dunia303

slot agen 214Jutaan kata 352849Orang-orang telah membaca serialisasi

《dunia303》

Korban banjir di OKU terima bantuan makanan tambahan******

Baturaja (ANTARA) - Korban banjir di Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya (KPR), Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, menerima bantuan makanan tambahan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI melalui Dinas Kesehatan OKU.

Pelaksana Tugas Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan (Dinkes) OKU Afua Amuri di Baturaja, Minggu, mengatakan bahwa bantuan yang bersumber dari Kemenkes RI tersebut guna membantu korban banjir agar mendapat asupan gizi yang cukup dan seimbang untuk kebutuhan tubuh setelah dilanda bencana alam.

"Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) itu menyasar pada balita dan ibu hamil korban bencana banjir di Kecamatan KPR," katanya.

Baca juga: BPBD OKU siagakan personel di lokasi banjir

Tercatat lebih dari 100 balita dan ibu hamil yang mendapat bantuan PMT berupa biskuit dan susu untuk memenuhi gizi pascabencana alam.

Dia menjelaskan, pemberian makanan tambahan selain makanan yang dimakan sehari-hari ini bertujuan untuk memulihkan keadaan gizi dan kesehatan, khususnya bagi balita dan ibu hamil.

"Akibat bencana alam tidak sedikit masyarakat yang kekurangan asupan gizi seimbang sehingga perlu mendapatkan makanan tambahan yang sehat dan bergizi," katanya.

Baca juga: BPBD sebut banjir di OKU akibat cuaca ekstrem

Sebelumnya, Dinas Kesehatan OKU menerima bantuan makanan tambahan untuk balita dan ibu hamil yang terdampak bencana alam dari Kemenkes RI berupa 1.000 piecesmakanan tambahan dan 1.000 dus susu.

Bantuan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya para korban banjir karena selain obat-obatan, balita dan ibu hamil juga membutuhkan makanan tambahan.

Baca juga: BPBD sebut 165 hektare lahan pertanian di OKU terendam banjir

"Selain KPR, bantuan makanan tambahan ini juga sudah didistribusikan kepada ratusan balita dan ibu hamil korban banjir di Desa Keban Agung, Kecamatan Semidang Aji," ujarnya.

Pewarta: Edo Purmana
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Partai Gelora: Ambang batas parlemen dan presiden harus dihapus******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan bahwa ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold)dan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) harus dihapus karena memunculkan jarak dengan rakyat.
 Pernyataan tersebut merupakan tanggapan Fahri atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (29/2) yang memerintahkan besaran angka dan persentase ambang batas parlemen untuk diatur ulang. "Jadi, di masa yang akan datang, tidak saja parliamentary threshold,sebenarnya presidential thresholdjuga harus dihapuskan karena itulah yang menyebabkan rakyat itu berjarak dengan apa yang harus dia pilih dan hak-hak yang melekat pada rakyat itu," kata Fahri dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu. Ia menyebut, segala bentuk ambang batas pada dasarnya mendistorsi hak-hak rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung sebab keberadaan-nya membuat rakyat di batas-batasi. Walaupun demikian, ia menilai suara rakyat jauh lebih kuat. "Kalau kita membaca substansi dari argumen MK tentang kedaulatan rakyat, maka seluruh proses demokrasi dan pemilu itu intinya adalah kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, segala jenis pembatasan yang menyebabkan lahirnya perantara antara kekuasaan dengan rakyat itu harus dihentikan," ujarnya.

Baca juga: Peneliti: Putusan ambang batas parlemen perlu didorong di DPR

Baca juga: Peneliti harap putusan ambang batas parlemen bisa wakili suara rakyat Ia juga mengatakan bahwa kedua ambang batas tersebut membuat pilihan rakyat dan orang yang terpilih jadi berbeda. Karena itu, kata dia, tidak heran jika masih ada anggapan bahwa para wakil rakyat sebenarnya bukan betul-betul mewakili rakyat, melainkan masing-masing partai-nya. "Padahal, seharusnya wakil rakyat adalah wakil langsung daripada rakyat karena pada dasarnya rakyat itu memilih orang kemenangan ditentukan oleh perolehan suara terbanyak," ucapnya. Diketahui, MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional. MK juga menyatakan norma pasal 414 ayat (1) atau ambang batas parlemen empat persen tetap konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：nagapokerasia、situs bonus new member 100、qiqislot

Terkait：gmail kredivo、welcome bonus 100 slot member baru、masuk slot gacor、game gacor hari ini、pusat slot online、54 togel、buku mimpi 2d 17、pinjaman online bri langsung cair ktp、daftar slot online、situs slot internasional

---

---

bab terbaru：tafsir mimpi orang hamil togel（2024-07-03）

Perbarui waktu：2024-07-03