daftar blacklist pinjol

Mendobrak Alam Kesengsaraan Surgawi

IHSG Diprediksi Menguat Usai Pertumbuhan Ekonomi Moncer******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diprediksi menguat pada perdagangan Selasa (8/11), usai Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi moncer.

Analis Artha Sekuritas Dennies Christoper Jordan memprediksi pergerakan masih akan didorong optimisme data ekonomi yang cukup kuat serta rencana pembagian dividen sejumlah emiten.

"IHSG diprediksi menguat. Secara teknikal, mengindikasikan potensi penguatan," kata Dennies seperti dikutip dari riset hariannya.

Sementara, CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya melihat pola gerak IHSG masih berada dalam rentang sideways dengan kecenderungan melemah.

"Peluang koreksi bisa terus dimanfaatkan oleh investor dengan target investasi jangka menengah-panjang, tentunya dengan pemilihan saham yang tepat dengan fundamental yang kuat. Hari ini IHSG berpotensi melemah," katanya.

Ia memprediksi indeks saham bakal bergerak di rentang support 6.954 dan resistance 7.172.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan UNVR, PTPP, ADHI, WTON, WIKA, HMSP, GGRM, KLBF, dan BBCA.

IHSG menguat ke level 7.102 pada Senin (5/11). Indeks saham menguat 56,86 poin atau plus 0,81 persen dari perdagangan sebelumnya.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp13,16 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 21,36 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Gila Xingtian

AVTER & Asia Cargo Airlines Hadirkan Logistik Udara yang Efisien******

PT Aviasi Jaya Indonesia (AVTER) dan Asia Cargo Airlines sepakat bekerja sama untuk mencapai efisiensi dalam proses bisnis logistik udara, Rabu (2/11) lalu.

Kerja sama ini merupakan wujud nyata komitmen dari kedua belah pihak untuk semakin memajukan industri logistik udara di Indonesia.

Tak hanya di Indonesia, kerja sama ini juga membuka peluang bagi AVTER untuk melayani rute internasional. Hal itu seperti disampaikan Direktur PT Aviasi Jaya Indonesia Giovanni Henggar Setyantoro.

"Ini semakin membuktikan bahwa AVTER dapat memberikan dukungan sistem yang reliable dan benar-benar menjawab kebutuhan maskapai partner kami. Kedepannya diharapkan semakin banyak maskapai baru yang segera menjadi partner kami untuk mewujudkan environment kargo udara yang jauh lebih efisien," lanjut Giovanni.

Kerja sama ini juga memiliki dampak positif lain seperti yang disampaikan oleh Kenny Andros selaku head of marketing dari AVTER.

"Kerjasama ini akan memperkuat brand awareness kedua belah pihak sehingga diharapkan dapat menjadi top of mind dalam industri logistik udara di Indonesia" ujar Kenny.

Sementara CEO Asia Cargo Airlines, Zack Isaak mengatakan, kerja sama ini merupakan langkah yang baik bagi kedua belah pihak. Sebab, kerja sama ini dinilainya akan berdampak pada kemajuan industri logistik udara di Indonesia.

"AVTER telah terbukti menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan dalam digitalisasi industri logistik udara. Kami melihat kerjasama ini sebagai suatu langkah pertama menuju apa yang kami yakini akan menjadi kemitraan yang panjang dan sukses, kami menantikan kemajuan dan pertumbuhan industri ini untuk dapat memberi manfaat bagi kita semua," tutur Zack.

Dengan menggabungkan keunggulan kedua belah pihak, diharapkan kerja sama ini akan semakin mengembangkan dan memperkuat posisi masing-masing serta membuat proses bisnis logistik udara yang jauh lebih efisien.

Ayah, Ibu kembali membuat dunia takjub

Aset Tanah China Evergrande dan Rumah CEO Hui Ka Yan Disita******

Kasus gagal bayarsurat utang China Evergrande Group berbuntut nahas. Sebidang tanah untuk pengembangan perumahan di distrik Yuen Long, Hong Kong, milik perusahaan kena sita.

Aset tanah itu bernilai US6,94 juta setara Rp9,98 triliun (asumsi kurs Rp15.681 per dolar AS).

China Evergrande diketahui gagal bayar surat utang yang sudah jatuh tempo sejak awal tahun ini. Perusahaan properti raksasa di China tersebut bahkan tak mampu membayar bunga utang kepada investor mereka.

Apesnya, penjualan tanah di Hong Kong itu pun akan mengakibatkan kerugian tambahan hingga US0 juta.

Padahal, China Evergrande membeli sebidang tanah itu seharga US0 juta pada 2019 dari pengembang lokal Henderson Land. Perusahaan sempat menghabiskan sekitar US2 juta dengan mengubahnya menjadi tanah yang bisa dibangun.

Namun, total kewajiban perusahaan yang mencapai lebih dari US0 miliar, tetap membuat penjualan atau penyitaan aset mereka oleh kreditur, di China maupun di Hong Kong, belum tertutupi juga.

Aset utama Evergrande lainnya di Hong Kong, kantor pusat lokalnya, diambil alih oleh perusahaan milik negara China China Citic Bank Corp pada September dan telah dilakukan penjualan tender bulan lalu.

Bahkan, rumah besar milik CEO China Evergrande Group Hui Ka Yan di kawasan perumahan bergengsi Hong Kong The Peak juga disita oleh pemberi pinjaman China Construction Bank (CCB) pada 1 November.

[Gambas:Video CNN]

Orang-orang menghormati

Badan Pangan Sebut DKI Akan 'Kebanjiran' Beras******

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyebut DKI Jakarta akan kebanjiran beras dalam beberapa waktu ke depan.

Banjir datang dari upaya pemerintah memobilisasi pasokan beras dari Makassar sekitar 6.000 ton, dari NTB 9.845 ton, serta kemudian dari Bulog sekitar 14 ribu ton.

"Jadi Jakarta ini akan kebanjiran stok sebentar lagi. Kemudian stok bulog memang kita punya PR sedikit, memang kita mau top up. Jadi stok Bulog harus di top up sampai ke 1,2 juta ton," papar Arief dalam keterangan resmi yang dikeluarkan Pemerintah Daerah DKI Jakarta, Senin (7/11).

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan stok beras di Ibu Kota aman. Hal itu ia pastikan setelah bersama Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi meninjau di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Senin pagi (7/11).

"Kami memastikan bahwa itu sudah tersedia, sehingga kita tahu di sini semuanya tersedia beras medium KPSH (Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga)," kata Heru.

[Gambas:Video CNN]

Sementara itu, Zulhas menegaskan pemerintah bersama para pemangku kepentingan melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi lonjakan harga beras di konsumen.

Menurut dia program KPSH atau yang dulu dikenal operasi pasar merupakan realisasi dari tiga pilar ketahanan pangan yang ditugaskan kepada Bulog, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas.

"Kita bisa saksikan sesuai fakta di sini, beras aman, banyak. Di situ semua melayani yang beras medium, dengan harga Rp8.900. Kalau beras premium bervariasi. Tapi yang medium bulog itu semua Rp8.900," ujar Zulhas.

"Jadi, harga-harga pangan semua terkendali, tidak ada kenaikan (yang berarti) kecuali satu, yaitu kedelai, memang kedelai ini yang ada sekarang itu dikirim Juli/Agustus itu harga tinggi memang," ungkapnya menambahkan.

Panduan perjalanan dengan tuhanmu sendiri

Waspada, Ancaman Badai PHK Bisa Lebih Buruk Dibanding saat Awal Covid!******

Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai menghantui pekerjadi Indonesia. Wabah PHK ini sebetulnya sudah marak terjadi sejak awal 2022.

Catatan CNNIndonesia.commenyebutkan sudah ada lebih dari 10 perusahaan yang melakukan PHK. Sebagian besar merupakan industristartupatau berbasis digital.

Terbaru, pekerja industri tekstil dan alas kaki juga diambang ketidakpastian seiring dengan banyaknya buruh yang dirumahkan.

Anton juga mengatakan perusahaan garmen (tekstil) dan sepatu (alas kaki) terpaksa menempuh PHK karena orderan atau pesanan berkurang. Bahkan, ada pembeli yang membatalkan pesanan, meski produksi sudah dilakukan.

"Sudah produksi disuruh hold. Sehingga, PHK mulai terjadi sejak saat ini dan diperkirakan hingga 2023 mendatang," ujarnya.

Kendati, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta masyarakat tidak perlu panik akan isu ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di industri tekstil.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan JSK) Indah Anggoro Putri mengatakan pemerintah akan melakukan berbagai cara untuk mengatasi hal tersebut.

"Jadi mari kita sikapi PHK ini dengan tidak panik, kami semua ini, kita upayakan semaksimal mungkin untuk mengatasi nya," ujarnya dalam konferensi pers, Senin (7/11).

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap alasan munculnya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil Indonesia.

Menurutnya, hal itu lantaran perlambatan ekonomi yang terjadi pada mitra dagang Indonesia seperti AS dan Eropa, sehingga permintaan ekspor pun berkurang.

Permintaan yang melambat ini membuat stok yang sudah diproduksi oleh perusahaan menumpuk, sehingga terjadi kerugian. Kerenanya, mau tak mau pelaku usaha menghemat pengeluaran dengan memberhentikan pekerjanya.

Dengan kondisi ini, Airlangga mengatakan pemerintah akan melakukan kajian dan melihat kondisi di lapangan. Tujuannya untuk bisa mencari solusi agar PHK besar-besaran tak terjadi.

Terkait restrukturisasi kredit, menurutnya hal ini sudah dikomunikasikan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemerintah dan OJK akan melihat industri padat karya mana yang memang betul-betul membutuhkan bantuan.

Kondisi industri yang mengkhawatirkan sehingga membuat pemerintah mau tak mau harus turun tangan menimbulkan pertanyaan tersendiri, apakah kondisi PHK kali ini lebih parah dibandingkan saat pandemi covid-19 melanda?

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memperkirakan ancaman PHK kali ini akan lebih buruk dibandingkan dengan saat pandemi pada 2020 lalu. Data Kementerian Ketenagakerjaan pada November 2020, saat pandemi covid-19 masuk ke Indonesia, 29,12 Juta orang terdampak.

Menaker saat menjadi keynote speaker pada peluncuran Hasil Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Perluasan Kesempatan Kerja dan Implikasinya pada 24 November 2020 lalu merinci angka itu berasal dari pengangguran karena covid 2,56 juta orang, bukan angkatan kerja karena covid-19 sebesar 0,76 juta orang, tidak bekerja karena covid-19 sebesar 1,77 juta orang dan yang bekerja dengan mengalami pengurangan jam kerja sebanyak 24,03 juta orang.

"Kalau pada saat pandemi yang PHK sektor tradisional, saat ini digital pun juga alami PHK massal. Kalau berlanjut maka ada 4 juta lebih angkatan kerja baru yang harus bersaing dengan pengangguran korban PHK. Persaingan kerja semakin ketat, dan akibatnya masalah lain yakni tekanan ke pendapatan agregat masyarakat," jelas Bhima kepada CNNIndonesia.com, Selasa (8/11).

Sebab itu, yang perlu dilakukan pemerintah tidak hanya memberikan relaksasi berupa restrukturisasi kredit, tetapi juga menyiapkan paket kebijakan yang lengkap.

"Yang dibutuhkan saat ini adalah paket kebijakan yang lengkap dari mulai relaksasi perpajakan khususnya penurunan tarif PPN, diskon tarif listrik, perlindungan impor pakaian jadi, sampai peningkatan BSU dan bansos tunai bagi rentan miskin," tuturnya.

Ekonom INDEF Nailul Huda mengatakan kondisi industri yang terombang-ambing sehingga berdampak pada PHK dipicu oleh inflasi tinggi dan kenaikan suku bunga acuan bank sentral.

Ia menjelaskan saat ini inflasi global yang sangat tinggi menyebabkan permintaan barang untuk ekspor berkurang juga. Negara-negara tujuan ekspor mulai mengurangi permintaan untuk menyesuaikan permintaan dalam negeri mereka yang merosot.

Ditambah lagi, kenaikan suku bunga acuan bank sentral di negara tujuan ekspor menyebabkan konsumsi ikut melambat. Akibatnya, produsen akan mengurangi produksi barang ekspor dan berdampak pada PHK karyawan.

"Termasuk pabrik garmen yang memang sebagian tujuan ekspornya adalah ke AS. Ditambah lagi suku bunga dalam negeri juga ikut naik. Cost of funduntuk pinjam dana dan pembayaran hutang bank akan naik juga. Makanya perlu untuk restrukturisasi hutang-nya agar bisa bertahan," kata Nailul Huda.

"Dengan tingkat suku bunga tinggi, perusahaan juga malas memperluas pangsa pasar ataupun menambah produksi. Udah bunga utangnya mahal, pasarnya juga lesu kan. Ya bagi perusahaan tidak ada jalan lain selain efisiensi tenaga kerja," imbuhnya.

Siapkan Alih Profesi ke Bidang Pertanian

Kebangkitan Taikoo

Aturan No Work No Pay, Akal Bulus Pengusaha Tak Bayar Upah Pekerja?******

Ketidakpastian ekonomi globalmembuat pengusaha mendesak Menteri KetenagakerjaanIda Fauziyah menerbitkan aturan berisi fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay(tidak bekerja, tidak dibayar).

Belum lama ini, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit mengaku pengusaha mendesak pemerintah demi meminimalisir risiko pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurut Anton, jika ada aturan tersebut, maka saat industri sedang lesu, pekerja tidak lantas kehilangan pekerjaan.

Ia mengatakan saat ini iklim dunia usaha sedang menurun imbas pelemahan ekonomi di berbagai negara. Akibatnya produksi industri lesu sehingga PHK dapat menjadi pilihan untuk menyelamatkan perusahaan.

"Memang kami dengan order menurun 50 persen atau katakanlah 30 persen, kami tidak bisa menahan. Satu dua bulan masih oke, tapi kalau sudah beberapa bulan atau setahun, pilihannya ya memang harus PHK massal," imbuhnya.

Pernyataan Anton soal lesunya industri dibenarkan oleh Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja yang mengklaim sebanyak 45 ribu karyawan industri tekstil telah dirumahkan.

Jemmy mengatakan kondisi ini terjadi lantaran permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa, menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil. Penurunan permintaan berada di kisaran 30 persen sejak akhir Agustus 2022.

Kendati, omongan Jemmy dan Anton bertolak belakang dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Dalam kesempatan belum lama ini, Sri Mulyani mengatakan sampai saat ini kinerja dari industri padat karya sangat baik.

Sebagai contoh, ekspor produk tekstil seperti pakaian dan aksesoris rajutan sampai September menunjukkan pertumbuhan yang tinggi, yakni 19,4 persen. Begitu juga dengan ekspor produk non rajutan yang tumbuh 37,5 persen, dan ekspor alas kaki tumbuh 41,1 persen.

Jika merujuk pada data tersebut, tentu bertentangan dengan klaim pengusaha bahwa ekspor turun, padahal data yang terkumpul cukup kuat dan positif.

Menanggapi permintaan pengusaha tersebut, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menyebut asas no work no pay itu hanya berlaku saat pekerja dengan sengaja tidak mau bekerja.

Ia menilai permintaan tersebut akan menyalahi aturan yang ada. Jika dikaitkan dengan kondisi industri yang menurun, Timboel menilai hal tersebut bukanlah kemauan pekerja. Justru, perusahaan lah yang harus bertanggung jawab atas hal itu.

Timboel menuturkan selama ini no work no pay sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pasal 93 beleid itu disebutkan bahwa upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.

Namun pasal tersebut tidak berlaku dan pengusaha wajib membayar upah, jika buruh tidak bekerja padahal ia bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pelaku usaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha.

"Jadi kalau diminta Permenaker soal no work no pay, gak bisa. Karena ia akan bertentangan dengan hal-hal lain," ungkap Timboel kepada CNNIndonesia.com, Rabu (9/11).

Ia menduga aturan yang diminta itu hanya akal-akalan untuk melegitimasi kelakuan pengusaha yang kerap merumahkan pekerja saat kondisi perusahaan memburuk. Dengan begitu, pengusaha bisa melanggengkan upaya tersebut dengan payung hukum yang jelas.

"Kalaupun dibilang risikonya apakah akan ada PHK dan sebagainya, kebiasaan yang dilakukan perusahaan adalah merumahkan, tapi merumahkannya salah, sehingga mereka (pengusaha) menuntut no work no pay dengan dalil yang lain," jelas Timboel.

Nasib Buruh Berpotensi Terkatung-Katung