website slot online

rencana penyelamatan sampah

Peritel Kecewa Utang Minyak Goreng Mandek Meski Ada Perintah Kejagung******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengatakan sampai saat ini pemerintah belum juga membayar utangselisih harga minyak goreng (rafaksi) sebesar Rp344 miliar. Padahal, Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah memberikan hasillegal opinion(LO) kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Hasil LO tersebut mewajibkan Kemendag untuk membayar utang minyak goreng kepada pengusaha sesuai dengan kesepakatan pada 2022 lalu, saat harga minyak goreng naik signifikan.

Ketua Umum Aprindo Roy N Mandey mengatakan pihaknya bahkan belum menerima keterangan resmi apapun dari pemerintah, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan tentang adanya keputusan Kejagung tersebut.

Selain itu, Roy menyatakan sangat kecewa dengan pernyataan Zulikfli Hasan atau Zulhas, pada rapat kerja dengan VI DPR RI pada 7 Juni 2023 lalu. Zulhas mengatakan LO Kejagung tentang pembayaran rafaksi tidak cukup substantif sehingga perlu dilakukan klarifikasi dan pengecekan ulang kepada BPK Dan BPKP.

"Aprindo sangat menyayangkan pernyataan Mendag ini padahal sebelumnya dia sudah mengatakan bahwa jika LO sudah keluar dengan perintah bayar, maka akan segera dibayarkan," jelas Roy.

Menurutnya, jika memang ada ketidakcocokan data maka seharusnya sejak awal dilakukan klarifikasi antara data verifikator dengan data produsen dan Aprindo. Bukan malah memverifikasi data ke BPK ataupun BPKP.

Lihat Juga : Harga BBM Terbaru Pertamina, BP Hingga Shell per 12 Juni 2023

"Jargon kalau bisa dipersulit untuk apa dipermudah sepertinya terjadi dalam kasus rafaksi ini. Kami memprediksi praktek mengulur waktu yang tidak dengan komitmen dan pertanggungjawaban jelas menjadi signal serius atau tidaknya pemerintah melalui Kemendag, hendak menyelesaikan utang rafaksi migor kepada peritel modern Aprindo di seluruh wilayah Indonesia," pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Isy Karim mengatakan sudah menerima surat hasil putusan Kejagung mengenai LO. Isinya mengharuskan pemerintah mengganti utang program minyak goreng satu harga pada 2022 lalu.

"Isinya pemerintah masih punya kewajiban untuk membayarkan tetapi tetap berdasarkan ketentuannya," ujar Isy seperti dikutip dari CNBCIndonesia.com, Jumat (12/5).

Meski sudah ada putusan dari Kejagung, namun Kemendag belum bisa memastikan berapa nilai pembayaran yang akan diganti kepada peritel, termasuk Aprindo

"Rp344 miliar itu klaim dari Aprindo. Yang klaim secara sesuai dengan mekanisme yang mengklaim seharusnya produsen, produsen mengklaim Aprindo," jelasnya.

Isy menyebutkan jika berdasarkan hasil verifikasi dari PT Sucofindo utang pemerintah terkait selisih harga minyak goreng ini mencapai Rp800 miliar. Itu adalah total gabungan utang untuk ke produsen minyak goreng dan peritel.

Jumlah ini tentu berbeda dengan hasil perhitungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang mengungkapkan utang pemerintah terhadap pengusaha ritel dan produsen minyak goreng nilainya mencapai Rp1,1 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Bintang penari kupu-kupu

Basuki Sebut Perbaikan Jalan Rusak Lampung Cs Paling Lambat Awal Juli******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljonomenyatakan perbaikan jalan rusak di daerah bakal dimulai awal Juli 2023.

"Apa yang telah dikunjungi Pak Presiden (Jokowi) di Lampung, Jambi, dan Sumatra Utara itu belum ada penanganan dari pusat karena sekarang jadwalnya Pak Presiden minta Juli mulai. Kenapa harus Juli? Karena Mei ini kami selesaikan dulu dokumen penganggarannya, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)-nya dengan Kementerian Keuangan," katanya di Kantor KPK, Jakarta Selatan, Kamis (25/5).

Ia mengatakan penanganan jalan rusak di daerah sudah diatur sejak Februari lalu melalui instruksi presiden (Inpres) percepatan penanganan jalan daerah. Basuki menekankan jalan rusak yang akan diperbaiki meliputi jalan provinsi hingga kabupaten/kota.

"Jadi Mei ini, saya kemarin sudah ketemu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada saat meeting. Mei ini akan kita selesaikan dokumen penganggarannya. Tahap pertama ada Rp14,9 triliun, termasuk untuk yang di Lampung, Jambi, dan Sumatra Utara," rinci Basuki.

"Habis itu baru Juni mau diadakan pengadaan barang dan jasanya, lelangnya. Apakah melalui lelang umum ataukah melalui e-katalog, tergantung klasifikasinya. Di bawah 100 biasanya dengan e-katalog supaya lebih cepat," imbuhnya.

Basuki menegaskan bakal berkolaborasi dengan pemerintah daerah (pemda) dalam perbaikan jalan rusak ini. Namun, ia menegaskan pengambilalihan perbaikan jalan rusak oleh pemerintah pusat baru akan dimulai awal Juli.

"Tapi paling lambat awal Juli sudah harus mulai pekerjaannya. Jadi apa yang terjadi di Lampung mungkin itu dikerjakan oleh APBD. Jadi, kayak di Jambi ada juga yang sudah dikerjakan APBD. Di Sumatra Utara, Labuhan Batu Utara juga sudah sebagian dari 13 km dikerjakan oleh APBD," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Tertawa Erythrina

IHSG Menanjak ke 6.666 Disokong Penguatan 297 Saham******

Indeks hargasahamgabungan (IHSG) ditutup di level 6.666 pada Kamis (8/6). Indeks saham menguat 46,5 poin atau 0,7 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,57 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 19,4 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 297 saham menguat, 219 terkoreksi, dan 220 lainnya stagnan. Terpantau, tiga dari 11 indeks sektoral melemah dipimpin sektor energi, yakni minus 0,76 persen.

Senada, bursa saham Eropa juga bergerak bervariasi. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris melemah 0,14 persen, indeks DAX di Jerman menguat 0,19 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis menguat 0,26 persen.

Mengikuti Asia dan Eropa, bursa Amerika pun bergerak bervariasi. Indeks S&P 500 melemah 0,38 persen, indeks NYSE Composite menguat 0,51 persen, dan indeks NASDAQ Composite minus 1,29 persen.

[Gambas:Video CNN]

Bunuh seluruh dunia

PUPR Kejar 13 Ruas Tol Baru 309,78 Km Beroperasi Akhir 2023******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan 13 ruas tol baru sepanjang 309,78 kilometer (km) dapat beroperasi akhir tahun ini.

Direktur Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Triono Junoasmono mengatakan pihaknya bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) terus melanjutkan penyelesaian pembangunan jalan tol di Tanah Air.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas multimoda bagi pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien demi mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing.

Ia menyebut penyelesaian pembangunan jalan tol dilaksanakan secara bertahap dari tahun ke tahun.

Triono menuturkan pembangunan jalan tol hingga 2014 sepanjang 790 km dan dilanjutkan pada periode 2015-2019 telah berhasil menyelesaikan sepanjang 1.298 km, termasuk tersambungnya Tol Trans Jawa dan dimulainya Tol Trans Sumatera sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

"Pada periode 2020-2024, target pembangunan jalan tol sepanjang 1.367 km dapat terwujud, di mana dari 2020 hingga Mei 2023, telah selesai sepanjang 535,5 km dan akan menyusul 309,78 km jalan tol baru yang tersebar di 13 ruas hingga akhir 2023 mendatang," kata Triono melalui keterangan resmi, Jumat (26/5).

Ia pun merinci beberapa ruas tol yang telah beroperasi pada Januari-Mei 2023, yakni jalan Tol Semarang-Demak (Seksi 2 Sayung-Demak sepanjang 16,01 km), Becakayu (Seksi 2A Jakasampurna-Kayuringin sepanjang 4,88 km), dan Cinere-Jagorawi (Seksi 3A Kukusan - Krukut sepanjang 3,5 km).

"Ditargetkan total panjang jalan tol yang selesai konstruksi/fungsional dan operasional hingga 2024 seluruhnya mencapai 3.455 km," ujar Triono.

Sedangkan, untuk ruas baru yang ditargetkan akan beroperasi hingga akhir 2023 adalah Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan seksi 4-6 (28,2 km), Tol Ciawi Sukabumi seksi 2 (11,9 km), Tol Cibitung-Cilincing seksi 4 (7,7 km), Tol Cimanggis-Cibitung seksi 2 (23,01 km), dan Tol Serpong-Cinere seksi 2 (3,6 km).

Lalu, Tol Sigli-Banda Aceh seksi 5-6 (13,2 km), Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat seksi 1-2 (38,45 km), Tol Pasuruan-Probolinggo seksi 4A (8,57 km), dan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan paket 3 (31,25 km).

Kemudian, Tol Serpong-Balaraja seksi 1B (5,4 km), Tol Kisaran-Tebing Tinggi (47,6 km), dan Tol Binjai-Langsa (26,2 km) serta Simpang Indralaya-Prabumulih (64,7 km).

Triono menyebut pembangunan jalan tol sangat bermanfaat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pasalnya, mobilitas barang, logistik, dan manusia menjadi lebih cepat dan efisien karena pengurangan waktu tempuh dan penghematan biaya operasional angkutan.

Ia mencontohkan Tol Trans Jawa mampu mendorong tumbuhnya kawasan industri baru antara lain Batang, Subang, Tegal, Pemalang, Kendal, Brebes, hingga sejumlah wilayah di selatan, seperti Boyolali, Sragen, Ngawi, dan Nganjuk.

"Penguatan UMKM lokal juga menjadi bagian dalam pengembangan jalan tol di mana di setiaprest areatidak hanya diisi oleh merek besar tetapi juga produk-produk UMKM lokal," tutup Triono.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Senja

5 Fakta Usai PP Pengolahan Pasir Jokowi Terbit******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali membuka keran ekspor pasir laut Indonesiamulai tahun ini melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut.

Padahal, sebelumnya sudah dilarang sejak 20 tahun lalu oleh Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri. Alasannya untuk mengurangi dampak buruk eksploitasi pasir laut bagi lingkungan.

Kebijakan ini pun menimbulkan banyak penolakan terutama dari organisasi lingkungan, seperti Greenpeace, Walhi, mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti, hingga para nelayan sendiri.

Greenpeace dan Walhi dengan tegas menolak ikut terlibat dalam kajian PP tersebut dan meminta Jokowi mencabut aturan itu. Bahkan keduanya mengancam bakal menggugat PP tersebut jika tetap dijalankan.

Berikut fakta-fakta seputar aturan ekspor pasir laut di Indonesia:

1. Dilarang Megawati sejak 20 tahun lalu

Megawati pada masa pemerintahannya membatasi eksploitasi pasir laut melalui Keppres Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut.

Beberapa ketentuan yang ditetapkan Megawati pada aturan ini adalah ekspor pasir laut ditetapkan menjadi komoditi yang diawasi tata niaga ekspornya.

Lalu, pasir laut yang ditetapkan sebagai komoditi yang diawasi tata niaga ekspornya dapat diubah menjadi komoditi yang dilarang ekspornya setelah mempertimbangkan usulan dari Tim Pengendali dan pengawas Pengusahaan Pasir Laut.

Setelah keppres itu terbit, pemerintahan Megawati pun pernah melarang ekspor pasir laut. Larangan ekspor tersebut diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan era Megawati, Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.

2. Alasan Megawati larang ekspor 

Kala itu, Megawati melarang ekspor pasir laut demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, yakni tenggelamnya pulau kecil. Penghentian ekspor itu akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.

3. Pemasok Utama Pasir Laut ke Singapura

Sebelum Megawati melarang ekspor pasir laut pada masa itu, Indonesia adalah pemasok utama pasir laut ke Singapura.

Mengutip Reuters, Indonesia pertama kali melarang ekspor pasir laut pada 2003. Larangan ekspor itu dipertegas pada 2007 silam sebagai bentuk perlawanan aksi pengiriman pasir secara ilegal ke Negeri Singa.

"Sebelum pelarangan, Indonesia adalah pemasok utama pasir laut Singapura untuk perluasan lahan, dengan pengiriman rata-rata lebih dari 53 juta ton per tahun antara 1997 hingga 2002," tulis laporan tersebut.

Sedangkan menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2019, Negeri Singa adalah importir pasir laut terbesar di dunia. Bahkan, Singapura mengimpor 517 juta ton pasir laut dari para negara tetangganya, termasuk Malaysia, dalam dua dekade lamanya.

4. Dibuka kembali oleh Jokowi

Presiden Jokowi membuka kembali keran ekspor pasir laut melalui PP 26/2023.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia.

5. Disentil pelbagai kalangan

Keputusan Jokowi membuka kembali ekspor pasir laut mendapat kritikan dari berbagai pihak. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berharap Presiden Jokowi membatalkan keputusannya.

"Semoga keputusan ini dibatalkan. Kerugian lingkungan akan jauh lebih besar. Climate change sudah terasakan dan berdampak. Janganlah diperparah dengan penambangan pasir laut," tulis Susidalam akun twitter resminya, Senin (29/5).

Ada juga anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS Slamet yang menilai isi dari PP tersebut agak ganjil. Pasalnya, PP tersebut seharusnya membahas pengelolaan hasil sedimentasi laut. Ia curiga pengaturan soal ekspor pasir laut ini ditunggangi pihak yang selama ini melakukan ekspor secara ilegal.

"Penyisipan Pasal mengenai pemanfaatan pasir laut, termasuk mengatur secara teknis mekanisme jual belinya, akan membuka prasangka publik bahwa adanya orang-orang yang mendesak pemerintah untuk menerbitkan peraturan ini agar melegalkan aktivitas mereka yang selama ini dilakukan secara ilegal," ucap Slamet kepada CNNIndonesia.com.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Otome berdiri teguh sebagai penjahat dalam pandangan dunia

Ridwan Kamil Prediksi Tol Cisumdawu Sumbang 6 Persen ke Ekonomi Jabar******

Gubernur Jawa Barat(Jabar) Ridwan Kamil menyebut jalan Tol Cileunyi- Sumedang-Dawuan (Tol Cisumdawu) bakal berkontribusi 6 persen pada pertumbuhan ekonomi Jabar tahun ini.

"Saat ini pembangunan Tol Cisumdawu sudah mendekati 100 persen selesai dan ditargetkan beroperasi Juli 2023," katanya dikutip dari Antara, Selasa (27/6).

Ekonomi Jabar tumbuh sebesar 4,61 persen pada kuartal keempat 2022 secara tahunan (yoy). Sepanjang 2022, ekonomi Jabar tumbuh sebesar 5,45 persen atau meningkat 3,74 persen dibandingkan 2021.

Menurutnya, pihaknya berkomitmen memeratakan pembangunan melalui konektivitas wilayah, di antaranya dengan membangun jalan tol. Melalui jalan tol, distribusi logistik antardaerah akan lebih cepat dan menciptakan banyak manfaat yang nyata dirasakan masyarakat.

"Jabar provinsi, salah satu yang paling banyak mendapatkan benefit PSN. Kereta Cepat (KCJB) Agustus akan dimulai operasinya, Tol Cisumdawu akan diresmikan, Bandara Kertajati sudah (berjalan), " katanya.

Ia menambahkan PSN lain di Jabar antara lain Pelabuhan Patimban tahap satu sudah berjalan, 9 ruas jalan tol, dan 7 bendungan. Semua proyek itu dibuat semata-mata untuk menggerakkan ekonomi.

"Berkat PSN, kita ini surplus beras sampai 1,3 juta ton. Tanpa bendungan dari PSN, mimpi swasembada ini mungkin tidak terkejar," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]