jw001 slot

Kaisar Dewa Mekanik

Pertamina Bakal Bangun Rumah Sakit hingga Kampus di IKN Nusantara******

PTPertamina (Persero) akan membangun rumah sakit hingga kampus di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha Pertamina A. Salyadi Saputra mengatakan Pertamina Group melihat ada peluang untuk melakukan pengembangan usaha di IKN.

"Pertamina merencanakan akan membangun fasilitas-fasilitas pendukung di IKN sesuai dengan bidang usaha anak perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan, hospitality, dan pendidikan," kata Salyadi dikutip dari Antara,Jumat (4/8).

Dalam hal ini, pembangunan rumah sakit akan dilakukan melalui anak usaha PT Pertamina Bina Medika-IHC, pengembangan hotel resor melalui anak usaha PT Patra Jasa dan pengembangan universitas vokasi melalui Universitas Pertamina dalam satu kawasan terpadu di IKN.

Selain itu, untuk sarana transportasi akan dikembangkan oleh PT Pelita Air Service yang akan membangun penghubung maskapai penerbangan atau hub kedua di Balikpapan yang akan dimulai prosesnya pada kuartal IV 2023.

"Pertamina melalui anak usahanya Pertamina Bina Medika IHC akan membangun rumah sakit dan klinik di wilayah IKN. Untuk klinik mungkin bisa dalam waktu dekat kami bangun dan sudah bisa beroperasi tahun ini juga dan untuk penanganan kesehatan lebih lanjut akan dirujuk ke RS Pertamina Balikpapan," kata Salyadi.

Lihat Juga : Luas Ibu Kota Baru Menciut Jadi 252 Ribu Hektare Jika UU IKN Direvisi

Ia mengatakan rumah sakit di IKN rencananya akan dibangun di atas lahan 50 hektare, di mana ditargetkan hanya 20 persen dari luas lahan yang terbangun, sisanya lahan berupa ruang terbuka hijau.

"Rencananya pembangunan hotel menggunakan rancangan bangunan dengan material olahan bambu, rotan, dan kayu lokal sebagai salah satu sumber daya bahan bangunan melimpah. Kami berharap hotel sudah bisa beroperasi tahun depan," tuturnya.

Untuk pengembangan fasilitas edukasi berupa universitas vokasi, Universitas Pertamina juga merencanakan pengembangan kampus modern dan berkonsep green buildingdi atas lahan 50 hektare.

"Kampus universitas akan memiliki bangunan rektorat dan fakultas yang memiliki konsep tumbuh kembang dilengkapi fasilitas akomodasi bagi dosen dan mahasiswa," ucap Salyadi.

Sementara itu untuk sarana transportasi, Pelita Air Service akan mengoperasikan beberapa penerbangan rute domestik dari Balikpapan.

"Pelita Air Service akan mengalokasikan lebih banyak pesawat Airbus A320 untuk didedikasikan beroperasi di hub Balikpapan guna melayani rute domestik termasuk destinasi-destinasi yang dihubungkan langsung dengan Balikpapan," ucapnya.

Pelita Air sendiri sudah membuka rute penerbangan ke Kota Balikpapan dengan frekuensi 14 kali penerbangan dalam seminggu sejak 20 Maret 2023 dan akan terus menambah frekuensi penerbangan untuk memperkuat posisi Pelita air sebagai maskapai dengan konektivitas terbaik menuju IKN.

"Untuk merealisasikan rencana-rencana tersebut, kami terus melakukan koordinasi secara intens dengan pihak Otorita IKN," kata Salyadi.

[Gambas:Video CNN]

Strategi Serangan Balik Putri yang Ditinggalkan

Bappebti Siapkan Sistem Pasar Lelang Komoditas******

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) tengah menyusun mekanisme Pasar Lelang Komoditas(PLK).

Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko mengungkapkan mekanisme itu sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas.

Nantinya, Bappebti mengatur pihak-pihak yang terlibat dalam PLK yakni pemilik barang, pembeli, dan pelaksana lelang, serta bank.

"Permasalahan dari petani tembakau adalah mereka merasa harganya terlalu murah sehingga mereka rugi. Dibandingkan dengan costnya itu enggak menutupi," katanya dalam konferensi pers di Double Tree by Hilton, Jakarta Pusat, Kamis (3/8).

Sementara itu, pembeli atau industri mengeluhkan komoditas yang dijual tidak sesuai standar mereka sehingga memberikan harga yang murah kepada petani.

Oleh karena itu, Bappebti mengembangkan PLK yang mempertemukan banyak pemilik barang dengan banyak pembeli. Kemudian barang yang dijual juga harus sudah sesuai standar.

"Ketika sudah standardisasi maka banyak penjual akan ketemu oleh banyak pembeli dalam suatu rantai atau penyedia lelang. Ini nanti diharapkan harga akan terbentuk dengan wajar," katanya.

Bappebti dengan Badan Kebijakan Perdagangan saat ini disebut sedang menyiapkan regulatory impact assessmentterkait kebijakan penguatan tata kelola PLK.

Adapun komoditas yang ditransaksikan melalui PLK akan diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan berdasarkan masukan dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, asosiasi, dan pelaku usaha.

[Gambas:Video CNN]

Delapan Dewa Pertarungan yang Sunyi

Pakar Ekonomi UGM Nilai UU Cipta Kerja Sesuai Tujuan Hidup Masyarakat******

Pakar Ekonomi Universitas Gadjah Mada, R.M. Gunawan Sumodiningrat memberi pandangannya terhadap misi besar yang dibawa Undang-Undang Cipta Kerja. Dia menganalogikan misi besar UU Cipta Kerja itu untuk menghapus kemiskinan di Indonesia dengan tujuan utama dalam hidup, yakni mencapai kebahagiaan.

"Filosofi tujuan hidup itu sederhana, ingin bahagia," ujar Gunawan saat hadir dalam Focus Group Discussion 'Aspek Kemitraan Bagi Usaha Mikro Kecil dengan Usaha Menengah dan Besar dalam UU Cipta Kerja' di Kota Batam, Kepulauan Riau, Jumat (4/8) lalu.

Menurut Gunawan, manusia dapat meraih kebahagian jika hidupnya nyaman. Menirutnya, pondasi kenyamanan pada umimnya, yakni tidak kelaparan, sehingga agar tidak lapar, maka orang harus bekerja.

Sebagai salah satu kalangan akademisi yang terlibat dalam pembuatan UU Cipta Kerja, Gunawan mengakui sejumlah pihak menentang kehadiran regulasi ini. Di mata Gunawan, mereka yang menolak karena belum paham tujuan utamanya, yakni mengentaskan kemiskinan.

"Karena itu, harus berubah dulu mindset-nya. Bahwa, manusia itu kalau ingin mencapai bahagia ya harus mampu menghidupi dirinya sendiri, harus bekerja agar dapat makan, dapat mencapai kesejahteraan," ujarnya.

Meski begitu, sebuah usaha yang menghasilkan lapangan kerja tidak dapat bergerak sendiri, karena dibutuhkan kerja sama dengan banyak pihak. Untuk itu kemitraan menjadi kunci utama dalam mencapai target UU Cipta Kerja.

Gunawan menuturkan, upaya mengubah paradigma ini ia juga lakukan saat berbicara di berbagai desa. Kepada warga desa, ia menjelaskan bahwa sangat penting memenuhi kebutuhan pangan secara bersama, serta memakmurkan desa.

"Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) muncul sebagai perwujudan kemitraan warga desa, sekaligus bermitra dengan banyak pihak lainnya agar produksi desa tersebut dapat dipasarkan lebih luas sehingga berujung pada peningkatan ekonomi desa," lanjut Gunawan.

Dalam UU Cipta Kerja, terdapat sejumlah pasal yang secara khusus mengatur tentang kemitraan usaha menengah besar dengan UMKM. Adapun, tujuannya untuk memperkuat sektor UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Pertama, fasilitasi akses pembiayaan. Kedua, pengembangan kapasitas UMKM. Ketiga, akses ke pasar yang lebih luas. Keempat, penyediaan sumber daya dan teknologi. Kelima, peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

"Kemitraan ini menjadi salah satu upaya untuk membangun Indonesia dari desa, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan berkeadilan," kata Gunawan.

Senada, Presiden Institut Otomotif Indonesia (IOI), Made Dana Tangkas menyatakan pentingnya membangun kemitraan untuk menaikkan kelas UMKM. Ia memberi contoh perusahaan otomotif Toyota dari Jepang, sebelum sukses mendunia berasal dari bisnis UMKM.

"Raja otomotif dunia ini datangnya dari UMKM. Dari perusahaan tenun berubah menjadi perusahan otomotif. Jadi saya harap dari Batam juga muncul pelaku UMKM yang berhasil membawa produknya mendunia," kata Made Dana.

Tengkorak, Pahlawan, dan Gadis Ajaib

UMKM Minta Pemerintah Batasi Produk Impor Biar Jaya di Negeri Sendiri******

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) meminta pemerintah membatasi masuknya produk impor. Hal itu dilakukan agar produk UMKM bisa berjaya di dalam negeri.

David, salah satu pelaku UMKM asal Jawa Timur mengatakan harapan ia sampaikan karena produk UMKM kalah dari produk impor dari sisi proses produksi. Ia mentatakan kekalahan saing terjadi karena produk impor lebih menggunakan teknologi.

"Masuknya barang-barang impor dibatasi. Itu saja. Karena kita kalahnya kan di SDM saja. Mereka kan tenaga mesin, kalau kita tenaga manusia," katanya di Temu Bisnis Tahap VI dan Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) 2023, Kamis (2/8).

David menyebut UMKM membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah terutama banyak yang belum pulih dari pandemi covid-19. Terlebih, banyak UMKM yang tidak lagi mempekerjakan sebanyak sebelum pandemi.

Misalnya, David yang memproduksi sepatu dan tas kulit. Ia bercerita sebelumnya mempekerjakan 25 orang.

Namun, saat ini ia hanya memiliki lima pekerja tetap dan empat pekerja paruh waktu.

"Sekarang habis corona kan kita juga berpikir apakah ini (usaha) bisa berjalan atau enggak. Kita ya ambil simple saja. Kita buat tenaga kerja freelance. Kalau ada orderan kita panggil, kalau enggak yang enggak dipanggil," katanya.

Pemerintah saat ini memang sedang berencana melarang penjualan barang impor di marketplace khususnya di bawah US0 atau Rp1,5 juta. Larangan itu berlaku hanya untuk skema cross border commerce.

Artinya, larangan hanya berlaku untuk ritel luar negeri yang menjual produknya langsung ke konsumen di Indonesia.

Kebijakan itu akan tertuang dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

kehidupan konseptual

3 Poin Penting dalam Revisi Aturan Dagang Online******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) tengah tengah menyiapkan aturan baru soal perdagangan melalui elektronik (e-commerce). 

Aturan tersebut kelak akan merevisi peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik (PPMSE).

Dalam revisi tersebut, Zulhas mengatakan ada tiga poin penting yang akan dimasukkan.

Zulhas menilai ketentuan pembatasan harga barang impor itu demi melindungi produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.

"Harga barang yang dijual ada minimalnya. Masa kecap saja satu harus diimpor, yang benar saja! Maka saya usulkan harganya US0-an," ucapnya di Jakarta Selatan, Jumat (28/7).

Kedua,ritel online tidak boleh menjual produk pribadi. Zulhas mengatakan marketplace tidak boleh sekaligus menjadi produsen.

"Misalnya TikTok bikin merek sepatu TikTok, itu nggak boleh. Kalau mau bikin sepatu ya silahkan, tapi di perusahaannya yang lain. Jadi jangan diborong semua," tuturnya.

Ketiga,e-commerce dan platform digital baik impor maupun lokal harus memiliki izin dan pajak yang sama. Zulhas menekankan bahwa marketplace harus memiliki ketentuan yang sama dengan UMKM, mulai soal pajak hingga perizinan.

"Bahwa marketplace, platform digital, dia sama dengan yang lainnya, izin, pajak harus sama, kalau masuk barang harus kena pajak," kata Zulhas.

Lihat Juga : ANALISISMenakar Besaran Ideal Gaji PNS agar Tak Jadi Air Mata

Ia menuturkan revisi Permendag Nomor 50 tahun 2020 itu saat ini sedang dalam proses harmonisasi antar kementerian. Ia berharap harmonisasi final bisa selesai pada Agustus ini.

Sebelumnya, muncul fenomena Project S TikTok yang diklaim bisa memata-matai kebiasaan penggunanya, termasuk urusan belanja. Ujungnya, perusahaan asal China dicurigai bakal memanfaatkan data penggunanya untuk meminta UMKM Negeri Tirai Bambu membuat produk tersebut dan dipasarkan via TikTok Shop.

"TikTok menganalisis tren perilaku konsumen Indonesia, kemudian meminta UMKM China memproduksi barang yang laris di Indonesia. Lalu, produknya dipasarkan melalui Project S dengan promosi besar-besaran dan harga murah," kata Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS Amin AK di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/7).

[Gambas:Video CNN]

spektrum kebobrokan

Keterisian Gedung Perkantoran di Jakarta Terus Turun Sejak Covid******

Riset dari Collier Indonesia pada Juli 2023 mencatat tingkat keterisiangedung perkantoran diDKI Jakarta mengalami tren penurunan sejak 2019 atau saat pandemi covid-19 merebak.

Tercatat tingkat keterisian gedung perkantoran di kawasan pusat bisnis (CBD) ada di kisaran 80 persen hingga 90 persen pada 2019. Angka ini kemudian secara konsisten turun hingga mencapai level 73,7 persen pada kuartal II 2023.

Meski demikian, angka ini masih lebih tinggi dibanding kuartal I 2023, yakni 72 persen.

Kemudian, tingkat keterisian gedung perkantoran di kawasan CBD Sudirman mencapai 74,5 persen pada kuartal II 2023, lebih rendah dari 2019 yang mencapai 80,8 persen. Lalu, di kawasan Rasuna Said tingkat keterisiannya mencapai 73,5 persen pada kuartal II 2023.

Angka ini juga lebih rendah dibanding 2019 yang 90,6 persen.

Berikutnya, tingkat keterisian gedung perkantoran di kawasan Mega Kuningan mencapai 63 persen pada kuartal II 2023, lebih rendah dibanding 2019 yang mencapai 75,1 persen. Sedangkan, tingkat keterisian di kawasan Gatot Subroto mencapai 75,3 persen, lebih rendah dibanding 2019 yang mencapai 83,2 persen.

Adapun tingkat keterisian gedung perkantoran di kawasan Dr Satrio mencapai 81 persen pada kuartal II 2023. Capaian ini turun dari keterisian pada 2019 yang masih bisa tembus 87,8 persen.

Senada, tingkat keterisian gedung perkantoran yang bukan di kawasan pusat bisnis juga turun secara konsisten dari 2019 hingga kuartal II 2023.

Rinciannya, keterisian gedung perkantoran di Jakarta Pusat mencapai 67,1 persen pada kuartal II 2023. Angka ini turun dibandingkan pada 2019 yang mencapai 84,4 persen.

Lalu, keterisian di kawasan Jakarta Selatan turun dari 82 persen pada 2019 menjadi 74 persen pada kuartal II 2023. Keterisian di kawasan Jakarta Utara turun dari 74,3 persen pada 2019 menjadi 70,5 persen pada kuartal II 2023.

Selanjutnya, tingkat keterisian gedung perkantoran di kawasan Jakarta Timur mencapai 86,2 persen pada kuartal II 2023. Angka ini juga turun dari 2019 yang mencapai 90 persen.

[Gambas:Video CNN]

Berikutnya, tingkat keterisian gedung perkantoran di kawasan Jakarta Barat mencapai 75,7 persen pada kuartal II 2023. Angka ini lebih rendah dibanding tingkat keterisian pada 2019, yakni 82,9 persen.

Meski trennya menurun, Collier Indonesia memperkirakan tingkat keterisian gedung perkantoran di DKI Jakarta bakal bangkit lagi. Hal ii seiring dengan pencabutan status pandemi covid-19.

Setelah pandemi, semakin banyak perusahaan yang secara bertahap beralih kembali ke kebijakan bekerja dari kantor (WFO).

"Perkembangan positif ini menandakan potensi kebangkitan dalam permintaan ruang kantor selama era pasca pandemi," tulis Collier dalam risetnya yang dirilis Juli lalu.

Seperti disinggung sebelumnya, tingkat keterisian gedung perkantoran pada kuartal II 2023 memang lebih baik dari kuartal I. Berdasarkan catatan Collier, transaksi pada kuartal II ini didorong oleh berbagai sektor, termasuk teknik, konsultasi, layanan, perminyakan, pengemasan produk rumah tangga, perawatan kesehatan, dan energi.

Selain itu, sektor logistik, keuangan, dan sektor teknologi juga terus aktif mencari ruang kantor.

Meski tingkat keterisian gedung perkantoran diprediksi tumbuh, bukan berarti hal ini tak memiliki tantangan. Menurut riset Collier, penambahan pasokan ruang kantor yang besar juga dapat menekan tingkat hunian rata-rata, setidaknya hingga akhir tahun 2023.

Maklum, saat ini juga terdapat beberapa gedung yang sedang dalam proses pembangunan dan ditargetkan selesai pada 2023-2025.

"Terlebih, menjelang tahun pemilihan umum 2024, aktivitas bisnis biasanya mengalami sedikit perlambatan," imbuh Collier.

Menurut Collier, dalam keadaan seperti ini, para pemilik gedung perkantoran dituntut untuk tetap akomodatif dan fleksibel. Selain itu, mereka juga harus terus menawarkan paket kompetitif untuk mengamankan transaksi.

Dengan begitu, tingkat keterisian gedung perkantoran pun dapat meningkat.