link slot bonus new member

gacor maxwin 778Jutaan kata 511636Orang-orang telah membaca serialisasi

《link slot bonus new member》

KPK panggil dua personel TNI ajudan Abdul Ghani Kasuba******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil dua orang personel TNI untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan tersangka Gubernur Malut nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK).

"Benar, hari ini tim penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi Husni Lelean dan Dede Sobari, keduanya anggota TNI selaku ajudan AGK selaku Gubernur Maluku Utara," Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Baca juga: KPK dalami aliran uang suap Gubernur Maluku Utara dalam proyek pemprov

Ali mengatakan, KPK telah mengirimkan surat panggilan kepada keduanya, dengan tembusan kepada kepala staf TNI AU dan TNI AD sebagai bentuk sinergi permohonan pemeriksaan saksi.

"Kami tentu berharap kedua saksi tersebut dapat hadir karena keterangannya sangat dibutuhkan agar perkara tersangka AGK dapat selesai dan menjadi jelas serta utuh dugaan perbuatannya," ujarnya.

Baca juga: KPK panggil Sekda Malut Samsudin Abdul Kadir

Meski demikian Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal peran para saksi dalam kasus tersebut maupun informasi apa saja yang akan digali dalam pemeriksaan itu.

Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Malut.

Baca juga: KPK sita data aliran uang saat geledah rumah Abdul Ghani Kasuba

Penyidik KPK juga langsung melakukan penahanan terhadap Abdul Ghani Kasuba dan lima orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 20 Desember 2023.

Tersangka lainnya, yakni Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).

Baca juga: Mendagri ajak tiga kepala daerah ke KPK diskusi pencegahan korupsi

Ada pun konstruksi perkara yang menjerat Abdul Ghani Kasuba dan para tersangka lainnya berawal saat Pemprov Malut melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggaran bersumber dari APBD.

AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.

Baca juga: Tiga kepala daerah diminta jadi agen pemberantasan korupsi

Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk melaporkan soal berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.

Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.

Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.

Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.

Di antara kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang, yaitu KW dan ST. Keduanya juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan oleh perusahaannya.

Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.

Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.

Uang-uang tersebut kemudian digunakan di antaranya untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap di hotel dan pembayaran dokter gigi.

Atas perbuatannya tersangka ST, AH, DI dan KW sebagai Pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Tersangka AGK, RI dan RA sebagai Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024

Shehbaz Sharif terpilih jadi PM baru Pakistan untuk masa jabatan kedua******

Karachi (ANTARA) - Parlemen Pakistan pada Minggu (3/3) memilih Shehbaz Sharif sebagai perdana menteri ke-24 negara itu untuk masa jabatan kedua, tiga pekan setelah pemungutan suara nasional pada 8 Februari.

Shehbaz, yang merupakan adik dari perdana menteri tiga kali, Nawaz Sharif, sekaligus presiden dari partainya Liga Muslim Pakistan-Nawaz (PML-N), meraih 201 suara di majelis rendah Majelis Nasional, 32 suara lebih tinggi dari jumlah yang dibutuhkan untuk mayoritas sederhana.

Shehbaz mengalahkan pesaingnya, Omer Ayub Khan dari Partai Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), partainya mantan perdana menteri Imran Khan yang dipenjara, yang memperoleh 92 suara.

Partai kiri tengah Partai Rakyat Pakistan dan beberapa partai regional juga memilih Shehbaz.

Jamiat Ulema Islam, sebuah partai politik keagamaan arus utama yang dipimpin mantan pemimpin oposisi Maulana Fazl-ur-Rahman dan seorang anggota parlemen dari provinsi barat daya Balochistan, tidak ikut serta dalam pemungutan suara.

Seorang kandidat membutuhkan 169 suara di dewan yang terdiri dari 336 anggota untuk meraih jabatan dengan mayoritas sederhana.

Sharif junior diperkirakan akan mengambil sumpah jabatan pada Senin. Anggota parlemen PML(N) menggebrak meja dan meneriakkan "Sher, Sher" (singa, singa), yang merupakan simbol pemilu partai tersebut, saat Ketua Parlemen Ayaz Sadiq mengumumkan hasilnya.

Sementara itu, anggota parlemen dari PTI, yang beberapa di antaranya membawa foto Imran Khan, berkumpul di depan meja ketua dan meneriakkan slogan-slogan menentang perdana menteri yang baru terpilih dan koalisi yang berkuasa sepanjang pidato pengukuhannya.

Pakistan menyelenggarakan pemilu pada 8 Februari, yang diwarnai dengan aksi kekerasan dan tuduhan kecurangan.

Meskipun beberapa kandidat independen yang didukung PTI mendapatkan lebih banyak kursi dalam pemilihan umum, mereka tidak dapat membentuk aliansi, sehingga memungkinkan koalisi yang dipimpin PML(N) membentuk pemerintahan untuk masa jabatan lima tahun.

Baca juga: Eks-PM Pakistan Imran Khan manfaatkan AI untuk klaim kemenangan pemilu
Baca juga: 25 tewas dalam serangan teroris di Pakistan jelang pemilu nasional
Baca juga: Pakistan umumkan hasil akhir pemilu 2024

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Katriana
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：kebo88、menghasilkan saldo dana gratis、cara blokir situs slot

Terkait：rtp vipslot77、malam88 slot、bola138、slot resmi dan terpercaya、levis4d、888togel、uku pinjaman online ilegal、berkelahi erek erek、slot gacor malam minggu、pinjol cepat acc

---

---

bab terbaru：slot deposit pulsa xl 5000（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08