cuan365

Dosa Lumen

babon4d

BMKG Bandung catat Jabar diguncang 152 kali gempa selama Februari******

Bandung (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Geofisika Kelas 1 Bandung mencatat selama periode Februari 2024 telah terjadi 152 kejadian gempa bumi di Provinsi Jawa Barat dan sekitarnya.

"Dari 152 kali kejadian, guncangan gempa bumi terbesar yang tercatat adalah 5,7 magnitudo dan yang terkecil tercatat adalah 1,1 magnitudo,” kata Kepala Stasiun Geofisika BMKG Bandung Teguh Rahayu di Bandung, Sabtu

Teguh menyampaikan berdasarkan kedalaman, pusat gempa bumi berkedalaman kurang dari 60 kilometer sebanyak 136 kejadian, dan antara 60-300 kilometer 16 kejadian.

“Sepanjang periode bulan Februari 2024 terdapat 12 kali gempa bumi yang dirasakan,” kata dia.

Baca juga: BMKG: Gempa magnitudo 3,1 guncang Tasikmalaya bersumber dari daratan

Baca juga: Bey minta pemda cek ulang struktur bangunan wilayah rawan gempa

Lebih lanjut, dia menyebut salah satu gempa bumi terbesar pada Februari ini berkekuatan 5,7 magnitudo yang berpusat di Kabupaten Bayah, Banten pada Ahad (25/2).

Gempa tersebut dirasakan di Surade IV MMI, Pelabuhan Ratu, Bayah, Malimping, Cijaku, Cibadak, Labuan, Sawarna, Kelapanunggal, Garut, Tanjung Lesung III MMI, Sidareja, Cigeulis, Panimbang, Bandung, Lembang, Serang, Tangerang dan Tangerang Selatan II-III MMI.

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas subduksi,” katanya.

Selain itu, BMKG menekankan pentingnya peningkatan pemahaman kepada warga dan pemangku kepentingan mengenai upaya mitigasi untuk meminimalkan dampak gempa di wilayah tersebut.

“Kami mengimbau jika terjadi gempa bumi, masyarakat diminta untuk tenang, waspada, serta tidak terpancing isu yang tidak bertanggung jawab,” kata Teguh.

BMKG Bandung memberikan rekomendasi bagi masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak yang diakibatkan oleh gempa.

Jika terjadi gempa bumi, masyarakat agar tetap tenang, waspada, dan mengikuti arahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat, serta informasi dari BMKG.*

Baca juga: BPBD Subang: 37 rumah rusak terdampak gempa Sumedang

Baca juga: Polda Jabar kerahkan 500 personel bantu warga terdampak gempa Sumedang

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Panduan Budidaya Perkotaan

mpo1551

Meta Ogah Bayar Konten Berita yang Diunggah Sukarela di Facebook Dkk******

Jakarta, CNN Indonesia--

Perusahaan induk Facebook, Meta Platforms (META) menolak membayar konten berita yang diunggah secara sukarela di platform mereka.

Penolakan ini sejalan dengan undang-undang yang baru saja disahkan di Indonesia.

Berdasarkan Reuters, Selasa (27/2), Presiden Joko Widodo (Jokowi) pekan ini menandatangani undang-undang yang mewajibkan platform digital membayar media yang menyediakan konten kepada mereka. Ini akan mulai berlaku dalam enam bulan.

Undang-undang tersebut menetapkan bahwa platform digital dan penerbit berita harus menjalin kemitraan yang dapat berbentuk lisensi berbayar, pembagian pendapatan, atau pembagian data.

Namun, masih banyak yang belum jelas mengenai bagaimana perjanjian baru ini akan berfungsi dalam praktiknya.

Pemerintah di seluruh dunia memang telah menyusun kebijakan digital karena kekhawatiran ketidakseimbangan kekuatan antara platform digital dan penerbit berita serta konten lainnya.

Australia mulai menerapkan kebijakan pembayaran iklan media berita yang mulai berlaku pada Maret 2021.

Meta dan Google (GOOGL.O), membuka tab baru, telah menandatangani kesepakatan dengan outlet media yang memberikan kompensasi kepada mereka atas konten yang menghasilkan klik dan dana iklan.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/sfr)

Terlepas dari kehidupan ini, Xiang Nanxun

228 slot

Prodi DIII Kebidanan UDB Surakarta Dukung Kawasan Bebas Asap Rokok di Laweyan******

Pojok Rokok ini sengaja didirikan semata mata untuk meningkatkan kepedulian dan kesehatan masyarakat, sehingga para perokok aktif tidak meracuni para perokok pasif yang berada di sekitarnya karena telah disediakan tempat khusus.

Hal ini bagian dari etika merokok dan sebagai sikap bijak dalam merokok. Bentuk Germas yang bisa di lakukan perokok aktif yaitu tidak merokok dirumah agar mencegah kontaminasi asap rokok terhadap anggota keluarga yang ada di dalam rumah.

Pojok Rokok dibuat 3 tempat di masing-masing RT di RW 9 yaitu di Rt 1, RT 2, dan RT 3. Kegiatan ini berupa mendirikan pojok rokok dengan target utama perokok aktif warga RW 09.

Dengan menggunakan media poster, tanaman filter, dan tong pembuangan putung rokok.

Media poster di tempel di dinding posko pojok rokok, tanaman filter digunakan untuk membantu menyerap asap rokok dengan konsentrasi 30%, serta tong pembuangan putung rokok di sediakan di posko pojok rokok agar putung rokok tidak di buang sembarangan.

Pada akhir kegiatan, Dosen dan Mahasiswa Prodi D III Kebidanan Universitas Duta Bangsa Surakarta menyampaikan pesan bagi warga sesuai taglineGermas yakni sehatmulai dari saya.

Melalui acara tersebut diharapkan warga mulai peduli dengan kesehatan diri dan keluarga dengan hidup bersih dan sehat, menjaga pola hidup, bergerak aktif serta rutin memeriksakan diri atau medical check-up.

Satu-satunya Dewa Dharma

pamanslot

Ekonom Kritik 'Gaya Orba' dan Serampangan Impor Beras RI******

Jakarta, CNN Indonesia--

Sejumlah ekonom mengkritik kebijakan impor beras ala Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai serampangan, bahkan 'bergaya' Orde Baru (Orba).

Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian mempertanyakan justifikasi impor beras yang dilakukan pemerintah. Ia lantas membedah data perberasan pada 2023 lalu.

Meski dilanda El Nino, Eliza mengatakan produksi beras Indonesia sebenarnya hanya turun 650 ribu ton menjadi 30,9 juta ton. Sedangkan konsumsi sepanjang 2023 hanya 30,8 juta ton alias masih surplus tipis 100 ribu ton.

Impor beras pada zaman keruntuhan Orba mencapai 2,79 ton pada 1998 dan bengkak ke 3 juta ton pada 1999. 

Eliza curiga adanya permainan beras yang dipegang swasta. Menurutnya, lonjakan harga beras tidak hanya imbas pola kenaikan di setiap awal tahun.

Ia juga menyoroti tingginya permintaan beras, terlebih Indonesia baru saja menjalani pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang akan dilanjutkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada September mendatang. Di lain sisi, Ramadan dan Idulfitri 2024 sudah menanti.

"Jadi, selain karena patterntahunan tadi, ada juga persoalan lain yang membuat semakin kisruhnya persoalan beras. Ini yang paling mendasar adalah persoalan ketiadaan data yang valid dan realtime di rantai pasok," ucap Eliza.

"Kita hanya bisa menelusuri beras yang ada di pemerintah, itu cuma 10 persen. Sedangkan 90 persen beras yang dikuasai swasta tidak bisa ditelusuri, berasnya ada berapa di penggilingan itu tidak bisa kita tracking. Dan karena itulah membuat seolah-olah langka segala macam karena kita tidak bisa menelusuri di mana sih beras itu ada," tambahnya.

Lihat Juga : Khawatir Guru Besar IPB soal Makan Gratis Prabowo: Aneh, Rawan Disunat

Bahkan, Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB University Dwi Andreas Santosa menyebut impor beras di rezim Jokowi memecahkan rekor dalam 25 tahun terakhir. Ia menegaskan rekor tersebut akan kembali pecah di akhir kepemimpinan Jokowi jika seluruh impor beras di 2024 ini terlaksana.

"Kalau 2024 ini dilaksanakan semua, maka 2024 mencetak rekor baru impor beras, karena keputusan impor 2024 diambil di Desember 2023 sebesar 2 juta ton, dua hari lalu pemerintah memutuskan lagi tambahan impor 1,6 juta ton. Sehingga 2024 beras impor pemerintah 3,6 juta ton. Kalau ditambah swasta biasanya sekitar 300 ribu ton-400 ribu ton, sehingga akan mendekati 4 juta ton di 2024. Ini sudah barang tentu ini akan sangat berdampak buruk pada sedulur petani kita," jelas Andreas.

"Impor 2023 diputuskan dengan asumsi kita akan mengalami penurunan produksi sangat tajam akibat El Nino, itu alasan yang sering disampaikan. Untuk itu, ini saya sebut keputusan impor serampangan karena tanpa data, dasar, dan perhitungan. Dan itu diulang kembali di 2024. Tahunnya belum ada, di akhir 2023 pemerintah sudah memutuskan impor 2024 sebesar 2 juta ton," sambungnya.

Padahal, Andreas memperkirakan produksi padi tahun ini akan mengalami peningkatan karena sudah tak ada El Nino. Meski panen raya bergeser, produksi padi tahun ini diperkirakan naik 2 persen hingga 3 persen menjadi 31,5 juta ton-31,8 juta ton.

Ia pun melihat bahwa pemerintah hanya berkelit dengan mencari alasan mengapa banjir impor kudu dilakukan. Andreas dan Eliza kompak mengatakan ada narasi defisit beras yang digaungkan Jokowi Cs sehingga membuat masyarakat awam panik.

Andreas mengatakan cara pemerintah berkelit adalah dengan menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait defisit produksi beras bulanan di Januari 2024-Februari 2024. Padahal, cara menghitung stok beras tidak seharusnya seperti itu.

"Memang betul terjadi defisit di Januari 1,63 juta ton, Februari 1,15 juta ton, hampir 2,8 juta ton, itu terus menerus disampaikan. Masyarakat awam panik, 'wah ini memang betul-betul defisit beras Republik Indonesia ini' sehingga rakyat panik, kemudian ritel modern kosong, itu menyebabkan panic buying," jelas Andreas.

"Padahal, stok awal beras kalau perhitungan saya 6,1 juta ton di awal 2024. Sehingga pemerintah seharusnya menyampaikan bahwa Januari 2024-Februari 2024 surplus 3,9 juta ton, tapi kalau itu yang disampaikan, lalu dari mana justifikasi impor?" sindirnya.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)

Sistem Pertukaran Dewa Kekayaan

akun slot terbesar

DKPP Sanksi Keras Ketua KPU, Pendaftaran Cawapres Gibran Terbukti Langgar Etik******

Sebagai informasi, DKPP RI memberi putusan terhadap empat perkara sidang uakni 135-PKE-DKPP/XXI/2023, 136-PKE-DKPP/XXI/2023, 137-PKE-DKPP/XXI/2024, dan 141-PKE-DKPP/XXI/2023.

Pada intinya, Ketua KPU dan anggotanya terbukti melakukan pelanggaran etik karena memproses Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.

Dalam persidangan sebelumnya, saksi ahli Ratno Lukito menilai Ketua KPU Cs telah melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (UU 12/2011) dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menyebut usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden minimal 40 tahun atau sedang/pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu, termasuk Pilkada.

Padahal, kata Ratno, dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU 12/2011 menyebut bahwa putusan MK harus ditindaklanjuti oleh DPR dan Pemerintah, masing-masing melalui legislative review dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

Dalam hal ini, Hasyim Cs malah menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai Bakal Calon Wakil Presiden (Cawapres) pada tanggal 25 Oktober 2023 tanpa terlebih dahulu melalui revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU 7/2017) atau tanpa adanya penerbitan Perppu oleh Pemerintah.

Ratno juga menambahkan, teradu juga belum mengubah Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (PKPU 19/2023) saat menerima pendaftaran Gibran.

 

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “DKPP Sanksi Ketua KPU, Langgar Etik Terkait Pendaftaran Cawapres Gibran”

Jiuxiaojue

gold 666 slot

Meta Ogah Bayar Konten Berita yang Diunggah Sukarela di Facebook Dkk******

Jakarta, CNN Indonesia--

Perusahaan induk Facebook, Meta Platforms (META) menolak membayar konten berita yang diunggah secara sukarela di platform mereka.

Penolakan ini sejalan dengan undang-undang yang baru saja disahkan di Indonesia.

Berdasarkan Reuters, Selasa (27/2), Presiden Joko Widodo (Jokowi) pekan ini menandatangani undang-undang yang mewajibkan platform digital membayar media yang menyediakan konten kepada mereka. Ini akan mulai berlaku dalam enam bulan.

Undang-undang tersebut menetapkan bahwa platform digital dan penerbit berita harus menjalin kemitraan yang dapat berbentuk lisensi berbayar, pembagian pendapatan, atau pembagian data.

Namun, masih banyak yang belum jelas mengenai bagaimana perjanjian baru ini akan berfungsi dalam praktiknya.

Pemerintah di seluruh dunia memang telah menyusun kebijakan digital karena kekhawatiran ketidakseimbangan kekuatan antara platform digital dan penerbit berita serta konten lainnya.

Australia mulai menerapkan kebijakan pembayaran iklan media berita yang mulai berlaku pada Maret 2021.

Meta dan Google (GOOGL.O), membuka tab baru, telah menandatangani kesepakatan dengan outlet media yang memberikan kompensasi kepada mereka atas konten yang menghasilkan klik dan dana iklan.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/sfr)