prediksitogelprawan

Tujuh kehidupan pagoda

Yarindo: Kenapa Nomor Izin Edar Kami Keluar, BPOM kan Yang Memberi?******

Perusahaan farmasi PT Yarindo Farmatama sebagai produsen obat Flurin membantah tuduhan BPOM soal  dugaan keterlibatan mereka dalam tindak pidana yang mengakibatkan kasus gagal ginjal akutbelakangan ini.

Melalui Manajer Yarindo Farmatama Vitalis Jebarus, mereka menyatakan seluruh produknya telah lulus izin edar yang dikeluarkan BPOM.

"Terus selama itu kita kan sudah tiga kali daftar ulang. Kalau katakanlah kami salah, kenapa NIE (nomor izin edar) kami keluar, NIE kami ini 2020 sampai 2025. Artinya BPOM sendiri kan yang memberikan pengawasan untuk izin edar ini," ujarnya, Senin (31/10).

Vitalis berujar perusahaan farmasi yang berlokasi di Kawasan Industri Modern Cikande, Kabupaten Serang, Banten itu tidak pernah mengubah komposisi obatnya. Sehingga mereka merasa aneh, jika dianggap sebagai penyebab gagal ginjal akut yang ramai belakangan ini.

Perusahaan juga mengklaim seluruh bahan pembuat obat diperiksa dengan baik sesuai standar menjamin mutu.

Bahkan obat sirop yang mereka produksi, ia klaim tidak pernah masuk ke dalam daftar obat penyebab gagal ginjal yang dikeluarkan oleh Kemenkes.

"Kita tidak pernah membeli bahan etilen itu. (Pergantiansupplier)kita pernah, sekali tapi dilaporkan kok, itu manufactorypembuatnya, bukan bahannya, itu dari Thailand," terangnya.

PT Yarindo Farmatama siap memberikan keterangan dengan BPOM maupun Bareskrim Polri untuk mengusut tuntas dugaan obat penyebab gagal ginjal. Mereka juga tengah menunggu hasil uji laboratorium yang belum keluar hingga saat ini.

Karena belum keluar uji laboratoriumnya, Vitalis mengaku BPOM terlalu cepat menetapkan obat sirop di perusahaannya mengandung zat kimia berbahaya penyebab gagal ginjal akut pada anak-anak.

"Terlalu cepat menurut saya, karena sudah dituduh. Hasil tes kita juga belum keluar, kita tes di Sucofindo. Kami belum menemukan hasil yang dituduhkan ke kami. Yang paling penting sampai hari ini, tidak ada yang meninggal karena (obat sirop) Flurin," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala BPOM Penny K Lukito menyebut Bareskrim Polri mengumumkan PT Yarindo Farmatama dan PT Universal Pharmaceutical Industries diduga melakukan tindak pidana terkait kasus gagal ginjal akut.

Kedua perusahaan farmasi tersebut menggunakan EG dan DEG melebihi ambang batas dalam produksi obat sirop. Dua zat tersebut diduga jadi pemicu penyakit gagal ginjal akut.

"BPOM telah berkolaborasi dengan Bareskrim Polri melakukan operasi bersama sejak hari Senin 24 Oktober 2022 terhadap industri farmasi yang diduga menggunakan propilen glikol yang mengandung EG dan DEG di atas ambang batas yaitu PT Yarindo Farmatama yang beralamat di Cikande, Serang, Banten dan PT Universal Pharmaceutical Industries yang beralamat di Medan," katanya dalam konferensi pers Senin siang.

"Berdasarkan pemeriksaan tersebut patut diduga telah terjadi tindak pidana yaitu memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tidak memenuhi standar kesehatan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dalam UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 196, 98, ayat 2 dan ayat 3 dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 milyar," imbuh Penny.

[Gambas:Video CNN]

Pak, saya akan bertengkar di rumah

Mentan Klaim Pasokan Beras Masih Cukup Aman Sampai Akhir Tahun******

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengklaim pasokan berascukup hingga akhir 2022. Klaim itu ia dasarkan pada produksi padi saat puncak panen raya Januari hingga April dan Agustus kemarin.

Ia mengatakan saat puncak panen kemarin, produksi padi tembus 32 juta ton. Tapi yang dikonsumsi hanya 30 juta ton.

"Puncak panen pertama kita itu Januari-April sebanyak 18 juta lebih dan panen kedua sekitar Agustus 13 juta lebih. Nah oleh karena itu setara berasnya 32 juta sekian, dan yang kita makan kurang lebih 30 juta sekian. Artinya apa? Overstok, kita cukup," kata Syahrul dikutip dari Antara, Senin (31/10).

"Jadi kalau ada yang bilang terjadi penipisan beras, suruh datang ke Kementan dan akan saya tunjukkan di mana tempatnya. Kan Bapak Presiden juga melakukan cek setiap minggu," jelasnya.

Terbaru, stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) saat ini mencapai 43 ribu ton atau meningkat dari stok beras rata-rata yang hanya 30 ribu ton.

Dia pun berharap semua pihak membeli beras petani sebagai ungkapan terima kasih atas produksi yang dilakukan selama ini.

"Saya punya harapan para gubernur dan para bupati tidak hanya menunggu Bulog, tetapi juga masing-masing harus punya buffer stok. Mari kita segera beli beras rakyat, beras para petani sebagai rasa terima kasih kita yang mendorong mereka terus berproduksi," kata Syahrul.

Sebelumnya, Indonesia baru saja ditetapkan sebagai negara tropis terbaik dunia dalam melakukan sistem ketahanan pangan. Terbaru, Indonesia juga diberikan penghargaan dari Badan Pangan Dunia (FAO) karena mampu mewujudkan swasembada beras selama 3 tahun berturut-turut.

"Jadi kita ini adalah negara tropis terbaik dalam melakukan sistem ketahanan pangan nasional," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Lagu Pemakaman Para Dewa

Cadangan Beras Menipis, Bulog Bakal Beli Beras Petani Harga Berapa Pun******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah melalui Bulogakan membeli berasdari petanidengan harga berapa pun. Pasalnya, cadangan beras menipis.

"Beras memang sudah ratas (rapat terbatas) ditugaskan oleh presiden agar Bulog segera membeli panen dari petani dengan harga berapa pun," ungkapnya, usai acara Konferensi Maju Digital GoTo, dikutip dari detikcom, Jumat (28/10).

Meski dibeli dengan harga berapa pun, beras yang dijual harus sesuai dengan batas harga Bulog, yaitu Rp 9.000 per kilogram (kg).

Cadangan beras pemerintah (CBP) saat ini memang belum mencapai 1,2 juta ton.

Kepala Badan Pangan Nasional (BPN) Arief Prasetyo Adi sebelumnya mengatakan stok CBP Bulog per September 2022 sekitar 791 ribu ton. Karenanya, diperlukan peningkatan stok beras menjadi 1,2 juta ton sampai dengan Desember 2022.

Sebelumnya, guna meningkatkan CBP, Bulog, BPN, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggelar pertemuan Optimalisasi Penyerapan Gabah/Beras Dalam Negeri Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Selasa (20/10).

Dalam kesempatan tersebut, dilakukan penandatanganan Komitmen Penyerapan Beras oleh seluruh Kabupaten/Kota, para mitra penggilingan, serta Bulog.

Hal tersebut dilakukan guna memenuhi kebutuhan pelaksanaan program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) atau operasi pasar, antisipasi tanggap darurat, serta alokasi untuk kebutuhan mendesak lainnya.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya memperkirakan total produksi beras tahun ini bakal meningkat menjadi 32,07 juta ton. Proyeksi itu tumbuh 2,26 persen dari realisasi tahun lalu yang tercatat 31,36 juta ton.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto mengatakan prediksi kenaikan ini sejalan dengan luas panen yang juga meningkat.

"Luas panen pada 2022 diprediksi juga naik sebesar 1,87 persen menjadi 10,61 juta hektare (ha) dibanding 2021 (10,41 ha)," katanya dalam konferensi pers virtual, Senin (17/10).

Menurutnya, untuk bisa mencapai produksi panen yang diinginkan, maka potensi panen hingga tiga bulan ke depan perlu dijaga. Begitu juga dengan luas lahannya. Dengan begitu, produksi padi hingga beras tidak menurun yang signifikan.

Berdasarkan data BPS, sampai saat ini produksi beras terbesar masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatera dengan masing-masing kontribusi 56,12 persen dan 20,41 persen ke total produksi beras di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Peralatan dari dunia lain

BPS Catat Deflasi 0,11 Persen pada Oktober******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengalami deflasisecara bulanan sebesar 0,11 persen pada Oktober 2022.

Sementara itu, inflasi tahun kalender dari Januari hingga Oktober 2022 sebesar 4,73 persen dan secara tahunan mencapai 5,71 persen.

"Deflasi 0,11 persen month to month ini terjadi penurunan indeks harga konsumen atau IHK dari 112,87 pada September 2021 menjadi 112,75 di Oktober 2022," ungkap Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto dalam konferensi pers, Selasa (1/11).

Setianto menyebut komoditas utama yang menyumbang deflasi pada Oktober adalah cabai merah, telur ayam ras, daging ayam ras, cabai rawit, tomat, dan bawang merah.

Hal ini, kata dia, menyebabkan kelompok makanan, minuman, dan tembakau deflasi terbesar, yaitu 0,97 persen dengan andil 0,25 persen ke deflasi

Lebih lanjut, berdasarkan komponennya, inflasi inti pada Oktober sebesar 3,31 persen secara tahunan dengan andil 2,81 persen. Sementara, untuk harga-harga bergejolak atau volatile food mengalami inflasi 7,19 persen dengan andil 1,18 persen.

Adapun harga yang diatur oleh pemerintah atau administered price inflasi sebesar 13,28 persen secara tahunan dengan andil 2,35 persen.

[Gambas:Video CNN]

Pejuang mutlak

Cerita Buruh Pabrik Cikarang Masuk Kerja Lewat Yayasan, Bayar Rp2 Juta******

Investasi yang mengalir untuk sektor padat karyamembawa secercah harapan bagi para pemburu kerjadi Tanah Air.

Di bawah kepemimpinan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, boleh dibilang kinerja investasi moncer. Hingga September 2022, investasi yang masuk ke Indonesia Rp307,8 triliun atau melesat 42 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Menurut Bahlil, realisasi investasi menunjukkan daya tarik Indonesia yang kuat di tengah risiko resesi global. Apalagi, banyak negara lain justru mencatat investasi yang masuk ke negaranya berkurang.

Namun gembar-gembor derasnya aliran investasi yang masuk serasa pepesan kosong melihat fakta masyarakat masih kesulitan mengais kerja. Bahkan, sudah menjadi rahasia umum, mereka harus memberi 'pemanis' untuk dapat bekerja, khususnya di kawasan industri.

"Yah mau bagaimana lagi," tutur Rizal, seorang buruh pabrik, saat membuka obrolannya dengan CNNIndonesia.com, Rabu (26/10).

Rizal (bukan nama sebenarnya) adalah satu dari sekian banyak korban pepesan kosong pemerintah soal ketersediaan lapangan kerja.

Melalui sambungan telepon, Rizal bercerita dia bekerja di pabrik yang memproduksi onderdil sepeda motor, di kawasan industri Cikarang, sejak 2017 lalu. Mulanya, dia mendapat informasi lowongan kerja itu dari seorang teman.

"Saya bayar Rp2 juta lewat yayasan C. Jadi, itu tes dulu, interview. Kalau lolos langsung bayar. Kan saya ngasih lamaran, nanti ditelpon, terus tes, lalu bayar dan teken kontrak. Kontraknya itu dengan yayasan, bukan dengan PT-nya (perusahaan)," tutur Rizal.

Selama empat tahun bekerja, ia hanya berstatus pekerja kontrak di pabrik tersebut. Mustahil baginya untuk bisa menjadi pekerja tetap karena ia terdaftar bekerja lewat yayasan tersebut.

"Sistemnya itu kontrak setahun. Terus, kalau sudah selesai, kontrak lagi. Bayar lagi kalau diperpanjang. Yaitu, Rp800 ribu setiap perpanjang kontrak," katanya.

"Nggak bisa ngelamar langsung ke pabriknya. Harus pakai yayasan," imbuhnya saat ditanya soal upayanya melamar langsung ke perusahaan tersebut.

Rizal yang bergaji Rp3,3 juta per bulan mengaku tidak pernah menerima slip gaji. Upah yang ia terima ditransfer langsung oleh pihak yayasan.

Ia juga tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Untuk mendapat perlindungan kesehatan, dia harus menjadi peserta mandiri. Namun, ia mendapatkan jaminan sosial untuk tenaga kerja dari BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek).

"Juga tidak ada uang lembur. Kebetulan, di bagian saya memang tidak ada lembur. Kalau sakit ya tidak digaji. Dulu, saya pernah kena covid-19 hampir sebulan, itu tidak dibayar," imbuh Rizal.

Menurut dia, nyaris 95 persen buruh yang bekerja di industri sekitar Cikarang, sepengetahuannya direkrut oleh yayasan. Yayasan penyedia buruh itu pun jumlahnya ada beberapa.

"Saya sebelum masuk di yayasan sekarang, masuk kerja lewat yayasan B selama empat tahun dari 2010-2014. Memang, 95 persen semua perusahaan kerja sama dengan yayasan," jelasnya.

Nasib serupa dialami Wiwin. Ia harus menyetor Rp2 juta untuk dapat bekerja di salah satu pabrik di Cikarang pada 2016 lalu. Uang itu disetor ke yayasan yang akan merekrutnya.

"Rp2 juta (besaran) buat yang gajinya harian. Kalau borongan mah murah bayarnya. Bergantung gajinya juga sih," terang dia.

"Kalau PT (perusahaan) yang elit, biasanya lewat (calo) orang dalam, bayarnya besar. Setelah tanda tangan kontrak (bayar) Rp3 juta lebih. Itu untuk PT elit, yang upahnya di atas Rp3,5 juta sampai Rp5 jutaan per bulan," sambung dia.

Praktik pungli demi mendapat kerja ini tidak hanya terjadi di Cikarang saja. Di Jawa Timur, Lili (bukan nama sebenarnya) bercerita adiknya pun terpaksa merogoh Rp500 ribu untuk bisa diterima sebagai buruh pabrik mi instan.

"Tapi cuma sekali, bayar Rp500 ribu untuk kontrak selama 3 tahun," katanya.

Ketua umum Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI) Dian Septi membenarkan praktik calo buruh pabrik yang sarat pungli. Bahkan, ia menuturkan praktik tersebut terjadi sejak lama dan seolah-olah dibiarkan oleh pemerintah.

"Praktik ini adalah korupsi di lingkup dunia kerja yang memanfaatkan situasi rakyat yang kesulitan ekonomi," kata Dian.

Sebagian anggota FSBPI yang ada di Jawa Tengah dan Jakarta juga mengalami praktik serupa. Ini artinya, bisa dapat kerja asal mau bayar ke calo. "Jateng itu bukan kawasan industri. Pabriknya kan ada di pinggir jalan, bukan di kawasan," tutur dia.

Soal mengapa tidak ada yang melapor pada dinas tenaga kerja setempat, menurut Dian, mayoritas buruh merasa takut. "Problemnya itu buruh takut melapor," katanya.

"Kadang ngasih 'sesajen' kepada atasannya agar tidak dimarahi atau diintimidasi. Kekerasan verbal, seperti dikatakan anjing, goblok, sering terjadi, sehingga buruh jadi takut. Tetapi, kalau bayar sajen tidak dimarahi," tuturnya.

Dimana Peran Pengawas?

Minecraft tidak bisa menjadi permainan

Mengenal Perpres yang Mengatur Kewenangan Negara Kuasai 11 Bahan Pokok******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan PanganPemerintah yang akan menguasai 11 bahan pokok. 

Munculnya beleid ini berawal dari masalah krisis pangan dan gejolak harga di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Sebab itu, pemerintah perlu menyiapkan cadangan pangan demi menanggulangi krisis dan gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial atau keadaan darurat.

"Selain jenis pangan pokok tertentu sebagaimana dimaksud, Presiden dapat menetapkan jenis pangan pokok tertentu lainnya sebagai cadangan pangan pemerintah," kata Jokowi sebagaimana dikutip dari aturan tersebut, Jumat (28/10).

Penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah atas 11 bahan pokok tersebut akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap pertama akan dilakukan terhadap beras, jagung dan kedelai.

Untuk pengadaan cadangan pangan akan dilakukan melalui pembelian produksi dalam negeri, termasuk pembelian dari stok komersial Perum Bulog atau BUMN pangan yang mengacu pada harga acuan pembelian atau HPP yang ditetapkan oleh kepala badan.

"Dalam hal rata-rata harga pasar setempat di tingkat produsen di bawah harga acuan pembelian atau HPP, dilakukan pembelian dengan mengacu pada harga acuan pembelian atau HPP," kata Jokowi.

Sementara itu, terkait jumlah cadangan pangan, Jokowi mengatakan akan diatur oleh Bulog atau BUMN Pangan dengan mempertimbangkan 5 faktor, yaitu;

a. Produksi pangan pokok tertentu secara nasional
b. Penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan pangan
c. Pengendalian dan stabilisasi harga dan pasokan pangan pokok tertentu pada tingkat produsen dan konsumen
d. Pelaksanaan perjanjian internasional dan bantuan pangan kerja sama internasional
e. Angka kecukupan gizi yang dianjurkan

Semua sumber pendanaan yang diperlukan untuk menyelenggarakan cadangan tersebut nantinya akan diambilkan dari dana APBN dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

"Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud, pemerintah memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh Perum Bulog dan/ atau BUMN pangan, termasuk margin yang diharapkan sesuai dengan tingkat kewajaran," katanya.

Melalui perpres ini, pemerintah menambah kewenangan BUMN Holding Pangan atau ID Food untuk menyerap hasil produksi bahan pokok dari petani maupun peternak dalam negeri.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan sebelumnya penyerapan hasil petani hanya dilakukan oleh Bulog. Namun, dalam aturan baru ini, ID Food ikut andil.

Arief menjelaskan dengan masuknya BUMN Holding Pangan ini, maka penugasan penyerapan pangan ke petani dibagi dua. Bulog nantinya bertugas menyerap atau mengamankan produk jagung, beras, dan kedelai.

"Sisanya yang komersial kita akan berikan kepada ID Food, BUMN Holding Pangan untuk menyerap dan membantu tugas Bulog. Diharapkan ini akan mempercepat penyerapan produksi pangan," katanya kepada CNNIndonesia.com,Kamis (27/10).

[Gambas:Video CNN]