bo gacor malam ini

Tuan datang ke dunia lain

Ekspor 'Mentah' Benih Lobster Ingkari Gaung Hilirisasi Laut Jokowi******

Pemerintah berencana kembali membuka ekspor benih lobster atau benur yang sempat dilarang di era mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Wacana itu muncul di tengah rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Vietnam untuk melakukan budidaya lobster di Tanah Air.

Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar. Namun, ia menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah.

Larangan ekspor benih lobster ditetapkan oleh eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada 2016. Larangan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.

Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur. Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.

Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia. Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster.

Lantas, apa dampaknya jika keran ekspor benih lobster kembali dibuka ?

Lihat Juga : Israel Ganjal Indonesia Gabung Geng Negara Maju OECD

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati mengatakan Indonesia akan rugi jika kembali membuka keran ekspor benih lobster. Yang diuntungkan, justru negara yang menerima benih lobster Indonesia.

"Kalau kita sumber dayanya habis, secara produksi juga tidak akan bertambah. Kemudian kemampuan untuk mengelola atau membesarkan lobster tidak akan berkembang, stagnan saja karena semua sumber dayanya diekspor," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/2).

Ia mengatakan jika alasan pemerintah untuk menindak penyelundupan yang marak terjadi sejak larangan ekspor benih lobster berlaku, maka yang harusnya dilakukan adalah memperbaiki penegakan hukum, bukan malah membuka keran ekspor.

Susan juga memandang tidak tepat jika pemerintah beralasan ekspor benih lobster demi menggenjot Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menurutnya, PNBP yang diterima tidak berdampak besar bagi masyarakat, terutama yang tinggal di pesisir.

Susan menilai bahwa pemerintah pada dasarnya memang tidak memiliki niat untuk melakukan hilirisasi sumber daya laut.

"Memang sudah urusannya cuma apa yang bisa dikeruk, itulah yang dikeruk, mumpung masih menjabat. Selepas itu, ya Insyallah gimana nanti. Ini cara berpikir yang fatal yang dilakukan pemerintah," katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menilai dengan membuka keran ekspor benih lobster berarti pemerintah tidak konsisten dengan program hilirisasi yang selama ini digadang-gadangkan. Pasalnya hilirisasi berarti sumber daya alam harusnya diolah dulu supaya memiliki nilai tambah.

"Bentuk hilirisasi di perikanan adalah kita tidak mengekspor benih. Kita harus mengekspornya dalam bentuk lobster yang sudah besar atau bahkan turunannya lagi," katanya.

Dengan mengekspor benih, Piter mengatakan Indonesia justru membesarkan industri perikanan negara lain. Bisa saja suatu saat nanti yang terjadi Indonesia tidak lagi memiliki lobster karena benihnya habis diekspor, tapi akhirnya negara lain yang memiliki lobster.

Ia menduga pemerintah berencana kembali mengekspor benih lobster semata hanya untuk kepentingan eksportir.

"Untuk kepentingan sesaat dari eksportir benih, hanya untuk kepentingan sekelompok orang," katanya.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Tiru Kebijakan DMO Batu Bara Jika Ngotot Ingin Ekspor

urat suci emas

Seperti Sri Mulyani, Menteri Basuki Juga Berbaju Hitam saat Mencoblos******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono ikut menggunakan hak suaranya dalam pemilihan umum2024.

Mengutip detikcom, Basuki melakukan pencoblosan di TPS 161 yang terletak di balai RW 24, Perumahan Kemang Pratama, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

Rumah Basuki terletak sangat dekat dengan TPS tempat ia terdaftar. Karenanya, ia beserta keluarga tampak berjalan dari rumah menuju TPS sekitar pukul 12.05 WIB.

Setelah tiba di TPS, Basuki dan keluarga langsung mendaftarkan diri. Basuki baru bisa melakukan pencoblosan pada siang hari, mulai pukul 12.00-13.00 WIB, lantaran ia terdaftar sebagai DPK (Daftar Pemilih Khusus) di TPS 161 tersebut.

Sebab rumahnya yang lama telah digusur untuk pembangunan jalan tol.

"Kan kalau yang pindahan (DPK) mulainya jam 12. Kan (rumahnya yang lama) digusur tuh," kata Basuki di TPS 161 Perumahan Kemang Pratama, Kota Bekasi.

Saat ditanya wartawan siapa yang akan dipilihnya, Basuki hanya bergumam seakan sedang berpikir namun tidak melanjutkan omongannya. "Hmmmm, okeh," ucapnya sembari terus berjalan ke TPS.

Setelah itu Basuki terlihat masih mengantre menunggu giliran mencoblos. Di saat yang bersamaan tidak sedikit warga sekitar yang meminta foto bersama. Dirinya juga tampak cukup akrab berbincang-bincang dengan pemilih lainnya.

Tidak lama setelahnya Basuki dipanggil untuk melakukan pengecekan surat suara dan melakukan pemilihan di bilik suara. Ia baru menyelesaikan pemilihan sekitar pukul 12.20 WIB dan menunjukkan tangannya yang sudah diberi tinta biru.

[Gambas:Video CNN]

Baju hitam juga dikenakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024 di TPS 73 Bintaro, Tangerang Selatan, Banten pada Rabu (14/2).

Ia datang mengenakan kemeja hitam didampingi oleh sang suami, Tonny Sumartono.

"Pemilihan Umum telah memanggil kita. Hak demokrasi Pancasila. Kita kawal bersama untuk Indonesia bermartabat," ujar Sri Mulyani melalui akun Instagram resmi @smindrawati.

Peternak Jiwa Zhu Xiaoshan

Alasan Menteri PUPR Basuki Tak Ikut Jokowi Resmikan Tol Danau Toba******

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono tak mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meresmikan dua ruas tol di Sumatera Utara (Sumut) pada hari ini, Rabu (7/2).

Juru bicara Kementerian PUPR Endra Atmawidjaja mengatakan ketidakhadiran Basuki lantaran tengah dinas di luar negeri. Endra menerangkan Basuki sedang menghadiri 5th Mediterranean Water Forum di Tunisia. Acara itu merupakan rangkaian 10th World Water Forum yang akan digelar di Bali pada 18-25 Mei mendatang.

"Menteri Basuki, beliau menjalankan tugas dan mendapat izin Bapak Presiden untuk menghadiri acara 5th Mediterranean Water Forum di Tunisia, sebagai rangkaian dari persiapan 10th World Water Forum pada Mei 2024 yang akan datang di Bali, Indonesia," ujar Endra seperti dikutip Detik, Rabu (7/2).

Kehadiran Basuki, sambung Endra, diwakili oleh Menhub Budi Karya Sumadi yang juga Menteri PUPR ad interim serta Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian.

"Oleh karenanya beliau diwakili oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi selaku Menteri PUPR Ad Interim dan Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian," ujarnya.

Dalam keterangan resmi terpisah, Basuki mengajak Tunisia dan negara-negara di Kawasan Mediterania untuk berpartisipasi dalam World Water Forum ke-10 saat menghadiri The 5th Mediterranean Water Forum.

"Tunisia dan negara-negara Mediterania lainnya memiliki peran penting dalam proses regional dan telah membuat kontribusi yang signifikan dalam World Water Forum ke-10 yang akan dilaksanakan di Bali pada Mei 2024," ujar Basuki di Jakarta, Selasa kemarin.

Basuki mengatakan saat ini Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PUPR bersama dengan World Water Council tengah menyiapkan Ministrial Declaration, yang telah dibahas dalam 1st Preparatory Meeting di UNESCO Headquarters di Paris, Prancis, akhir Januari 2024.

"Deklarasi ini akan menjadi dokumen yang menggabungkan komitmen kolektif dari berbagai negara, termasuk dari Kawasan Mediterania. Deklarasi bertujuan untuk menghasilkan komitmen atas tindakan nyata dan solusi inovatif yang akan berkaitan dengan Deklarasi Tunis yang kita sepakati hari ini," katanya.

Nama Basuki berjejer dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi masuk dalam deretan menteri yang disebut bakal hengkang dari Kabinet Indonesia Maju.

Sri Mulyani dan Retno menegaskan tetap bekerja di tengah isu mundur. Sementara itu, Basuki belum bersuara tentang kabar tersebut. Adapun menteri yang sudah resmi mundur dari kabinet Jokowi adalah Menko Polhukam MahfudMD yang sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

[Gambas:Video CNN]

Master Pedang Sembilan Surga

Luhut Jawab Kritik Soal Bansos: Ngapain Sih Ribut?******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menanggapi kritik terhadap pemerintah terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) menjelang Pemilu 2024.

Ia mengatakan bansos dibagikan untuk membantu masyarakat miskin dan tidak berkaitan dengan politik.

"Jadi itu lah kalau sekarang orang bagi-bagi sembako presiden orang terus ribut. Padahal menurut saya ngapain sih ribut?," katanya dalam Political Show Podcast CNN Indonesia, Rabu (7/2).

Terkait cara pendistribusiannya, Luhut mengatakan tidak masalah jika bansos dibagikan dengan cara dirapel. Menurutnya, tidak ada aturan yang mempermasalahkan hal tersebut.

Ia juga mengatakan anggaran bansos sudah disetujui DPR.

"Semua yang ngoceh-ngoceh itu ada perwakilannya di DPR kan? Ya sudah," katanya.

Bantuan negara untuk orang miskin alias bansos, baik bantuan pangan maupun bantuan langsung tunai (BLT), marak dikucurkan belakangan ini. Kucuran bansos itu berdekatan dengan ajang Pemilu 2024.

BLT diberikan sebesar Rp200 ribu per bulan selama Januari hingga Maret. Nantinya, pencairan bansos tunai untuk tiga bulan itu bakal dirapel di depan, tepatnya pada Februari.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bansos BLT ini dibiayai APBN dengan anggaran Rp11,25 triliun.

Sementara, bantuan beras 10 kg kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) telah diperpanjang sampai Juni 2024, dari awalnya hanya sampai Maret.

[Gambas:Video CNN]

Senin ajaib

Faisal Basri Sebut 15 Menteri******

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri mengomentari para menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang malah ikut berkampanye di Pemilu 2024.

Menurut Faisal, tindakan para menteri tersebut membuat mereka tidak fokus untuk bekerja.

"Tahun ini, Anda bayangkan 15 menteri atau wakil menteri gak kerja, mereka jadi tim sukses," kata Faisal dalam acara Bloomberg Technoz Economic Outlook 2024 di Jakarta, Rabu (7/2).

Tak hanya itu, Faisal juga menyinggung nama Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang lebih getol kampanye. Faisal menilai seharusnya para menteri tersebut mundur.

"Sudah klotokan gak karu-karuan, gak mundur, gak malu lagi. Pokoknya sudah gak ada yang kerja ini menteri-menteri," ucapnya.

Faisal menilai dalam keadaan tersebut secara tidak langsung investor pun bakal wait and seeuntuk berinvestasi di Indonesia.

Menurutnya, para investor bakal menunggu sampai Pemilu selesai dan ada presiden baru terpilih.

"Pengusaha niscaya akan menunda misalnya investasi tahun ini, niscaya akan dia tunda sampai jelas hasilnya," ucap Faisal.

Selain yang disebutkan Faisal di atas, tercatat ada beberapa menteri lain yang terlibat kampanye salah satu paslon tertentu. Terbaru ada Menteri BUMN Erick Thohir yang ikut hadir dalam kegiatan bersama capres nomor urut 2 Prabowo Subianto.

Begitu juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas), ia terang-terangan kampanye mendukung Prabowo.

Selain itu, ada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Briokrasi (PANRB) Azwar Anas yang ikut berkampanye bersama capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

Jokowi sendiri tak mempermasalahkan menteri hingga kepala daerah untuk berkampanye.

Namun, ia mewajibkan menteri hingga wali kota mengajukan cuti saat hendak berkampanye di hari kerja. Jika kampanye dilakukan pada hari libur, menteri hingga wali kota tak perlu mengajukan cuti. 

Hal itu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 yang mengatur tata cara pengajuan cuti menteri, gubernur, wali kota/bupati untuk kampanye Pilpres 2024.

"Menteri dan pejabat setingkat menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang melaksanakan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menjalankan Cuti," bunyi pasal 31 ayat (3) PP 53/2023.

[Gambas:Video CNN]

Kuda bambu yang maha kuasa berusaha menjadi pelanggan tetap

Luhut ke Eks Menteri******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan para mantan menteri harus bertanya ke diri sendiri terkait kontribusinya ke negara. Ia mengatakan setiap orang harus melakukan refleksi diri.

"Bekas-bekas menteri yang sudah berhenti, tanya dirimu apa yang sudah kau lakukan selama kau jadi menteri. Saya hanya merefleksi karena saya lebih tua dari mereka jadi saya punya hak ngomong gitu," katanya dalam Podcast Political Show CNN Indonesia, Rabu (7/2).

"Atau bekas gubernur tanya juga apa yang sudah kau buat? Kau buat keonaran atau apa yang Anda buat?," imbuhnya.

Ia menyayangkan jika ada tokoh publik menceritakan informasi yang tak utuh sehingga membuat kesimpulan yang tidak baik.

"Siapapun kita harus melakukan refleksi. Jangan membuat situasi tambah tidak baik dengan kehadiran atau ucapan kita," katanya.

[Gambas:Youtube]

Luhut sebelumnya sempat melontarkan kritikan kepada mantan menteri perdagangan dan kepala BKPM Thomas Lembong. Ia mengungkit 'kegagalan' Tom Lembong selama menjadi bawahan Jokowi.

Kegagalan itu salah satunya berkaitan dengan mempermudah proses perizinan investasi melalui sistem izin Online Single Submission (OSS).

Luhut mengatakan saat itu Jokowi menugaskan Tom Lembong yang kebetulan menjadi kepala BKPM untuk melaksanakan proyek tersebut. Namun kata Luhut, sampai dengan Tom mengakhiri masa tugasnya sebagai kepala BKPM tugas itu belum selesai.

Atas kegagalan itu, Luhut lantas meminta Tom berkaca. Ia ingin orang yang kini berada di balik pasangan calon nomor urut 1 Anies-Muhaimin itu merefleksikan hasil kerjanya dulu sebagai bawahan Jokowi.

"Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sebagai menteri perdagangan, coba tanya dirimu. Waktu anda (kepala) BKPM, apa yang anda lakukan? Anda kan ditugasi untuk Online Single Submissions (OSS). Saya ingat betul itu bagaimana Anda curhat ke saya, tapi itulah sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai OSS. Sekarang kami yang menyelesaikan itu yang sudah digadang-gadang begini begono dan segala macam," ungkapnya dalam video di akun Instagram pribadinya, Rabu (24/1).

[Gambas:Video CNN]