erek erek45

Wanita forensik, istri yang memanjakan!

Kisruh Hotel Sultan, Pontjo Sutowo Laporkan Pengelola GBK ke Polisi******

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo melaporkan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) ke Mabes Polri pada Jumat (27/8) karena mengganggu akses masuk ke Holten Sultan.

Ia tidak terima PPKGBK memasang portal dan spanduk di sekitar hotel Sultan.

"Yang kita laporkan pihak-pihak yang menghalangi hak akses masuk yaitu PPKGBK. Dia yang masang kok. Dia masang di tempat kita tanpa ada putusan pengadilan," katanya di Mabes Polri.

Ia juga menyesalkan langkah yang diambil oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang menendangnya dari Hotel Sultan dengan mencabut izin usahanya atas hotel itu.

"Itu saya kira Bahlil ngawur bagaimana bekuin (izin usaha). Saya dosa apa dibekuin," katanya.

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olahraga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.

Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

Kelahiran Kembali Era Kapur

Daftar Lengkap Kenaikan UMK Jateng 2024******

Penjabat Gubernur Jawa TengahNana Sudjana menetapkan besaran kenaikan UpahMinimum Kabupaten/Kota (UMK) di daerahnya untuk 2024.

Kenaikan itu tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jateng Nomor 561 / 57 Tahun 2023 tanggal 30 November 2023 dan mulai berlaku 1 Januari 2024

"Penetapan UMK berdasarkan Surat Menteri Ketenagakerjaan Rl Nomor B-M/243/HI.01.00/XI/2023 tentang Penyampaian lnformasi Tata Cara Penetapan Upah Minimum Tahun 2024, serta Data Kondisi Ekonomi dan Ketenagakeriaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2024," kata Nana di Semarang, Kamis (30/11) seperti dikutip dari Antara.

Berikut rincian UMK di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah 2024;

1. Kabupaten Cilacap Rp2.479.106
2. Kabupaten Banyumas Rp2.195.690
3. Kabupaten Purbalingga Rp2.195.571
4. Kabupaten Banjarnegara Rp2.038.005
5. Kabupaten Kebumen Rp2.121.947
6. Kabupaten Purworejo Rp2.127.641
7. Kabupaten Wonosobo Rp2.159.175
8. Kabupaten Magelang Rp2.316.890
9. Kabupaten Boyolali Rp2.250.327
10. Kabupaten Klaten Rp2.244.012
11. Kabupaten Sukoharjo Rp2.215.482
12. Kabupaten Wonogiri Rp2.047.500.
13. Kabupaten Karanganyar Rp2.288.366
14. Kabupaten Sragen Rp2.049.000
15. Kabupaten Grobogan Rp2.116.516
16. Kabupaten Blora Rp2.101.813
17. Kabupaten Rembang Rp2.099.689
18. Kabupaten Pati Rp2.190.000
19. Kabupaten Kudus Rp2.516.888
20. Kabupaten Jepara Rp2.450.915
21. Kabupaten Demak Rp2.761.236
22. Kabupaten Semarang Rp2.582.287
23. Kabupaten Temanggung Rp2.109.690
24. Kabupaten Kendal Rp2.613.573
25. Kabupaten Batang Rp2.379.702
26. Kabupaten Pekalongan Rp2.334.886.
27. Kabupaten Pemalang Rp2.156.000
28. Kabupaten Tegal Rp2.191.161
29. Kabupaten Brebes Rp2.103.100
30. Kota Magelang Rp2.142.000
31. Kota Surakarta Rp2.269.070
32. Kota Salatiga Rp2.378.951
33. Kota Semarang Rp3.243.969
34. Kota Pekalongan Rp2.389.801
35. Kota Tegal Rp2.231.628.

Nana menambahkan penetapan UMK 2024 di Jateng dilakukan dengan memperhatikan inflasi provinsi, pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota, serta nilai alfa.

Penentuan nilai alfa mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata atau median upah.

"Data yang digunakan dalam penghitungan penyesuaian nilai upah minimum, menggunakan data dari lembaga berwenang yaitu BPS," ujarnya.

Nana menegaskan UMK 2024 hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun dan penetapan UMK untuk melindungi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun agar tidak dibayar di bawah upah yang telah ditetapkan.

"Bagi pekerja atau buruh yang sudah bekerja lebih dari satu tahun, upahnya berpedoman pada struktur skala upah. Perusahaan yang melanggar bisa dikenai sanksi," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Saya mendengar angin bertiup

Di IPEF, Indonesia******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pembahasan peluang kerja sama di bidang ekonomi dan percepatan transisi energi dengan Menteri Ekonomi Perdagangan dan Industri Jepang Nishimura Yasutoshi.

Pembahasan ini dilakukan keduanya disela-sela Pertemuan Menteri Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) di San Francisco, AS, Selasa (14/11).

Selain itu juga dibahas mengenai peluang kerja sama berbagai sektor. Seperti energi terbarukan, teknologi, infrastruktur, perikanan, dan progres perundingan dalam IPEF.

"Kami menantikan kerja sama dengan Jepang di Pilar 2, Pilar 3, dan Pilar 4 IPEF" tegas Menko Airlangga menanggapi Menteri Nishimura.

Airlangga menjelaskan, bahwa Pilar 1 IPEF belum sesuai target penyelesaian karena terdapat sejumlah isu di beberapa Chapter yang memerlukan pembahasan lebih lanjut. Salah satu fokus Pemerintah Indonesia saat ini adalah Critical Mineral.

"Presiden Joko Widodo telah menyuarakan pentingnya penguatan rantai pasok Critical Mineral, pada saat pertemuan bilateral dengan Presdien AS Joe Biden," ujar Airlangga.

Lebih lanjut Airlangga mengungkapkan pentingnya pengembangan kendaraan listrik (Electric Vehicles/ EV), mengingat 90 persen kendaraan Indonesia merupakan produk Jepang. Untuk itu diharapkan pelaku usaha Jepang dapat kerja sama mempercepat pengembangan EV di Indonesia.

Menko Airlangga juga mengajak Jepang untuk bekerja sama pada proyek energi bersih. Mengingat Indonesia memiliki potensi besar untuk Energi Baru Terbarukan.

"Termasuk solar panel energy, dan geothermal energy, kami mengajak Jepang berinvestasi pada sektor tersebut," ujarnya.

Dalam pertemuan ini juga dibahasa mengenai digitalisasi. Pada sektor ini, Jepang sangat membuka diri untuk berdiskusi mendalam terkait isu-isu digital yang menjadi fokus utama Indonesia dan berharap digitalisasi dapat membantu pengembangan industri UMKM di Indonesia.

Di sisi lain, Menko Airlangga juga menyampaikan besarnya potensi semi-konduktor di Indonesia sebagai penghasil Silica yang menjadi bahan baku semi-konduktor yang dibutuhkan dunia.

"Indonesia ingin menjadi penyedia kebutuhan semi-konduktor dunia sebagai alternatif pasar selain China," katanya.

Menutup pertemuan bilateral, Menteri Nishimura berharap kedua negara dapat mengatasi hambatan perdagangan termasuk produk agro dan perikanan.
Sementara Menko Airlangga menyampaikan harapannya agar terdapat keseimbangan akses pasar produk perikanan Indonesia di Jepang, dan produk perikanan berkualitas Jepang di Indonesia.

Buku Harian Kerakusan

KKP Sebut Ekspor Pasir Laut Lanjut Meski Tim Mahfud Minta PP Dicabut******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan tetap melanjutkan kebijakan ekspor pasir lautmeski Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengusulkan agar Presiden Jokowi mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Juru Bicara Menteri KKP Wahyu Muryadi mengatakan tim bentukan Mahfud tersebut bersifat internal yang hanya menyampaikan usulan kepada menteri koordinator yang bersangkutan.

"Tapi silahkan saja, kami akan tetap menjalankan kebijakan tersebut karena tata kelolanya sangat berbeda dengan rezim penambangan pasir laut yang diatur oleh Kementeria ESDM merujuk UU Minerba. Ini urusan pengelolaan sedimentasi di laut yang menjadi tanggung jawab KKP berdasarkan UU Kelautan," kata Wahyu kepada CNNIndonesia.com, Selasa (28/11).

Ia menjelaskan sedimentasi merupakan endapan atau polusi di laut yang justru harus dibersihkan karena mengganggu ekosistem biota laut seperti rumput laut, kekerangan, koral, dan sebagainya.

"Nah ini mau dibersihkan, ibaratnya bersihin sampah malah negara dapat rezeki pemasukan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kan bagus. Prinsipnya tata kelolanya harus benar dan proper," katanya.

"Jadi kami berpandangan mending diatur tata kelolanya dengan prinsip tak boleh merusak lingkungan. Bukan seperti penambangan pasir selama ini yg dilakukan secara serampangan, sehingga merusak lingkungan dan murah pula," tambahnya.

Ekspor sendiri, lanjut Wahyu, merupakan opsi paling akhir jika kebutuhan domestik yang begitu besar sudah terpenuhi dengan menggunakan mekanisme government to government (G2G)sebagai payung hukum sebelum dilakukan antar business to business (B2B).

Apalagi Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono juga ke depan, katanya, akan mensyaratkan bahwa setiap reklamasi di mana pun di dalam negeri harus menggunakan bahan sedimentasi.

Sementara itu, badan usaha yang diperbolehkan mengekspor pasar sedimen harus mengajukan izin ke KKP.

"Harus mengajukan proposal kepada KKP yang akan kami uji bonafiditas finansialnya dan kecanggihan teknologi kapalnya apakah mampu melakukannya tanpa merusak lingkungan dan sebagainya," katanya.

Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengusulkan kepada Presiden RI Jokowi untuk mencabut PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam rekomendasi jangka pendeknya, Tim Percepatan Reformasi Hukum, khususnya yang membidangi isu reformasi sektor agraria dan sumber daya alam (SDA), mengusulkan kepada Jokowi agar pencabutan pp itu dilakukan pada Desember 2023.

[Gambas:Video CNN]

Dalam dokumen rekomendasi yang diserahkan kepada Presiden RI yang dipublikasikan Antara,Sabtu (16/9), Tim Percepatan Reformasi Hukum menyoroti masih ada kebijakan-kebijakan yang berisiko berdampak pada kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible).

Walaupun demikian, rekomendasi jangka pendek yang mencakup revisi dan pencabutan beberapa peraturan, menurut Tim Percepatan Reformasi Hukum, hanya akan bermakna jika diikuti dengan tindak lanjut atas rekomendasi jangka menengah dan jangka panjang.

Dalam pengelolaan agraria dan SDA lainnya, Tim juga memandang bahwa tidak berarti yang paling mendesak adalah untuk menyelesaikan persoalan yang bersifat jangka pendek.

Dalam dokumen rekomendasinya, Tim memandang perlu perbaikan kebijakan maupun peningkatan kapasitas kelembagaan serta penyesuaian terhadap pola administrasi baru, yang semuanya memerlukan waktu lebih panjang.

Ning Zhanyan Qiao Cang

Sepeda Diobral Murah Gak Sampai Rp1 Juta di Transmart Full Day Sale******

Transmart lagi kasih diskon gede-gedean untuk produk sepeda. Beragam sepeda mulai dari sepeda anak hingga dewasa diobral nggak sampai sejuta rupiah. Penasaran, kan?

Sepeda berbagai merek untuk anak hingga dewasa dihargai mulai Rp879.200 dari harga normal Rp1.099.000 per unit. Harga tersebut berlaku di seluruh Transmart khusus Pulau Jawa.

Lihat Juga : Pengunjung Jajal dan Borong Sepeda Listrik di Transmart Full Day Sale

Harga diskon berlaku buat pembelian menggunakan Allo Prime, Allo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.

Kapan lagi bisa beli sepeda dengan harga murah kalau bukan di Transmart Full Day Sale yang digelar cuma satu hari saja!

Diskon seharian ini berlangsung dari mulai toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Pastikan Anda sudah mempunyai Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah supaya dapat klaim diskonnya dan bebas belanja sekarang bayarnya belakangan.

Yuk download Allo Bank di App Store atau Play Store dan upgrade akunnya ke Allo Prime sehingga Anda dapat mengajukan Allo Pay Later yang limitnya sampai puluhan juta.

Alternatif lain bisa segera mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di booth yang tersedia di setiap gerai Transmart seluruh Indonesia.

Jangan sampai lewatkan kesempatan ini! Segera beli sepeda impian Anda di Transmart sekarang juga ya.

Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank biar kamu bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!

tuan kendo

KAI Mulai Gunakan Biosolar B30 untuk Bahan Bakar Kereta******

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAImulai menggunakan Biosolar B30 untuk bahan bakar kereta api.

Biosolar merupakan BBM dengan campuran 30 persen bahan bakar dari sumber nabati, minyak kelapa sawit.

EVP of Corporate Secretary KAI Raden Agus Dwinanto Budiadji mengatakan penggunaan B30 seiring dengan upaya KAI mengedepankan prinsip-prinsip Environment, Social, Governance(ESG).

Agus menjelaskan Biosolar B30 memiliki emisi gas buang yang lebih rendah. Dengan begitu, KAI dapat membantu mengurangi polusi udara.

Ia bahkan menyebut di beberapa titik di Sumatera KAI sudah menggunakan Biosolar B35, yang berarti tingkat ramah lingkungannya lebih tinggi.

Agus menuturkan salah satu kelebihan kereta api yaitu kapasitasnya yang sangat besar. Satu gerbong bisa mengangkut 50 ton barang atau seukuran 2 truk kontainer.

Bahkan, kata dia, satu rangkaian KA angkutan batu bara di Sumatera bagian selatan dapat menarik 60 gerbong atau 3.000 ton sekaligus.

Jika diangkut truk butuh kurang lebih 120 truk. Hal ini tentu lebih ramah lingkungan karena penggunaan BBM yang lebih rendah dan minim polusi.

Selain menggunakan bahan bakar ramah lingkungan, KAI juga melakukan beberapa langkah nyata untuk menerapkan ESG. Adapun langkah tersebut seperti penggunaan panel surya di stasiun dan perkantoran.

Tak hanya itu, KAI juga melakukan kegiatan-kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di bidang lingkungan hidup ataupun pendampingan UMKM.

Agus mengatakan KAI telah menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Stasiun Gambir dan gedung Jakarta Railway Center.

Ke depan, KAI akan memasang PLTS di 40 stasiun dan dua Balai Yasa. Menurut Agus, pemasangan solar panel ini merupakan upaya transisi energi yang dilakukan KAI untuk suplai listrik di berbagai aset KAI.

Sementara itu, KAI juga terus mendukung kemajuan UMKM di Indonesia melalui program TJSL. Agus menuturkan program itu di antaranya dengan memberikan bantuan permodalan, meningkatkan soft skill melalui pelatihan, serta mengikutsertakan dalam berbagai kegiatan pameran baik berskala nasional ataupun internasional.

Saat ini, total terdapat 660 mitra binaan aktif KAI yang tersebar di seluruh daerah operasional Jawa dan Sumatera. Adapun per Oktober 2023, KAI telah menyalurkan dana sebesar Rp3,8 miliar bagi UMKM binaannya melalui program kolaborasi.

"KAI menunjukkan komitmennya yang kuat terhadap penerapan ESG. Melalui penerapan ESG, KAI bukan hanya menjadi pelopor dalam transportasi berkelanjutan, tetapi juga berperan dalam menciptakan nilai jangka panjang untuk semua pemangku kepentingan," tutup Agus.

Penerapan prinsip-prinsip ESG itu tak lepas dari kondisi keuangan KAI yang kuat. Hingga Kuartal III 2023, KAI berhasil mencetak laba bersih Rp1,51 triliun. Angka ini naik 20 persen dibandingkan periode yang sama 2022, yakni Rp1,26 triliun.

[Gambas:Video CNN]