situs 388

Obat besar

rtp live felicia

MK sebut sementara belum ada caleg yang ajukan gugatan PHPU******

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono mengatakan bahwa hingga Kamis pukul 13.30 WIB, belum ada calon legislatif (caleg) yang mengajukan permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg).

“Belum ada. Mungkin semua sedang melengkapi permohonannya. MK tetap standbydengan kewajibannya 3x24 jam. Praktik terdahulu, biasanya laporan masuk di menit-menit terakhir,” kata Fajar di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis.

Ia menyebut bahwa pada Rabu (20/3) malam sudah ada caleg yang datang untuk mendaftar, namun belum memenuhi ketentuan.

“Tadi malam ada yang ingin mendaftar, tapi tidak bawa apa-apa. Ketentuannya kan mengajukan perkara harus bawa permohonannya, identitas pemohon, identitas dia, tapi ini tidak bawa apa-apa,” kata dia.

Caleg tersebut kemudian dialihkan untuk ke layanan konsultasi untuk mendapatkan informasi lebih lengkap. Namun, tidak diketahui dari mana caleg tersebut berasal.

Fajar pun mengingatkan kepada peserta pemilu yang ingin mendaftarkan diri agar mengikuti waktu yang telah ditentukan. Waktu pengajuan permohonan bagi pileg dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) adalah 3x24 jam.

Untuk permohonan perkara PHPU pileg, skema perhitungan yang digunakan adalah jam sejak KPU mengumumkan presiden dan wakil presiden, yaitu pada Rabu (20/3) malam pukul 22.19 WIB, sehingga batas akhir permohonan adalah Sabtu (23/3) pukul 22.19.

Sedangkan untuk permohonan PHPU pilpres, skema perhitungan yang digunakan adalah hari, sehingga batas akhir permohonan adalah pada Sabtu (23/3) pukul 24.00 WIB.

“Intinya, MK siap untuk melayani peserta pemilu yang akan mengajukan perkara ke MK,” pungkasnya.
Baca juga: Mahkamah Konstitusi terima gugatan PHPU Timnas AMIN
Baca juga: MK kabulkan sebagian gugatan UU Pilkada oleh 11 kepala daerah
Baca juga: MK tak dapat menerima gugatan pasal soal sanksi pembekuan parpol
Baca juga: MK lantik gugus tugas penanganan perkara PHPU tahun 2024

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Iblis leluhur dari dunia penyihir

fyrewin

IHSG Diproyeksi Masih Penuh Tekanan******

Jakarta, CNN Indonesia--

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi kembali melemah pada perdagangan Rabu (9/8) ini.

Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan IHSG ditutup tipis di bawah garis SMA-20 pada penutupan perdagangan kemarin, sehingga kemungkinan besar akan lanjut melemah pada hari ini.

"Berdasarkan indikator MACD (Moving Average Convergence Divergence) menandakan momentum bearish," ujar Ivan seperti dikutip dari riset hariannya.

Senada, CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya melihat IHSG akan dibuka melemah pada pembukaan perdagangan pagi ini.

Menurutnya, meski perekonomian dan laporan keuangan emiten membaik sepanjang semester I/2023, data tingkat kepercayaan konsumen yang sedikit terkoreksi menjadi salah satu faktor penekan pergerakan IHSG dalam rentang jangka pendek.

"Mengingat secara menyeluruh kondisi perekonomian masih dalam keadaan stabil, momentum koreksi wajar masih dapat dimanfaatkan investor untuk melakukan akumulasi pembelian terutama untuk saham-saham berfundamental kuat," kata William.

Ia pun memprediksi pasar saham bergerak dalam rentang support6.821 dan resistance6.954 hari ini. William merekomendasikan sejumlah saham, yakni ICBP, BMRI, ITMG, TLKM, CTRA, KLBF, JSMR dan BSDE.

IHSG sebelumnya ditutup di level 6.868 pada Selasa (8/8) sore. Indeks saham melemah 17,55 poin atau 0,25 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp8,87 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 21,58 miliar saham. Pada penutupan kali ini, 248 saham menguat, 276 terkoreksi, dan 226 lainnya stagnan.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/sfr)

Era masa depan dalam budidaya makhluk abadi

daftar link slot gacor

MK sebut sementara belum ada caleg yang ajukan gugatan PHPU******

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono mengatakan bahwa hingga Kamis pukul 13.30 WIB, belum ada calon legislatif (caleg) yang mengajukan permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg).

“Belum ada. Mungkin semua sedang melengkapi permohonannya. MK tetap standbydengan kewajibannya 3x24 jam. Praktik terdahulu, biasanya laporan masuk di menit-menit terakhir,” kata Fajar di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis.

Ia menyebut bahwa pada Rabu (20/3) malam sudah ada caleg yang datang untuk mendaftar, namun belum memenuhi ketentuan.

“Tadi malam ada yang ingin mendaftar, tapi tidak bawa apa-apa. Ketentuannya kan mengajukan perkara harus bawa permohonannya, identitas pemohon, identitas dia, tapi ini tidak bawa apa-apa,” kata dia.

Caleg tersebut kemudian dialihkan untuk ke layanan konsultasi untuk mendapatkan informasi lebih lengkap. Namun, tidak diketahui dari mana caleg tersebut berasal.

Fajar pun mengingatkan kepada peserta pemilu yang ingin mendaftarkan diri agar mengikuti waktu yang telah ditentukan. Waktu pengajuan permohonan bagi pileg dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) adalah 3x24 jam.

Untuk permohonan perkara PHPU pileg, skema perhitungan yang digunakan adalah jam sejak KPU mengumumkan presiden dan wakil presiden, yaitu pada Rabu (20/3) malam pukul 22.19 WIB, sehingga batas akhir permohonan adalah Sabtu (23/3) pukul 22.19.

Sedangkan untuk permohonan PHPU pilpres, skema perhitungan yang digunakan adalah hari, sehingga batas akhir permohonan adalah pada Sabtu (23/3) pukul 24.00 WIB.

“Intinya, MK siap untuk melayani peserta pemilu yang akan mengajukan perkara ke MK,” pungkasnya.
Baca juga: Mahkamah Konstitusi terima gugatan PHPU Timnas AMIN
Baca juga: MK kabulkan sebagian gugatan UU Pilkada oleh 11 kepala daerah
Baca juga: MK tak dapat menerima gugatan pasal soal sanksi pembekuan parpol
Baca juga: MK lantik gugus tugas penanganan perkara PHPU tahun 2024

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Hatiku beracun

link alternatif login

Ridwan Kamil Sodorkan 3 Proyek Penangkal Macet Bandung Raya ke Jokowi******

Jakarta, CNN Indonesia--

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan menyodorkan sejumlah proyek anti macet Bandung Raya ke Jokowi pada akhir Agustus mendatang.

Ia tengah merampungkan desain proyek tersebut.  Emil, sapaan akrabnya, bersama Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menghadap Presiden Jokowi membahas 3 usul transportasi publik yang bisa digarap di Bandung pada Kamis (3/8) ini.

Usulan tersebut mencakup Lintas Rel Terpadu (LRT) di atas jalur kereta api, Bus Raya Terpadu (BRT), dan kereta gantung alias cable car.

Ia mengatakan warga Cekungan Bandung alias Bandung Raya saat ini baru 13 persen yang menggunakan transportasi publik. Dengan persentase itu saja  pemerintah daerah sudah ngos-ngosan menyediakan sarana transportasi publik.

Ia berharap dengan gagasannya, tingkat penggunaan transportasi publik warga di kawasan Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang itu bisa meroket hingga 50 persen.

Emil menyebut untuk mewujudkan moda transportasi itu kebutuhan investasi yang diperlukan Rp100 triliun lebih. Tapi betapapun mahalnya, proyek itu harus segera diwujudkan.

"Karena makin ditunda maka harganya akan makin mahal," katanya.

Emil menyebut dua proyek yang ia sodorkan, BRT, sejatinya sudah mulai dilaksanakan.  Bahkan, ia mengklaim BRT akan segera dirilis dalam dua hingga tiga bulan ke depan untuk jalur pertama dan kedua.

Sementara itu, ia menilai kereta gantung butuh modal tak terlalu mahal karena cukup menyiapkan infrastruktur berupa tiang-tiang penyangga.

"BRT saja tidak cukup. Kami akan memanfaatkan jalur kereta warisan kolonial, itu kan sekarang cuma satu fungsi antarprovinsi Jakarta-Bandung-Surabaya. Kita bisa bikin tiga lantai tanpa pembebasan lahan. Jadi dikangkangi, di atas ada jalur pejalan kaki, ada LRT jarak dekat. Itu bisa dieksekusi dengan cepat, butuh keputusan teknis saja," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Sementara itu, Menhub Budi Karya Sumadi menegaskan pembahasan pertama ini disetujui oleh Presiden Jokowi. Ia mengatakan Jokowi sepakat untuk menelaah lebih lanjut proyek antimacet di Bandung tersebut.

"Jadi kita akan sepakati usulan dari daerah dan dari pusat tentu (mempertimbangkan) kemampuan fiskal kita. Sehingga kita bisa merencanakan kereta api utara-selatan dan timur-barat itu kapan dan berapa, BRT itu 2027 sudah oke, dan kereta gantung kita akan mulai bertahap. Insyaallah selain kereta gantung dari negara maju, tahap kedua kita ingin itu sudah dibuat PT Industri Kereta Api (INKA)," tegas Budi.

Lihat Juga : Sri Mulyani Lapor Jokowi soal 3 Menteri Rajin Minta 'Uang' ke Kemenkeu

(skt/agt)

Kontrak Hantu yang Salah

337sport

Bank DKI Copot Fidri Arnady dari Jabatan Direktur Utama******

Jakarta, CNN Indonesia--

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank DKI memutuskan mencopot Fidri Arnaldy dari jabatannya sebagai direktur utama PT Bank DKI. Posisi  Fidri lantas digantikan oleh Amirul Wicaksono sebagai pelaksana tugas. 

Kepala Badan Pembina (BP) BUMD DKI Jakarta Nasrudin Djoko Surjono mengatakan pergantian itu dalam rangka penyegaran organisasi perseroan serta guna mendukung penerapan tata kelola perseroan yang baik.

"RUPS telah memberhentikan Bapak Fidri Arnaldy dan mengangkat Bapak Amirul Wicaksono yang telah menjabat sebagai Direktur untuk merangkap sebagai pelaksana tuigas dalam menjalankan kewenangan Direktur Utama sampai dengan diangkatnya Direktur Utama Perseroan yang definitif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Djoko dalam keterangan tertulis, Rabu (2/8).

Penerapan tata kelola perusahaan diharapkan mampu memperkuat posisi daya saing PT Bank DKI secara berkesinambungan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, meningkatkan corporate value serta kepercayaan stakeholders.

"Persetujuan pemegang saham diputuskan dalam RUPS Luar Biasa pada 1 Agustus 2023," ujarnya.

Djoko menjelaskan per 31 Desember 2022, total aset PT Bank DKI sebesar Rp78,885 triliun. Sementara total Laba Bersih sebesar Rp939,11 miliar.

"Pergantian pengurus ini diharapkan sebagai upaya untuk terus meningkatkan kapabilitas dan daya saing, serta adaptif dalam mengantisipasi dinamika perubahan teknologi perbankan," tutur Djoko.

[Gambas:Video CNN]

(dzu/sfr)

Kronik Perang Penyihir

situs slot gacor malam ini

Respons Ketua Driver Ojol soal Pernyataan Grab******

Jakarta, CNN Indonesia--

Asosiasi Driver Online (ADO) merespons pernyataan Gojekdan Grab Indonesiayang menegaskan hanya akan memberikan insentif kepada driverojek online(ojol) alih-alih tunjangan hari raya (THR).

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat ADO Wiwit Sudarsono mengatakan pihaknya sudah tidak kaget dengan pernyataan perusahaan aplikator itu. Ia sudah memprediksi aplikator tidak akan mengikuti imbauan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk membayarkan THR kepada driver.

"Aplikator pasti akan berkelit dari imbauan Kemenaker tersebut," ujar Wiwit kepada CNNIndonesia.com, Kamis (21/3).

Adapun terkait pemberian insentif kepadadriverojol, Wiwit mengatakan hal itu memang lumrah diberikan aplikator saat Lebaran. Namun, untuk mendapat insentif tersebut driver harus bekerja saat hari H dan H+1 Idul Fitri.

Oleh karenanya, Wiwit mendesak Kemnaker untuk menerbitkan surat keputusan (SK) yang isinya mewajibkan perusahaan membayar THR kepada driverojol. Dengan begitu, Kemnaker tidak hanya memberikan imbauan saja.

"Seharusnya Kemenaker menerbitkan SK berikut petunjuk teknisnya yang mewajibkan aplikator memberikan THR kepadadriverojol dan taksionline. Kalau hanya sekadar imbauan, pasti tidak akan dilaksanakan oleh aplikator," tutur Wiwit.

Setali tiga uang, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia Mirah Sumirat juga sudah menduga kebijakan yang akan diambil oleh perusahaan aplikator.

Menurutnya, hal itu diambil oleh perusahaan karena status driverojol yang merupakan mitra. Sementara, THR sendiri biasanya diberikan kepada pegawai kontrak atau tetap sesuai dengan besaran gaji yang diterima.

"Nah, persoalannya driver onlinedan kurir ini tidak dapat upah. Artinya, tergantung aplikasi yang menggunakan," ucap Mirah.

Ia pun menyayangkan langkah Kemnaker yang dengan mudah mengimbau perusahaan membayar THR kepada driverojol dan disamakan dengan pegawai kontrak ataupun tetap.

"Kami menyayangkan Kemnaker terlalu terburu-buru kalau menurut saya dalam memberikan statemen karena di tahun-tahun sebelumnya tidak dapat imbauan seperti ini," ujarnya.

Di sisi lain, pembayaran THR kepada driver ojol juga belum memiliki aturan teknis yang jelas. Di tengah kondisi itu, kata Mirah, fakta di lapangan banyak driverojol yang memiliki lebih dari satu akun aplikator.

Lihat Juga : 9 Gurita Bisnis Gibran yang Sesaat Lagi Akan Dilantik Jadi Wapres

Artinya, satu orang driverbisa saja menggunakan aplikasi dari Gojek maupun Grab secara bersamaan.

Oleh karena itu, Mirah menilai Kemnaker seharusnya mengajak diskusi semua pemangku kepentingan sebelum membuat statemen.

"Jadi ini harus dievaluasi. Kemudian diperbaiki lagi, ketika (menerbitkan) regulasinya harus mengajak stakeholder terkait, duduk bersama baik dengan aplikator maupun perwakilan driver," kata Mirah.

Kemnaker mengimbau aplikator untuk memberikan THR kepada driver ojol.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan ojol hingga kurir paket masuk dalam kategori perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Meski mereka bekerja dengan sistem kemitraan, ojol hingga kurir paket tetap berhak mendapat THR.

[Gambas:Video CNN]

"Kami sudah jalin komunikasi dengan direksi, manajemen para ojek online, khususnya pekerja dengan menggunakan platform digital termasuk kurir logistik untuk juga dibayarkan THR-nya," kata Indah dalam konferensi pers di Kemnaker, Jakarta Selatan, Senin (18/3).

Gojek dan Grab Indonesia buka suara soal imbauan itu. Gojek misalnya, menghormati imbauan itu. Melalui SVP Corporate Affairs Gojek Rubi W Purnomo, mereka akan mengikuti peraturan pemerintah dan regulasi yang berlaku.

Namun, ia mengatakan hubungan antara perusahaan dengan driverbukan hubungan kerja di bawah naungan suatu perusahaan, melainkan hanya sebagai mitra.

"Berdasarkan ketentuan Permenaker 5 Tahun 2021 Pasal 31 dan Permenhub 12/2019 Pasal 15, kami memahami bahwa hubungan perusahaan aplikasi dan ojol adalah hubungan kemitraan, dan bukan termasuk dalam bentuk hubungan kerja seperti perjanjian kerja dengan waktu tertentu (PKWT), PKWTT, dan hubungan kerja lainnya," ujar Rubi dalam keterangan resmi, Rabu (20/3).

Lihat Juga : Jawaban Lengkap Grab dan Gojek soal Imbauan Bayar THR Driver Ojol

Meski demikian, Rubi menjelaskan pihaknya memiliki program khusus saat hari raya bagi para driver, salah satunya adalah program Swadaya.

Swadaya merupakan program Gojek dalam memberikan akses manfaat tambahan khusus untuk mitra driver dengan bekerja sama dengan pihak ketiga.

Menurut Rubi, program ini ditujukan untuk meringankan biaya operasional mitra driver dan juga sudah dinikmati oleh jutaan driver di seluruh Indonesia.

Ia mengatakan di tahun ini, program Gojek Swadaya menyalurkan program Swadaya Mudik berupa potongan harga bagi kebutuhan persiapan mudik mitra driver seperti pulsa, perawatan kendaraan, pengecekan kesehatan, dan lainnya.

Lihat Juga : Serikat Driver Ojol Ultimatum Gojek - Grab Dkk soal Jatah THR

Senada, Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza R Munusamy juga menyampaikan hal serupa. Ia mengatakan Grab Indonesia hanya akan memberikan THR kepada pekerja yang mempunyai hubungan kerja konvensional dalam bentuk PKWT dan PKWTT.

"Namun dalam semangat kekeluargaan di bulan yang baik ini, Grab menyediakan insentif khusus Hari Raya Idul Fitri yang akan diberikan kepada para mitra di hari pertama dan kedua Lebaran," kata.

(mrh/agt)