratis "Agenda hari ini kami melihat simulasi penerapan makan dengan biaya sebesar Rp15.000 per porsi. Saya melihat di tiap-tiap kelas, dan ini salah satu sekolah yang volunteer menyiapkan makanan untuk anak-anak," kata Airlangga. Ia mengungkapkan, simulasi program makan siang gratis yang dilangsungkan di sekolah negeri di daerah Kabupaten Tangerang ini akan menjadi percontohan bagi daerah lain apabila program tersebut sudah terealisasikan. "Karena sekolah ini volunteer, jadi kita membuka siapa saja yang membukavolunteerini. Jadi pak bupati menyiapkan tiga tipe sekolah yang ada di sini, yaitu perkotaan, pedesaan dan pesisir," ujarnya. Adapun pemerintah pusat mulai mendiskusikan anggaran program makan siang gratis pada pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 di rapat kabinet. Namun, dari hasil rapat tersebut belum ada keputusan lebih lanjut mengenai skema anggaran program makan siang gratis yang diusulkan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hingga sejauh ini, pemerintah baru memutuskan untuk membahas program tersebut dalam KEM-PPKF 2025.
Program makan siang gratis merupakan salah satu program unggulan dari pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024
Petani Curhat Musim Tanam Mundur, Pemerintah Perpanjang Bansos Pangan******
Menteri Koordinator Bidang PerekonomianAirlangga Hartarto memastikan program bantuan sosial (bansos) pangan bakal terus dilanjutkan hingga Bulan Juni mendatang.
Hal tersebut disampaikan Airlangga saat menyalurkan program bantuan pangan di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Senin (15/1).
Airlangga mulanya menyinggung apabila program bantuan pangan tersebut memang disediakan pemerintah terhadap 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di pelbagai wilayah.
"Yang biasanya November-Desember mundur jadi Januari-Februari. Akibatnya yang biasanya bulan April kita panen raya, ini mundur ke bulan Juni," ujar Airlangga saat berdialog bersama warga.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Simpel yang merupakan warga Manggarai Barat juga turut mengeluhkan ihwal periode musim tanam padi yang mundur akibat cuaca.
Ia menyebut cuaca di wilayah Manggarai Barat sejak awal tahun kurang baik bagi para petani. Sampai saat ini musim hujan belum tiba di wilayah NTT hingga menyebabkan area pertanian menjadi tandus.
"Tanam padi, tanam apa segala macam karena prediksinya bulan 3 seharusnya sudah mulai panen, tapi sekarang bulan 1 hujannya belum turun. Sehingga kami sebagai masyarakat kewalahan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari," jelasnya.
Mendengar keluhan tersebut, Airlangga memastikan Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet terakhir telah memerintahkan agar program bantuan pangan tetap dilanjutkan hingga Bulan Juni mendatang.
Selain program bantuan pangan, Airlangga menyebut pemerintah juga tengah menyiapkan program bantuan langsung tunai.
Ia pun berharap agar teknis penyaluran tersebut dapat segera selesai sehingga bisa langsung disalurkan pada akhir Januari atau awal Februari mendatang.
"Jadi bapak ibu akan terima 10 kg beras, setiap bulan, sampai bulan Juni," jelasnya.
[Gambas:Video CNN]
(tfq/pta)AAI Awards 2024 apresiasi peran arsiparis kelola memori bangsa******
"Seringkali tugas seorang arsiparis dipandang sebelah mata. Nah, kami ingin menghilangkan stigma tersebut, dengan menjadikan arsip ini sebagai pekerjaan yang sangat penting, sehingga petugasnya juga punya peran prioritas," ujar Ketua Umum Pengurus Nasional Asosiasi Arsiparis Indonesia (PN-AAI) Andi Kasman di Jakarta, Jumat.
Andi menegaskan, aktivitas untuk mengarsipkan dokumen menjadi kegiatan yang sangat penting dalam sebuah lembaga, organisasi, atau perusahaan, sehingga peran arsiparis untuk mengelola dokumen yang akan dibutuhkan di masa depan menjadi sangat berguna untuk menyajikan informasi yang vital.
"Arsip merupakan sumber informasi yang otoritatif dalam mendukung kegiatan administrasi yang akuntabel dan transparan. Maka, arsip harus dikelola dengan baik dan benar sehingga bisa melestarikan nilai guna dan pemanfaatannya," ujar dia.
Baca juga: Kepala ANRI ingatkan arsiparis jaga netralitas di masa kampanye pemilu
Baca juga: Duta Arsip RI: Arsiparis adalah pengawal peradaban bangsa
Andi juga mengemukakan, merujuk pada deklarasi universal kearsipan yang disahkan dalam sidang umum UNESCO ke-36 di Paris pada November 2011, kearsipan memainkan peran penting dalam pengembangan masyarakat dengan cara menjaga dan membantu memori individu serta kolektif.
Keterbukaan akses arsip, kata dia, juga memperkaya pengetahuan, mendorong demokrasi, melindungi hak warga negara, dan meningkatkan kualitas hidup.
"Sebagian besar masyarakat apabila mendengar istilah arsip akan timbul bayangan tumpukan kertas penuh debu, ruangan kotor, dan berserakan. Untuk itu, guna memberikan apresiasi kepada petugas arsiparis, PN-AAI menggelar kegiatan AAI Awards 2024," ucapnya.
Ia menjelaskan, AAI Awards 2024 merupakan ajang kontestasi kompetensi arsiparis Indonesia melalui lomba poster infografis tematik bagi arsiparis dan mahasiswa kearsipan termasuk rekam medis, serta lomba kinerja program kerja terbaik organisasi bagi Pengurus Wilayah (PW) AAI atau Forum Arsiparis kementerian/lembaga (K/L), dengan kategori kolaborasi, inovasi, keberlanjutan dan kepedulian sosial organisasi bagi para pemangku kepentingan.
"Kegiatan award ini juga mempertinggi mutu sumber daya manusia bidang kearsipan sehingga tercipta tenaga kearsipan yang andal dan mandiri, serta mempertinggi mutu penyelenggaraan dan pemanfaatan arsip," tuturnya.
Menurutnya, AAI Awards 2024 juga menjadi wadah arsiparis Indonesia dalam menunjukkan talenta terbaiknya dalam olah cipta, rasa, karsa dan karya sebagai wujud pengabdian kepada bangsa dan negara.
Adapun tema lomba poster infografis untuk kategori arsiparis (anggota AAI) terdapat tiga pilihan, yaitu pengembangan profesi arsiparis, manajemen arsip digital, dan manajemen risiko arsip. Sedangkan khusus untuk kategori mahasiswa, ada dua tema pilihan, yakni serba-serbi pendidikan vokasi kearsipan dan perspektif milenial terhadap arsip.
Untuk lomba kinerja program kerja terbaik organisasi PW-AAI atau forum arsiparis kementerian/lembaga, mencakup empat kategori penilaian, yaitu kolaborasi, inovasi, keberlanjutan, dan kepedulian sosial. Adapun dewan juri AAI Awards 2024 terdiri dari para ahli dan praktisi sesuai bidangnya.
"Kepada juara dan para finalis lomba poster infografis diberikan uang apresiasi dan piagam. Sedangkan bagi juara dan finalis lomba kinerja terbaik organisasi diberikan piala dan piagam. Bagi juara lomba poster infografis, diberi peluang untuk mengikuti ajang international poster award, yang merupakan rangkaian kegiatan Kongres International Council on Archives (ICA) tahun 2025 di Barcelona, Spanyol," tuturnya.
Informasi lebih lanjut tentang persyaratan dan ketentuan lomba akan disampaikan melalui media sosial AAI dan surat pemberitahuan kepada seluruh organisasi PW-AAI, forum arsiparis kementerian/lembaga, dan program studi kearsipan serta rekam medis se-Indonesia.*
Baca juga: Unja gandeng Arsiparis Kerajaan Belanda ajar artikulasi istilah hukum
Baca juga: Mendes: Arsiparis seperti malaikat pencatat perbuatan baik dan buruk
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024
Label:dewa game 88、pintubola、ugslot
Terkait:slot wd 25rb、situs yang lagi gacor malam ini、rtpslot、rtp prada188、situs slot terlengkap dan terpercaya、angka jitu taiwan、panen288、pola mahjong ways 1 hari ini、tafsir mimpi memancing ikan、id gacor
bab terbaru:situs slot depo 5k(2024-07-02)
Perbarui waktu:2024-07-02
Kebijakan pemerintah menaikkan pajak hiburanwisata menjadi 40 persen hingga 75 persen menuai kritik pengusaha.
Kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk jasa diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).
UU ini mengatur adanya batas bawah tarif 40 persen hingga maksimal 75 persen untuk tarif pajak lima jenis bisnis tersebut. Sementara di aturan lama, yakni UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), hanya diatur batas atas pajak 75 persen, tanpa batas bawah.
Asosiasi mengaku tidak dilibatkan dalam penyusunan UU HKPD, serta belum menemukan kajian akademik aturan tersebut.
Protes juga datang dari pengusaha karaoke sekaligus penyanyi dangdut Inul Daratista. Ia menuturkan kenaikan pajak terlampau tinggi dan bisa membunuh bisnis hiburan.
"17 tahun besar (Inul Vista), ya gitu-gitu aja nggak tiba-tiba jadi raksasa. (Kondisi) begini masih digencet kenaikan pajak yang enggak aturan. Coba warasnya di mana?" tulis Inul dalam unggahan di X, Sabtu (13/1).
Ia pun mengaku heran dengan rencana pemerintah menaikkan tarif pajak hiburan dari 25 persen menjadi 40-75 persen. Sebab, para pelaku usaha serta konsumen yang akan menjerit karena paling terdampak.
Lihat Juga :![]() |
Dalam unggahan lain di Instagram, Inul juga mengeluhkan rencana kenaikan pajak yang akan berdampak bagi ribuan karyawannya, yang saat ini saja jauh berkurang akibat pandemi covid-19.
Sembari menandai akun Menparekraf Sandiaga Uno, Inul mengatakan jumlah karyawannya menyusut dari 9.000 menjadi 5.000 orang imbas hantaman pandemi.
"Baru buka umur satu tahun setengah, belum juga untung sudah dengar berita pajak hiburan naik 40-75 persen. Mabuk kah ini? Niat membunuh apa bagaimana, Pak?" tuturnya.
Inul ingin duduk bersama dengan Sandi mewakili Asosiasi Pengusaha Rumah Bernyanyi Keluarga Indonesia (ASPERKI).
Keesokan harinya, Sandi pun menanggapi protes Inul. Ia mengatakan pemerintah siap mendengar semua masukan dari pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk soal pajak hiburan. Karenanya, para pelaku usaha diimbau untuk tidak khawatir.
"Karena masih proses judicial review, pemerintah memastikan semua kebijakannya itu untuk memberdayakan dan memberikan kesejahteraan, bukan untuk mematikan usaha," tulis Sandi di akun Instagramnya @sandiuno.
Sandi mengatakan pemerintah tidak akan mematikan pariwisata dan ekonomi kreatif, yang membuka 40 juta lebih lapangan kerja. Apalagi industri tersebut baru bangkit dari pandemi covid-19.
Lihat Juga :Sandiaga Respons Protes Inul Cs soal Pajak Hiburan Naik Jadi 40 Persen |
"Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja," katanya.
Lantas, apa dampak dari kenaikan pajak hiburan untuk karaoke-spa cs dan apakah tarif itu sudah ideal?
Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan kenaikan pajak menjadi 40-75 persen itu merupakan keputusan politis antara DPR dan pemerintah pusat sesuai Pasal 23A UUD 1945.
Ia mengatakan berdasarkan naskah akademik RUU HKPD, penerapan pajak diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa menjadi 40-75 persen dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu aktivitas kelima hiburan tersebut bersifat mewah (luxury) dan perlu dikendalikan.
Pajak tinggi biasanya dapat mengubah perilaku masyarakat yang mengonsumsi hiburan tersebut. Dengan kata lain, sambung Prianto, masyarakat dapat mencari substitusi hiburan yang pajaknya masih rendah.
Namun, imbasnya, bisa terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di lima sektor hiburan itu jika masyarakat beralih sehingga pendapatan berkurang.
Lihat Juga :Pegawai Inul Protes Pajak Hiburan ke Sandi: Anak Istri Saya Makan Apa? |
"Konsekuensi logisnya di antaranya adalah pengurangan pegawai," kata Prianto.
Agar mimpi buruk itu tak jadi kenyataan, bola kebijakan pajak ada di pemerintah daerah (pemda). Ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi aturan pelaksana UU HKPD.
Menurutnya, PP menjadi pedoman bagi pemda menyusun peraturan daerah (perda) serta peraturan kepala daerah mengenai PDRD. Pemda memiliki dua opsi sesuai UU HKPD.
Pertama, memilih kebijakan untuk tidak menerapkan pajak hiburan. Kedua, menerapkan kebijakan PDRD alias pajak hiburan antara 40-75 persen. Jika menolak besaran pajak itu, pemda bisa memilih opsi yang pertama.
Lanjut ke halaman berikutnya...
Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2024
Transmart Full Day Sale balik lagi nih besok, Minggu (14/1) di seluruh gerai Transmart se-Indonesia. Saatnya borong belanjaan yang banyak!
Promo ini berlangsung cuma satu hari, dari jam toko buka sampai tutup pukul 22.00 waktu setempat.
Lihat Juga :![]() |
Kalau belum punya Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah, tidak perlu khawatir. Tinggal unduh saja aplikasinya dari hp kemudianupgrade akun ke Allo Prime.
Selain itu, bisa juga mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di boothyang tersedia di setiap gerai Transmart.
Ada banyak produk yang diskon loh. Mulai dari produk segar, kebutuhan rumah tangga, furnitur, barang elektronik, sampai sepeda listrik dijamin bakal diskon.
Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank, ya. Supaya bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!
![]() |
Tiga bankraksasa Amerika Serikat(AS) melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 17 ribu karyawan sepanjang 2023.
Ketiga bank itu adalah Wells Fargo (WFC.N), Bank of America (BAC.N), dan Citigroup (C.N).
Melansir Reuters, Jumat (12/1), saat permintaan dari peminjam melemah tahun lalu, bank memecat atau berhenti mengganti karyawan yang keluar.
Citigroup sendiri telah mengurangi 1.000 karyawannya menjadi 239 ribu pada tahun lalu. Bank juga berencana memangkas 20 ribu karyawan selama dua tahun ke depan akibat reorganisasi besar-besaran dan perubahan bisnis lainnya.
Sementara di Bank of America dan Wells Fargo, tenaga kerja mengalami kontraksi masing-masing sekitar 2 persen dan 5 persen pada tahun lalu.
Di sisi lain, JPMorgan justru menambah lebih dari 16.200 karyawan. Bank tersebut membeli pemberi pinjaman yang gagal, First Republic Bank, dalam kesepakatan penyelamatan pada Mei lalu.
Sementara Goldman Sachs (GS.N) dan Morgan Stanley (MS.N) akan mengungkapkan jumlah karyawan terbaru mereka pekan depan. Pada 2023, Goldman Sachs melakukan PHK terbesar sejak krisis keuangan global 2008.
CFO Goldman Sachs Denis Coleman mengatakan mereka berada dalam posisi untuk melakukan "investasi selektif" dalam jumlah karyawan.
[Gambas:Video CNN]
(fby/pta)Kebijakan pemerintah menaikkan pajak hiburanwisata menjadi 40 persen hingga 75 persen menuai kritik pengusaha.
Kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk jasa diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).
UU ini mengatur adanya batas bawah tarif 40 persen hingga maksimal 75 persen untuk tarif pajak lima jenis bisnis tersebut. Sementara di aturan lama, yakni UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), hanya diatur batas atas pajak 75 persen, tanpa batas bawah.
Asosiasi mengaku tidak dilibatkan dalam penyusunan UU HKPD, serta belum menemukan kajian akademik aturan tersebut.
Protes juga datang dari pengusaha karaoke sekaligus penyanyi dangdut Inul Daratista. Ia menuturkan kenaikan pajak terlampau tinggi dan bisa membunuh bisnis hiburan.
"17 tahun besar (Inul Vista), ya gitu-gitu aja nggak tiba-tiba jadi raksasa. (Kondisi) begini masih digencet kenaikan pajak yang enggak aturan. Coba warasnya di mana?" tulis Inul dalam unggahan di X, Sabtu (13/1).
Ia pun mengaku heran dengan rencana pemerintah menaikkan tarif pajak hiburan dari 25 persen menjadi 40-75 persen. Sebab, para pelaku usaha serta konsumen yang akan menjerit karena paling terdampak.
Lihat Juga :![]() |
Dalam unggahan lain di Instagram, Inul juga mengeluhkan rencana kenaikan pajak yang akan berdampak bagi ribuan karyawannya, yang saat ini saja jauh berkurang akibat pandemi covid-19.
Sembari menandai akun Menparekraf Sandiaga Uno, Inul mengatakan jumlah karyawannya menyusut dari 9.000 menjadi 5.000 orang imbas hantaman pandemi.
"Baru buka umur satu tahun setengah, belum juga untung sudah dengar berita pajak hiburan naik 40-75 persen. Mabuk kah ini? Niat membunuh apa bagaimana, Pak?" tuturnya.
Inul ingin duduk bersama dengan Sandi mewakili Asosiasi Pengusaha Rumah Bernyanyi Keluarga Indonesia (ASPERKI).
Keesokan harinya, Sandi pun menanggapi protes Inul. Ia mengatakan pemerintah siap mendengar semua masukan dari pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk soal pajak hiburan. Karenanya, para pelaku usaha diimbau untuk tidak khawatir.
"Karena masih proses judicial review, pemerintah memastikan semua kebijakannya itu untuk memberdayakan dan memberikan kesejahteraan, bukan untuk mematikan usaha," tulis Sandi di akun Instagramnya @sandiuno.
Sandi mengatakan pemerintah tidak akan mematikan pariwisata dan ekonomi kreatif, yang membuka 40 juta lebih lapangan kerja. Apalagi industri tersebut baru bangkit dari pandemi covid-19.
Lihat Juga :Sandiaga Respons Protes Inul Cs soal Pajak Hiburan Naik Jadi 40 Persen |
"Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja," katanya.
Lantas, apa dampak dari kenaikan pajak hiburan untuk karaoke-spa cs dan apakah tarif itu sudah ideal?
Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan kenaikan pajak menjadi 40-75 persen itu merupakan keputusan politis antara DPR dan pemerintah pusat sesuai Pasal 23A UUD 1945.
Ia mengatakan berdasarkan naskah akademik RUU HKPD, penerapan pajak diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa menjadi 40-75 persen dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu aktivitas kelima hiburan tersebut bersifat mewah (luxury) dan perlu dikendalikan.
Pajak tinggi biasanya dapat mengubah perilaku masyarakat yang mengonsumsi hiburan tersebut. Dengan kata lain, sambung Prianto, masyarakat dapat mencari substitusi hiburan yang pajaknya masih rendah.
Namun, imbasnya, bisa terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di lima sektor hiburan itu jika masyarakat beralih sehingga pendapatan berkurang.
Lihat Juga :Pegawai Inul Protes Pajak Hiburan ke Sandi: Anak Istri Saya Makan Apa? |
"Konsekuensi logisnya di antaranya adalah pengurangan pegawai," kata Prianto.
Agar mimpi buruk itu tak jadi kenyataan, bola kebijakan pajak ada di pemerintah daerah (pemda). Ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi aturan pelaksana UU HKPD.
Menurutnya, PP menjadi pedoman bagi pemda menyusun peraturan daerah (perda) serta peraturan kepala daerah mengenai PDRD. Pemda memiliki dua opsi sesuai UU HKPD.
Pertama, memilih kebijakan untuk tidak menerapkan pajak hiburan. Kedua, menerapkan kebijakan PDRD alias pajak hiburan antara 40-75 persen. Jika menolak besaran pajak itu, pemda bisa memilih opsi yang pertama.
Lanjut ke halaman berikutnya...
Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024
《erek2 96》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,situs gacor main slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《erek2 96》bab terbaru。