pion368 429Jutaan kata 998147Orang-orang telah membaca serialisasi
《dolar138 demo》
Sumut Butuh Rp5,5 T untuk Perbaiki Jalan Rusak, Jokowi Sumbang Rp800 M******
Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengatakan butuh Rp5,5 triliun untuk memperbaiki seluruhjalan rusak di wilayahnya, di mana Rp800 miliar sudah didapat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Edy merinci 340 km jalan rusak dari total 3.005 km jalan provinsi di Sumut. Selain itu, ada 13 ribu km jalan kabupaten/kota yang rusak dari keseluruhan 33 ribu km.
"Itu satu jalan dari 13 ribu km yang salah satunya didatangi Presiden Jokowi. Kalau kita hitung 13 ribu dari Rp5 miliar 1 km, berarti sudah Rp5,5 triliun. Presiden Jokowi membantu Rp800 miliar, tuntutannya kabupaten yang benar-benar rusak bukan yang hanya sekedar rusak," katanya, Senin (22/5).
Ia lantas mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawal pengerjaan proyek infrastruktur di Sumut. Edy berharap bisa mendapatkan motivasi hingga doa terbaik untuk kesejahteraan wilayahnya.
"Total rusak untuk dilalui masyarakat adalah minimal Rp5,5 triliun, itu jalan kabupaten. Jalan provinsi 3005,6 km. Ada 890 km jalan yang begitu (rusak), yang perlu kita perhatikan. Uang kita provinsi hanya Rp300 miliar-Rp400 miliar per tahun. Ini sudah dikawal. Untuk itu kita butuh hanya sampai ke 69 ke 75 persen dari jalan 3.000-an km tadi itu. Untuk itu kita butuh uang. Sudah banyak yang kita lakukan, tetapi tak bisa dan rakyat Sumut butuh infrastruktur itu," jelasnya.
Sementara itu, Edy mengatakan Pemda Sumut menggelontorkan anggaran Rp2,7 triliun untuk pembangunan infrastruktur jalan sepanjang 450 km. Proyek yang digarap mulai 2022 tersebut ditargetkan rampung akhir tahun ini.
Eks Pangkostrad itu juga menyindir sejumlah pihak yang hanya bisa mencemooh masalah proyek infrastruktur di Sumut, termasuk soal kerusakan jalan. Namun, Edy mengaku tak ambil pusing.
"Ada orang yang ngomong ke sana ke sini terlalu banyak ngomong. Ada orang ngomong sana sini saya sudah biarkan. Saya tetap berpegang teguh rakyat saya yang banyak membutuhkan, bukan orang yang banyak ngomong yang membutuhkan. Lillahi taala itu saya pertanggungjawabkan," tegasnya.
Di lain sisi, Presiden Jokowi sempat turun langsung mengecek infrastruktur jalan di Desa Sialang Taji, Kecamatan Waluh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara pada Rabu (17/5). Ia mengatakan jalan rusak di Sumut bakal diperbaiki mulai Juli 2023 mendatang.
[Gambas:Video CNN]
Mentan Klaim Stok Aman Meski Vietnam Pangkas Ekspor Beras 44 Persen******
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menegaskan pasokan berasIndonesia aman meskipun Vietnam berencana memangkasekspor berasnya hingga 44 persen mulai 2030 mendatang.
Syahrul mengklaim produksi beras RI sudah mencukupi.
"Beras kita cukup banyak. Coba lihat data BPS. Stoknya juga cukup dan kemarin juga sudah ada yang masuk," ungkapnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/5).
Menurutnya, data beras Kementerian Pertanian (Kementan) mengacu pada tiga sumber yakni BPS, data standing crop dari satelit dengan kecerdasan buatan (AI), serta laporan manual dari daerah. Dari ketiganya, ia melihat tak ada permasalahan mengenai stok.
"Kementan buat tiga data, data BPS, data standing crop dari satelit melalui AI, semua dunia pakai sekarang seperti ini, kemudian laporan manual daerah. Semua menunjukkan hal yang sangat positif," ungkapnya.
Vietnam bakal memangkas ekspor beras tahunannya hingga 44 persen mulai 2030 mendatang. Artinya, ekspor yang biasanya 7,1 ton hanya menjadi 4 juta ton per tahun.
Lihat Juga :![]() |
Hal ini disampaikan pemerintah setempat dalam sebuah dokumen yang dikutip dari CNA.com, Senin (29/5). Hal ini tentu mengejutkan negara pengimpor beras, apalagi Vietnam adalah eksportir beras terbesar ketiga setelah India dan Thailand.
Berdasarkan dokumen pemerintah Vietnam tersebut, pengurangan ekspor dilakukan untuk memastikan ketahanan pangan di dalam negerinya dalam menghadapi perubahan iklim yang tak menentu.
Dengan kebijakan ini, maka ekspor beras Vietnam diperkirakan bakal turun menjadi US,62 miliar per tahun pada 2030, dari sebelumnya mencapai US,45 miliar pada 2022.
"Meskipun lahan pertanian padi Vietnam menyusut akibat perubahan iklim dan beberapa petani beralih menanam tanaman lain dan beternak udang, strategi tersebut tampaknya terlalu agresif," kata seorang pedagang beras yang berbasis di Kota Ho Chi Minh.
Pedagang itu mengatakan beberapa petani padi di Delta Mekong mengubah sebagian ladang mereka menjadi kebun buah-buahan dengan menanam mangga, jeruk bali, nangka, dan durian, tetapi sebagian besar masih bergantung pada beras.
Kecenderungan membudidayakan udang telah terjadi di daerah tersebut selama bertahun-tahun karena kenaikan air laut yang dipicu oleh perubahan iklim membawa peningkatan salinitas yang signifikan di wilayah Delta Mekong.
Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh mengatakan kepada Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr pada pertemuan regional di Indonesia bulan ini, bahwa Vietnam bersedia memasok beras ke Filipina untuk jangka panjang dengan harga yang wajar.
Pada 2025, 60 persen ekspor beras Vietnam akan dikirim ke pasar Asia, 22 persen ke Afrika, 7 persen ke Amerika, 4 persen ke Timur Tengah, dan 3 persen ke Eropa, kata dokumen tersebut.
[Gambas:Video CNN]
(dhf/pta)Label:slot gacor jam 5 sore、88dewa slot、pola slot gacor x500
Terkait:bisa pinjam uang di shopee、cara meminjam uang、link slot gacor 2022、cara meminjam kredivo、uslot88、intan77、hari ini gacor、ratu89、finmas pinjol、dot77
bab terbaru:taiean(2024-07-04)
Perbarui waktu:2024-07-04
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengakui pengambilan pasir lautpada masa lalu memang merusak lingkungan, sehingga dilarang untuk diekspor sejak 2003.
Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik KKP Wahyu Muryadi menegaskan berkaca pada masa itu, maka saat ini pengambilan pasir laut akan dilakukan secara tertata tanpa merusak lingkungan.
"Pengambilan pasir laut terdahulu terjadi kerusakan lingkungan antara lain karena pengambilannya tidak diatur dan menggunakan alat yang tidak ramah lingkungan, sehingga melalui PP ini tata cara atau tata kelola pemanfaatan sedimentasi di laut dan alat yang ramah lingkungan itu diatur," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (29/5).
"Hal-hal yang lebih detail dan teknis akan diatur dalam Peraturan Menteri KP. Saat ini masih sedang dibahas secara internal di KKP," jelasnya.
Namun, ia memastikan ekspor pasir laut bukan tujuan utama dibuatnya beleid tersebut. Selain itu, berbagai pertimbangan sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga kelestarian alam laut.
"Kami akan pastikan para pihak yang melakukan pembersihan sedimentasi di laut itu benar-benar mengedepankan ekologi untuk memelihara kesehatan laut, sebab itu alat yang digunakan harus ramah lingkungan," pungkasnya.
Lihat Juga : |
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, dan memasukkan ketentuan baru baru soal pengelolaan dan pemanfaatan pasir laut.
Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.
Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.
Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan, antara lain:
a. Reklamasi di dalam negeri;
b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;
c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau
d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berkaitan dengan ekspor dan penjualan pasir laut, dalam Pasal 10 Jokowi mengatur bahwa perusahaan harus mendapatkan izin usaha pertambangan menteri ESDM atau gubernur.
[Gambas:Video CNN]
(ldy/pta)Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengakui pengambilan pasir lautpada masa lalu memang merusak lingkungan, sehingga dilarang untuk diekspor sejak 2003.
Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik KKP Wahyu Muryadi menegaskan berkaca pada masa itu, maka saat ini pengambilan pasir laut akan dilakukan secara tertata tanpa merusak lingkungan.
"Pengambilan pasir laut terdahulu terjadi kerusakan lingkungan antara lain karena pengambilannya tidak diatur dan menggunakan alat yang tidak ramah lingkungan, sehingga melalui PP ini tata cara atau tata kelola pemanfaatan sedimentasi di laut dan alat yang ramah lingkungan itu diatur," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (29/5).
"Hal-hal yang lebih detail dan teknis akan diatur dalam Peraturan Menteri KP. Saat ini masih sedang dibahas secara internal di KKP," jelasnya.
Namun, ia memastikan ekspor pasir laut bukan tujuan utama dibuatnya beleid tersebut. Selain itu, berbagai pertimbangan sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga kelestarian alam laut.
"Kami akan pastikan para pihak yang melakukan pembersihan sedimentasi di laut itu benar-benar mengedepankan ekologi untuk memelihara kesehatan laut, sebab itu alat yang digunakan harus ramah lingkungan," pungkasnya.
Lihat Juga : |
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, dan memasukkan ketentuan baru baru soal pengelolaan dan pemanfaatan pasir laut.
Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.
Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.
Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan, antara lain:
a. Reklamasi di dalam negeri;
b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;
c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau
d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berkaitan dengan ekspor dan penjualan pasir laut, dalam Pasal 10 Jokowi mengatur bahwa perusahaan harus mendapatkan izin usaha pertambangan menteri ESDM atau gubernur.
[Gambas:Video CNN]
(ldy/pta)Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi menegaskan Anies Baswedan salah tafsir data saat mengkritik pembangunan jalan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Ya kan sudah lebih terang benderang ya kalau ternyata (Anies Baswedan) salah paham atau salah tafsir data," kata Jodi kepada CNNIndonesia.com, Kamis (25/5).
Jodi menegaskan jalan tol adalah infrastruktur penting bagi setiap negara. Ia mengibaratkan jalan tol yang dibangun Jokowi adalah arteri koroner utama yang memasok darah ke seluruh tubuh.
Jubir Luhut Binsar Panjaitan menegaskan jalan tol adalah bagian integral dari sistem jaringan jalan. Jalan tol yang dibangun Presiden Jokowi diklaim berperan besar dalam menghubungkan kota-kota besar, daerah industri, dan pelabuhan.
Tak sampai di sana, ia menekankan pentingnya pembangunan jalan untuk memfasilitasi transportasi agar lebih cepat dan efisien. Pembangunan jalan diklaim Jodi bisa mengurangi kemacetan dan secara signifikan mempercepat perdagangan dan distribusi barang.
"Trans Jawa terbukti sangat memperlancar arus mudik," tandasnya.
Lihat Juga :Erick Thohir Rombak Direksi dan Komisaris Waskita Karya |
Senada, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga menegaskan Anies salah membaca data. Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian menyebut interpretasi bakal calon presiden terhadap data Badan Pusat Statistik (BPS) itu salah.
Hedy menerangkan BPS menampilkan data berdasarkan status jalan, bukan pembangunan jalan baru. Misalnya jalan nasional yang bertambah ribuan kilometer berasal dari perubahan status jalan dari jalan provinsi.
"Yang disebut bahwa pembangunan jalan zaman SBY lebih panjang dari zaman Jokowi, itu bukan itu maksud dari BPS itu. Jadi salah interpretasi data BPS," katanya di Gedung DPR RI.
"Jadi data BPS itu bercerita soal penambahan status, bukan pembangunan jalan. Jadi status kewenangan jalan nasionalnya bertambah sekian belas ribu kilometer itu, itu adalah perubahan status dari jalan provinsi ke jalan nasional. Bukan pembangunan jalan baru," jelasnya.
Hari ini, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga mengamini bahwa Anies Baswedan salah baca data. Padahal, ia menyebutkan data yang dipaparkan Anies sudah benar.
"Kelihatannya iya (salah baca data). Kalau datanya bagus, datanya betul," ucapnya di Kantor KPK, Jakarta Selatan, dikutip dari Detik.
Anies sebelumnya menyebut pembangunan jalan gratis selama pemerintahan Presiden SBY lebih banyak dibandingkan era Jokowi. Lalu, ia menyinggung soal pembangunan jalan tol di era Jokowi.
Menurut tafsir Anies, Jokowi baru berhasil membangun jalan tol sepanjang 1.600 km dan jalan umum atau tak berbayar alias gratis sepanjang 19 ribu km. Sedangkan SBY berhasil membangun 20 kali lipat pada dua periodenya dari yang direalisasikan Jokowi.
"Bandingkan dengan zaman Pak SBY jalan yang tak berbayar adalah 144 ribu km atau 7,5 kali lipat. Bila dibanding jalan nasional pemerintah ini 590 km, 10 tahun sebelumnya 11 ribu km. 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, standar, itu baru panjang," kata Anies dalam acara Milad PKS di Istora Senayan, Sabtu (20/5) lalu.
[Gambas:Video CNN]
Asiana Airlinesmengumumkan tidak lagi menjual tiketdi sebelah pintu darurat imbas insiden horor penumpang membuka pintu pesawatsaat masih terbang di udara.
Mengutip Channel News Asia, maskapai asal Korea Selatan itu mengumumkan berhenti menjual tiket di kursi darurat 31A dan 26A sejak Minggu (28/5). Penyetopan penjualan tiket ini berlaku untuk 14 jet A321-200 milik Asiana Airlines.
"Sebagai tindakan pencegahan keamanan, langkah ini akan berlaku meski penerbangan penuh," kata pihak Asiana Airlines, dikutip Senin (29/5).
Beruntung, pesawat rute Pulau Jeju-Daegu itu mendarat dengan selamat pada Jumat (26/5) pukul 12.40 waktu setempat. Pihak maskapai menyebut ada 200 orang berada di dalam pesawat dengan 12 orang dinyatakan luka ringan karena hiperventilasi.
Di lain sisi, pelaku yang merupakan penumpang pria berusia 30-an sudah diamankan polisi setempat. Ia mengaku membuka pintu darurat karena ingin cepat turun dari pesawat.
Berdasarkan penyelidikan polisi, pria tersebut ternyata sedang stres karena belum lama ini kehilangan pekerjaan.
[Gambas:Video CNN]
Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Didiek Hartantyo mengungkapkan alasan mengapa tarif Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) belum diumumkan hingga kini.
"Ini masalah cost overrun(pembengkakan biaya) saja masih belum (selesai), tarifnya tunggu dulu," katanya di Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis (25/5).
Didiek menegaskan urusan keuangan proyek kereta cepat kudu selesai terlebih dahulu sebelumnya mengumumkan tarif.
Pembengkakan biaya proyek KCJB sejatinya sudah ketok palu di angka US,2 miliar alias setara Rp17,9 triliun (asumsi kurs Rp14.953 per dolar AS). Namun, ada permasalahan soal pembayaran dari China dan utang sisa cost overruntersebut ke China Development Bank (CDB).
Didiek merinci 25 persen pembengkakan biaya Rp17,9 triliun itu dipenuhi oleh ekuitas PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Sebesar 60 persen dari kewajiban 25 persen ekuitas tersebut menjadi tanggungan konsorsium Indonesia yang sudah dibayar via penyertaan modal negara (PMN) Rp3,2 triliun ke PT KAI. Sedangkan 40 persen sisanya adalah tanggung jawab ekuitas China yang berjanji membayarnya bulan ini.
Sisanya sebesar 75 persen pembengkakan biaya bakal dibayar via utang ke CDB. Namun, Indonesia dan China belum sepakat soal besaran bunga utang.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) mengatakan negosiasi terakhir membuat bunga utang tersebut turun dari 4 persen ke 3,4 persen. Namun, sebenarnya target Indonesia adalah di angka 2 persen.
"Negosiasi itu kan dari ujung ke ujung, mau rampung. Loh targetnya ke situ (bunga utang 2 persen), tapi kan negosiasi gak bisa satu pihak, dua pihak. Tetapi kita punya strategi, nah itu yang akan kita tempuh. Secepat mungkin akan kita upayakan. Ini negosiasi akan terus berjalan," tandas Didiek.
Meski urusancost overrunbelum selesai dan tarif tak kunjung diumumkan, Didiek memastikan KCJB tidak lagi mengalami pengunduran jadwal operasional. Ia memastikan kereta cepat bisa dicicipi masyarakat mulai 18 Agustus 2023.
[Gambas:Video CNN]
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan tidak ada uang negara yang keluar dalam program bantuan insentif pembelian mobil listrik.
Hal itu disampaikan Luhut untuk merespons kritik terhadap subsidi kendaraan listrik, khususnya mobil listrik.
"Kita tidak memberikan insentif, jangan keliru, tidak pernah kita menyebutkan insentif, yang kita berikan adalah kita potong pajaknya. Dari 11 menjadi 1 persen. Beda ya, jadi tidak ada uang negara yang keluar," kata Luhut dalam China (Sichuan)-Indonesia Economic and Trade Conference, di Jakarta, seperti dikutip Antara, Senin (29/5) malam.
"Jakarta ini air quality-nya (kualitas udaranya) kan jelek. Kalau kita kurangi bus (konvensional), bus ini kita targetkan 5 tahun habis, kemudian sepeda motor, kemudian mobil," terangnya.
Luhut juga menyebut peralihan dari kendaraan berbasis BBM ke kendaraan berbasis listrik akan turut menghemat keuangan negara. Hal itu lantaran impor energi bisa mencapai US miliar per tahun.
"Kalau kita kurangi mobil (konvensional) ini, kita kurangi motor, kita kurangi lagi nanti yang lain, kita akan bisa kurangi impor kita," ujarnya.
Program bantuan itu sendiri diluncurkan untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik di Indonesia.
Jika dirinci, pemerintah memberi bantuan untuk pembelian kendaraan listrik roda dua berupa potongan harga sebesar Rp7 juta per unit. Bantuan serupa juga diberikan untuk konversi sepeda motor konvensional menjadi kendaraan listrik.
Sementara itu, bantuan pemerintah untuk kendaraan listrik roda empat berupa pemberian insentif pajak ditanggung pemerintah (PPN-DTP) 10 persen.
[Gambas:Video CNN]
《dolar138 demo》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,pinjol tanpa rekening pribadiHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《dolar138 demo》bab terbaru。