rtp soju88 851Jutaan kata 689558Orang-orang telah membaca serialisasi
《link game judi》
Foxconn Tawarkan Rp21 Juta ke Pekerja Untuk Meredam Demo di China******Jakarta, CNN Indonesia--
Foxconn menawarkan insentif sebesar 10.000 yuan (US.400) atau setara Rp21 juta (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS) bagi pekerjayang memilih untuk keluar dari perusahaan selular, iPhone.
Foxconn Technology Group adalah produsen atau pabrik perakitan komponen iPhone terbesar di dunia.
Dilansir dari CNN, Jumat (25/11), insentif tersebut diberikan untuk meredam aksi protes besar-besaran yang dilakukan pekerja dan berujung bentrok dengan pasukan pengamanan di komplek perusahaan di China tersebut.
Adapun aksi protes terjadi pada Selasa malam karena ketentuan paket pembayaran karyawan baru dan kekhawatiran terkait covid tentang kondisi kehidupan mereka para pekerja.
Aksi protes berubah menjadi semakin ganas pada Rabu ketika para pekerja bentrok dengan sejumlah besar pasukan keamanan, termasuk petugas tim SWAT.
Lihat Juga :Sri Mulyani Mulai Waspadai Penurunan Kinerja Sektor Manufaktur |
Video yang beredar di media sosial menunjukkan sekelompok petugas penegak hukum yang mengenakan jas hazmat menendang dan memukul pengunjuk rasa dengan pentungan dan batang logam.
Beberapa pekerja terlihat merobohkan pagar, melempar botol dan penghalang ke arah petugas serta menghancurkan dan menjungkirbalikkan kendaraan polisi.
Protes sebagian besar berakhir sekitar pukul 10 malam pada hari Rabu ketika para pekerja kembali ke asrama mereka, setelah menerima tawaran pembayaran dari Foxconn dan takut akan tindakan keras yang lebih keras oleh pihak berwenang.
Pabrik Zhengzhou dilanda wabah covid pada Oktober yang memaksanya untuk ditutup dan menyebabkan eksodus massal pekerja yang melarikan diri dari wabah tersebut. Foxconn kemudian meluncurkan perekrutan besar-besaran, di mana lebih dari 100 ribu orang mendaftar untuk mengisi posisi yang diiklankan.
[Gambas:Video CNN]
Buruh Sindir Pengusaha Tekstil: Fasilitas Bintang Lima, Upah Kaki Lima******Jakarta, CNN Indonesia--
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyindir pengusaha tekstildan sepatu dengan menyebut mereka cengeng.
Sindiran ia sampaikan terkait keluhan sejumlah pengusaha terkait beberapa beban usaha, salah satunya upah. Sindiran juga ia sampaikan terkait gembar-gembor yang mereka sampaikan kalau beban upah tak dikurangi, badai PHK di industri padat karya bakal menimpa pekerja di Indonesia.
Pasalnya, beban terjadi di tengah penurunan permintaan akibat tekanan ekonomi global.
Sejumlah pengusaha, khususnya dari industri tekstil belakangan ini mengeluh. Keluhan mereka sampaikan terkait tekanan ekonomi global belakangan ini.
Mereka menyebut masalah itu telah menurunkan permintaan sampai dengan 30 persen. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja mengatakan karena penurunan permintaan tersebut, pihaknya akhirnya harus mem-PHK sekitar 45 ribu pekerja.
Supaya ancaman PHK itu tidak meluas, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendesak Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerbitkan aturan berisi fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay(tidak bekerja, tidak dibayar).
"Kalau bisa dipertimbangkan, menambah satu lagi yaitu harapan kami ada satu Permenaker (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan) yang mengatur fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay," ujar Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J Supit dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menaker, Selasa (8/11).
Menurutnya, hal ini dilakukan demi mengurangi jumlah orang yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan begitu, ketika industri sedang lesu pekerja tidak harus terkena PHK.
Relokasi
Said mengatakan mengurangi beban produksi sebenarnya bisa dilakukan pengusaha dengan merelokasi usaha mereka dari daerah dengan biaya tinggi ke rendah. Sebenarnya kata Said, relokasi ini sudah ia usulkan sudah dilakukan sejak sepuluh tahun yang lalu.
"Saya sudah usulkan 10 tahun lalu, untuk labour intensive, padat karya itu memang harus dibangun ke daerah-daerah kawasan industri yang standard living costatau biaya hidup masih rendah," katanya.
[Gambas:Video CNN]
Ia menyebut sejumlah daerah seperti Subang, Pantura, Indramayu di Jawa Barat. Selain itu juga beberapa daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah masih berbiaya hidup rendah.
Sementara jika perusahaan tekstil atau garmen masih bersikukuh menetap di Jakarta, akan sulit mengimbangi upah yang diberikan.
"Nggak papa karena memang labour intensive padat karya memang biayanya itu 30 persen, labour costnya. Naik 10 persen udah kerasa," katanya.
Said menyinggung bahwa relokasi ini tidak menyebabkan PHK massal sebab pada akhirnya jumlah tenaga kerja yang direkrut akan sama hanya berbeda lokasi. Selain itu, perusahaan pun akan menawarkan pindah kepada karyawannya.
Lihat Juga :Daftar 3 Syarat Dapat Rice Cooker Gratis dari Pemerintah |
Ia pun menekankan bahwa relokasi pabrik padat karya ini akan menimbulkan upah dan produktivitas yang merata. Sebab, kesenjangan upah di tiap daerah akan dikejar oleh pemerintah.
"Kesenjangan disparitas upah akan dikejar pemerintah untuk tidak terlalu melebar. Cuma hati-hati relokasi tidak semua SDM siap. (Ada) 10-20 perusahaan di Jawa Barat hengkang, terus kembali lagi, karena SDM tempat mereka menuju belum siap," tegasnya.
(cfd/agt)Pemerintah Siap Gugat PTTEP Rp23 T Lagi Buntut Tumpahan Minyak Montara******Jakarta, CNN Indonesia--
Wakil Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Alue Dohong menegaskan pemerintah bakal mengajukan gugatan perdata Rp23 triliun ke perusahaan migas asal Thailand, PTT Exploration and Production (PTTEP) lagi atas kerugian lingkungan hidup imbas tumpahan minyak di Montara.
Langkah ini merupakan upaya hukum lanjutan yang pernah mereka lakukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2018 lalu
"Kalkulasi awal kami dulu, kerugian kita estimasi hampir Rp23 triliun," kata Alue dalam konferensi pers, Kamis (24/11), dikutip dari Antara..
Selain itu, gugatan perdata, pemerintah juga meganjukan gugatan terkait biaya pemulihan atas kerusakan lingkungan dari tumpahan minyak Montara dengan estimasi sekitar Rp4,4 triliun.
Gugatan itu bakal dilayangkan pada semester pertama 2023. Alue mengatakan pihaknya sudah berniat mengajukan gugatan ke PN Jakarta Pusat, tetapi ditarik kembali karena menghormati proses class actionyang sedang dilakukan para petani rumput laut.
Keputusan class action katanya, akan menjadi tambahan bukti kuat bahwa secara legal PTTEP mengakui perbuatannya yang menimbulkan kerusakan lingkungan.
Alue menambahkan pihaknya terus mengumpulkan data dengan melibatkan para ahli yang nanti bakal menghitung luas spasial berdasarkan hitungan secara ilmiah. Itu akan memperkuat kalkulasi biaya kerusakan lingkungan maupun biaya pemulihannya.
Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengklaim PTTEP setuju membayar ganti rugi kasus tumpahan minyak montara senilai Rp2,02 triliun atau 192,5 dolar Australia.
"Atas putusan pengadilan, mereka akan membayar AUD 192,5 juta, atau US9 juta," katanya dalam Konferensi Pers di gedung Kemenko Marves, Kamis (24/11), dikutip dari detik.com.
Luhut mengatakan uang Rp2,02 triliun itu di luar ganti rugi terhadap kerusakan lingkungan. Uang tersebut merupakan ganti rugi bagi nelayan dan petani rumput laut yang terdampak tumpahan minyak.
[Gambas:Video CNN]
Ketua Satgas Penanganan Kasus Tumpahan Minyak Montara Purbaya Yudhi Sadewa menyebut PTTEP hanya mau membayar kepada satu orang dengan nominal ratusan dolar. Namun, PTTEP kalah di pengadilan hingga mau berunding dengan Indonesia.
"Di sana PTTEP mau berunding dengan kita, itu nggak gampang juga. Kita ancam juga kalau pemerintah ikut campur, pasti bayarnya tiga kali lipat. Untungnya mereka takut sedikit," jelasnya
Sebelumnya, kasus tumpahan minyak Montara pada 21 Agustus 2009 sempat membuat geger. Saat itu, anjungan minyak di lapangan Montara milik PTTEP meledak di lepas landas kontinen Australia.
Tumpahan minyak dengan volume lebih dari 23 juta liter mengalir ke Laut Timor, mencemari wilayah di sekitarnya. Akibatnya lebih dari 15 ribu petani dan nelayan rumput laut terkena dampaknya.
Purbaya sebelumnya memperkirakan kerugian dari kasus ini menyentuh angka hingga 500 juta hingga 600 juta dolar Australia atau sekitar Rp5,35 triliun-Rp6,42 triliun (kurs Rp10.700). Itu pun baru kerugian yang terjadi di dua kabupaten yang melakukan class action ke Pengadilan Federal Australia.
Lihat Juga :Pengusaha Akan Gugat Aturan Kenaikan UMP 2023 Maksimal 10 Persen |
Label:google dapat uang、linktogel、daftar pinjaman ojk 2022
Terkait:no limit city maxwin、slot member baru maxwin、77dragon、slot gacor terupdate、apk untuk kredit barang、cicilan barang tanpa kartu kredit、digital slot net、royal88bet、juarabet99、pragmati88
bab terbaru:papafa(2024-06-29)
Perbarui waktu:2024-06-29
《link game judi》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,surya777 slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《link game judi》bab terbaru。